Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.904
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) WAJAH HUKUM Unes Law Review SOL JUSTICIA Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Al-Dustur Progressive Law Review Jurnal Yustisiabel JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Gagasan Hukum Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside Yuridika Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research JLEB: Journal of Law, Education and Business Activa Yuris: Jurnal Hukum
Risti Dwi Ramasari
Universitas Bandar Lampung
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERMOHONAN MENJADI WALI DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Risti Dwi Ramasari; angga alfian; Nikita Veronica Rolos
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2235

Abstract

ABSTRAKDalam hukum perwalian memiliki arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa (berusia 18 tahun dan belum menikah), sehingga bisa diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang di atur pada pasal 330 ayat 3 KUHPer. pada dasarnya Hukum Perdata yang selama ini kita kenal dan ketahui merupakan serangkaian aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya perwalian merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup anak (anak di bawah umur) atau anak yang masih belum bisa mengurus diri sendiri seperti anak terlantar, baik dalam mengurus harta kekayaan maupun dalam mengurus lingkungannya sendiri atau dengan istilah lain yakni lain yakni anak yang masih belum bisa atau belum cakap dalam bertindak hukum. Oleh sebab itu, sehubungan dengan perwalian yang mengatur tentang kepentingan seseorang dan termasuk dalam Hukum Perdata maka perlulah sekiranya untuk diketahui konsep dari perwalian.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten Yang Bermuatan Tindak Pidana Asusila Melalui Media Facebook Risti Dwi Ramasari; M. Syachrian Ramadhan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4738

Abstract

Di era globalisasi, kemajuan di segala bidang sangat pesat terutama di bidang teknologi dan informasi, hal ini membawa dampak negatif yaitu menimbulkan kejahatan-kejahatan baru seperti asusila. Berdasarkan latar belakang, berfokus pada penjelasan Tindak Pidana penyebaran konten yang bermuatan asusila berdasarkan Putusan Nomor Studi Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Permasalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah faktor penyebab pelaku dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor penyebab pelaku dapat disebabkan 2 (dua) hal yaitu, faktor dari dalam diri si pelaku yaitu keadaan jiwa dan niat. Dan faktor dari luar diri si pelaku yaitu kesempatan dan lingkungan. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten yang bermuatan tindak pidana asusila melalui media facebook adalah penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 5,000,000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Mecinius Mecinius; Risti Dwi Ramasari; Intan Nurina Seftiniara
JLEB: Journal of Law, Education and Business Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v1i2.1120

Abstract

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI ialah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Hak atas merek merupakan lingkup Hak Kekayaan Intelektual karena hak atas merek sebagai hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dagang seseorang dengan produk dagang orang lain, walaupun tidak memiliki unsur pokok seperti yang diartikan dengan pengertian milik intelektual, yaitu tidak ada unsur intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang berdasarkan Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan merek dagang berdasarkan Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Berdasarkan Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk yaitu bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa yang memperdagangkan barang yang diduga barang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan Pasal 101 serta telah terpenuhi unsur-unsur Pasal yang terkait yaitu penegakan hukum dengan dijatuhkannya pidana oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah. Penjatuhan pidana tersebut akan memberi efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi hal tersebut kembali karena merugikan perusahaan yang mempunyai merek tersebut. Serta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan merek dagang berdasarkan putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, yang terdapat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang, 2. Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101, maka jelas bahwa tindak pidana pidana yang dilakukan oleh Wus Paweksi Ayu binti Giono Jogo Sutikno Alm sebagai terdakwa sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sudah tepat dan benar
PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG AYAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT DAN MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot) Lukmanul Hakim; Risti Dwi Ramasari; Cindi Iklima
Journal Presumption of Law Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Oktober 2023
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v5i2.4545

Abstract

Semakin berkembangnya zaman tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga membawa dampak yang negatif. Hal tersebut terbukti dengan makin maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan tersebut juga tidak hanya berasal dari luar rumah, tetapi juga bisa berasal dari rumah atau keluarga sendiri. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil disbanding seseorang yang sebaya nya. Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang ikut mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya karena istri sedang tidak berada di rumah, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Pertanggungjawaban pidana oleh seorang ayah yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN UANG GANTI RUGI DENGAN CARA PEMALSUAN SURAT. (STUDI PUTUSAN NOMOR 421/PID.B/2023/ PN.TJK) Risti Dwi Ramasari; Aprinisa Aprinisa; Salsabila Ramadanti
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 7 No. 1 (2024): In-Progress Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.25602

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemalsuan surat kuasa dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan uang ganti rugi. Tindakan pemalsuan surat terkait dengan Pasal 263-267 KUHP, memiliki dampak serius terhadap sistem peradilan dan keamanan hukum. Metode penelitian mencakup pendekatan yuridis normatif dan empiris. Studi kepustakaan digunakan untuk pendekatan normatif, sementara pendekatan empiris melibatkan pengamatan dan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana, seperti kasus Studi Putusan Nomor 421/Pid.B/2023/PN.Tjk. Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan memberikan hukuman pidana.Diharapkan Aparat Penegak Hukum perlu tegas dalam memberikan sanksi dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan disarankan melakukan sosialisasi edukasi tentang prosedur pencairan uang ganti rugi untuk mencegah penipuan dan penggelapan uang.
Legal Review of Default (Wanprestatie) in Gas Cylinder Lease Agreement Jesika Rekma Lela; Risti Dwi Ramasari
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v2i1.11972

Abstract

This research is to obtain legal protection for the people in Bandar Lampung City, the Act is enacted as a guide in the law that regulates legal relations between humans with one another. Which gives rise to rights and obligations between the two which are commonly known as agreements. There are various kinds of agreements, such as a lease purchase, in which the prospective buyer becomes a tenant first before paying off the goods he wants to buy. This relationship creates a legal relationship where in a relationship there is a denial of obligation or default. Which can cause problems between both parties. The problems that occur are resolved either by peaceful means or through the courts. In this study using a normative juridical approach, as well as an empirical approach. The problem that will be raised in this research is how the legal consequences and how the judge's consideration in making a decision
Co-Authors , firman . Baharudin Agung Ayu Shinta Sari Ainita, Okta Amelia Fareza Angga Alfian Angga Alfiyan Aprinisa Baharuddin Baharuddin Chintia Mutiara Dewi Chintia Mutiatra Dewi Cindi Iklima Dara Mahesti Dendy Achber Djosya S. Raya Dendy Dwiki Muhammad Said ERLINA B Erlina Erlina Gindha Ansori Wayka Hakim, Lukmanul Imam Juliansyah Intan Nurina Intan Nurina Seftiniara Jesika Rekma Lela Kandiawan Putra Raja Oloan Rambe Lintje Anna Marpaung M. Adhitya Ridho Gumilang M. Syachrian Ramadhan M.Dzikri Arrizal Massriyati Massriyati Mecinius Mecinius Muhammad Rifqi Pangestu Nikita Veronica Rolos Nunung Rodliyah Rantika Adelia Putri Recca Ayu Hapsari Reza Uyundoya Rizka Nabila Z.A Rizky Ananda Robby Bagus Indrawan Salsabila Ramadanti Shella Aniscasary Shella Zulfi Diane Zaini