Articles
<![CDATA[The Relevance of Law Enforcement and Human Rights in the Perception of the Indonesian Constitution ]]>
<![CDATA[Sitompoel, Yervant T. S]]>;
<![CDATA[Vera, Vionna Vetty]]>;
<![CDATA[Rasji, Rasji]]>
<![CDATA[ QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2365
<![CDATA[Human rights are something that humans have and are inherent in a person from birth. Human rights are fundamental rights that cannot be taken away or revoked. Human rights must also be respected, maintained and guarded by the state, law, government and everyone for honor. The relationship between human rights and the state is very close and interconnected and cannot be separated because law functions to protect human rights, apart from that, all human behavior in a country is always based on law. The constitution itself is the highest law in Indonesia and is the basis for the protection and enforcement of human rights in Indonesia. The method used in this research is a normative legal research method. In this descriptive research, the type of data used is secondary data collected through literature study, which is analyzed qualitatively, using a statutory approach. In the law there is a regulation of rights, and in human rights the legal protection is written. So the relationship between the two is related to each other and complements each other. Therefore, efforts are needed to increase public understanding and awareness of human rights and strengthen the institutions that play a role in upholding law and human rights in Indonesia. Apart from that, efforts need to be made to adopt progressive policies in advancing human rights and ensuring their protection in accordance with the constitution. Thus, it is hoped that the constitution can become an effective instrument in guaranteeing and upholding human rights in Indonesia.]]>
<![CDATA[Indonesian Tax Law Reform to Encourage Sustainable Economic Growth ]]>
<![CDATA[Rasji, Rasji]]>;
<![CDATA[Beale, Aurelius Steven]]>;
<![CDATA[Simarmata, Michael Kalep]]>
<![CDATA[ QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/qistina.v2i2.1233
<![CDATA[Indonesia's state tax functions as a means of collecting state revenue, also known as the budget, and has a regulatory function. MSMEs are key tools to achieve the Sustainable Development Goals. It is considered an economic engine used as the main tool to reduce poverty through promoting sustainable development projects. The success of MSMEs in growing the national economy is evident in their financial performance reports. The research methodology presented in this article uses an interpretive analysis of the concepts presented in this article by applying a three-dimensional model to discuss tax reform. The result of this study is that the lower the level of tax incentives granted, the better the financial performance of MSMEs. The existence of tax incentives for MSMEs improves financial performance in the form of net realized profits. Tax incentives are a form of tax reduction in the form of reduced tax rates for taxpayers who meet certain conditions to minimize the tax burden.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ]]>
<![CDATA[Rasji, Rasji]]>;
<![CDATA[Augustin, Agatha]]>;
<![CDATA[Jonatan, Frangky]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2894
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang membahas persyaratan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Studi ini secara mendalam mengevaluasi latar belakang putusan, meliputi konteks historis dan perkembangan regulasi terkait, serta alasan-alasan pengajuan permohonan pengujian undang-undang oleh para pemohon. Penelitian ini juga mengkaji secara komprehensif argumen hukum yang dipertimbangkan oleh Mahkamah, termasuk prinsip-prinsip konstitusional seperti non-diskriminasi dan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum. Pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan serta implikasinya terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik dan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak politik dan prinsip inklusivitas dalam demokrasi. Dengan mengubah batas usia minimum, putusan ini membuka peluang lebih besar bagi partisipasi politik generasi muda dan mendorong partai politik untuk lebih inklusif dalam merekrut calon pemimpin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum tata negara di Indonesia serta menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami dampak dan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna bagi masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan adil.]]>
<![CDATA[Analisis Proses dan Putusan Kasus Pidana Ferdy Sambo: Studi Kasus 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel. ]]>
<![CDATA[Putra, Louis Sebastian Anot]]>;
<![CDATA[Jonathan, Edward]]>;
<![CDATA[Rasji, Rasji]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2965
<![CDATA[Pada tahun 2022, Indonesia dikejutkan oleh kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang dilaporkan oleh Brigadir Jenderal Ferdy Sambo. Awalnya, kasus ini dipresentasikan sebagai insiden tembak-menembak antara Brigadir J dan Bharada E. Namun, investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa insiden tersebut merupakan hasil rekayasa Ferdy Sambo dan beberapa rekan kerjanya. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun artikel ilmiah ini adalah dengan jenis penelitian normatif dengan memanfaatkan data sekunder dari literatur yang ada untuk menganalisis proses peradilan dari awal hingga putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ferdy Sambo dan beberapa tersangka lainnya terbukti bersalah atas pembunuhan berencana dan berbagai upaya untuk menghilangkan barang bukti. Ferdy Sambo akhirnya dijatuhi hukuman mati. Kasus ini menyoroti pelanggaran etik dalam penegakan hukum dan mengungkap pentingnya keadilan serta integritas dalam proses peradilan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Terima Suap Saat Menangani Perkara (Studi Kasus: Kasus Suap Hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman) ]]>
<![CDATA[Rasji, Rasji]]>;
<![CDATA[Budiman, Eunike Kathryn]]>;
<![CDATA[Siswanto, Vivienne Olivia]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3050
<![CDATA[Masalah suap merupakan salah satu masalah yang seringkali terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada pejabat negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai, baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Hal ini terjadi dalam kasus suap yang menjerat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dede Suryaman. Dalam kasus tersebut Dede Suryaman terbukti menerima suap sejumlah Rp. 300 juta, akibatnya ia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hakim yang terbukti menerima suap pada saat menangani suatu perkara hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau doktrinal dengan mengangkat isu hukum yang seringkali terjadi dalam masyarakat, yaitu permasalahan suap di kalangan aparat penegak hukum, khususnya hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dede Suryaman sebagai penerima suap telah mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta Majelis Kehormatan Hakim sudah melakukan penegakkan hukum yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Analisa Kasus Tindak Pidana Kriminal Penganiayaan Bedasarkan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel ]]>
<![CDATA[Damanik, Gabriel Yericho]]>;
<![CDATA[Jovian, Erland]]>;
<![CDATA[Rasji, Rasji]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2966
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kasus tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, dengan fokus pada aspek hukum, proses persidangan, dan dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Terdakwa, Mario Dandy Satriyo, didakwa melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Metode yang digunakan meliputi analisis dokumen hukum, wawancara dengan ahli hukum, dan studi literatur terkait hukum pidana serta prosedur peradilan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses peradilan berlangsung transparan, dengan bukti dan kesaksian yang dipertimbangkan secara cermat oleh pengadilan. Putusan pengadilan menekankan pentingnya keadilan bagi korban dan perlunya hukuman yang setimpal bagi pelaku sebagai bentuk pencegahan. Kasus ini juga menyoroti tantangan penegakan hukum, khususnya terkait pengaruh kekuasaan dan kekayaan dalam proses hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel menggambarkan pentingnya integritas dan transparansi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan semua pihak diperlakukan adil dan setara di depan hukum serta mengatasi kendala struktural yang mempengaruhi independensi dan efektivitas peradilan.]]>
<![CDATA[Analisis Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hukum bagi Pekerja Atau Buruh dI UMKM ]]>
<![CDATA[Rasji, Rasji]]>;
<![CDATA[Vaustine, Griselda]]>;
<![CDATA[Nathasya, Nathasya]]>;
<![CDATA[Marina, Marina]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2893
<![CDATA[Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menempatkan hak-hak warga negara sebagai bagian dari hak-hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak-hak warga negara tersebut selanjutnya diatur dalam UUD NKRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi yang selanjutnya disebut hak-hak konstitusional. Akan tetapi dalam implementasinya masih sering terjadi pelanggaran hak-hak buruh. Seiring waktu buruh yang merasa hak Konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya norma dalam UU Ketenagakerjaan mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan konsepsi perlindungan hak-hak buruh. Penulisan artikel ini menggunakan metode normatif-kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengupahan yang layak bagi pekerja dalam perspektif hukum. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai bahan bacaan guna memperluas wawasan bagi pembaca tentang standar upah yang layak bagi pekerja dalam perspektif hukum. Indonesia belum dapat menetapkan upah sesuai prinsip-prinsip upah layak berdasarkan perspektif hukum. Namun pemerintah terus berupaya progresif dalam mengatur tentang pengupahan , hal ini tentunya pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan perusahaan agar dapat berkembang dan tumbuh dalam persaingan global.]]>
<![CDATA[Pemikiran Filsafat Hukum tentang Keseimbangan Kebebasan Individu dan Keamanan Nasional dalam Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Rudijanto, Maria Natasha]]>;
<![CDATA[Rasji, Rasji]]>;
<![CDATA[Aurelia, Jessica]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 8 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.11118716
<![CDATA[Thinking in legal philosophy about the balance between individual freedom and national security in the context of human rights is an important debate in a democratic society. This study formulates the main problem with a focus on legal philosophy thinking on the concept of balance between individual freedom and national security and the policies that can be adopted by the government to maintain the balance. The article presents a review of the various perspectives and theories that underpin different approaches to this issue. While some views emphasize the importance of protecting individual rights as the foundation of democracy, others underline the need for strong measures to safeguard national security. The article also analyzes the various policies that can be pursued by the government to maintain such a balance, seeking common ground between the protection of human rights and the measures necessary to protect state security. It highlights the importance of legal philosophy thinking in guiding fair and balanced policymaking in the context of human rights]]>
<![CDATA[Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat ]]>
<![CDATA[Putri, Audrey Bilbina]]>;
<![CDATA[Cherieshta, Jocelyn]]>;
<![CDATA[Rasji, Rasji]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 8 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.11108929
<![CDATA[The concept of responsibility plays a central role in legal philosophy, shaping views on justice in society and legal systems. Since antiquity, philosophers such as Plato and Aristotle have raised fundamental questions regarding individual responsibility in the context of law. They considered whether individuals have a moral obligation to abide by laws and social norms. The literature study method will be the main approach in this research to examine in detail the development of the concept of responsibility in the context of legal philosophy and explore how this concept has been applied in legal practice over time. To determine the differences and similarities in the context of the concepts of individual responsibility and societal responsibility in legal philosophy. This article demonstrates the importance of the concept of responsibility in designing a just and sustainable legal system in a complex and globally connected society]]>
<![CDATA[Dampak Ketidakmerataan Pembayaran Pajak Terhadap Distribusi Pendapatan dan Keadilan Sosial ]]>
<![CDATA[Patricia, Viane]]>;
<![CDATA[Putri, Sanny Nuyessy]]>;
<![CDATA[Rasji, Rasji]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 8 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.11159116
<![CDATA[Inequality in tax payments is a complex issue that has a significant impact on income distribution and social justice in Indonesia. In the context of this case study qualitative research, secondary data from official sources such as the Directorate General of Taxes, the Central Statistics Agency, and government reports are used to analyze the impact of unequal tax payments. This study shows that unequal tax payments can trigger increasing social and political inequality in society. The impact extends to the development and public services sectors, with a lack of funding available to support welfare programs and necessary infrastructure. Apart from that, unequal tax payments also contribute to greater income inequality in society. However, the Indonesian government has responded to this issue with various policies, including the Economic Equalization Policy (KPE), healthy fiscal policies through the Budget, and the Tax Amnesty program. Taxes are considered a tool for income redistribution, with progressive taxation on individuals with higher incomes. Awareness of the importance of paying taxes fairly and tax policies that support a more equal distribution of income are important steps towards a more just and sustainable society in Indonesia. Collaboration between government, the private sector and society is needed to overcome this problem and achieve better social welfare and maintain social and political stability.]]>
