Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul Apandi, Giyan; Asmorojati, Anom Wahyu
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.841 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v4i1.6282

Abstract

Kondisi lalu lintas di Kabupaten Bantul belum menunjukkan ke arah yang lebih baik. Adanya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor merupakan fenomena nyata yang masih terjadi. Masih banyak masyarakat yang tidak mentaati peraturan lalu lintas ketika mengendarai sepeda motor. Untuk mewujudkan kedisiplinan dalam berlalu lintas dibutuhkan Peranan penegak hukum yang dilaksanakan oleh polisi lalu lintas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resort Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resort Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subyek penelitian adalah Polisi lalu lintas polres Bantul. Objek dalam penelitian ini adalah peranan Polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Metode Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data menggunakan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, penarikan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi pelayanan terhadap masyarakat, maka polres Bantul sangat berperan penting dalam mewujudkan warga negara yang baik yang bisa terwujud melalui memelihara ketertiban lalu lintas dengan 3 cara yakni pre-emtif (penangkalan), preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, dan pengkajian masalah lalu lintas, pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan kamseltibcarlantas di jalan raya, pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan. 
Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya di Polres Kulon Progo Wijanarka, Andri Sulistya; Asmorojati, Anom Wahyu
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.087 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v4i2.6269

Abstract

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara peragian (fermentasi) dan penyulingan (destilasi) atau peragian tanpa penyulingan, dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, atau yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol, kecuali untuk kepentingan medis. Dengan kata lain minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahaya dan dapat merusak kesehatan apabila dikonsumsi serta dapat memicu terjadinya kriminalitas. Namun, dewasa ini minuman beralkohol justru sering dikonsumsi oleh manusia tanpa menghiraukan akibat yang akan ditimbulkan. Di Kulon Progo Terdapat Perda yang mengatur tentang hal tersebut yaitu Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya. Akan tetapi Perda tersebut dirasa belum mampu untuk menekan peredaran minuman berakohol dan minuman memabukkan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan Perda No. 11 Tahun 2008 di Polres Kulon Progo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Polres Kulon Progo. Subjek penelitiannya adalah Polisi dari Polres Kulon Progo. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah penegakan Perda No. 11 Tahun 2008. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan klasifikasi data, penafsiran data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kulon Progo dalam menegakkan Perda No. 11 Tahun 2008 sudah cukup baik. Adapun bentuk penegakan Perda yang dilaksanakan oleh Polres Kulon Progo yaitu dengan melimpahkan semua perkara ke Pengadilan dengan mengajukan tuntutan hukuman sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya. 
Simultaneous Local Election in Indonesia: Is It Really More Effective and Efficient? Nugroho, Rahmat Muhajir; Asmorojati, Anom Wahyu
Jurnal Media Hukum Vol 26, No 2, December 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.20190135

Abstract

Election system that is not carried out simultaneously, among others, has led to high political costs of local election. One of the objectives of the simultaneous local election design is the budget efficiency of the election implementation. This study aims to evaluate whether the simultaneous local election implementation may create a more effective and efficient local elections in the Special Region of Yogyakarta and South Kalimantan. This research was conducted using a normative juridical approach by analysing the applicable legal regulations, particularly Law Number 8 of 2015. In addition, an empirical juridical approach was used to see the implications of the establishment of Law Number 8 of 2015 on the Local Election. The results of study showed that the simultaneous local elections held in the Special Region of Yogyakarta and South Kalimantan were more effective and efficient in terms of controlling and solving problems, budgeting and time used for the implementation of the local election.
BENTUK TANGGUNG JAWAB KONSTITUSI PEMERINTAH TERHADAP KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PEMILU 2019: TRAGEDI DEMOKRASI PEMILU tajaswari, visi jiwa; Asmorojati, Anom Wahyu
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v5i1.3682

Abstract

This writing aims to determine the form of Government accountability to KPPS who died in the implementation of the 2019 General Election based on Law No. 7 of 2017 concerning Elections, and aims to determine the form of legal protection for KPPS officers assigned to the 2019 Election based on Law No. 7 of 2017 concerning Elections. The type of research used in the preparation of this paper is a normative legal research method, this research is only aimed at written regulations so that this research is closely related to libraries that require secondary data in the library. The data collection method used in the preparation of this paper is the literature study method, the data analysis carried out in the preparation of this paper is a qualitative descriptive method which aims to reveal events or facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occurred during the research by presenting what actually happened. The results of this study are a form of government accountability to KPPS officers who died in the 2019 Election in the form of compensation worth 36 million rupiah, this compensation is given to the families of victims who have been left behind. This proposal regarding the nominal compensation money is proposed by the KPU and approved by the Ministry of Finance. The compensation is given directly by the Ministry of Finance to be submitted through the KPU and also BAWASLU as the party with the authority to hand over the compensation to the victim's family. Legal protection for KPPS which is assigned to hold the 2019 Election, namely, is stated in the 1945 Constitution Article 28D paragraph (1) regarding equality before the law to obtain protection without discrimination.
Studi sikap kemanusiaan mahasiswa PPKn UAD angkatan 2016 Aprilianti, Dewi; Asmorojati, Anom Wahyu
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/citizenship.v2i2.17992

Abstract

Kurangnya jiwa sosial terhadap sesama pada generasi muda saat ini, sehingga mereka lebih peduli terhadap dirinya sendiri. Padahal dalam sikap kemanusiaan kita harus peduli terhadap sesama dan saling membantu satu sama lainnya tanpa memandang status orang yang akan kita tolong. Sehingga sangat diperlukan pendidikan yang mengarahkan pada sikap kemanusiaan terutama pada generasi muda, karena generasi muda yang akan menjadi harapan dan tumpuan bangsa dengan mengembangkan sikap kemanusiaannya. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pembelajaran mata kuliah hukum humaniter dan kepalang merahan dalam menumbuhkan sikap kemanusiaan mahasiswa PPKn UAD angkatan 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap kemanusiaan mahasiswa PPKn UAD angkatan 2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa PPKn UAD angkatan 2016 yang telah mengambil mata kuliah hukum humaniter dan kepalang merahan. Objek penelitian ini adalah sikap kemanusiaan mahasiswa PPKn UAD angkatan 2016. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan sikap kemanusiaan mahasiswa PPKn UAD angkatan 2016 adalah: menjunjung tinggi nilai kebenaran harkat dan martabat manusia, perbuatannya berlandaskan cinta kasih, serta menghargai setiap perbedaan dalam masyarakat. Wujud dari sikap tersebut yaitu tidak menjelek-jelekkan agama lain apabila berbeda agama, membantu korban bencana alam, serta menghargai pendapat orang lain.
Simultaneous Local Election in Indonesia: Is It Really More Effective and Efficient? Nugroho, Rahmat Muhajir; Asmorojati, Anom Wahyu
Jurnal Media Hukum Vol 26, No 2, December 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.20190135

Abstract

Election system that is not carried out simultaneously, among others, has led to high political costs of local election. One of the objectives of the simultaneous local election design is the budget efficiency of the election implementation. This study aims to evaluate whether the simultaneous local election implementation may create a more effective and efficient local elections in the Special Region of Yogyakarta and South Kalimantan. This research was conducted using a normative juridical approach by analysing the applicable legal regulations, particularly Law Number 8 of 2015. In addition, an empirical juridical approach was used to see the implications of the establishment of Law Number 8 of 2015 on the Local Election. The results of study showed that the simultaneous local elections held in the Special Region of Yogyakarta and South Kalimantan were more effective and efficient in terms of controlling and solving problems, budgeting and time used for the implementation of the local election.
The insertion of anti-corruption education into Islamic education learning based on neuroscience Suyadi Suyadi; Zalik Nuryana; Anom Wahyu Asmorojati
International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) Vol 10, No 4: December 2021
Publisher : Institute of Advanced Engineering and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11591/ijere.v10i4.21881

Abstract

This research aimed to analyze the insertion of anti-corruption education in Islamic education. In the context of anti-corruption education, especially students in tertiary institutions, corrupt practices are manifested in the form of corrupt behavior, such as plagiarism, cheating, truancy, and hitchhiking in group assignments, even though they do not contribute. Anti-corruption education in Islamic education has so far used a dogmatic approach, not using an approach that has a transformative impact, especially neuroscience. In this case, Universitas Ahmad Dahlan, with lecturers who have special competence as anti-corruption trainers, has carried out anti-corruption education in various scientific fields, including Islamic education. This phenomenological type of qualitative research involved 52 students and six lecturers in the master study program of Islamic education. The results showed that anti-corruption education was carried out through insertion into all relevant subjects, especially the neuroscience of Islamic education. The lecturer investigates students' corrupt behavior in anticipation of future corruption crimes. The investigation results show that the most corrupt behavior of students is plagiarism, taking names in group assignments, and leaving absences with friends. The insertion of anti-corruption education with a neuroscience approach is applied in building integrity awareness that corrupt behavior is contrary to how the brain works and even has the potential to destroy reason.
Urgensi Lembaga Mediasi Desa sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Kasus Desa Wukirsari di Daerah Istimewa Yogyakarta Ilham Yuli Isdiyanto; Anom Wahyu Asmorojati
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 9 No. 2 (2021): Sodality
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22500/9202134212

Abstract

This research discusses an important issue in the rural administration, that is the urgency of institution transformation of the status and position of the Village Head in dispute resolution among villagers. The purpose of this research is to highlight the urgency of institutionalization of dispute resolution through the Village Mediation Institution. The first concern is to find the status and legal basis of the Institution; the second is to describe the urgency of establishing this institution as a dispute resolution mechanism among villagers; and the third is to build the model or system that matches with the condition in Wukirsari. The research method used was a normative-empirical-concept and the data were analyzed qualitatively to be presented as a descriptive-prescriptive analysis. The result of this research shows that there is an urgency for Wukirsari Village government to form a Village Mediation Institution due to socio-geographic considerations and also as an implementation of Article 26 paragraph (4) letter K of Village Law No. 6 of 2014. The Village Mediation Institution in Wukirsari Village should consist of a balance composition between the elements of Village Government and professionals so that it will become an effective and efficient institution in resolving disputes among the members of Wukirsari Village society.
Empowering PAUD Institute and Character Education Development through Sodaqoh Sampah Program Avanti Vera Risti Pramudyani; Anom Wahyu Asmorojati; Dholina Inang Pambudi; Ega Asnatasia Maharani
Jurnal Penelitian Humaniora Vol 22, No 1: April 2017
Publisher : LPPM UNY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.939 KB) | DOI: 10.21831/hum.v22i1.19043

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengelolaan sampah melalui program sodaqoh sampah di lembaga PAUD. Program sodaqoh sampah selain sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan sampah, juga dapat dikembangkan untuk mengatasi persoalan lembaga pendidikan khususnya bidang finansial sehingga lebih berdaya, sekaligus dapat dijadikan sebagai media dalam menanamkan pendidikan karakter. Metode penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan dengan model spiral yang terdiri dari lima fase pengembangan yakni: define, design, demonstrate, develope, dan delivery. Tahap define dan design akan dilakukan pada tahun pertama sedangkan tahap berikutnya akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Hasil penelitian pada tahun pertama adalah modul pelatihan yang akan digunakan untuk tahap demonstrate, develop, dan delivery tahap berikutnya. Program dikembangkan  dengan mengembangkan konsep pengelolaan bank sampah namun hasil penjualan dikelola oleh sekolah untuk dijadikan sebagai sumber pembiayaan sehingga sekolah dapat mengembangkan program pengembangan sekolah. Program ini menekankan pada karakter religius, jujur, peduli lingkungan, mandiri, dan kreatif. Produk yang dihasikan dalam penelitian ini adalah modul yang telah tersusun dan divalidasi oleh para ahli lingkungan, kelembagaan, dan pendidikan karakter. Penilaian dari masing-masing ahli diperoleh skor rata-rata 96,79 dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan hasil penilaian para ahli tersebut modul layak digunakan pada tahap selanjutnya
Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul Giyan Apandi; Anom Wahyu Asmorojati
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.841 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v4i1.6282

Abstract

Kondisi lalu lintas di Kabupaten Bantul belum menunjukkan ke arah yang lebih baik. Adanya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor merupakan fenomena nyata yang masih terjadi. Masih banyak masyarakat yang tidak mentaati peraturan lalu lintas ketika mengendarai sepeda motor. Untuk mewujudkan kedisiplinan dalam berlalu lintas dibutuhkan Peranan penegak hukum yang dilaksanakan oleh polisi lalu lintas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resort Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resort Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subyek penelitian adalah Polisi lalu lintas polres Bantul. Objek dalam penelitian ini adalah peranan Polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Metode Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data menggunakan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, penarikan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi pelayanan terhadap masyarakat, maka polres Bantul sangat berperan penting dalam mewujudkan warga negara yang baik yang bisa terwujud melalui memelihara ketertiban lalu lintas dengan 3 cara yakni pre-emtif (penangkalan), preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, dan pengkajian masalah lalu lintas, pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan kamseltibcarlantas di jalan raya, pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.