Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
6.111
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sejarah Citra Lekha HIMMAH Journal of Governance Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Sawala : Jurnal Administrasi Negara Jurnal Pertahanan : Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan) Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Society International Journal of Social Science and Business Jurnal Ilmiah Ecosystem Journal of Leadership in Organizations Jurnal Riset Komunikasi JURNAL PUBLISITAS Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences JESS (Journal of Education on Social Science) Palmyra Fiber as Additional Materials on Solid Concrete Brick of Aggregate Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Industri (EBI) Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi Pelita Kota Journal Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI) Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Lemhannas RI Jurnal Ilmu Administrasi Negara Journal of International Conference Proceedings Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis) JISHUM Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora POLICY AND MARITIME REVIEW Journal of Management and Social Sciences Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Bisnis
Sarjito, Aris
Universitas Pertahanan RI
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Value of Pancasila as Human Resources Development Capital for Society 4.0 Era in Supporting the State Defense Anouphone Inthaly; Agung Risdhianto; Aris Sarjito
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.807 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3018

Abstract

AbstractPancasila has the nature of basic values which are the essence of the five precepts. The five precepts include values regarding the One Godhead, humanity, unity, democracy, and justice. The nature of Pancasila is universal, in other words, ideals, goals, and good and true values are contained in Pancasila as a basic value. Pancasila is classified as a philosophy, a view of life, and in a practical sense. Philosophy of Pancasila has a function and role as a guide and guide in attitudes, behavior and actions in everyday life, in the life order of the nation, society and state for the Indonesian people. The value of Pancasila praxis is used as the basic capital in the development of human resources in the era of society 4.0 which must have a view of life and behavior that is strong and has character in facing increasingly complex challenges. This paper was written using a qualitative method with a literature study approach that looks at the practical value of Pancasila as the basic capital for developing human resources in the era of society 4.0 in supporting national defense by using the theory of Pancasila philosophy and human resource development. Keywords: Pancasila, Human Resorce, National Defense  AbstrakPancasila memiliki Sifat nilai dasar yang dimana hakikat dari kelima sila. Kelima sila tersebut antara lain nilai nilai mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sifat dari Pancasila yaitu universal, dengan kata lain, cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan bena terkandung dalam Pancasila sebagai nilai dasar. Pancasila digolongkan sebagai filsafat, pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Filsafat Pancasila memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tatanan hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Nilai praksis pancasila digunakan sebagai modal dasar dalam pembangunan sumber daya manusia di era society 4.0 dimana harus memiliki pandangan hidup dan perilaku yang kuat dan berakakter dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tulisan ini ditulis dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang melihat bagaimana nilai praksis pancasila sebagai modal dasar pengembangan sumber daya manusia di era society 4.0 dalam mendukung pertahanan Negara dengan menggunakan teori filsafat Pancasila dan pengembangan SDM.Kata Kunci: Pancasila, Sumber Daya Manusia, Pertahanan Negara
Leadership Challenges In The Vuca (Volatility, Uncertainly, Complexity, Ambiguity) Environment Rima Pertiwi; Mochammad Ferdion Firdaus; Aris Sarjito
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.555 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3046

Abstract

AbstractTechnological advances on various fronts led to a resource-hungry civilization. The need for considerable resources has an impact on the environmental or ecological crisis. This research uses a descriptive qualitative research method where researchers try to describe existing problems from the results of observations. VUCA is not a new concept in the face of change and the ability to adapt in a wide variety of conditions. This concept comes alive and becomes an abbreviation that every leader of the organization must instill when they want to survive and thrive.Keyword: Challenges, VUCA AbstrakKemajuan teknologi di berbagai bidang menyebabkan peradaban yang haus sumber daya. Kebutuhan akan sumber daya yang cukup besar berdampak pada krisis lingkungan atau ekologis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti mencoba mendeskripsikan permasalahan yang ada dari hasil pengamatan. VUCA bukanlah konsep baru dalam menghadapi perubahan dan kemampuan untuk beradaptasi dalam berbagai kondisi. Konsep ini menjadi hidup dan menjadi singkatan yang harus ditanamkan oleh setiap pemimpin organisasi ketika mereka ingin bertahan dan berkembang.Kata Kunci: Tantangan, VUCA
Military Leadership Challenge in Society 5.0 Rima Pertiwi; Dyah Anissa R; Aris Sarjito; Untung Hartono
Journal of Education on Social Science (JESS) Vol 6 No 02 (2022): Public Servant vs Public Service in Digital Era
Publisher : Faculty of Social Science, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jess.v6i02.423

Abstract

Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk dibahas hingga saat ini. Media massa, baik itu media cetak maupun elektronik, kerap menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas tentang kepemimpinan. Sumber ancaman terhadap keamanan nasional semakin luas, tidak hanya meliputi ancaman internal dan ancaman eksternar, namun juga ancaman dari berbagai sudut yang muncul dari segala aspek kehidupan. Di era 5.0 pemimpin didorong untuk bertindak dalam kapasitas sebagai fasilitator, motivator, pelatih, dan guru pada saat yang bersamaan. Ini karena tidak aka nada pengganti manusia untuk bimbingan secara langsung ketika melatih, memotivasi, dan mengarahkan orang. Kepemimpinan dalam organisasi militer di berbagai Negara memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan visi misi organisasi sesuai tugas, wewenang dan tanggungjawabnya berdasarkan hasil keputusan politik Negara. Artikel ini disusun berdasarkan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai pendekatan penulisan utama. Para pemimpin militer dari atas ke bawah harus mampu menghadapi kompleksitas politik dan budaya yang semakin meningkat dari perang proxy, operasi perdamaian, kehadiran dan keterlibatan ke depan, kemanan internal dan manajemen bencana. Paradigma bari ini mengubah peran pengikut dan merevolusi desain organisasi untuk abad ke-21
NILAI DAN SEMANGAT TENTARA PEMBELA TANAH AIR (PETA) UNTUK MEMBANGUN BUDAYA STRATEGIS BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERKUAT BELA NEGARA Hendra Nurdiansyah; Aris Sarjito
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v12i1.1649

Abstract

Sejarah panjang perjuangan indonesia tidak terlepas dari pembentukan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) pada masa pendudukan jepang di indonesia (1942-1945). PETA merupakan perwujudan rasa nasionalisme dan patriotisme berupa pembelaan kepada negara yang menginginkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Dari sejarah tersebut tergambar nilai dan semangat PETA dalam membangun budaya strategis bangsa Indonesia saat ini. Budaya strategis ini berperan pada pembangunan karakter dalam kerangka bela negara saat ini. Artikel ini menjelaskan mengenai pentingnya fungsi nilai dan semangat kepejuangan PETA dalam membela tanah air yang pada prinsipnya merupakan dasar pembangunan budaya strategis dan penguatan bela negara yang direlevansikan dengan ilmu pertahanan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik pengumpulan data literatur seperti merekam, membaca, dan mengolah bahan penelitian. Dari hasil studi ini diperoleh bahwa dalam sejarahnya, PETA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Budaya strategis yang berada di tengah persilangan antara hibridasi dan sejarah masa lalu juga direfleksikan sebagai wajah politik luar negeri Indonesia yang mengambil jalan tengah, poros tengah, moderatisme dengan sebutan politik bebas aktif. Nilai dan semangat yang ada pada sejarah PETA berkontribusi dalam pembangunan budaya strategis sehingga dapat memperkuat bela negara. Relevansi PETA dan budaya strategis terhadap ilmu pertahanan diasumsikan sebagai kekuatan bangsa dan negara Indonesia demi tercapainya tujuan dan menjaga kepentingan Indonesia baik dalam lingkup regional maupun global.
COLLABORATION ON DAS CITARUM HANDLING THROUGH THE TNI BHAKTI PROGRAM AND LAW ENFORCEMENT IN THE FRAMEWORK OF MILITARY CAMPAIGN STRATEGY Andri Amijaya Kusumah; Surya Wiranto; Aris Sarjito; Priyanto Priyanto; Buddy Suseto; Lukman Yudho Prakoso
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 6: Februari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The management of the Citarum Watershed (Watershed) carried out through collaboration between the TNI (Indonesian Armed Forced) through the Regional Military Command (Kodam) III/Siliwangi and the Regional Government has so far not shown significant results. For this reason, this study aims to analyze the collaboration in handling the Citarum Watershed through the Bhakti TNI and law enforcement, using a qualitative method. Where from the research conducted it was found that the implementation of the Collaboration Bhakti TNI Kodam III/Siliwangi in the handling of the Citarum Watershed and law enforcement is still faced with sectoral egoism with supporting factors in the form of regulations so that multi-sector synergy with related stakeholders is integrated. Efforts carried out in collaboration in handling the Citarum watershed and law enforcement require the participation of environmentally conscious communities on the Citarum Riverbanks and Standard Operating Procedures (SOP)/Status Procedures (Protap), Memorandum of Understanding (MoU), as well as Working Relations Mechanisms in cooperation in the arrangement of the Citarum Watershed . Collaboration in handling the Citarum watershed through Bhakti TNI and law enforcement in supporting military campaign strategies requires synergy, speed and accuracy in moving people, infrastructure and equipment, as well as unity of command. To realize this, it was suggested to the President to issue a Presidential Regulation regarding the involvement of the Regional Military Commander III/Siliwangi as the person in charge of the ecosystem and environment, the need for education to increase the participation of environmentally conscious communities on the Citarum River Basin, as well as the formulation of SOP or Protap including MoU between components in pentahelix , Mechanism of Working Relations in accelerating the arrangement of the Citarum Watershed.
TNI MARITIME DIPLOMACY TO MAINTAIN REGIONAL SECURITY STABILITY IN THE FRAMEWORK OF MAINTAINING STATE SOVEREIGNTY Irwan Shobirin; Surya Wiranto; Aris Sarjito; Priyanto Priyanto; Buddy Suseto; Lukman Yudho Prakoso
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 6: Februari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesian maritime diplomacy is the implementation of foreign policy that is not only related to various maritime aspects at the bilateral, regional and global levels but also uses maritime assets, both civil and military to fulfill Indonesia's national interests in accordance with the provisions of national law and international law. The use of military assets in Indonesian maritime diplomacy is carried out by the Indonesian Navy as one of the main components of national defense which besides having duties in the field of defense and security at sea, also carries out naval diplomacy duties in order to support foreign policy policies set by the government. The objectives of this study are (1) to analyze the cooperative maritime diplomacy of the TNI in order to maintain regional security stability in order to maintain state sovereignty; (2) Analyzing the TNI's persuasive maritime diplomacy in order to maintain regional security stability in order to maintain state sovereignty; (3) Analyze the TNI's coercive maritime diplomacy in order to maintain regional security stability in order to maintain state sovereignty. This study used descriptive qualitative method. The results of this study are (1) The facilities and infrastructure that are owned are still limited, Pusinfomar TNI as the TNI's Balakpus Puspa which is still young is facing a long challenge to become a maritime security data center at the national and international level in supporting the TNI's cooperative maritime diplomacy tasks. Awareness of the importance of maritime information data has not grown nationally so that maritime data has not been properly managed between agencies and Ministries/Agencies and there has not been an exchange of information with regional countries in supporting the TNI's maritime diplomacy tasks through information exchange cooperation with domestic maritime data centers and regional countries Indo-Pacific; (2) The implementation of TNI's persuasive maritime diplomacy in the form of sea security training courses has not been carried out with all regional countries, especially with Vietnam and China, it is necessary to carry out training sessions with the two countries as a form of cooperative maritime diplomacy by using sea power assets in peacetime and building CBM in accordance with their respective national interests as well as to show Indonesia's role as the largest country and founder of ASEAN; (3) The bilateral and multilateral Patkor has not yet been fully implemented as a form of coercive maritime diplomacy between the TNI and neighboring countries in the face of the vastness of Indonesia's sea boundaries and the strategic bangling situation in the Indo-Pacific region, especially in the SCS region where ZEEI LNU borders with ZEE Vietnam and Malaysia
Examining The Implications Of Maritime Policy On National Defense Strategies Aris Sarjito; Ade Wahyuni Azhar
Policy and Maritime Review VOLUME 2 NO 1
Publisher : Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/pmr.v2i1.40

Abstract

The maritime domain has become an area of increasing importance for global security and defense strategies. Maritime trade accounts for over 90% of global trade, and more than half of the world’s population lives within 60 kilometers of the sea. As such, the maritime domain has significant implications for national defense strategies, including potential threats, prioritizing defense programs, and maintaining a balance between defense and economic interests. The aim of this research is to examine the implications of maritime policy on national defense strategies. The research will address factors including assessing and prioritizing potential maritime threats, coordination and communication between various agencies and governments involved in maritime defense, maintaining a balance between defense and economic interests in maritime policy, the allocation of resources and investment in maritime defense programs, and the effectiveness of maritime defense strategies in achieving their intended outcomes. The research will also explore the changing nature of maritime threats and challenges, the relevance of a strong naval fleet in implementing a country's national defense strategy, the impact of maritime disputes, and the role of new technologies. A qualitative methods approach will be utilized, including a literature review, analysis of government policies and strategies, and interviews with government officials and experts in the field of maritime security. The study will focus on a range of countries with varying levels of maritime interests, including the United States, China, Japan, and Australia. The research findings will provide insights into the implications of maritime policy on national defense strategies and highlight key considerations for policymakers in assessing and prioritizing potential maritime threats, coordinating and communicating between various agencies and governments involved in maritime defense, and maintaining a balance between defense and economic interests in the maritime policy. The research will contribute to the understanding of the changing nature of maritime threats and the role of new technologies in national defense strategies. The limitations of this study are the limited scope of available data on maritime policy and the potential challenges to accurately measure and apply these policies to national defense strategies. In addition, the various interpretations and applications of maritime policy in different countries can further complicate the analysis and generalization of the findings.
Development Steps of Avionics and Flight Control System of Flight Vehicle Herma Yudhi Irwanto; Purnomo Yusgiantoro; Zainal Abidin Sahabuddin; Romie Oktovianus Bura; Aris Sarjito; Oka Sudiana; Faisa Lailiyul Mutho' Affifah
Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) Vol 7 No 4 (2023): August 2023
Publisher : Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29207/resti.v7i4.4953

Abstract

The success of a research is highly dependent on the method adopted, especially research related to dangerous and expensive matters which will certainly require special handling in the development or maintenance steps. One of them is research related to space technology such as aviation and rocketry technology, which is very dependent on the design model of the flying vehicle and, in general, will always use simulation to ensure that the entire system being built is carried out safely and can be implemented properly according to plan. In the development of the prototype flying vehicle, especially the development of the avionics and flight control system, the vehicle will go through sequential simulation steps from Software in the Loop Simulation (SILS), Hardware in the Loop Simulation (HILS), and Ready-to-Fly System (RTFS). In this paper, the simulation steps will be described with the intention of facilitating integration and testing of each sub-system being developed, testing the control strategy applied or eliminating bugs if something goes wrong. In the end, with a series of flying vehicle simulations, it can be developed quickly and cost-effectively, including saving human resources.
PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP EFISIENSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PERSONIL MILITER INDONESIA DEMI MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA Sutra Yustica Sae Sudrajat; Hikmat Zakky Almubaroq; Aris Sarjito
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i7.2023.3518-3526

Abstract

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) diharapkan mampu untuk mentransformasi tatanan semua sektor tak terkecuali di bidang manajemen sumber daya manusia (SDM). Atas nama efisiensi, penggunaan AI dianggap dapat memainkan peran untuk meningkatkan otomatisasi secara cerdas yang memungkinkan para manajer untuk mengedepankan kemampuan manusia secara eksklusif namun menempatkan teknologi sebagai basisnya. Ide yang terkandung dalam kecerdasan buatan untuk efisiensi sumber daya manusia selaras dengan salah satu pokok pemikiran ilmu manajemen pertahanan, dimana manajemen pertahanan mengacu kepada pengelolaan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan pertahanan negara yang dituntut harus melibatkan strategi yang kuat, alokasi sumber daya termasuk sumber daya manusia secara efektif demi terwujudnya kesiapan operasional yang mumpuni. Sebagai personil militer nasional, TNI sudah pasti mengharuskan untuk bisa menyerap talenta terbaik bangsa demi memperkokoh strategi pertahanan negara. Disinilah kecerdasan buatan dalam manajemen sumber daya manusia berperan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai pendekatan penulisan utama dan menggunakan data sekunder berdasarkan tinjauan yang dilakukan secara komprehensif terhadap jurnal, laporan serta arsip (data dokumenter). Artikel ini akan menjelaskan tentang masalah manajemen sumber daya manusia jenis apa saja yang bisa diselesaikan dengan melibatkan kecerdasan buatan serta terdapat ancaman apa yang terkandung didalamnya untuk bisa diwaspadai serta bagaimana solusi ini bisa memperkokoh sistem manajemen sumber daya manusia di dalam TNI. Artikel ini menemukan bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam manajemen sumber daya manusia dapat mengurangi beban departemen SDM sehingga mereka dapat memanfaatkan waktunya untuk pengambilan keputusan strategis lainnya atau memecahkan masalah penting dan juga AI berperan sebagai alat untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan memilih inisiatif misi baru secara sistematis
KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN DAN TANTANGANNYA: STUDI KOMPARASI WILAYAH PERBATASAN AUSTRALIA, LAOS, DAN INDONESIA Aris Sarjito
JURNAL PELITA KOTA Vol 4 No 2 (2023): JURNAL PELITA KOTA, AUGUST 2023
Publisher : Karimun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51742/pelita.v4i2.941

Abstract

Border area management policies are important nowadays in facing various challenges faced by a country. This study aims to evaluate border area management policies in three different countries, namely Australia, Laos, and Indonesia, and their challenges in implementation. This study was conducted using a qualitative approach and a comparative method to compare border management policies in three countries. The data was obtained through literature study, as well as using policy analysis to assess implemented policies. The results of this study indicate that the three countries studied have different challenges in implementing border area management policies in their countries. Australia has relatively good policies in managing its border areas but still faces challenges with the refugee crisis and illegal migration. Laos has challenges in building infrastructure in its border areas and has a limited budget to manage its border areas. Meanwhile, Indonesia has challenges in terms of corruption, lack of budget, and lack of coordination between institutions in managing its border areas In facing these challenges, the three countries need to coordinate between agencies and use advanced technology in managing regional borders, as well as increasing community participation in managing regional borders. In addition, the border area management policies that are made need to be more contextual and fairer to address the challenges faced by each country.
Co-Authors Ade Wahyuni Azhar Agung Risdhianto Agung Risdhianto Albubaroq, Hikmat Zakky Amarulla Octavian Amarulla Octavian Andri Amijaya Kusumah Anouphone Inthaly Arif Badrudin Asep Darmawan Dede Rusdiana Dedi Susetyo Dyah Anissa R Eka Prabawa Faisa Lailiyul Mutho' Affifah GHAZALIE GHAZALIE Guntur Eko Saputro Hendra Nurdiansyah Herlina JR Saragih Herlina Saragih Herlina Saragih Herma Yudhi Irwanto Herma Yudhi Irwanto Ike Yessiwidowati Irwan Shobirin Jedra Sudirman Laksono Trisnantoro Lilis Mariani Marcellinus Dicky Pradhana Mochammad Ferdion Firdaus Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari Nora Lelyana Nrangwesthi Widyaningrum Nurul Hidayat Oka Sudiana Prakoso, Lukman Yudho Priyanto Priyanto Rima Pertiwi Romie Oktovianus Bura Roringkon, Deyvie Laudya Royke Deksino, George Selfira Salsabilla Setiawan, Lukman Siska Armawati Sufa SISWO PUDJIATMOKO Suhirwan, Suhirwan Suryono Thamrin Susanto Susanto Susanto Susanto suseto, buddy Sutra Yustica Sae Sudrajat Tihas Citra Buwana Tri Adianto Untung Hartono Widjayanto, Joni Wiranto, Surya Yanto Manurung Yenglis Dongche Damanik Yusgiantoro, Purnomo YUSUF ALI Yusuf Ali Yusuf Ali Yusuf Ali Zainal Abidin Sahabuddin