cover
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Articles 16 Documents
Search results for , issue "Vol 17, No 1 (2022)" : 16 Documents clear
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU Firdaus W. Suhaeb; Anisah Aah Marfuah; Ernawati S. Kaseng
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33776

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) adaptasi siswa dan guru dalam pembelajaran blended learning di SMK Negeri 3 Makassar di masa new normal; 2) dampak dari penerapan pembelajaran blended learning di SMK Negeri 3 Makassar di masa new normal. Penelitian ini merupakan penelitian deskirptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan menggunakan triangulasi sumber yakni menguji kredibilitas data yang dilaksanakan dengan cara meneliti data yang sudah didapatkan menggunakan sejumlah sumber. Hasil penelitian memperlihatkan: 1) adaptasi siswa dan guru dalam pembelajaraan blended learning yaitu adaptasi fungsional dari sistem sekolah dilihat dari sarana dan prasana, adaptasi epi genetik dalam kesesuan diri dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru, adaptasi budaya merupakan adaptasi tingkah laku sosial dalam interaksi sesama teman dan guru. 2) dampak penerapan pembelajaran blended learning yaitu dakmpak positif dan negatif. Dampak positif yakni menjadikan pembelajaran blended learning model ini mempermudah guru dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran yang bisa melaksanakan tatap muka langsung di sekolah. Dampak negatif yakni dari segi waktu dan materi yang dipersingkat, dan sarana prasana yang kurang memadai.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PABRIK GULA CAMMING KABUPATEN BONE Nurharsya Khaer Hanafie; Mustari Mustari; Andi Iin Indria Bayu
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.26483

Abstract

Berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan perlindungan lingkungan hidup sesuaidengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone terlaksana dengan baik. Dalam hal memenuhi ketentuan-ketentuan dalam persyaratan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang harus dimiliki suatu kegiatan atau usaha seperti izin lingkungan yang memuat persyaratan standar, persyaratan batas, persyaratan operasi, persyaratan pemantauan dan persyaratan pelaporan, adanya RKL-RPL atau wajib AMDAL, adanya penilaian dari dinas lingkungan hidup serta mendapat penghargaan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam ketaatannya mengelola lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone ialah dengan cara melakukan penghijauan, adanya program ikatan istri karyawan yaitu program kebun gizi dengan memanfaatkan lahan kosong disekitar area perumahan atau kebun untuk ditanami berbagai macam sayuran sumber gizi warga, pemanfaatan air dari pabrik gula camming dialiri ke sawah masyarakatsebagai perairan pertanian, serta adanya InstalasiPengelolaan Limbah (IPAL) di Pabrik Gula Camming.
REDUKSIONIS NORMA SOSIAL DALAM KELUARGA PADA ANAK BERKONFLIK HUKUM Supriadi Torro; Muhammad Akbal; Dimas Ario Sumilih
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33383

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sosialisasi norma sosial dalam keluarga pada anak berkonflik hukum, penyebab anak berkonflik hokum, dan pola pembinaan anak berkonflik hokum di Lapas Khusus Anak di Maros . Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Informan dipilih  melalui tehnik purposed sampling dengan kriteria; anak yang telah menjalani hukuman lebih dari 6 bulan, anak yang masih memiliki salah seorang tua, sehingga terpilih 12orang. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan mekanisme kondensasi data, display data dan memberi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sosialisasi norma social dalam keluarga pada anak berkonflik hokum adalah melalui bentuk sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Penyebab anak berkonflik hokum adalah adanya reduksi norma social dalam kelaurga dan arus teman sebagaya yang kuat serta kontrlok social atau mayarakat yang lemah dan abai.
PERAN RAJA DALAM ISLAMISASI DI KEDATUAN LUWU SULAWESI SELATAN Bustan Bustan; Najamuddin Najamuddin; Jumadi Jumadi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.34013

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses masuk dan berkembangnya Islam di Kerajaan Luwu. Masuknya Islam di Sulawesi Selatan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui suatu proses, melalui jasa para raja atau pemimpin pada suatu daerah yang memberikan ruang atau tempat terhadap para Da’i, Mubaligh, Ulama untuk menyebarkan ajaran yang dibawanya tersebut. Proses Islamisasi di Kerajaan Luwu yang dikenal sebagai kerajaan tertua di t anah Sulawesi Selatan ini berlangsung dalam tempo yang relatif singkat. Hal ini disebabkan karena adanya campur tangan raja, sang figur sentral dalam pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakatnya yang menginginkan agar agama Islam menjadi agama resmi dikerajaannya. Figur raja dalam pandangan masyarakat merupakan tokoh yang dijadikan panutan baik dalam tindakan maupun ucapan. Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah dengan empat tahapan yakni; heuristik (pengumpulan data), Kritik (verifikasi data), Interpretasi (penafsiran data), dan Historiografi (penulisan peristiwa menjadi suatu cerita yang utuh).
FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PENGELOLAAN APBD DI KOTA MAKASSAR A Rizal Rizal; Susalti Nur Arsyad; Masni Masni
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.37079

Abstract

Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan APBD Di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor determinan dalam pelaksanaan fungsi   pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kota Makassar. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara terhadap Ketua Komisi C, Anggota Komisi C dan Staf Komisi C DPRD Kota Makassar serta dokumentasi dan observasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, undang-undang maupun sumber lain yang berkaitan. Pengolahan dan penyajian data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang determinan dalam dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Makassar yaitu faktor yang terjadi di dalam lembaga dan di luar lembaga DPRD sendiri, keterbatasan kualitas Sumber daya manusia, terbatasnya fasilitas dan sarana. Tetapi untuk meminimalisasikan suatu penghambat DPRD Kota Makassar memiliki suatu perangkat komisi sesuai bidangnya yang di optimalkan untuk melakukan pengawasan, Selain itu juga adanya pengawasan lembaga intern dari pemerintah pusat seperti Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang merupakan lembaga intern yang membantu DPRD dalam Pemeriksaan keuangan daerah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK Dwi Utami Hudaya Nur; Nur Iman Saal; Nurul Qalbi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.36482

Abstract

Anak kerap menjadi korban eksploitasi sesksual yang bukan hanya datang dari lingkungan sekolah atau lingkungan pertemanannya tapi yang paling buruk adalah berasal dari lingkungan keluarganya, dimana anak diperjualbelikan untuk kepentingan ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang di dapatkan oleh korban eksploitasi seksual pada anak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yakni hasil penelitian yang didapatkan dari sumber-sumber tertulis sehingga diketahui sejauh mana peran pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua melindungi korban  eksploitasi seksual pada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual adalah kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali. Mendampingi dan melindungi selama proses penyembuhan trauma psikis dan emosional agar korban tidak pernah merasa sendiri. Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan kepada korban, keluarga, dan masyarakat disekitarnya agar ancaman terhadap keselamatan mereka tetap terjagat terutama pada proses peradilan. Kemudian dengan adanya aturan tentang perlindungan anak serta undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan korban diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada semua pihak untuk memberikan peranannya ketika mendapati langsung dilingkungan sekitar tindakan kejahatan terutama kejahatan eksploitasi seksual pada anak. Children are often victims of sexual exploitation which not only comes from the school environment or their friendship environment but the worst is from their family environment, where children are traded for the economic benefit of the family. This study aims to determine the extent of legal protection that is obtained by victims of sexual exploitation of children. The method used is a research method. The type of research used is library research, namely research results obtained from written sources so that it is known to what extent the role of government, society, families and parents in protecting victims of sexual exploitation of children. The results of the study indicate that legal protection for child victims of sexual exploitation is the obligation and responsibility of the State, Local Government, Community, Family, and Parents or Guardians. Accompany and protect during the healing process of psychological and emotional trauma so that the victim never feels alone. The government is also obliged to provide protection to victims, their families, and the surrounding community so that threats to their safety are maintained, especially in the judicial process. Then with the rules on child protection as well as laws governing the protection of witnesses and victims, it is hoped that it can provide an understanding to all parties to give their role when they find out directly in the environment around crimes, especially crimes of sexual exploitation of children.

Page 2 of 2 | Total Record : 16