Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.706
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Meta-Yuridis Indonesian Community Journal VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Sri Zanariyah
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
KOORDINASI KEPOLISIAN DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Rizki Tarnando; Sri Zanariyah; Kamal Fahmi Kurnia
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.776

Abstract

AbstrakPenyalahgunaan narkotika tidak hanya membutuhkan perhatian dari negara, tetapi juga internasional. Di Indonesia sendiri, narkotika juga dalam pemberantasannya telah sangat dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum sebagai eksekutornya. Salah satu daerah sasaran pengedar narkotika yang paling strategis ada di kawasan lampung. Eksekusi narkotika dalam kaitannya dengan pemberantasan, salah satu penegak hukum Komisi Kepolisian Negara (kompolnas) melihat perbedaan paradigma antara polisi dan penegak hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pengguna narkoba. Paradigma ini terlihat dari perbuatan yang dilakukan setelah tertangkap tangan oleh polisi dan pengguna narkoba. Bnn selalu pasal ke 54 dan 55 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait kewajiban rehabilitasi. Dan polisi masih belum mendapatkan upaya rehabilitasi secara komprehensif.Metodologi penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian posisi normatif dan penelitian empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh akan diolah kemudian diolah melalui proses pemilihan data, klasifikasi data, analisis data dan data tapal batas akhir yang sistematis. Tentang analisis data dalam analisis kualitatif.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Narkoba dan kordinasi detektif BNNP dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana narkotika, represip dan rehabilitasi. Faktor-faktor yang menangani tindak pidana narkotika dan pendukungnya oleh Polri dengan Narkotika Provinsi Lampung yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa fasilitas, sarana dan kurangnya personel polisi serta kurangnya dana operasional. Faktor eksternal yaitu modus pemain operandi yang berkembang, penggunaan media dan ketakutan serta pedulian sosial atasnya.Kata kunci: narkotika, polisi, BNNP.
TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEDIA JASA ATAS PENGIRIMAN BARANG PADA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) CABANG LAMPUNG Rahmat Dwi Saputra; Sri Zanariyah; Mirwansyah Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.1756

Abstract

Secara hukum pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi atas permintaan dari si pengirim barang untuk mengirimkan suatu barang tertentu agar disampaikan kepada si penerima barang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang ada yakni PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung. TiKi merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman dan logistik dengan melayani kebutuhan dan kepentingan pelanggan secara optimal sehingga dikenal di Indonesia. Tujuan dalam peneltian ini yakni untuk mengetahui tanggung jawab pihak penyedia jasa atas pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung serta untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan ganti rugi oleh jasa pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dyang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Bentuk tanggung jawab pihak penyedia jasa pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung kepada konsumen apabila terdapat permasalahan atas barang yang dikirimkan seperti barang rusak atau barang hilang dengan mengganti barang yang hilang tersebut dengan penghitungan 10 kali lipat biaya kirim. Namun apabila barang tersebut diasuransikan maka pihak Tiki menanggung semua biaya kerugian yang diderita oleh konsumen dengan menggantinya sebesar 100% sesuai nilai harga yang sama dengan barang milik konsumen. Mekanisme pelaksanaan ganti rugi jasa pengiriman Barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung diawali dengan adanya laporan komplain dari pihak konsumen kepada pihak jasa pengiriman. Apabila complain tersebut sudah dilaporkan dan pihak Tiki sudah memastikan kebenarnya atas kelalaian pengriman barang tersebut maka pihak Tiki akan merespon dan mengganti kerugian atas barang sampai dengan 7 hari masa kerja.
TANTANGAN HUKUM ASURANSI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI Sri Zanariyah
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1249.302 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v1i1.103

Abstract

Keberadaan perusahaan asuransi tentunya untuk memberikan solusi kepada masyarakat tentang risiko yang dihadapi. Era globalisasi yang merupakan era keterbukaan antar negara, teuratama di bidang perdagangan, Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pihak asing, termasuk usaha di bidang asuransi. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam usaha asuransi di era globalisasi adalah meningkatkan daya saing dalam usaha asuransi nasional serta meningkatkan peranan hukum, budaya masyarakat, dan kepercayaan terhadap usaha asuransi nasional serta peranan pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan asuransi. Keberadaan hukum asuransi Indonesia khususnya kepemilikan perusahaan oleh pihak asing dalam era globalisasi, khususnya tentang kepemilikan pihak asing dalam penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia, diselenggarakan secara kualitatif maupun secara kuantitatif.Kata Kunci: Asuransi, Indonesia, Era globalisasi
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Sri Zanariyah
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2067

Abstract

 Penggunaan produk dari hasil suatu usaha dari pelaku usaha, tidak semua sesuai dengan keinginan konsumen, hal ini bahkan dapat menimbulkan kerugian dari pihak konsumen, sehingga terjadi sengketa antara konsumen dengan pihak pelaku usaha.  Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha.  Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan dan dapat pula dilakukan di luar pengadilan, sehingga peneliti perlu menentukan fokus penelitian, dalam hal ini penyelesaian yang dilaksanakan di luar pengadilan.  Pemberian sanksi terhadap pihak yang salah tidak hanya dalam bidang hukum perdata saja, melainkan juga dapat diberikan sanksi pidana, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang pemberian sanksi pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian di bidang hukum, metode pendekatan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen khususnya terkait dengan asas-asas hukum,  Hasil penelitian ini menentukan bahwa  adalah bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, merupakan sarana yang  ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa  dengan menempuh langkah damai  untuk mewujudkan peradilan cepat, murah dan sederhana, sehingga hak dan kewajiban kedua pihak dapat terpenuhi Bersama.  Adanya sanksi pidana dalam sengketa konsumen adalah karena banyaknya perbuatan  yang dapat dilakukan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen secara luas (masyarakat pada umumnya), bukan hanya konsumen yang sudah menjadi korban.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN MARITAL RAPE Rizky Sandra Tomi; Sri Zanariyah; Mirwansyah Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.2344

Abstract

Law enforcement officials have made efforts to protect child victims of violence, including child victims of Marittal Rape (sexual violence in the family). This is because there are many child victims of marital rape in Indonesian society as has been widely reported in the mass media about acts of sexual violence committed against children by family members, whether committed by biological fathers, brothers, sisters, uncles, grandfathers and other family members. The problem studied is how is the implementation of legal protection for children as victims of marital rape? and the inhibiting factors for protecting children as victims of marital rape?The research method consists of, this type of research is normative empirical. The problem approach in this study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The type of data consists of two groups, namely primary data and secondary data. Data collection is done by literature study, field study. Data processing was carried out including data selection and data classification. The data analysis used was qualitative analysis.Legal protection for victims of criminal acts of obscenity is in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Article 64 Paragraph (3) which includes rehabilitation efforts, rehabilitation efforts, both within institutions and outside institutions, efforts to protect from publicity identity through the mass media and to avoid labeling, providing safety guarantees for witnesses victims and expert witnesses, both physically, mentally and socially and providing accessibility to obtain information regarding case developments. Obstacles and solutions in implementing legal protection for child victims of abuse include: Victims of rape are individuals who suffer physically, mentally and socially due to criminal acts, even victims can suffer from prolonged fear, this is because victims of abuse besides suffering physically, also experienced great mental pressure as a result of these actions. The solution to these obstacles was that the victim was a criminal act of obscenity.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online Agung Prayoga Azis; Sri Zanariyah; Masayu Robianti
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2422

Abstract

The presence of the fintech industry in offering digital-based financial products seems to open new doors for people who want to apply for loans. online loans that can be submitted very easily and without complicated requirements. Unfortunately, behind the convenience and practicality it offers, not a few people use this online loan product unwisely. As a result, risky customers have to pay debts greater than the initial agreement. In addition, customers also have to pay late fee fees and other fines which incidentally do not make sense. The problem in this thesis is: How is the implementation of a loan through an online loan application? and What is the form of legal protection for money loan customers through the Online Loan application.In discussing the problem, the researcher took a juridical-normative and empirical-juridical approach, using two types of data, namely secondary data and primary data, collecting secondary data by conducting literature studies and primary data by conducting interviews, then analyzed qualitatively.Based on the results of the research and discussion it was concluded that: 1. Provision of money loans through online loan applications Online loan providers must be in the form of legal entities, online loan service providers must also be registered and obtain permission from the OJK. 2. Legal protection for victims of misuse of personal data in online loans can be resolved through litigation or non-litigation. If the problem is resolved through non-litigation, the victim can complain about the problem to the OJK. Then OJK will give administrative sanctions which are regulated in Article 47 POJK No.77/POJK.01/2016.
Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Reza Oktara; Sri Zanariyah; Ledy Famulia
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2423

Abstract

Land grabbing as happened in the land area of ex. Cultivation Rights of PT. Way Halim with Certificate of Ownership Number 304/HJ belonging to Cahirullah Gultom by Drs. Akhmad Hasan is an example of an unlawful act. Whereas in terms of deciding civil cases, the Panel of Judges remains based on Article 1866 of the Civil Code, namely that the evidence submitted by the Plaintiff is valid and in accordance with the law, namely documentary evidence, witnesses, allegations, confessions and oaths. One example of a land dispute case at the Tanjung Karang Class 1A District Court with decision Number 10/Pdt.G/2021/PN.Tjk. The problem in this research is how the judge considers in deciding the case and what are the legal consequences for the disputed land that the judge has decided on the parties.The method used in this study is to use a juridical, normative and empirical approach, the data used are primary and secondary data. The study carried out was a literature and field study by conducting direct interviews with the Judge and Registrar who handled the case in order to get a clear picture of how the land dispute was resolved, the data analysis used was qualitative.Based on research that the plaintiff was declared the losing party, the judge considered that there were still other parties who should have been made parties in a quo case, so the plaintiff's lawsuit was deemed formally flawed. Furthermore, the legal consequences of the judge's decision were that the Plaintiff suffered material and immaterial losses and the Defendant was released from all court costs incurred.The conclusion of this study is that it is better for the Panel of Judges to be wiser in deciding cases considering that the plaintiff has proof of Property Rights Certificate. To minimize the occurrence of land disputes, the community should be more careful in checking the legality of the land, either through the RT, Village Head, to the Notary's Office or directly to the Office of the National Land Agency so that similar cases do not occur again.
THE GOVERNMENT'S ROLE IN HEALTH INSURANCE IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS LAW IN INDONESIA Sri Zanariyah; Ratna Kumala Sari
Jurnal Meta-Yuridis Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v6i2.16346

Abstract

Human rights are defined as rights attached to human dignity as creatures created by God, and these rights are brought by humans from birth to the face of the earth so that these rights are innate (natural), not a gift from humans or the state. The Indonesian government has provided services in the health sector to the public, by establishing the National Social Security (JSN). The purpose of this research is to find out why health insurance in Indonesia is an activity that can be linked to human rights (HAM) and what is the government's role in implementing health insurance in terms of human rights aspects. The method used in this study is doctrinal (normative) research, so the type of data used is a type of secondary data obtained from literature study. The results of the research can be concluded that the implementation of health insurance follows the social insurance system by providing protection for all people and the government has a role to the implementation of health services based on the principles of humanity, the principle of benefit and the principle of social justice for all people in Indonesia.
Pendampingan Sertifikasi Halal MUI Pada Produk Cincau Hitam “Cincau Cincai” di Kelurahan Jagabaya 1, Tanjung Karang Timur Lina Maulidiana; Sri Zanariyah; Dwi Putri Melati
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 4 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Desember 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/icom.v3i4.3438

Abstract

Usaha produksi cincau hitam “Cincau Cincai” milik Bapak Zulkifli yang terkenal di Kelurahan Jagabaya 1 dengan sebutan kampung produsen cincau hitam banyak diminati masyarakat Bandar Lampung saat bulan ramadhan sebagai penganan favorit. Namun, usaha cincau miliknya belum memiliki penetapan kehalalan produk dari LPPOM-MUI Lampung. Hal ini mempengaruhi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) produk cincau yang diragukan, sehingga berakibat pada nilai jual produk yang dipasarkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian dari Unviersitas Sang Bumi Ruwa Jurai melakukan survey dan memberikan edukasi sekaligus pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi produk “Cincau Cincai” milik Bapak Zulkifli. Kegiatan dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Agustus 2022-Februari 2023. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu terbitnya ketetapan halal untuk produk Cincau Hitam “Cincau Cincai” milik Bapak Zulkifli dari MUI Lampung.
Co-Authors Agung Prayoga Azis Andy Maryanto Bahril, Erdi Dwi Putri Melati Erdi Bahril Ino Susanti Kamal Fahmi Kurnia Ledy Famulia Lina Maulidiana Martina Male Maryanto, Andy Mawaddah, Nova Yatiar Mirwansyah Mirwansyah Muhammad Ali MUHAMMAD ALI Muhammad Lutfi Muhammad Lutfi Nova Yatiar Mawaddah Rahmat Dwi Saputra Raja Agung Kusuma Arcaropeboka Ratna Kumala Sari Reza Oktara Rizki Tarnando Rizky Sandra Tomi Robianti, Masayu Septia Emelda Septirita Wilman Tarnando, Rizki Wilman, Septirita Yunizar Hendriyansah