Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Widya Yuridika

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor : 705/Pid.Sus/2020/Pn.Tjk) Muhammad Arif Rinaldi Basri; Zainab Ompu Jainah; Indah Satria
Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i1.2206

Abstract

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi permasalah di hampir seluruh negara, penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam ringkup nasional maupun bagi dunia inernasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan  tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman  dan bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku? Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat. Maka perbuatan terdakwa Rendy Yuspriatama Bin Hendri diklasifikasikan memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman serta berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dngan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dngan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.Kata kunci: pertanggungjawaban, tindak pidana, narkotika
Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan (Studi Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/Pn.Tjk) Zainab Ompu Jainah; S. Endang Prasetyawati; Putri Mawardita Puspitasari
Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i1.2221

Abstract

Default is the implementation of obligations that are not fulfilled or broken promises or negligence made by the debtor either due to not carrying out what has been promised or even doing something that according to the agreement cannot be done. The problem in this study is how to resolve default disputes in the educational scholarship fund agreement based on decision Number 178 / Pdt.G / 2019 / PN.Tjk and how the judges' legal considerations against default disputes in the educational scholarship fund agreement based on decision Number 178 / Pdt.G / 2019 / PN.Tjk. The research method used is a normative juridical approach and an empirical approach. Data collection procedure consists of the study of literature (Library Research)and field (Field Research). Meanwhile, data processing is done by using the methods of editing, systematizing and classifying the data. The analysis used is qualitative. Based on the results of the study, it can be concluded that the settlement of default disputes in the educational scholarship fund agreement is the compensation for damages accompanied by the cancellation of the agreement. Then the judge's legal consideration of the dispute of default in the educational scholarship fund agreement is that the defendant has not at all carried out his achievements or obligations to the plaintiff since graduating from the Specialist Doctor Education Program (PPDS) Obstetrics and Gynecology Study Program at the Faculty of Medicine, Diponegoro University. The suggestion in this study is that dispute resolution using a non-litigation approach is the best way and judges in deciding a case must still refer to the agreement made by the parties. 
Pembajakan Di Laut Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Provinsi Lampung Zainab Ompu Jainah; Cintya Dwi Meilita C
Widya Yuridika Vol 5, No 2 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v5i2.3543

Abstract

The crime of piracy at sea often causes losses for ship owners. The pirates even kidnapped the captain of the ship, the crew, and the ship did not escape their targets. This aims to extort the ship owners so that they give money in a certain nominal which causes these pirates to benefit. The problems found in this study are how the judges' basic considerations in making decisions against perpetrators of criminal acts participating in piracy at sea and what are the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of participating in piracy at sea based on Decision Number 443/Pid.B/2021/ PN.Tjk? The results of this study are the basis for judges' considerations in making decisions against perpetrators of criminal acts of participating in piracy on the sea, namely legal facts that were revealed in court, both juridical and non-juridical aspects, while the factors that caused perpetrators to commit crimes were participating in piracy above. marine factors include educational factors, individual factors, economic factors, environmental factors, the low level of criminal sanctions imposed, and global development factors
Co-Authors . Baharudin Agung Putra Fatullah Ahmad Hidayat Aldi Permana D Muhyi Alfonsus Demitrio Jehanu Aljura Aljura Alya Gustin Liantina Angely Gistaloka Angga lana Anggalana . Anggalana ANGGALANA Anggalana Anggalana Anggun Sabrina Aswin Surapati Ayo Vide Siratama Bambang Hartono Bareta Miki Putri Bonny Triatna Cayadi Cayadi Cintya Dwi Meilita C Desta Fani Acbel Dhani Handayani Dicky Hermawan Dwi Mahendra Erlina B Erlina B. Farizal Raname Rasyid Fasholli Milyar Sulaiman Frengki Sanjaya Gusti Wahyu Triyadi Heldi Feprizon Hendri Dunan Hengki Irawan Heru Sandi Susilo I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Wayan Nanda D INDAH SATRIA Indah Satria Intan Nurina Seftiniara Irsyadul Ikhsan Jimmi Santoso Joni Paamsyah Kornelius Sarmono Lintje Anna Marpaung M. Genta Lambang M. Rival Putra Mustafa M. Yusuf Fauzi Maretha Indri S Melisa Safitri Muhammad Arief Rahman Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Ridho Akbar Muhammad Yudha Novandre Muhammad Yudha Novandre Muhammad Zulkarnain Muharam Asih Novi Mulki Aja Perdana Mutiara Nabhila Putri Nada Alia Husna Nopeyan Smith Okta Ainita Okta Vianus Puspa Negara Putri Mawardita Puspitasari Putri Meira Yustika Rachmad Kurniawan Recca Ayu Hapsari Reza Fatika Yuniar Rinaldi Ramadhan Rinjani Dhea Gustiana Rinjani Dhea Gustiana Riza Muhida Riza, Muhammad Robert Enakesda S. ENDANG PRASETYAWATI S. Tri Herlianto Savitri Gautama Sheila Monica Yohanes Sigit Pamungkas Sija Putra Rulanda Suhery Suhery Sundari Prasetyani Suta Ramadan Tami Rusli Tandaditrya Ariefandra A Thia Remona Febrianti Titin Prihatiningsih Valian Trisnanto Budi N Yanuar Dwi Prastyo Yoga Dwi Anggara yohanes merci Zainudin Hasan Zulfi Diane Zaini