Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 9 No 12 (2021)" : 20 Documents clear

PENGATURAN BATASAN TINDAKAN INFLUENCER DALAM MELAKUKAN KEGIATAN PROMOSI PRODUK DI SOSIAL MEDIA Made Gladys Fridiana; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jurnal ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman tentang pengaturan kegiatan promosi barang melalui sosial media di Indonesia serta pengaturan batasan tindakan influencer dalam melakukan kegiatan promosi barang di sosial media. Metode yang dipergunakan pada artikel terkait Pengaturan Batasan Tindakan Influencer dalam Melakukan Kegiatan Promosi Barang di Sosial Media ini mempergunakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis isu hukum pada artikel ini. Hasil dari studi ini menemukan jika Pengaturan kegiatan promosi produk melalui sosial media di Indonesia secara implisit diatur dalam UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran, PP No. 69/1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan UU No. 19/2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara khusus berkaitan dengan iklan dan pelaku usaha diatur dalam aturan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada aturan khusus terkait kedudukan dari influencer, hal ini dikarenakan influencer bukanlah bagian dari pelaku usaha maupun tidak dibawah naungan perusahaan periklanan. Hal ini tentu saja berkorelasi pada tidak diaturnya mengenai batasan-batasan tindakan-tindakan influencer dalam melakukan kegiatan promosi produk di sosial media, sehingga sanksi yang dapat diberikan hanya kepada pelaku usaha, padahal influencer memiliki pengaruh yang sangat besar dalam tingginya tingkat penjualan suatu produk This journal aims to provide an understanding of the regulation of goods promotion activities through social media in Indonesia as well as setting limits on influencers' actions in promoting goods on social media. The method used in the article related to Setting Influencer Action Limits in Conducting Goods Promotion Activities on Social Media uses legal research with a normative juridical type, using a statutory approach to analyze the legal issues in this article. The results of this study find that the regulation of product promotion activities through social media in Indonesia is implicitly regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Labels and Advertising. Food and ITE laws. Specifically related to advertising and business actors are regulated in the regulation. However, until now there are no special rules regarding the position of influencers, this is because influencers are not part of business actors or are not under the auspices of advertising companies. This, of course, correlates with the unregulated limits of influencers' actions in carrying out product promotion activities on social media, so that sanctions can be given only to business actors, even though influencers have a very large influence on the high level of sales of a product.

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) I Dewa Narapati; I Ketut Mertha; I Gede Artha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dan mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di berbagai Negara yang hubungannya untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang ideal di masa datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan legal approach (pendekatan Undang-undang), dan comparative approach (pendekatan perbandingan). Hasil dari analisis di dapat harmonisasi aturan dan teori terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pencucian sudah mendukung tetapi dalam segi aturan perlu adanya pedoman pemidanaan terkait penjatuhan sanksi. The purpose of this paper is to identify the regulation of money laundering crimes committed by corporations and to find out the Corporate Criminal Liability in various countries which is related to analyzing corporate criminal liability in the ideal future of money laundering. The research method used in this research is normative juridical. Meanwhile, the approach used in this research is the legal approach, and the comparative approach. The results of the analysis show that the harmonization of rules and theories related to corporate responsibility in laundering has been supported, but in terms of regulations, there is a need for criminal guidelines related to the imposition of sanctions.

PROBLEMATIKA PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN OLEH CAMAT SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT Adriesti Hannadwita Maritza; FX Arsin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan serta menganalisis mengenai penggunaan Surat Keterangan oleh Camat sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit, serta problematika yang timbul dari praktik tersebut. Penelitian ini juga akan membahas mengenai praktik penggunaan cover note dari Notaris sebagai dasar dari pencairan kredit dalam hal jaminannya masih berupa Surat Keterangan oleh Camat yang sedang dalam pekerjaan pensertifikatan. Dalam penelitian ini, akan dibahas pula mengenai penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank dalam menghadapi praktik-praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana akan dikaji mengenai pengaturan yang berkaitan dengan praktik-praktik tersebut berdasarkan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Surat Keterangan oleh Camat sebagai alas hak atas tanah sejatinya bukan merupakan objek yang dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Lebih lanjut lagi, cover note Notaris tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dari pencairan kredit oleh karena sifatnya hanya berupa surat keterangan atas pekerjaan, dan bukan merupakan bentuk janji dari Notaris atas penyelesaian pekerjaan pensertifikatan atas Surat Keterangan oleh Camat tersebut. This study is aimed to describe and to analyse the use of Sub-District Head’s certificate on Land as collateral in a Credit Agreement, and the problematic situation that follows with that practice. This study also discusses the practice of the utilization of Notary’s cover note as the basis of credit disbursement in which the collateral is a Sub-District Head’s Certificate on Land that is still in progress of certification. In this study, will also discuss Bank’s implementation of prudential banking principle in facing these practices. The research method used in this study is a normative juridical type, in which this study will explore the regulation related with these practices based on literature study. The result of this study is that Sub-District Head’s Certificate on Land is not an object in which a mortgage can be placed upon them. Furthermore, Notary’s cover note cannot be used as the basis of credit disbursement, as it is only a letter of statement of the work that is currently in progress, and not a form of promise from the Notary for the completion of that particular work.

PENGATURAN INDEPENDENSI PENEGAK HUKUM SEBAGAI SYARAT TERWUJUDNYA NEGARA HUKUM I Gede Putra Arbawa; I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Persyaratan negara hukum yang dianut Indonesia dan Independensi penegak hukum sebagai syarat terwujudnya negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Persyaratan negara hukum yang dianut Indonesia mengacu pada pendapat Jimly Ashiddiqie setidaknya terdapat dua belas prinsip pokok, yaitu: supremasi hukum; persamaan dalam hukum; asas legalitas; pembatasan kekuasaan; organ-organ eksekutif independen; peradilan yang bebas dan tidak memihak; peradilan tata usaha negara; peradilan tata negara; perlindungan hak asasi manusia; bersifat demokratis; berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; transparansi dan kontrol sosial, dan ditambahkan prinsip ke tiga-belas, yaitu prinsip ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; dan Independensi penegak hukum sebagai syarat terwujudnya negara hukum mengacu pada persyaratan Negara hukum yang salah satunya bercirikan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini berarti aparat penegak hukum sebagai komponen dari sistem peradilan pidana harus independen, bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk eksklusif. The purpose of this study is to analyze the requirements of the rule of law adopted by Indonesia and the independence of law enforcement as a condition for the realization of a rule of law. The research method used is a normative legal research method. The results of the study show that the requirements of the rule of law adopted by Indonesia refer to Jimly Ashiddiqie's opinion that there are at least twelve main principles, namely: the rule of law; equality in law; the principle of legality; limitation of power; independent executive organs; an independent and impartial judiciary; state administrative court; constitutional court; protection of human rights; democratic; serves as a means of realizing the goals of the state; transparency and social control, and added a thirteenth principle, namely the principle of believing in one God; and The independence of law enforcement as a condition for the realization of a state of law refers to the requirements of a state of law, one of which is characterized by an independent and impartial judiciary. This means that law enforcement officers as components of the criminal justice system must be independent, free from the influence of any party, including the exclusive.

PENGATURAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PERCERAIAN Adris Rafi Adji; Daly Erni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan harta benda bersama pasca perceraian, dalil, alat bukti, dan fakta yang terungkap terkait objek sengketa dan bagaimana penetapan objek sengketa yang merupakan harta bersama atau bukan harta bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018. Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum yuridis normative. Adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan timbulnya kedudukan mengenai Harta Bersama. Untuk dapat membagi Harta Bersama sesuai ketentuan Pasal 37 UUP, Objek Sengketa terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai Harta Bersama atau bukan merupakan harta bersama. Sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu batasan dan ruang lingkup harta bersama adalah kapan harta tersebut ada dan dengan cara apa harta tersebut diperoleh pihak suami dan/atau isteri. Berdasarkan Alat Bukti dan Fakta-fakta terbukti bahwa Objek Sengketa bukan merupakan Harta Bersama, melainkan murni milik dari orang tua Tergugat. Termohon Kasasi (Tergugat) dapat membuktikan dalilnya mengenai Objek Sengketa berupa bangunan rumah dan warung tersebut merupakan milik orang tua Tergugat, sedangkan Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Objek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Putusan Hakim untuk menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Penggugat) telah tepat dan berdasar sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Objek Sengketa bukan Harta Bersama sehingga dengan terjadinya This study examines the arrangement of joint property after divorce property, arguments, evidence, and revealed facts related to the object of the dispute and how to determine the object of the dispute which is joint property or not joint property in the Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018. The research method used in conducting normative juridical legal research. The existence of a divorce between the Plaintiff and the Defendant led to the emergence of a position regarding the Joint Assets. In order to be able to divide Joint Assets in accordance with the provisions of Article 37 of the UUP, the object of the dispute must first be determined as Joint Assets or not as joint assets. As stipulated in Article 35 paragraph (1) of the UUP that property acquired during marriage becomes joint property, therefore the limitation and scope of joint property is when the property exists and in what way the property is obtained by the husband and/or wife. Based on the evidence and facts, it is proven that the object of the dispute is not a joint property, but is purely the property of the defendant's parents. The Cassation Respondent (Defendant) can prove his argument regarding the Dispute Object in the form of the house and shop building belonging to the Defendant's parents, while the Cassation Petitioner (Plaintiff) cannot prove his argument that the Dispute Object as stated in the Plaintiff's Lawsuit is the joint property of the Plaintiff and the Defendant. The judge to reject the Cassation Application from the Cassation Petitioner (Plaintiff) is correct and based on the applicable legal provisions. The object of the dispute is not a joint property so that the occurrence of a divorce does not cause the object to be divided according to the provisions of Article 37 of the UUP.

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN KESALAHAN PENULISAN JUDUL DALAM AKTA CESSIE Dita Aqila Salsabila; M. Fajri Mekka Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai kekuatan hukum dari akta cessie yang memuat kesalahan penulisan judul dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris yang melakukan kesalahan penulisan judul dalam akta cessie. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan penulisan dalam judul akta cessie mengakibatkan terdegradasinya akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Hal ini dikarenakan akta cessie tersebut tergolong ke dalam akta yang memiliki cacat bentuk karena tidak memenuhi ketentuan formalitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Atas kesalahan yang dilakukan, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dalam bentuk ganti biaya, ganti rugi, maupun bunga sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata atau dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis maupun lisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Sebagai rekomendasi, Notaris harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian yang dimaksud dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf a UUJN dengan diikuti peningkatan kemampuan diri terkait perundang-undangan yang berlaku selama melangsungkan jabatannya. The purpose of this study is to examine the legal force of the cessie deed which contains the error of writing the title and to analyze the liability of the Notary who made the mistake of writing the title in the cessie deed. The research method used in this journal is normative juridical. The results showed that the writing error in the title of the cessie deed resulted in the degradation of the authentic deed to a private deed. This is because the cessie deed is classified as a deed that has a form defect because it does not meet the formalities stipulated in Law Number 2 of 2013 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions (UUJN). For the mistakes made, the Notary can be held civilly responsible in the form of compensation, compensation, or interest in accordance with Article 1365 of the Civil Code or be subject to administrative sanctions in the form of written or verbal warnings, temporary dismissals, respectful dismissals, dishonorable discharges, as stipulated in UUJN and Notary Code of Ethics. As a recommendation, a Notary must really apply the precautionary principle as referred to in Article 16 Paragraph 1 letter a of the UUJN, followed by an increase in self-capacity related to the legislation in force during his tenure.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PPAT PERIHAL PENITIPAN SERTIPIKAT TERKAIT PROSES JUAL BELI PERALIHAN HAK ATAS TANAH Desy Natalia; Henny Marlyna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas mengenai perlindungan hukum bagi Notaris selaku PPAT perihal penitipan sertipikat terkait proses jual beli peralihan hak atas tanah dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor : 53/Pid.B/2017/PN.Bkt. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa Notaris selaku PPAT perihal penahanan sertifikat untuk dilakukan proses jual beli bukan suatu perbuatan melawan hukum dan mengenai akibat hukum PPJB yang telah dibuat belum berakhir jika para pihak yang terkait belum memenuhi prestasinya. This study was carried out with the aim of discussing legal protection for Notaries as well as PPAT regarding certificate deposition related to the buying and selling process of the transfer of land rights with a case study of the Bukit Tinggi District Court Decision Number: 53/Pid.B/2017/PN.Bkt. The research method used is normative legal research using a statutory approach, an analytical approach, and a case approach. From the results of the study, it was explained that the Notary as PPAT regarding the detention of certificates for the sale and purchase process was not an unlawful act and regarding the legal consequences of PPJB that have been made have not ended if the parties involved have not fulfilled their achievements.

KONSEP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KUHP Hariyanto Hariyanto; Lalu Parman; Ufran Ufran
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penyertaan dalam Pasal 55 KUHP serta untuk menganalisis Penerapan konsep penyertaan dalam putusan hakim terkait tindak pidana pencurian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach); pendekatan kasus (case approach); dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) terkait isu hukum. Hasil penelitian ini adalah Penerapan konsep Penyertaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.B/2017/PN Tas. Dalam bentuk penganjuran (uitlokking). Pertimbangan hakim tidak menjelaskan pola hubungan antar pelaku sehingga terjadi suatu penyertaan dalam bentuk menganjurkan (uitlokking). Dalam putusan tersebut yang terjadi bukan merupakan suatu tindak pidana pencurian, melainkan penganjuran dalam tindak pidana pencurian yang berakhir dengan suatu percobaan (pooging). Selain dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.B/2017/PN Tas. Penerapan konsep penyertaan dalam putusan tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam Pengadilan Negeri Baturaja Nomor :628/Pid.B/2015/PN.BTA dalam bentuk menyuruh melakukan (doen plegen). Putusan tersebut bukan merupakan menyuruh melakukan (doen plegen) melainkan merupakan suatu penganjuran (uitlokking). Karena dalam putusan tersebut, pelaku langsung atau pelaku materiel tidak memiliki kesalahpahaman (dwaling) terhadap unsur dari delik yang dilakukan. This study aims to analyze the concept of inclusion in Article 55 of the Criminal Code and to analyze the application of the concept of inclusion in the judge's decision related to the crime of theft. The method used in this research is a normative research method with a conceptual approach; case approach; and the statute approach related to legal issues. The results of this study are the application of the concept of participation in the Tais District Court Decision Number 51/Pid.B/2017/PN Tas. In the form of recommendation (uitlokking). The judge's consideration did not explain the pattern of relations between the actors so that there was an inclusion in the form of recommending (uitlokking). In the decision, what happened was not a criminal act of theft, but a suggestion in a criminal act of theft which ended with a trial (pooging). Apart from the Tais District Court Decision Number 51/Pid.B/2017/PN Tas. The application of the concept of inclusion in the decision on the crime of theft can be seen in the Baturaja District Court Number: 628/Pid.B/2015/PN.BTA in the form of ordering to do (doen plegen). The decision is not an order to do it (doen plegen) but is a suggestion (uitlokking). Because in the decision, the direct perpetrator or material perpetrator did not have a misunderstanding (dwaling) of the elements of the offense committed.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN TANDATANGAN BLANKO KOSONG DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK Muhammad Muharromi; Henny Marlyna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban notaris yang melakukan penyalahgunaan tandatangan blanko kosong dalam pembuatan akta autentik dan menganalisis akibat terhadap akta autentik yang dibuat menggunakan tanda tangan di blangko kosong. Penulisan ini merujuk putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Plg. Studi ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil Studi menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris dalam penyalahgunaan tandatangan blangko kosong dalam pembuatan akta autentik tidak sesuai dengan perundang-undangan serta dapat diminta tanggung jawab dari perseptif administratif dan perdata, selain itu terhadap akta autentik yang dibuat berdasarkan tandantangan blangko kosong adalah batal demi hukum. The purpose of this research is to identify the responsibility of notary who misuses Blank stamp Signature in the creation of authentic deed and analyze the consequences of authentic deeds made using signatures in Blank stamps. This paper refers to Court Judgement No. 44/Pdt.G/2020/PN Plg. This study uses a normative legal method with a statute approach. The study shows that the notary's responsibility in the misuse of Blank stamp Signatures in the creation of authentic deeds is not under the law and can be held liable from an administrative and civil perceptive, in addition to authentic deeds made based on Blank stamp signatures resulting is null and void.

PERAN NOTARIS SERTA POTENSI TUNTUTAN ATAS PERBUATAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES KEPAILITAN DAN PKPU Reynika Ashfahani; Pieter Everhardus Latumeten
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran notaris dan mengidentifikasi bentuk perbuatan hukum melalui media notaris yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur konkuren yang memicu adanya potensi tuntutan pidana bagi notaris dalam suatu proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah notaris memiliki peran dalam suatu proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimana berperan dalam membuat akta terhadap pengalihan aset, membuat pengikatan akta terhadap jaminan kebendaan, dan membuat akta notariil penjualan di bawah tangan barang bergerak dalam proses pemberesan harta pailit. Notaris memiliki potensi untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut pidana ke pengadilan apabila terbukti terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya menimbulkan kerugian bagi para kreditur terutama kreditur konkuren dengan cara memasukan keterangan palsu pada akta yang dibuatnya atau turut andil dalam menjual aset dengan harga di bawah harga seharusnya untuk tujuan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. This study aims to describe the role of notaries and identify forms of legal actions through notary media that can cause losses to concurrent creditors that trigger potential criminal charges for notaries in a process of Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). The research method used in this study a normative juridical type approach using secondary data obtained from library materials. The results of the study explain are that the notary plays a role in the process of Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) which plays a role in making a deed of transfer of property, making a deed of binding material security, and making a notarial deed of sale under the hands of movable goods in the bankruptcy estate process. Notaries have the potential to commit criminal acts and can be criminally prosecuted to court if it is proven that their legal actions caused losses to creditors, especially concurrent creditors by entering false information on the deed they made or taking part in selling assets at a price below the price which should be for the purpose of benefiting one party and harming the other.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA