Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Case Law

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN KLAIM ASURANSI JIWA PT. AJB BUMI PUTERA (STUDI PUTUSAN NOMOR 170/PDT.G/2020/PN.TJK) Erlina; Yulia Hesti; Muhammad Ilham
Case Law Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurisidis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim dalam istilah asuransi diartikan sebagai permintaan atau tuntutan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh polis asuransi. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. langkah proses klaim tiap perusahaan asuransi berbeda-beda namun pada dasarnya proses dilakukan oleh tertanggung dengan mengajukan klaim kepada penanggung yang selanjutnya akan diproses apahak proses disetujui atapun tidak disetujui. Dengan demikian dapat dikatakan wanprestasi pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan antara para pihak baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Terdapat cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa antara pihak pihak yang terkait di dalam sebuah sengketa yakni melalui litigasi dan non litigasi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk)* Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti; Inggrid Saphire Mahari
Case Law Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis Wanprestasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan kasus perdata yang dilakukan oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan Konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk wanprestasi yang terjadi, upaya hukum terhadap Debitur yang tidak melaksanakan perjanjian dan pelaksanaan eksekusi dalam putusan Nomor : 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang merupakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan diakhiri dengan kesimpulan beserta saran-saran.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN EKSEKUSI SENGKETA TANAH PADA PANGKALAN TNI AU TERHADAP TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl) Gilang Adivia Ramadan; Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti
Case Law Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A civil dispute is a civil case that occurs between the disputing parties in which it contains a dispute that must be resolved by both parties. If one of the parties feels that their rights have been violated or harmed by the other party, then the party who feels that their rights have been violated or harmed can file a lawsuit or claim their rights legally through the Judiciary. Land disputes occur when the parties do not want to settle the case peacefully, they can resolve it by submitting the case to the District Court. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are secondary data and primary data. Collecting data through library research (library research) and field research (field research). The data analysis used is juridical qualitative. The judge's considerations in determining the decision regarding the execution of land in decision Number 32/Pdt.Plw/2020/PN Mgl, he parties in a case must be clear, so that later when the decision has become legally binding there will no longer be any basis from the Panel of Judges against the party who filed resistance to an execution because in the first case the Panel of Judges has decided that the party who is said to be in control of the object of execution does not only control the object of execution. the defendant, there is a need for harmony to be taken into consideration in deciding which parties should be the subject of a case.
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN KLAIM ASURANSI JIWA PT. AJB BUMI PUTERA (STUDI PUTUSAN NOMOR 170/PDT.G/2020/PN.TJK) Erlina Erlina; Yulia Hesti; Muhammad Ilham
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2687

Abstract

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurisidis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim dalam istilah asuransi diartikan sebagai permintaan atau tuntutan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh polis asuransi. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. langkah proses klaim tiap perusahaan asuransi berbeda-beda namun pada dasarnya proses dilakukan oleh tertanggung dengan mengajukan klaim kepada penanggung yang selanjutnya akan diproses apahak proses disetujui atapun tidak disetujui. Dengan demikian dapat dikatakan wanprestasi pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan antara para pihak baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Terdapat cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa antara pihak pihak yang terkait di dalam sebuah sengketa yakni melalui litigasi dan non litigasi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk)* Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti; Inggrid Saphire Mahari
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2689

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis Wanprestasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan kasus perdata yang dilakukan oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan Konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk wanprestasi yang terjadi, upaya hukum terhadap Debitur yang tidak melaksanakan perjanjian dan pelaksanaan eksekusi dalam putusan Nomor : 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang merupakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan diakhiri dengan kesimpulan beserta saran-saran.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN EKSEKUSI SENGKETA TANAH PADA PANGKALAN TNI AU TERHADAP TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl) Gilang Adivia Ramadan; Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2690

Abstract

A civil dispute is a civil case that occurs between the disputing parties in which it contains a dispute that must be resolved by both parties. If one of the parties feels that their rights have been violated or harmed by the other party, then the party who feels that their rights have been violated or harmed can file a lawsuit or claim their rights legally through the Judiciary. Land disputes occur when the parties do not want to settle the case peacefully, they can resolve it by submitting the case to the District Court. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are secondary data and primary data. Collecting data through library research (library research) and field research (field research). The data analysis used is juridical qualitative. The judge's considerations in determining the decision regarding the execution of land in decision Number 32/Pdt.Plw/2020/PN Mgl, he parties in a case must be clear, so that later when the decision has become legally binding there will no longer be any basis from the Panel of Judges against the party who filed resistance to an execution because in the first case the Panel of Judges has decided that the party who is said to be in control of the object of execution does not only control the object of execution. the defendant, there is a need for harmony to be taken into consideration in deciding which parties should be the subject of a case.