Pangemanan, Fanley
Sam Ratulangi University

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK POLI ANAK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOONGAN KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA Moniung, Klaudia; Kimbal, Marthen; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan yang baik  merupakan akumulasi dari proses dari sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki oleh instansi yang kemudia dimaksimalkan dalam rangka kepuasan pengguna yakni masyarakat luas. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu aspek yang diperhatikan oleh pemerintahan. Sektor kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok masyarakat baik dari kalangan atas, mengenah maupun bawah, karena aspek ini mengena pada setiap individu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kualitas Pelayanan di Poliklinik Anak pada Rumah sakit Umum Daerah Tipe C Noongan Provinsi Sulawesi Utara, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat menggali permasalahan lebih mendalam sehingga diperoleh jawaban sebagai bentuk pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek bukti langsung, rumah sakit umum daerah Noongan telah memiliki berbagai fasilitas serta tenaga medis dan telah ada poliklinik termasuk anak, bukti langsung yang dapat terlihat adalah ruangan poli klinik dan juga kesiapan tenaga perawat dan medis. Namun jumlahnya belum cukup untuk memnuhi kunjungan pasien yang semakin hari semakin bertambah, selanjutnya dari aspek keandalan, secara keseluruhan rumah sakit umum daerah Noongan semakin hari semakin berkembangan sehingga pada tahun 2019 menjadi hospital tourism, khususnya untuk poli anak belum sepenuhnya dapat diandalkan hal tersebut besarnya wilayah dan pasien yang datang berobat ke rumah sakit Noongan khususnya poli anak sehingga terkadang petugas menjadi kewalahan. Namun secara kualitas petugas medis dapat diandalkan dalam melayani pasien.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Poli Anak.
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS) DI KOTA MANADO (Studi Puskesmas Bahu) Rewah, Daniel Ridel; Sambiran, Sarah; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah kota Manado mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitaspelayanan kesehatan yang ada di kota Manado, kebjiakan tersebut terdapat pada peraturan walikota Manado nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan kota Manado, terkait dengan perwakot yang ada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Bahu kota Manado mempunyai inisiatif untuk bisa melakukan pelayananan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dengan cara membuat Sistem Informasi Puskesmas (Simpus) sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan bagi pasien sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128 tahun2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa puskesmas didefenisikan sebagai unit pelaksana teknis di Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah. Adapun juga dalam menopang sistem informasi kesehatan ini di tunjang dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan yang dimana jelas tercantum dalam pasal 3 ayat 1, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan diperlukan data, informasi, dan indikator kesehatan yang dikelola dalam sistem informasi kesehatan. Adapun manfaat Sistem Informasi Manajeman Puskesmas yaitu mempermudah dan mempercepat pelayanan, membakukan prosedur dan standar pelayanan serta mendapatkan data dan informasi yang akurat. Sistem Informasi Manajeman Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas secaralebih berhasil guna dan berdayaguna. Prosedur data Sistem Informasi Manajeman Puskesmas berdasarkan teknologi informasi yang tepat waktu, akurat, lengkap dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Diterapkannya penggunaan Sistem Informasi Manajeman Puskesmas ini di karenakan belum adanya validitas data mengenai orang sakit, penyakit, bumil, memperbaiki pengumpulan data di Puskesmas guna laporan ke Dinas Kesehatan Kota serta diperlukannya informasi yang tepat, akurat, dan up to date yang berkaitan dengan data orang sakit, ketersediaan obat, jumlah ibu hamil,masalah imunisasi. Kata Kunci : Efektivitas, Sistem Informasi Manajemen, Puskesmas.
PERAN SATUAN TUGAS KHUSUS MALEO KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN GANGGUAN MASYARAKAT DI KOTA MANADO Suyatman, Angga R.P; Gosal, Ronny; Pangemanan, Fanley N
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini melihat bagaimana Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan Dan Gangguan Masyarakat Di Kota Manado. Fokus dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori peran dengan metode kualitatif. Secara umum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, tahun 2020 bulan maret Kapolda melaunching Tim Khusus (Timsus) Maleo yang beranggotakan sebanyak 50 personil pilihan, berasal dari gabungan Satker Polda dan Satuan Kewilayahan, dikoordinir oleh Direktur Reskrimsus Polda Sulut Kombes Pol Yandri Irsan dan Komandan Tim Kompol Prevly. Empat diantaranya adalah Polisi Wanita (Polwan). Adapun tujuan dibentuk Timsus Maleo ini sebagai pasukan pendobrak, pasukan pertama dan terakhir membasmi segala bentuk gangguan kejahatan, khususnya di depan umum, di jalan raya dan juga harus mampu menanggulangi gangguan kejahatan dalam bentuk apapun termasuk bencana. Saat ini ada bencana corona, Tim ini juga diharapkan harus mampu bekerja sama dengan Pemerintah, TNI dan masyarakat serta siapa saja. Tingkat kerawanan kejahatan di Sulawesi Utara ada di Kota Manado dimana factor ekonomi mendominasi motif dari para pelaku, selain itu tingkat kejahatan juga didominasi dengan gangguan kamtibmas seperti perkelahian antar kelompok, knalpot racing dan juga minuman keras. Tentunya dengan adanya potensi kejahatan tersebut kepolisian daerah Sulawesi utara wajib memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk kenyamanan masyarakat. Oleh sebab itu dibentuklah tim khusus maleo sebagai garda keamanan provinsi sulawesi utara dari setiap tindakan kejahatan. Kata Kunci : Peran, Kepolisian, Satuan Tugas Khusus, Maleo
Implementasi Kebijakan Pemerintahan Mengenai Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Kota Tomohon Kaunang, Bian; Kaawoan, Johannis E; Pangemanan, Fanley N
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Tomohon sebagai kota yang memiliki visi wisata, tentunya memiliki kekhususan dalam mengatur ketertiban umumnya demi menunjang visi wisata yang ada, oleh sebab itu di keluarkannya perda Kota Tomohon no 7 tahun 2017 tentang ketertiban umum. Namun dalam hal ini menurut pengamatan penulis ada kendala-kendala dalam pengimplementasian kebijakan mengenai ketertiban umum seperti sering terjadinya miss komunikasi antara pelaksana tugas  dalam menyalurkan informasi dan memberikan pemahaman kepada pedagang pasar tentang apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada pemerintah mengenai pentingnya terwujudnya ketertiban umum di pasar tradisional kota Tomohon. Oleh karena itu dalam hal ini penulis menitik beratkan penelitian kedepan membahas tentang kertetiban umum dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hadari Nanawi (2002:63) yang bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan mengenai ketertiban umum di pasar tradisional Kota Tomohon dengan menggunakan teori George Edward III yang mengemukakan 4 konsep yang mempengaruhi implementai kebijakan. Dimana penulis menemui masih ada bebeerapa masalah di beberapa sektor mengenai pengimplementasian ketertiban umum di pasar, dimana sebagai salah satu indikator keberhasilan implementasi suatu kebijakan salah satunya harus didukung dengan sumber daya yang mumpuni baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi sumber daya finansial yang dimana salah satunya masih terkendala.  Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum, Pasar Tradisional
Implementasi Program Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara) Rolos, Readel; Gosal, Ronny; Pangemanan, Fanley
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembangunan pendidikan di daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa, kualitas sumber daya manusia dapat ditentukan melalui sector pendidikan, oleh sebab itu kebijakan dalam sector pendidikan diperlukan untuk meningkatkan sumberdaya manusia di daerah. Pemberian bantuan bagi mahasisa terutama dalam penyelesaian studi dirasa ampuh untuk mendorong meningkatkan motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selama ini memberikan bantuan bagi mahasiswa studi akhir yang akan menyelesaikan studinya. Program tersebut diharapkan mampu membantu mahasiswa yang kurang mampu untuk menyelesaikan studinya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori Geoge C. Edward Edward III dalam buku hayat (2018:128-129) Berpandangan bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: Komunikasi; Sumberdaya; Disposisi; Struktur Birokrasi. Informan yang digunakan adalah informan yang dianggap memiliki kapasitas guna menjawab setiap pertanyaan yang timbul dari penelitian. Dalam hasil penelitian, dari keempat indikator mengenai keberhasilan kebijakan publik tersebut, dapat dikategorikan baik, hanya aspek sumberdaya manusia yang masih dianggap kurang dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan penyelesaian pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang di selenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara. Kata Kunci : Implementasi, Pemerintah, Bantuan Studi
Pemanfaatan Teknologi Dan Informasi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian di Kabupaten Minahasa Tenggara Powa, Alan Aldo; Kaawoan, Johannis E; Pangemanan, Fanley N
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on- line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan public. Oleh sebab itu pemanfaatan akan teknologi dan informasi bagi kebutuhan masyarakat sangat penting dijalankan dengan maksimal. Penelitian ini berlokasi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian di Kabupaten Minahasa Tenggara. tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini berfokus pada peran yang dikaji berdasarkan pendapat dari Sutarman (2009:17) bahwa untuk mengkaji efesisensi dan efektifitas pemanfaatan teknologi informasi pada lingkup instansi pemerintah, perlu dikaji berdasarkan aspek-aspek internal dan eksternal. Dari hasil penelitian didapati bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi tersebut seperti terbatasnya sumberdaya manusia, sarana prasarana dan dukungan dari pemerintah kabupaten. Kata Kunci : Teknologi Informasi, Organisasi, Pelayanan Publik
Efektivitas Program Pajak Online Terpadu (Ponter) Dalam Rangka Inovasi Pelayanan Publik Lahutung, Deisy Angreini; Sambiran, Sarah; Pangemanan, Fanley N
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pemerintah Kota Manado memberikan inovasi yang kreatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya inovasi pelayanan publik yaitu system Pajak Online Terpadu Manado. Pajak Online Terpadu atau bisa juga disebut PONTER, adalah aplikasi pengurusan pajak untuk publik secara online dan terintegrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keamanan data, serta sinkronisasi data antar perangkat daerah. Dibuatnya program ini untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2004) penelitian ini akan mengkaji bagaimana efektivitas program pajak online terpadu dalam rangka inovasi pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Akan dikaji dengan menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005). Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program Ponter (Pajak Online Terpadu) belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari pencapaian tujuan yang masih belum konsisten ,integrasi yang dilihat dari kurangnya proses sosialisasi dan adaptasi yang masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kata Kunci : Efektivitas, Inovasi Pelayanan Publik
Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tumadang, Meiatris; Pangemanan, Fanley N; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana. Dalam rangka meminimalisir Potensi Bencana maka dibentuklah BPBD dengan aturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Atas dasar ini maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”. Berdasarkan hasil penelitian masih ada program khusus dari bencana alam belum terlaksana. Hal tersebut diakibatkan kurangnnya dana untuk program kerja dari BPBD karena sebagian diahlikan ke penanggulangan Covid 19. Meski masyarakat sudah mampu mengontrol diri disaat kondisi darurat dengan mengikuti jalur evakuasi yang harus dilewati, namun masih ada masalah yang terjadi dalam pemberian bantuan bencana yaitu timbul dari masyarakat yang tidak melakukan pengungsian dan tidak menerima bantuan bencana. Masalah yang terjadi ialah Kurangnnya sosialisasi dari pemerintah karena kampung yang terkena dampak dari bencana alam tersebut jauh dari pusat kota waktu yang ditempuh lebih dari 1 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang kurang baik. Rehap rekon pasca bencana untuk jalan yang terputus akibat bencana alam sampai sekarang belum ada tindakan dari pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut. Kata Kunci : Kinerja, BPBD, Bencana
Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado) Nurlatun, Risna; Nayoan, Herman; Pangemanan, Fanley
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberitaan hoax sendiri merupakan pemberitaan palsu atau berita bohong dalam upaya untuk menipu sehingga membuat masyarakat yang mengakses informasi itu terjebak dalam bohong (hoax) serta marak beredarnya berita bohong (hoax) ini bisa berdampak buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Peran Pemerintah dalam pencegahan penyebaran berita bohong sangatlah penting mengingat dampak yang akan terjadi akibat berita bohong tersebut beredar di masyarakat. Keberadaan media social sekarang ini beserta perkembangannya yang pesat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat khususnya di Kota Manado. Penelitian ini berlokasi di Dinas Kominfo Kota Manado dan bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial oleh Dinas KOMINFO dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado dan mengetahui hambatan serta solusi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita bohong (hoax) oleh Dinas KOMINFO dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori dari teori menurut Barda Nawawi 2011, Indikator dalam Strategi atau upaya Penangulangan Jalur Non Penal. Dari hasil penelitian terlihat bahwa Upaya pemerintah dalam memerangi berita bohong (hoax) dimedia sosial adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui grup – grup yang ada dimedia sosial, kemudian mensosialisasikan tentang tindak pidana apabila menyebarkan berita bohong yang sudah dijelaskan dalam  Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai penyebaran berita bohong (hoax) di Media Sosial.  Kata Kunci : Pemerintah, Hoax, Media Sosial
Kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Pemberdayan Generasi Muda (Suatu Studi Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) Lantemona, Adventrio Gilbert; Pangemanan, Fanley; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam proses pembangunan bangsa generasi muda mempunyai peranan penting sebagai generasi yang potensial sampai dengan usia 30 tahun, karena sangat produktif secara fisik generasi muda diharapkan mempunyai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Pemerintah di sini sangat diharapkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan berusaha semaksimal mungkin untuk menggerakan serta membimbing masyarakat serta generasi muda untuk dapat mewujudkan cita-citanya melalui sebuah pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pemberdayaan generasi muda di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan yang menjadi lokasi penelitian bertempat di dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini berdasarkan teori Kumorotomo (2005) dengan unsur-unsur Kinerja yaitu: Efektif, Efisien dan Akuntabilitas. Dari hasil penelitian didapati Dalam proses pemberdayaan generasi muda yang dilakukan dinas pemuda dan olahraga di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ternyata telah berjalan dengan baik, karena dalam pemberdayaan generasi muda yang ada dinas terkait melakukannya sesuai dengan regulasi yang ada.  Kata Kunci : Kinerja, Dinas, Pemberdayaan, Generasi Muda