Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

DEMOKRATISASI DI NEGARA MUSLIM: TRANSISI MENUJU DEMOKRASI PADA MASA REFORMASI 1998 DI INDONESIA DAN GEJOLAK REVOLUSI MESIR 2011 Haura Atthahara
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.683 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v2i2.974

Abstract

AbstrakKrisis ekonomi dan politik dalam sistem pemerintahan otoriter yang menyebabkan kemiskinan danpengangguran yang merajalela. Problem-problem sosial tersebut membuat lahirnya gerakan sosial yangdilakukan mulai dari aktivis mahasiswa hingga ribuan masyarakat yang melakukan demonstansi turun ke jalan.Reformasi 1998 di Indonesia dan Arab Spring tahun 2011 di negara-negara timur tengah merupakan akibat yangterjadi dari perubahan sosial-politik di negara-negara muslim termasuk diantaranya Indonesia dan Mesir. Setelahterjadinya reformasi dan revolusi tersebut transisi menuju demokrasi merupakan masa yang diharapkan dapatmembawa negara-negara tersebut dari sistem otoriterisme menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Bukanhanya menuntut penyelenggaraan pemerintahan demokrasi secara formal melainkan juga diharapkan dapatmelahirkan demokrasi secara substansial. Keyword: Demokrasi, Arab Spring dan Reformas
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT : STUDI KASUS APLIKASI OGAN LOPIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN PURWAKARTA Haura Atthahara
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.879 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v3i1.1412

Abstract

Era digitalisasi yang sedang berkembembang pesat dalam bidang Tekonologi, Informasi dan Komunikasi di dunia saat ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis internet atau electric government di tingkat pusat hingga tingkat pemerintahan daerah. Aplikasi Ogan lopian merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Diskominfo Pemda Purwakarta yang sejatinya menginginkan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat setempat di bidang kesehatan, keamanan, laporan pengaduan masyarakat hingga pencarian lowongan pekerjaan. Tulisan ini akan menganalisis bagaiaman kualitas pelayanan publik lewat aplikasi Ogan Lopian dan sejauhmana aplikasi tersebut sudah memiliki elemen-elemen penting dalam penerapan e-goverment di Pemda Purwakarta.Kata Kunci: Inovasi Pelayaann Publik, Aplikasi Ogan Lopian dan E-goverment
Perempuan dan Kekuasaan: Studi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan oleh TNI di Aceh pada Masa Darurat Militer dan Darurat Sipil Tahun 2003-2005 Haura Atthahara
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.844 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v3i2.1659

Abstract

Berawal dari rakyat Aceh yang hanya bisa melihat kekayaan alamnya dikuras oleh pemerintah pusat serta dekadensi moral yang terjadi mengakibatkan memudarnya nilai-nilai islam sehingga melahirkan konflik antara TNI versus gerakan separatisme Gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Kasus kekerasan yang terjadi di Aceh ketika konflik dimulai dari tahun 1977 dimana Gerakan Aceh Merdeka mulai melancarkan serangan mereka hingga masa Darurat Militer dan Darurat Sipil merupakan pengalaman pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh Aparat. Kekerasan perempuan di Aceh khususnya penyiksaan seksual, perlakuan kejam dan penghukuman tidak manusiawi adalah akibat penggunaan tubuh perempuan sebagai alat dan strategi penundukan oleh pihak-pihak yang bertikai sebagai sarana perebutan kekuasaan politik pasca konflik.Kata Kunci: Kekerasan terhadap perempuan, Kekuasaan dan Militer.
Perempuan Kepala Daerah: Analisis Kinerja Bupati Cellica Nurrachadiana dalam Program Kepentingan Praktis Gender di Kabupaten Karawang Haura Atthahara; Evi Priyanti
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v4i2.3234

Abstract

Cellica Nurrachadiana adalah Bupati perempuan pertama di Karawang yang terpilih untuk periode 2016-2020. Kepentingan-kepentingan strategis gender (perempuan) muncul dan berkembang karena relasi perempuan dan laki-laki yang timpang, dimana perempuan berada pada posisi tersubordinasi. Memenuhi kepentingan-kepentingan strategis (perempuan) adalah upaya jangka panjang dan berkaitan dengan upaya memperbaiki posisi sosial perempuan. Fokus dalam tulisan ini adalah bagaimana program Bupati Karawang dalam memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan peran perempuan dalam konteks dan tujuan tertentu serta kebijakan strategis apa yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi dan menciptakan tatanan dan struktur yang lebih berkeadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  deskriptif dengan  pendekatan  penelitian  Kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana Kinerja Bupati Cellica Nurrachadiana Dalam Program Kepentingan Praktis Gender di Kabupaten Karawang. Penulis menggunakan konsep Maxine Molyneux (Dewi,2017) tentang kepentingan praktis gender (practical gender interest) dan kepentingan strategis gender (strategical gender interest) dalam menganalisis kinerja Bupati Karawang dalam program kepentingan berbasis gender di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa program pemberdayaan perempuan diantaranya P2WKSS, PRIMA, PEKKA, MOTEKAR,”Sekoper Cinta” dan bebrapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Cellica dalam mengoptimalkan peran perempuan khususnya sebagai ibu rumah tangga.Kata Kunci: Cellica Nurrachadiana, Kepentingan Praktis Gender, dan Kepentingan Strategis Gender
Strategi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Evi Priyanti; Haura Athahara
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3732

Abstract

Penelitian in bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Strategi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pengelolaaan alokasi dana desa. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerintah dalam menyelesaikan factor penghambat dalam alokasi dana desa di Kabupaten Karawang yakni dari sebanyak 297 Desa yang ada di Kabupaten Karawang, tercatat hanya 65 desa yang bisa menyerap Alokasi Dana Desa (ADD), maupun bantuan dari Gubernur. Selain itu juga berdasarkan pernyataan dari Wakil Bupati Karawang ada tiga masalah dasar yang menyebabkan penyerapan anggaran kurang maksimal yakni sumber daya manusia, factor teknis semisal salahnya pembuatan Surat pertanggungjawaban dan yang terakhir adalah karena Kades-Kades yang nakal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara dilakukan terhadap informan yang di tentukan secara purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Strategi pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolan alokasi dana desa berdasarkan proses manajemen strategis dapat dilihat dari dimensi analisis lingkungan bahwa kondisi sumber daya manusia masih adanya kekurangan dari perangkat desa dalam memahami regulasi yang berkaitan dengan keuangan desa sehingga diperlukannya bimbingan teknis bagi aparatur desa desa di Kabupaten Karawang sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Alokasi Dana Desa
Implementasi Prinsip Community Owned Government Melalui Konsep Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengelolaan Desa Wisata Pulas Garden Di Desa Sipedang Eva Agus Triana; Haura Atthahara
THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 3 No 1 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/ijpp.v3i1.5352

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan umum yang sering terjadi di berbagai desa terkaitpemanfaatan lahan kosong serta partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dapatberdampak terhadap kemajuan suatu pembangunan yang ada di suatu daerah termasuk hierarkipemerintahan terendah yakni desa. Atas inisiasi masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadarwisata (Pokdarwis), secara bertahap merealisasikan pembangunan desa wisata dengan nuansa tanamanobat yang memberikan beragam manfaat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodeanalisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi prinsipCommunity Owned Government melalui implementasi konsep Community Based Tourism (CBT) padaobyek wisata “Pulas Garden”. Metode pengumpulan data yang digunakan melputi observasi,wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi, analisis dan penyimpulan. Dapatdisimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan berdampak pada sektor ekonomi, sosial, budaya danlingkungan. Walaupun manfaat yang dirasakan bukan hanya untuk masyarakat namun juga pemerintahdan pihak terkait, setidaknya perubahan yang dirasakan setelah mengimplementasikan konsep tersebutialah terpenuhinya kebutuhan dasar, kemasyarakatan, fasilitas publik dan ekonomi. Implementasiprinsip Community Owned Government telah selaras melalui perwujudan CBT di Desa Sipedang.
Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pencemaran Limbah Cair Industri Di Sungai Citarum: Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang Mutiara Elvina Sairin; Haura Atthahara; Dadan Kurniansyah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 15 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.05 KB) | DOI: 10.5281/zenodo.7049704

Abstract

This study discusses the responsiveness of local governments in recovering industrial wastewater pollution in the Citarum River: with the focus of the study on the Department of Environment and Hygiene, Karawang Regency. This research will be discussed using the theory of responsiveness from (Igor Ansof and E. McDonneell, 1990) with three dimensions in it, namely Climate (Will to Respond), Competence (Ability To Respond), and Capacity (Volume of Response). This research uses a descriptive case study with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, documentation, and combination/tigulation, then the data is analyzed interactively and continues until it is complete, so that the data is saturated. Data analysis activities are data reduction, data display, conclusion drawing/verification. The results of the discussion show that the strength is in the policies made, and the power and influence from the non-government side. The structure has established good relations and good coordination between the Environment Agency and PT. Pindo Deli especially in the recovery of industrial wastewater pollution. Culture there are two different statements, when the informant PT. Pindo Deli, who said that the inspections carried out by the Environmental Service were uncertain and could even be counted within one year, only 1-2 times.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA CIKAOBANDUNG PURWAKARTA Lusi Octaviyanti; Haura Atthahara; Lina Aryani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 9 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i9.2022.3447-3454

Abstract

Keikutsertan seseorang di dalam  sebuaah  kelompok sosial untuk mengambil peran  dari  bagian kegiatan masyarakat yang ada, di luar pekerjaannya merupan arti dari partipasi masyarakat.  Dalam konteks penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa lebih dipahami sebagai kontribusi masyarakat desa yang memeliki tujuan  untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam t UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional berupa Musrembang. Dengan adanya Musrenbang ini, rakyat banyak diharapkan untuk bisa turut berpartisipasi dalam proses penyelenggrasaan  pembangunan. Desa Cikaobandung dalam kehidupan pedesaannya dengan segala serangkaian perumusan pembuatan maupun pengambilan keputusan-keputusan, baik mengenai masalah yang besar maupun kecil dalam suatu perencanaan pembangunan. penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Cikaobandung Purwakarta. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian itu sendiri ialah tentang partisisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prosedur formal pelaksanaan perumusan perencanaan pembangunan yang ada di Desa Cikaobandung, adapun bentuk pastisipasi di dalam perencanaan pembangunan desa seperti pastisipasi ide dan gagasan yang di sampaikan kepada perangkat Desa Cikaobandung.
PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA KEDAWUNG Rizzka Aulia Anggriani; Haura Atthahara; Rachmat Ramdhani; Evi Priyanti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 9 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i9.2022.3184-3192

Abstract

Era reformasi saat ini telah berlangsung dengan melahirkan produk penting yaitu berupa otonomi daerah. Otonomi Daerah sebenarnya merupakan perwujudan dari sebuah demokrasi yang telah diamanatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Tujuan dilaksanakannya Otonomi Daerah yakni untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan desa merupakan kesatuan pemerintahan yang terdapat di dalam pemerintahan daerah. Pemerintahan Desa dianggap sebagai parlemen desa memiliki arti yang penting. Dengan adanya kepala desa, mulai diakui perlunya suatu pemisahan antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Selain itu, adanya keberadaan kepala desa berarti tersedianya jalan bagi rakyat untuk menyampaikan atau mengemukakan pikiran, aspirasi, serta kepentingannya. Keberadaan pemerintahan desa akan menjadi instrument positif untuk mendorong demokrasi. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian pendekatan kuantitaif. Metode ini menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, penggalian dokumen. Tujuan penlitian yaitu mengetahui peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kedawung, dan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam menjalankan program pembangunan baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana di Desa Kedawung.
PEMENUHAN PERSYARATAN SNI 8152:2021 PASAR RAKYAT PADA PASAR KONTEMPORER SARIJADI Rahmad Nur Mustaqim; Haura Atthahara; Indra Aditya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 9 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i9.2022.4332-3440

Abstract

Pasar adalah sebuah lokasi pertemuan antara penjual dan pembeli, dalam membangun pasar rakyat yang memberdayakan masyarakat pasar dan mengharapkan peningkatan perlindungan penjual dan pembeli pemerintah mengeluarkan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat. pemenuhan dari SNI 8152:2021 Pasar Rakyat di Indonesia belum cukup merata, salah satunya di Pasar Kontemporer Sarijadi di mana dalam penerapannya masih banyak persyaratan dari SNI 8152:2021 ini yang belum terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penulis mendapatkan data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pihak yang terkait. Dari hasil yang ditemukan dapat disimpulkan pemenuhan  persyaratan SNI 8152:2021 belum dapat dikatakan optimal.  Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi serta keinginan dari pihak pengelola pasar untuk memenuhi persyaratan yang tertera pada SNI 8152:2021 Pasar Rakyat.