cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol 11, No 1: Januari" : 13 Documents clear
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAMANAGUNG, KECAMATAN MUNTILAN, KABUPATEN MAGELANG Adam Nurfaizi Rosyan; Amn Zarkasyi Rahman; Kismartini Kismartini
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 1: Januari
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i1.32906

Abstract

In managing village funds, the Tamanagung Village Government, Muntilan District, Magelang Regency must be able to give trust to the community and good management. However, there is still accountability and budget transparency that is not widely known by the community, as well as several village fund management functions that are not carried out properly, such as improving village infrastructure, which is not balanced with the annual increase in the village fund budget. The purpose of this study was to determine the relationship of accountability to the management of village funds, transparency to the management of village funds, and simultaneously accountability and transparency to the management of village funds. The methodology of this research is qualitative using primary and secondary data. The analytical technique used is field observation, and comparing with theory, as well as previous research. The results of the study show that accountability has a relationship with the management of village funds, also transparency has a relationship with the management of village funds, and together accountability and transparency have a relationship with the management of village funds.
Evaluasi Output dan Outcomes Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang Ruth Melly Diana; Kismartini Kismartini
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 1: Januari
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i1.32927

Abstract

Ketimpangan tingkat partisipasi konsumsi beras tanpa adanya dukungan yang seimbang pada konsumsi bahan pangan pelengkap lainnya di Indonesia masih terjadi sampai saat ini. Program P2KP berupaya meningkatkan diversifikasi pangan yang dinyatakan dalam skor PPH (Pola Pangan Harapan) dimana Kabupaten Magelang memiliki skor terendah di Jawa Tengah pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis capaian output dan outcomes serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam program P2KP. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kegiatan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), Pengembangan Olahan Pangan Lokal, dan Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman), terdapat indikasi dari evaluasi output dan outcomes yang sudah tercapai, yang belum tercapai adalah indikasi akses karena keterbatasan sumber daya aparatur dan anggaran serta indikasi attitude karena belum dapat mengakibatkan perubahan perilaku pada kelompok sasaran secara signifikan. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, serta budaya terbiasa mengonsumsi nasi. Disarankan agar Dinas Pertanian dan Pangan dapat memperluas akses bagi kelompok sasaran terhadap program ini, memperkuat peran kelembagaan dengan instansi atau kelompok terkait serta membuat regulasi yang jelas dan masif.
PENGARUH PROSEDUR PELAYANAN DAN KEMAMPUAN PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SEMARANG Kiki Meidiana Rosita; Hesti Lestari; Dewi Rostyaningsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 1: Januari
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i1.32916

Abstract

Penelitian ini didasari oleh banyaknya keluhan masyarakat dalam mengurus Akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Tujuan dalam penelitian ini yaitu : (1) Mengetahui pengaruh prosedur pelayanan terhadap kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, (2) Mengetahui pengaruh kemampuan pegawai terhadap kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, (3) Mengetahui pengaruh prosedur pelayanan dan kemampuan pegawai terhadap kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatori, dengan sampel penelitian sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik Probability Sampling. Khususnya menggunakan teknik Random Sampling. Teknik analisis pada penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, korelasi Kendall Tau, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prosedur Pelayanan terhadap Kualitas Pelayanan memiliki korelasi sebesar 0,631 dengan taraf signifikansi 0,01, (2) Kemampuan Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan memiliki korelasi sebesar 0,607 dengan taraf signifikansi 0,01, (3) Prosedur Pelayanan dan Kemampuan Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan (Y) memiliki nilai korelasi sebesar 0,763 dengan taraf signifikan 0,01. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Prosedur Pelayanan terhadap Kualitas Pelayanan; Kemampuan Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan; dan Prosedur Pelayanan dan Kemampuan Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan. Saran yang diberikan adalah memperluas informasi prosedur pembuatan akta kelahiran dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada dengan evaluasi rutin yang berdasar pada saran atau kritik masyarakat.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (STUDI KASUS PADA PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG) Erina Try Anindya; Hesti Lestari; , Dewi Rostyaningsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 1: Januari
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i1.32865

Abstract

The reason behind this research is based on numerous complaints from the public regarding dissatisfaction with the quality of service and price set by PDAM Tirta Moedal Semarang. The purposes of this research are: (1) To know the effect of PDAM Tirta Moedal Semarang’s service quality on customer satisfaction. (2) To know the effect of PDAM Tirta Moedal Semarang’s set price on customer satisfaction. (3) To know the effect of PDAM Tirta Moedal Semarang’s service quality and set price on customer satisfaction. This research use explanatory quantitative method with 100 research sample. The sampling technique used is Probability Sampling technique. The analysis technique used in this research is Validity Test, Reliability Test, Kendall’s concordance coefficient (W), Kendall Tau’s correlation, and Coefficient of Determination. The results showed that (1) The effect of service quality on customer satisfaction has a 0,545 correlation coefficient with a significance level of 0,01; (2) The effect of price on customer satisfaction has 0,563 correlation coefficient with a significance level of 0,01; (3) The effect of service quality and price on customer satisfaction has 0,998 correlation coefficient with a significance level of 0,01. Based on these results it can be concluded that there is an impact between service quality, price, and between service quality and set price on customer satisfaction at PDAM Tirta Moedal Semarang. The suggestion towards the problem is to make an operational step to improve the quality of service accordance to customer expectations, it is also recommended to develop water quality, and provide clarity on price rates in the customer's water bill.
Pencegahan Stunting Melalui Program Gemarikan oleh Posyandu di Kabupaten Jepara Rahma Lailatush Shiyam; Hartuti Purnaweni; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 1: Januari
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i1.32917

Abstract

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya nutrisi sejak dalam kandungan sampai usia kurang 2 tahun. Angka stunting yang cukup tinggi juga terjadi di Kabupaten Jepara, termasuk Desa Troso. Pemerintah Kabupaten Jepara kemudian menggerakkan program Gemarikan guna mencegah dan menurunkan angka stunting tersebut. Kegiatan pelaksanaan program Gemarikan tersebut didukung oleh posyandu. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran posyandu dalam upaya pencegahan stunting melalui program Gemarikan di Desa Troso serta menganalisis faktor pendorong dan penghambat peran posyandu dalam program Gemarikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta mengggunakan teknik wawancara terhadap narasumber yang ada di Desa Troso, penelusuran data secara online dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran posyandu dalam pelaksanaan program Gemarikan masih kurang konsisten karena komunikasi program tidak intens dan kurang komprehensif. Akibatnya, banyak dari ibu balita di Troso yang masih kurang paham akan program tersebut. Sementara itu pada kegiatan wajib peran posyandu sudah berjalan baik karena dilaksanakan secara konsisten. Faktor pendorong pelaksanaan program Gemarikan adalah pola konsumsi ikan yang rendah di masyarakat di Desa Troso dan Faktor penghambatnya adalah kondisi sumber daya manusia ibu balita di Desa Troso yang rendah. Melihat kondisi tersebut maka saran yang tepat diberikan mengenai pola konsumsi ikan yang rendah di masyarakat adalah dengan memberikan dorongan pada posyandu untuk memberi pendidikan pada ibu balita minimal seminggu 2-3 kali, sementara itu hambatan mengenai kondisi sumber daya manusia yang rendah dapat diperbaiki dengan menciptakan kepatuhan peran ibu balita pada posyandu dan memberi sanksi pada ibu balita yang melanggar pelaksanaan program Gemarikan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI SMP NEGERI DI KOTA BEKASI Dewi, Religi Cipta; Subowo, Ari; Afrizal, Teuku
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 1: Januari
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i1.32907

Abstract

There are still several aspects that hinder the process of implementing the zoning system for the new Student Admissions policy in providing opportunities and access to education rights. The aim of this study was to describe the implementation of the PPDB policy on the zoning system of public junior high schools in Bekasi City and to identify the supporting and inhibiting factors. The research uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation theory by looking at policy standards and objectives, resources, inter-organizational relations, characteristics of implementing agents, socio-political economic conditions, and the disposition of implementors as variables that influence policy implementation. This research is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and literature study through primary and secondary data sources. The results showed that the implementation of this policy was in accordance with the applicable rules and stages. However, there are still errors in ordinate points, unequal distribution of facilities between schools, changing SOPs, and many people who are reluctant to choose private junior high schools. In conclusion, the implementation of this policy is supported by the standard variables and policy objectives, inter-organizational communication relations, and the disposition of the implementor. Meanwhile, the variables of resources, characteristics of implementing agents, and socio-political and economic conditions are obstacles. This study recommends optimizing data verification and leveling facilities between schools, involving all implementing agencies in setting Standard Operating Procedure, as well as optimizing the role of private junior high schools
EFEKTIVITAS SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA Yulistia Akni; Augustin Rina Herawati; Dyah Hariani
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 1: Januari
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i1.32918

Abstract

Effectiveness is the concept of carrying out tasks or activities by standardizing measurements to describe the success rate of an organization in achieving worthy goals to achieve. The success of a system can be seen when all goals or objectives are achieved as previously specified. . The intended effectiveness is the Effectiveness of Online Single Submission System (OSS) in the Investment Office and One Door Integrated Service Blora regency, where the system still requires many improvements. The purpose of this research is to describe and analyze the effectiveness of attempted licensing services through the Online Single Submission (OSS) system and identify supporting factors and factors inhibiting the effectiveness of attempted licensing services through the Online Single Submission (OSS) system.This research method is qualitative descriptive. This research data collection technique is observation, interview, documentation and literature studies. Determination of subjects in this study was done using purposive sampling. The theory used is the theory of measuring effectiveness according to Kettner, Moroney, and Martin including effort (effort), cost efficiency ( cost efficiency ), results ( results ), cost effectiveness , impact ( impact ). The results of research conducted, namely licensing services through the Online Single Submission (OSS) system has not been said to be effective, because there are still some obstacles encountered. Factors supporting the effectiveness of licensing services through the Online Single Submission (OSS) system are infrastructur resources, availability of special budgets, administrative systems, budgets for system maintenance and community roles. Factors inhibiting the effectiveness of licensing services through the Online Single Submission (OSS) system are human resource limitations, limited monitoring and evaluation budgets, the community still ignores socialization, the costs incurred are not in accordance with the objectives and error system.
Determinan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang Fitria Ulfa Triana; Retno Sunu Astuti; R .Slamet santoso
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 1: Januari
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i1.32908

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas di Kota Semarang dengan menggunakan fenomena Implementasi Riant Nugroho dan fenomena Implementasi Van Meter & Van Horn. serta menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Sumber data diperoleh dengan teknik purposive sampling, bersumber dari informan yang diketahui terlibat dalam implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang mengacu pada peristiwa yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas di Kota Semarang belum optimal. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Semarang sendiri belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang penyediaan pekerjaan bagi tenaga kerja difabel, kekosongan fungsi pengawasan di Disnaker Kota Semarang. Selain itu Disnaker Kota Semarang belum memiliki ULD (Unit Pelayanan Disabilitas) untuk faktor ketenagakerjaan dan lingkungan yaitu pola pikir masyarakat. , badan usaha dan penyandang disabilitas itu sendiri. Pemerintah Kota Semarang perlu segera menyusun peraturan daerah dan road map mempekerjakan Penyandang Disabilitas. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi perlindungan pekerja penyandang disabilitas dan sebagai konsep badan usaha dalam mempekerjakan pekerja disabilitas
ANALISIS AKTOR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BRT (BUS RAPID TRANSIT) SEMARANG DALAM MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG Novriyaldi Novriyaldi; Nina Widowati; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 1: Januari
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i1.32919

Abstract

Transport has a role very strategically in the process of infrastructure development activities in urban areas. The emergence of the policy Bus Rapid Transit in Semarang was triggered by the efforts of the improvement of public transport is conducted by the Government of Semarang, Department of Transportation, and Public service Agencies Bus Rapid Transit Semarang. The research aims to analyze the role of actors and explain the driving factors and inhibiting factors for the success of the actor's role in achieving the objectives of the implementation of the policy BRT Semarang in addressing traffic congestion in the City of Semarang. This research uses descriptive qualitative research methods, data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that the role of the society is still relatively small because there is no interest and power possessed by the community as an actor in implementing Semarang's BRT policy, the inhibiting factors for the success of the actor's role are still not optimal in participation in supervision carried out by the government, human resources owned by the Semarang BRT Public Service Agency and participation, accessibility and the level of community knowledge in the implementation of Semarang's BRT policy. Suggestions that researchers can give, To increase the role of the community, the Government, the Department of Transportation and the Semarang BRT Public Service Agency need to provide socialization for the community. The Semarang City Government needs to increase participation in supervision, the BRT Public Service Agency needs to increase human resources for drivers in supporting performance in the operation of the Semarang BRT and in increasing participation, accessibility and the level of community knowledge all the main actors need to provide support and guidance.
Evaluasi Program Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) di Kabupaten Demak Nindya Khasna A.; Tri Yuniningsih; Ida Hayu D.
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 1: Januari
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i1.32909

Abstract

This study examines the problems of the homeless and beggars in the Kabupaten Demak. The emergence of homeless and beggars is the accumulation and interaction of variety problems such as poverty, lack of skills work of which is owned, low education, environment, social, cultural, healthty. Therefore the problem of homeless and beggars should be treated immediately so as not to bring up other issues such as: environmental problems, population problems, as well as the issue of security, order, and crime. While the failure of efforts to control the vagabonds and beggars can be caused due to lack of resources, Lack of capacity 2 and capabilities of the committee, the socialization, the monitoring that does not go well, the mismatch between planning with the implementation of the program. This study uses a qualitative descriptive approach. To see the implementation of the program is running, the researcher used the theory of Korten, namely the suitability of between 3 elements: programs, organizations, and benefits. The stage of the evaluation the researcher used the theory of Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsifitas, and accuracy. The results showed that reduction programs homeless and beggars that are being implemented this has not been successful due to the lack of compatibility between the program with the implementing organization, the traffic that is owned implementing units, as well the last of the benefits the program have not been fully felt by the beneficiaries.

Page 1 of 2 | Total Record : 13