Articles
<![CDATA[Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas BUMDes (Studi Kasus Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang) ]]>
<![CDATA[Evi Priyanti]]>;
<![CDATA[Dimas Rangga Agustin]]>;
<![CDATA[Widya Indah Pradani]]>;
<![CDATA[Diana Noviyanti]]>
<![CDATA[ Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 21, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/ekonomikawan.v21i1.7051
<![CDATA[Village administration and BUMDes are separate but interconnected organizations. Based on the results of the research, the BUMDes of Purwamekar Village has several types of businesses, namely convection, livestock and fisheries as well as timber businesses. The management of BUMDes in Purwamekar Village actually has quite good results, which is proven by the existence of its superior business, namely the bag convection business. This bag convection business has successfully marketed its products to penetrate stores in the market, but currently the bag convection business is experiencing a very drastic decline due to the Covid 19 pandemic, so it has been forced to temporarily halt its production. BUMDes funds are currently being transferred by the village government to handle the Covid-19 pandemic in Purwamekar Village. The research method used in this study is a qualitative method, with this method the researchers obtained the results that the management of BUMDes in Purwamekar Village is currently not running well and has stopped due to the Covid-19 pandemic, the Purwamekar Village Government is allocating temporary BUMDes funds for handling covid-19.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN JIWA DI KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Bagus Setiawan]]>;
<![CDATA[Eka Yulyana]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2021): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v8i1.4370
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan kesehatan jiwa dan jaminan kualitas hidup penderita gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal di Kabupaten Karawang. Belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa secara tidak langsung mempengatuhi tingkat kesehatan penderita gangguan jiwa secara fisik, sehingga menurunkan produktivitas, baik dalam bekerja maupun beraktivitas sehari hari. Hak penderita gangguan jiwa juga sering terabaikan, karena masih mendapat stigma yang buruk di masyarakat Kabupaten Karawang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa dalam upaya mencapai di Kabupaten Karawang dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 5 (Lima) orang yang ditentukan dengan sampel nonpropability sampling dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Puskesmas Kecamatan Teluk Jambe, Yayasan Panti Darma Sosial Padepokan Karang Anyar dan Yayasan Islam Darul Iman At-Tharfiyah. Hasil penelitian ini menyatakan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa merupakan keberhasilan daerah dalam keseriusan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan terjaminnya kualitas hidup penderita gangguan jiwa di Kabupaten Karawang. Keberhasilan adanya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aktualisasi di lapangan berkenaan dengan sarana prasarana yang tidak memadai, sumber daya manusia yang tidak mencukupi, sistem informasi dan komunikasi yang tidak responsif serta struktur birokrasi dan keterlibatan lintas sektoral yang berjalan tidak terorganisir. Oleh karenanya, perlu ada pembinaan berkala berkenaan dengan peningkatakan sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem informasi dan komunikasi serta struktur birokrasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa yang menjadi dasar dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa dan jaminan kualitas hidup penderita gangguan jiwa secara optimal di Kabupaten Karawang. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan;Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa; Gangguan jiwa]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Yuvita Nira Metasari]]>;
<![CDATA[Eka Yulyana]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2021): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v8i1.4409
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kaawang kepada masyarakat penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, pengumpulan data dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang yang ditentukan dengan sampel non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang terdiri dari variabel Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Sikap Pelaksana, serta Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang belum maksimal, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Karawang perlu melakukan peningkatan terkait sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana serta sikap pelaksana sehingga mampu memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN DALAM PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN PURWAKARTA (Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta) ]]>
<![CDATA[Novidayanti Sri Rahayu]]>;
<![CDATA[Yeyet Solihat]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2021): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v8i1.4460
<![CDATA[Penelitian ini berangkat dari suatu permasalahan kemiskinan dan masyarakat berpenghasilan rendah di daerah Desa Cibening Kabupaten Purwakarta yang menyebabkan banyaknya rumah yang tidak layak untuk di huni. Tingginya angka kemiskinan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah menimbulkan pertanyaan mengapa Desa cibening yang berada di daerah maju terdapat banyak PT masih ada masyarakat yang kurang sejahtera dan berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif denganm pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diambil peneliti dalam menentukan informan menggunakan teknik sampling Non-probability dengan pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Dalam menguji keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi. Penelitian ini menggunakan teori menurut Sutrisno Yaitu : Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata.Hasil penelitian ini bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Belum efektif, dan masih banyak keluarga tidak mampu dan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mendapatkan bantuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Cibening, faktor lainnya yaitu pengetahuan masyarakat yang rendah, serta semakin bertambahnya penduduk yang mengakibatkan padat lingkungan perumahan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta Panitia Rutilahu saling berkoordinasi untuk menuntaskan masalah Rumah Tidak Layak Huni yang ada Di Desa Cibening dengan mengefektifkan program Rutilahu untuk membantu Masyarakat. ]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KANTOR KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU ]]>
<![CDATA[Maulana Habil Hasyim]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2021): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v8i2.5602
<![CDATA[penelitian ini dilatar belakangi oleh kualitas pelayanan publik pada kantor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu belum memuaskan.tujuan penelitian ini untung mengetahui serta menganalisis kelebihan maupun kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang fokus kepada pelayanan administrasi kependudukan di instantsi tersebut, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif serta teknik pengumpulan data yang berasal dari hasil studi dilapangan dengan didukung oleh studi pustaka, taknik tersebut terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. penentuan informan menggunakan model purposive sampling. analisis data dalam penelitian terkait kualitas pelayanan publik menggunakan teori dari Zeithaml et, al dalam Hardiyansyah (2018) yang terdiri dari beberapa indikator, diantarnya berwujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. hasil dari penelitian tersebut didapati bahwa pada indikator kehandalan, ketanggapan, empati menunjukan kualitas pelayanan publik yang baik. Namun pada indikator Berwujud dan Jaminan pelayanan publik kurang maksimal. hal ini dikarenakan pemanfaatan fasilitas penunjang pelayanan yang belum dimanfaatkan secara optimal serta jaminan ketepatan waktu pelayanan yang membutuhkan waktu cukup lama-hal tersebut dikarenakan kurangnya kapasitas SDM sehingga pemrosesan pelayanan menjadi kurang maksimal.]]>
<![CDATA[PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK (Studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang) ]]>
<![CDATA[Kristina Ismail]]>;
<![CDATA[Eka Yulyana]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4549
<![CDATA[Salah satu pekerjaan rumah pemerintah yaitu meningkatkan angka pembangunan manusia yang diawali dengan pembangunan gender dengan mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender melalui kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak agar tercapai sasaran kesetaraan dan keadilan gender serta terpenuhinya hak-hak anak dalam pembangunan. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat apakah implementasi kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak sudah berjalan dengan baik atau belum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, studi dokumentasi dan triangulasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai key informan. Anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagai secondary informan. Dan masyarakat sebagai informan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi dari Charles O Jones yang terdiri dari dimensi Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak belum optimal. Karena dari segi Interpretasi, masih ada Organisasi Perangkat Daerah yang belum tahu dan memahami Pengarusutamaan Gender. Dari segi Aplikasi (Penerapan) sudah cukup baik meskipun belum optimal penerapannya. Sedangkan dari segi Organisasi, kebijakan ini dilaksanakan melalui lintas sektor, DPPPA sebagai leading sector dan Kelompok Kerja PUG sebagai organisasi luar yang turut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini.]]>
<![CDATA[INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI “E-DUKCAPIL” PEMBUATAN KARTU KELUARGA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Neni Suwarni]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>;
<![CDATA[Cucu Sugiarti]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol 4, No 1 (2021): February - April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v4i1.16763
<![CDATA[This study aims to analyze public service innovations through the application "E-dukcapil" in making family cards at the Department of Population and Civil Registration, Karawang Regency. The research conducted is qualitative research, in this research is descriptive in nature, namely to describe the reality of the events under study. The focus of this research is using the innovation attribute theory by Rogers, namely: (1) relative advantage, (2) suitability, (3) complexity, (4) possibility of experimentation, (5) ease of observation. Through observation data collection techniques, in-depth interviews and documentation. With the number of informants as many as 3 people. The results showed that the innovation of family card services through the "E-dukcapil" application was not entirely ideal. This is because the application has only been implemented for 3 months, and problems such as server disruptions are still common. Lack of public understanding of the use of information technology and the lack of human resources of the implementing apparatus, namely the number of Civil Servants (PNS) in the Department of Population and Civil Registration of Karawang Regency, which is only equivalent to 40 people.]]>
<![CDATA[PERENCANAAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI AREA PUBLIK ]]>
<![CDATA[Bayu Hendarmoko]]>;
<![CDATA[GunGun Gumila]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>;
<![CDATA[Dadan Kurniansyah]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v4i4.21916
<![CDATA[When discussing Green Open Space (RTH), of course its existence is something that is underestimated by most people even by the district/city government. This is because the mindset of the community and the government that considers the development of Green Open Spaces is not too important is carried out because of the lack of feedback provided by Green Open Spaces to the community and government so that the land of a Regency / City area is overcrowded by other infrastructure developments plus other with the increase in population, resulting in the need for new Green Open Spaces in their minds. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through literature or literature studies.This was only realized because of the community's need for a place to release the fatigue that afflicts due to the many demands from work, the worsening of air quality in a Regency/City area as a result of the rise of industry and motorized vehicles which make the air increasingly polluted by air pollution, and also the lack of land for accommodate water when it rains which makes many areas flooded when it rains because of the lack of water catchment areas. Keywords: Development Planning; Green Open Space; Regulation AbstrakBila membahas Ruang Terbuka Hijau (RTH) tentunya keberadaannya bagaikan sesuatu yang dianggap remeh oleh kebanyakan orang bahkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pola pikir dari masyarakat dan pemernitah yang menganggap pembangunan Ruang Terbuka Hijau tidaklah terlalu penting itu dillakukan karena kurangnya input balik yang diberikan oleh Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat maupun pemerintahan sehingga membuat lahan dari suatu wilayah Kabupaten/Kota penuh sesak oleh pembangunan infrastruktur lainnya ditambah pula dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga mengakibatkan kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau baru terpikirkan oleh mereka.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur atau kepustakaan. Hal ini baru disadari karena kebutuhan masyarakat akan tempat untuk melepas kepenatan yang menimpa karena banyaknya tunututan dari pekerjaan, bertambah buruknya kualitas udara disuatu wilayah Kabupaten/Kota imbas dari maraknya industri dan kendaraan bermotor yang membuat udara semakin tercemar oleh polusi udara, dan juga kurangnya lahan untuk menampung air ketika hujan yang membuat banyak wilayah yang terendam banjir ketika hujan karena kurangnya wilayah resapan air. Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan; Ruang Terbuka Hijau; Regulasi]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN PADA KELURAHAN KARANGPAWITAN ]]>
<![CDATA[Eva Agus Triana]]>;
<![CDATA[Hasfirullah Syaban Bashar]]>;
<![CDATA[Mohamad Bintang Ramadhan]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol 4, No 3 (2021): August - October ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v4i3.20627
<![CDATA[Based on the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 13 of 2020 concerning Priorities for the Use of Village Funds in 2021, SDG's Desa contains 18 development visions that are adapted to the customary conditions of each village. In realizing this vision, one of the obstacles to be overcome is the lack of community participation. This is also experienced by the Karangpawitan Village in Karawang Regency. The method used in this research is descriptive analysis method using a qualitative approach. The results showed that since the end of 2019, community participation began to grow and resulted in development programs such as the Waste Bank and BSF Maggot Farm Greenday. The program is supported by the active role of the Karangpawitan sub-district government to the maximum so that it has succeeded in massively increasing community participation while producing various benefits.]]>
<![CDATA[Collaborative Governance: Re-Enactment Share Understanding in the Process of Agricultural Food Management in Karawang Regency ]]>
<![CDATA[Marvin Angelo Gracino]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>;
<![CDATA[Dewi Noor Azijah]]>
<![CDATA[ International Journal of Business, Economics, and Social Development Vol 2, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Research Collaboration Community (RCC) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46336/ijbesd.v2i1.113
<![CDATA[Sustainable Food Agricultural Land Protection is a system and process in planning, developing, utilizing, controlling, and monitoring agricultural land that is determined to be consistently protected in order to produce staple food for national food security. Currently, food agriculture land in Karawang Regency is increasingly under threat along with the rapid development of the industrial sector in the area and threats from the surrounding area. Not only because of the conversion into industrial land, but the existence of factories around it also threatens soil fertility and water quality due to the factory waste itself. The focus in this paper is how the Karawang Regency Government carries out Collaborative Governance in protecting sustainable food agricultural land. In this study, the authors used a qualitative method with a phenomenological approach. The purpose of this research is to explain how to study and analyze the implementation of policies on the protection of sustainable agricultural land with one of the stages of collaborative governance from Ansell and Gash, namely share understanding. The results showed that the Government of Karawang Regency has succeeded in conducting share understanding in collaborative governance well because it has the same goal, namely to create national food security. Openness and interdependence with each other fosters a sense of understanding. However, the community's understanding regarding PLP2B is felt to be lacking because they have not received good socialization from the Karawang Regency Government.]]>
