cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Nurul Fatimah
Contact Email
nurul.tarimana@gmail.com
Phone
+6282193269384
Journal Mail Official
alqadau@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Hukum Keluarga Islam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 24078115     EISSN : 26223945     DOI : https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19541
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The subject of Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8 No 1 (2021)" : 11 Documents clear
Formulation of Water Rights Policies as Basic Rights Andi Sri Rezky Wulandari; Andi Rahmah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.21122

Abstract

This study aims to analyze the formulation of water rights policies as basic rights. The research method is normative legal research research with legislation and conceptual approaches through the Library Research. The results of this study are in regulating the water resources sector in Indonesia, readiness is needed from all aspects in order to support the need for clean water as the most vital requirement. The legal settings are not only formalistic but also objective. The national policy formulation of water rights starts from ratifying The International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (Ekosob) in 2005 through the Republic Indonesia  Law Number 11 of 2005 concerning Ratification of International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The birth of the Republic of Indonesia Law number 11 of 1974, followed by the Indonesian Law Number 7 of 2004 and the Republic of Indonesia Law Number 17 of 2019 had given birth to a shift in water meaning from each law. Likewise with the implementing regulations, namely Government Regulation Number 22 of 1982, Government Regulation Number 42 of 2008, Government Regulation Number 16 of 2005. At the level of the Ministerial, born ESDM Ministerial Regulation Number 31 of 2018, PUPR Ministerial Regulation Number 15 of 2018, PU Ministerial Regulation Number 2 of 2017. At the Regional Government Regulations level, such as Makassar City Government Regulations Number 6 of 2016. At The Village Government Regulation  such as in South Sumatera, Born Karang Agung Village Government Regulation Number 7 of 2018.
Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Summa Summa; Muh. Shuhufi; Azman Azman
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.17090

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ganda hakim perempuan di pengadilan agama sungguminasa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dua pendekatan yakni; pendekatan teologi normatif (syar’i), dan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Selanjutnya pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, dan observasi. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Ganda Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yaitu Posisi sebagai istri dan juga sebagai hakim mereka tidak akan meninggalkan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus suami dan anak-anaknya. walaupun mereka selalu mengalami kendala saat dimutasi tapi mereka tetap mendapatkan solusi bagaimana keluar dari permasalahan tersebut misalkan mereka memiliki masalah maka permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu dan selalu komunikasi yang baik dengan keluarga. Sehingga kedua peran tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala walapun awal-awal memiliki kesulitan tapi para hakim perempuan ini selalu bisa keluar dari permasalahan tersebut dan harus bisa lebih cermat dalam mebagi waktunya agar keduanya bisa seimbang.
Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Anugrah SH; Muhammad Basri; Hijrah Adhyanti Mirzana
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.18498

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan yang tersimpan dalam waktu yang lama. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian empiris. Bahwa kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan yaitu sebagai tempat penyimpanan segala macam benda sitaan negara maupun barang rampasan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan yang tersimpan dalam waktu yang lama yakni melakukan proses pengelolaan fisik dan administrasi benda sitaan maupun barang rampasan negara yang meliputi: (1)penerimaan; (2)registrasi; (3)pengklasifikasian dan penempatan; (4)penyimpanan; (5)pengamanan; (6)pemeliharaan; (7)penyelamatan; (8)penggunaan basan; (9)pemutasian; (10)penghapusan; (11)pengeluaran; (12)pelaporan.
Kewenangan Pemberantasan Korupsi: Aturan dan Fakta Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi Karman Jaya; Muhammad Syukri Akub; Hamzah Halim
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.18282

Abstract

Penguatan Kinerja Komisi Pemberantasan memang sangat diperlukan mengingat korupsi adalah tindak pidana yang mengancam kemajuan Negara,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi setelah adanya Dewan Pengawas dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan konsep dan ruang lingkup dari permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu, data/ informasi fakta dan peristiwa-peristiwa. Hasil penelitianini menunjukkan bahwa kesimpulan awal, Keberadaan dewan pengawas sebagai sesuatu yang baru dalam tubuh KPK terlalu superbody yang diantaranya dimuat dalam Pasal 37 dan Pasal 47 Kewenangansehingga menyentuh Pro justicia sehingga mengganggu sifat pelaksanaan tugas KPK yang bersifat independent apalagi Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan yang lebih besar dari pimpinan KPK serta Dewan Pengawas tidak takluk kode etik,bebas bertemu dengan seseorang dan tidak taklut kepada peraturan KPK di sinilah terjadi potensi penyalahgunaan jabatan sehingga keseimbangan atau Check and balance tidak tercapai sehingga muncul dalam tubuh KPK yang ujungnya tidak menciptakan Penguatan Kinerja dalam tubuh KPK
KONSEP BALIGH DALAM ALQURAN DAN IMPLIKASINYA PADA PENENTUAN USIA NIKAH MENURUT UU PERKAWINAN Nuramanah Amalia
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.17317

Abstract

 “Penelitian ini membahas mengenai Konsep Baligh Dalam Alquran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Terhadap UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Adapun pokok masalah adalah bagaimanakah konsep baligh dalam Alquran kemudian apakah penetapan usia nikah dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah menginterpretatifkan konsep baligh dalam Alquran. Dari pokok masalah tersebut, penulis merumuskan sub masalah yaitu: 1). Bagaimana kriteria usia baligh dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974?. 2).Bagaimana implikasi konsep baligh dalam Alquran terhadap penentuan usia nikah dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974?Penelitian ini termasuk penelitian Pustaka yaitu Library research kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan pengumpulan data, informasi, library research. Lalu, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan menyimpulkannya.            Menelaah ketetapan usia minimal kawin melalui pendekatan Hukum Islam setidaknya bisa mengkaji tiga hal pokok: 1) Melihat dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dimana konsep baligh dalam Alquran tidak sepenuhnya terinterpretasikan, kemudian perlu dipertimbangkan kembali beberapa hal untuk melangsungkan sebuah pernikahan. 2) Implementasi konsep baligh yang ada pada Penentuan Usia Nikah dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 termasuk penetapan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal itu. Oleh karenanya, diperlukan peninjauan ulang dan perubahan isi dari Pasal tersebut agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat, yakni dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kependudukan.  This research the concept of baligh in the Quran and its implications in determining the age of marriage against Marriage Law. The main problem is how the concept of baligh in the Quran, then whether the determination of the age of marriage in the Marriage Law No.1 of 1974 has interpreted the concept of baligh in the Quran. With this main problem, the writer formulates these following sub problems: 1). What are the criteria for adolescent age (baligh) in the Marriage Law No.1 of 1974? 2). What are the implications of the concept of baligh in the Quran in determining the age of marriage in the Marriage Law No.1 of 1974?This research includes library research, that is Library Research Qualitative with the research approach used is the Juridical Normative. The approach carried out by collecting data, information, and library research. Then, the data obtained were analyzed and concluded. Analyzing the minimum age for marriage through the Islamic Law approach can at least be examined through three main points: 1) Looking in to the Marriage Law No. 1 of 1974 which the concept of baligh in the Quran is not fully interpreted, it is necessary to reconsider several things to have a marriage. 2) The implementation of the concept of baligh in the Determination of Marriage Age in the Marriage Law No.1 of 1974 including the stipulation of the minimum age limit for marriage in Article 7 paragraph (1) is considered irrelevant because it is not in accordance with the spirit of law of the article’s inception. Therefore, it is necessary to review and change the contents of the article so that it can contribute to social development in society, in terms of health, education, economy and population. 
Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika Juli Raya Syahputra; Muhadar Muhadar; Haeranah Haeranah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.18486

Abstract

Pelaksanaan program wajib lapor di institusi penerima wajib lapor (IPWL) sendiri dilakukan sebagai upaya memberantas penyalahgunaan narkotika posisi yang strategis berada ditengah masyarakat menjadikan IPWL sebagai penjangkau dalam upaya mengentaskan masyarakat dari bahaya narkotika  Hambatan/kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan; rintangan, dalam hal ini halangan yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Hambatan pada umumnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal mengacu pada kendala apa saja yang berasal dari lingkungan institusi tersebut seperti BNNK Serdang Bedagai, sedangkan hambatan eksternal mengacu pada kendala yang berasal dari luar institusi tersebut atau faktor sosial dimasyarakat biasanya terkait dengan kesadaran pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika untuk melaporkan dirinya ke BNNK Serdang Bedagai atau Intitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Hambatan internal dalam melaksanakan rehabilitasi, adalah kurangya sumber daya manusia dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di karenakan yang berhak menambah sumber daya manusia adalah institusi tersebut walaupun sudah diberikan berbagai pelatihan oleh BNNK Serdang Bedagai sedangkan Hambatan eksternal dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah masih ada sebagian dari masyarakat kita masih berpedoman pada acuan yang lama yaitu pengguna narkotika di masukan kedalam Lembaga Permasyarakat tidak direhabilitasi, yang juga masih belum mengetahui adanya gerakan rehabilitasi bagi 100.000 pengguna narkotika yang jika melaporkan tidak akan dikenakan proses hukum dan juga tidak terlepas juga faktor korban itu sendiri untuk segera pulih dari dalam dirinya dan juga ingin segera terbebas dari segala macam obat-obatan yang dikonsumsinya.
Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia Ias Muhlashin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.18114

Abstract

Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (consensus) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara). Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi yang saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (democratie) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie). Mekanisme penegakan hukum juga harus mampu melindungi hak warga negaranya dari kedakadilan dengan prinsip kemanusiaan dan saling menghorma terhadap keberlangsungan hukum yang ada. Hal itu menjadi satu kesatuan dalam sistem hukum dengan otoritas penegak hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, menganut kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum.  
The Equation on the Justice for Migrant workers: The Urgency of Protection on Prevention Smuggled Migrant worker based on Indonesian laws Dian Narwastuty; Yohanes Hermanto Sirait; Kevin Alim R
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.21630

Abstract

Indonesia’s marine territory has become a big challenge for the Government of Indonesia to manage it. Nowadays, Indonesian marine has lot of regulation in the sea. But it’s cannot prevent the basic interest of all people that earnings life from there. A lot of migrant has been smuggled in and by Indonesian’s marine territory. The main concerns that arouse are: how should government give an equation for Indonesian migrant workers that are smuggled and how should the government put migrant workers protection to supply the equation for them. These questions will solve by a normative juridical study on the protection of natural resources and the resources of Indonesian fisherman. The study uses normative legal research which elaborated with conceptual approach from numbers of regulations that apply in marine labor law and employment law. This research is also complemented by a literature approach in the form of Indonesian legal literature and marine journals to address the issues raised in this paper. The findings in practice prove that the government should give more attention for the fisherman’s welfare and protection related to fish catching. The objective protection for Indonesian marine resources is from regulated all the regulation to develop Indonesia economic from Maritime sector. It is all needed to make a new system in legal protection for Fisherman and Marine Resources in Indonesia.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa) hasbi hasbi; Supardin Supardin; Kurniati Kurniati
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.19049

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan poligami menurut undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. pokok masalah tersebut dibagi menjadi tiga sub masalah, yaitu:  1) Bagaimana jenis pertimbangan hakim dalam pemberian izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa?, 2) Bagaimana persyaratan pemberian izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa?, 3) Bagaimana prosedur pemberian izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa? Jenis penelitian ini adalah field research kualitatif dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif, teologis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini ialah data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, studi dokumen dan observasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan bahwa: 1) pemberian izin poligami di pengadilan Agama Sungguminasa tidak selamanya mengacu kepada undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dilihat dari segi kemaslahatan dan kemufsadatan. 2) dorongan seks yang tinggi menjadi salah satu syarat dikagabulkan permohonan izin poligami. 3) prosedur izin poligami yang sangat penting adalah persetujuan dari istri serta surat pernyataan berlaku adil dan kemampuan secara material. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) perlunya pertimbangan yang matang sebelum melakukan poligami karena poligami dapat menambah beban tanggung jawab. 2) perlu adanya sosialisai kepada masyarakat tentang perlunya kesadaran hukum akan dampaknya perkawinan poligami,serta diperlakukan aturan yang jelas yang mengatur tentang suami yang punya  kemampuan seksual yang tinggi. 
KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENARIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH Muhammad Mutawalli; Andi Pangerang Moenta; Muhammad Hasrul
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.18072

Abstract

This study aims to explain the political party authority in withdrawing support for the regional head candidate in elections, as well as providing an understanding of sanctions that targeted political parties who withdrawn or revoked their political stance by applicable regulations. This study using a legal perspective on the authority of political parties in withdrawing support and Authority Theory, Democracy Theory, Rule of Law Theory, Decision Making Theory, and Sanction Theory as supported theories. The formulation of all arguments, facts, and theoretical frameworks in this study uses empirical normative legal research methods. Data obtained and collected through books, journals, theses, and recent dissertations, interviews, and articles related to the problem. The research method in this study combines elements of normative and empirical law and data. This research is qualitative research used in library observation. This research concludes that the authority of political parties regarding the withdrawal of support for a prospective regional head candidate pair explained in three stages or processes, including the first stage is before registering candidates to the KPU, the second stage is the stage after registering with KPU, and last is the stage after the determination of a prospective pair of candidates by the KPU. Among the existing stages, there is a full space for political parties to participate and room for the KPU to organize regional head elections. So concerning the withdrawal of support, political parties are not allowed arbitrarily to withdraw or vice versa regarding their support for prospective pairs of candidates. Referring to the applicable regulations, the forms of sanctions that can be given to political parties that withdraw or revoke a candidate pair are criminal sanctions and administrative sanctions. Where administrative sanctions are considered to be less firm against political parties, in contrast to criminal sanctions (ultimum remedium) or as a last resort that is much firmer but only aimed at the leaders or leaders of the heads of the central political parties who deliberately make withdrawals. Keyword: Political Parties, Withdrawal of Support, Prospective Regional Head Candidates.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 2 No 2 (2015): Al-Qadau Vol 2 No 1 (2015): al-qadau Vol 1 No 1 (2014): al-qadau Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan Vol 1, No 1 (2014): al-qadau More Issue