Garuda - Garba Rujukan Digital

The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University Suntana, Ija
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

The objective of this research was to find out research trend in constitutional law area as well to map research procedures in the said area and its projection in the future. Bibliometric analysis was applied, using 80 theses as sample from constitutional law bachelor degree student theses data base, with time range from 2013 to 2017. The research result shows that the Constitutional Law students gave extra preference to legislation studies rather that other subject. In methodological matters, the trend shows that most of research used descriptive methodology (45%) and only few utilized comparative methods (6%). At least 41 concepts were chosen by the students, with top four concepts are the enactment of regulations, the implementing regulations of Acts, the local government regulations, and the enactment of an article. The less chosen concepts are international law/regulations and state treasury management. From research originality aspect, by using Turnitin application, there are 28 theses that have similarity indication with previous researches (with various typologies) and 52 theses are acceptable.

KEABADIAN AIR: Telaah Teologi Energi dalam Islam dan Hukum Termodinamika Ija Suntana
Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Vol 14, No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/AIIJIS.2018.0089.242-261

Artikel ini mengupas tentang perbandingan konsep teologi energi dalam Islam dengan teori termodinamika, terutama menyangkut tentang keabadian air. Pertanyaan riset yang dibahas dalam artikel ini adalah apakah pandangan teologi Islam, yang diwakili oleh aliran Muktazilah dan Al-As’ariyah perihal substansi alam memiliki korelasi dengan teologi energi di kalangan para ekolog, terutama dengan hukum Termodinamika? Hasil pembacaan penulis ditemukan bahwa aliran kalam Muktazilah memandang bahwa energi air memiliki karakter kekal, sehingga tidak akan habis dieksploitasi oleh manusia. Pandangan ini senada dengan hukum Termodinamika I, yang menegaskan bahwa energi memiliki karakter keabadian. Sedangkan, aliran Al-As’yariyah menyatakan bahwa substansi alam tidak memiliki karakter abadi, termasuk energi air. Pandangan teologi Al-A’asyariyah sehaluan dan satu prinsip dengan hukum Termodinamika II, yang menyatakan bahwa energi mengalami penyusutan.Telaah teologi energi ini dapat dijadikan sebagai konsep eksploitasi lingkungan. Berdasarkan teori Muktazilah, eksploitasi lingkungan dapat dilakukan tanpa batas, karena substansi alam tidak memiliki batas (abadi). Adapun didasarkan pada pandangan Al-As’ariyah, eksploitasi alam harus memertimbangkan sisi keterbatasannya, karena substansi alam berbatas waktu dan volume.

The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach Ija Suntana
Jurnal Hukum Islam Vol 19 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v19i2.4421

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kontroversi legislasi air yang berlarut-larut di Indonesia. Setiap kelahiran undang-undang tentang sumber daya air selalu menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis, dengan pendekatan sosio-politik, yuridis normatif, dan doktrinal. Kajian ini menemukan bahwa penyebab kontroversi legislasi air di Indonesia adalah referensi legislasi tidak berdiri di atas konsep yang kokoh, seperti yang dikonseptualisasikan dalam hukum tata negara Islam, yaitu makna teks hukum, realitas sosial, proporsional antara maslahat dan mafsadat. , prioritas aturan konten dan perubahan hukum.

The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University Ija Suntana
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v10i2.5654

The objective of this research was to find out research trend in constitutional law area as well to map research procedures in the said area and its projection in the future. Bibliometric analysis was applied, using 80 theses as sample from constitutional law bachelor degree student theses data base, with time range from 2013 to 2017. The research result shows that the Constitutional Law students gave extra preference to legislation studies rather that other subject. In methodological matters, the trend shows that most of research used descriptive methodology (45%) and only few utilized comparative methods (6%). At least 41 concepts were chosen by the students, with top four concepts are the enactment of regulations, the implementing regulations of Acts, the local government regulations, and the enactment of an article. The less chosen concepts are international law/regulations and state treasury management. From research originality aspect, by using Turnitin application, there are 28 theses that have similarity indication with previous researches (with various typologies) and 52 theses are acceptable.

The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach Ija Suntana
Jurnal Hukum Islam Vol 19 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia, University of KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v19i2.4421

This study aims to explain the protracted water legislation controversy in Indonesia. Any birth law on water resources always raises the pros and cons of the Indonesian people. This study is descriptive-analytical research, with a socio-political, juridical normative, and doctrinal approach. This study finds that the cause of the controversy over water legislation in Indonesia is that references of legislation do not stand on a solid concept, as conceptualized in the Islamic constitutional law, namely meaning of the legal text, social realities, proportional between maslahat and mafsadat, the priority of content rules and law changes.

Hubungan Kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Ija Suntana; Dini Inasyah Alfaridah
APHTN-HAN Vol 1 No 2 (2022): JAPHTN-HAN, July 2022
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menghilangkan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, penghilangan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi perlu ditinjau berdasarkan teori Siyasah Dusturiyah, yang memiliki sejumlah teori yang berkaitan dengan hubungan kelembagaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang, untuk memperoleh penjelasan dan mengetahui hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan untuk memperoleh penjelasan dan mengkaji tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan Sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung dengan teknik (Library Research). Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Mahkamah Konstitusi menghilangkan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dihapuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, sehingga Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan dalam Undang-Undang untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan teori Siyasah Dusturiyah perlu adanya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi profesi hakim sebagaimana terkonsep di dalam Wilayatul Hisbah.

High Integrity Low Publicity: Research Performance of Professors in Indonesian State Islamic Universities Ija Suntana; Tedi Priatna; Dede Kania; Siti Nurfatoni
Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Vol 18, No 1: June 2022
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/afkaruna.v18i1.14195

This study aims to analyze the performance of the publihed research results by professors in three State Islamic Universities (UINs). By using the descriptive–qualitative analysis and quantitative data reading, this study analyzes research outputs of lecturers with a full professorship in the State Islamic Universities from January to October 2019. The research finds that most of the professor’s research results were not published whether in the forms of books or scientific journal articles. 60% of the professors have a lack of understanding of the open journal system, which causes a low level of publication among them. One program that is very effective in helping them to increase the productivity of the publications is a program of publication assistance. The well-versed information technology assistants help the professors to get familiar with the information technology. This study adds to the existing literature regarding the research performance of university professors, especially in understanding what factors that hinder the publication performance of State Islamic University professors in Indonesia.

Philosophical Transcendentalism of Sharia Economic Law Mugni Muhit; Jajang Herawan; Hasan Bisri; Ija Suntana
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 6 No. 3 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v6i3.694

The transcendentality of philosophy as a radical and comprehensive way of thinking, namely exploring something deeply through the basics of ontological, epistemological, and axiological studies. Islamic legal philosophy is the main law that regulates economic, political, cultural and other social issues. Sharia economic law philosophy is essentially a scientific building on Islamic economic concepts in a comprehensive manner (al-'ilmu al-iqtishādi fi al-Islām). And scholarship that studies sharia laws that apply in society (an-nizhām al-iqtishādi fi al-Islām). The basic principles of sharia economic law include: divinity (Ilahiyah), justice (al-'Ada), trust (al-amanah), freedom (al-hurriyah), permissibility (Al-Ibahah), convenience (Al-Taisir), certainty law (al-yaqin), expediency and benefit (al-manafi wal mashalih). The essence of justice is a balance above moral values. The discovery of the ideal value of justice, then the balance of the interests of mankind both legal certainty, welfare, happiness, education can be achieved. The nature of the maker of sharia is understood in the context of God's absolute power and will, namely to realize the goodness of life in the hereafter, based on the interests of dhahuriyyat, hajiyyat and tahsiniyat. The factors causing the tendency towards sharia economics include: financial literacy, trust, location selection, profit sharing and perceptions of profit sharing, as well as implementative awareness of faith and piety.

Motivation and Philosophical Objectives of the Islamic Economic System Royani; Moh. Asep Zakariya Ansori; Hasan Bisri; Ija Suntana
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 6 No. 3 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v6i3.698

This study intends to explore and examine the Islamic economic system in terms of its theoretical and philosophical foundations as well as its motivations and objectives. Like other disciplines, the Islamic economic system also has a philosophical foundation. The theoretical foundation of the sharia economic system certainly refers to the Al-Quran and hadith. At least QS an-Nisa verse 59 and the hadith of Mu'az bin Jabal can be used as a reference to determine the source of law that can be used as a legal basis for the basis of the existence of Islamic economics. Meanwhile, Islamic economic philosophy is based on three basic concepts, namely the philosophy of God, man (cosmic), and nature (cosmos). The key to Islamic economic philosophy lies in humans and God, humans and nature, as well as humans and other humans. The economic motivation in Islam is to make a living which is part of worship, not to pursue a hedonic life, not to pursue status let alone pursue wealth at all costs. While the goal of Islamic economics is also to uphold justice and brotherhood. The ultimate goal of Islamic economics is to achieve equity or balance in the distribution of income. The method used in this study is descriptive analysis which aims to get an overview of the foundation and philosophy as well as motivation and economic goals in Islamic economics.

Measuring the Urgency of Distributive Justice Perspective of Sharia Economic Law Rani Mariana; Hasan Bisri; Ija Suntana
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 6 No. 4 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v6i4.753

Inequality is a universal problem faced by all modern economic systems. Economic injustice and inequality of income and wealth are the beginning of the problem of poverty. The emergence of the concept of distributive justice in Islamic economics is motivated by the fact that existing economic theories are unable to overcome the problem of poverty and inequality of income and wealth. Therefore, the study of distribution has always been an interesting study in the field of Islamic economics. This paper explains the concept of distribution in the perspective of Islamic economics, analyzes issues of injustice in the Indonesian distribution system, criticizes the distribution of capitalist economics and ends with a study of Islamic economic distribution in realizing distributive justice and distribution mechanisms in Islam as a solution for justice and community welfare.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search