Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Badamai Law Journal Lambung Mangkurat Law Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Banua Law Review Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Yulia Qamariyanti
Faculty Of Law Lambung Mangkurat University
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang tidak bisa Membayar Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi Oktavianti Oktavianti; Djumadi Djumadi; Yulia Qamariyanti
Banua Law Review Vol. 4 No. 2 (2022): October
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/balrev.v4i2.41

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, atau penelitian tentang norma yang berasal dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian preskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh saran-saran pemecahan masalah tertentu guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang ditemukan dan untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang penulis kaji sehingga dapat memberikan kesimpulan dan saran di bagian akhir. penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa: Pertama, denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPKi sebenarnya bertanggung jawab atas pembayaran pidana denda, namun tetap diperbolehkan membayar pidana denda dari luar korporasi seperti harta kekayaan pengurus korporasi. Kedua, pelaksanaan pidana denda sebenarnya tidak dirumuskan secara tunggal, jika mengikuti konsep pengaturan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Konsep Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang apabila suatu korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka harta kekayaan korporasi atau pengurus korporasi tersebut akan disita dan kemudian dilelang, selanjutnya jika hasil lelang tidak mencukupi, pidana penjara pengganti denda dapat dikenakan yang ditujukan kepada pengurus perusahaan.
PENGANGKATAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS nisa afifa; Abdul Halim Barkatullah; Yulia Qamariyanti
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.15305

Abstract

Tujuan dari penulisan ini untuk dapat menganalisis dan mengkritisi eksistensi komisaris independen dalam peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis dan mengkritisi apakah dengan adanya komisaris independent di dalam perseroan dapat menjamin terlaksananya prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yaitu preskriptif suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan menganalisa bahan hukum deduktif ke induktif. Hasil penelitian adalah: Pertama. Komisaris Independen di dalam perseroan akan menciptakan perimbangan kepentingan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minortas, dan stakeholder serta melakukan pengawasan terhadap direksi, dan dewan komisaris dalam menjalankan perusahaan agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sehingga adanya pengangkatan Komisaris Independen dalam perseroan menjadi wajib, hal ini telah diatur sebagaimana pada salah satu peraturan OJK yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksidan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.Kata Kunci : Pengangkatan Komisaris Independen, Good Corporate Governance, Perseroan Terbatas
PENGANGKATAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK) PADA PERSEROAN TERBATAS Nisa Afifa; Abdul Halim Barkatullah; Yulia Qamariyanti
The Juris Vol 6 No 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i2.652

Abstract

The goals to be accomplished in this composing are to analyze and criticize the presence of free commissioners in laws and controls and to analyze and criticize whether the presence of autonomous commissioners inside the company can ensure the usage of the standards of Great Corporate Administration. In composing this proposal, the author employments regulating lawful investigate with the nature of investigate, specifically prescriptive research that points to induce proposals approximately what ought to be done to overcome certain issues. Lawful materials are within the frame of essential lawful materials and auxiliary lawful materials gotten from writing thinks about. Processing and analysis of legal materials are carried out by analyzing legal materials from deductive to inductive. The research results are: First. Appointment of Independent Commissioners within the company is mandatory, this has been regulated as in one of the OJK regulations namely Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Independent Commissioners must exist in Limited Liability Companies classified as Open/Public, especially in PTs that collect or manage public funds. Second. The Independent Commissioner guarantees the implementation of the principles of Good Corporate Governance in the company if the selected Independent Commissioner has competence and experience, in the selection process the Independent Commissioner has applied the principles of Good Corporate Governance and has fulfilled the Fit and Proper Test requirements by company regulations.
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan Yulia Qamariyanti; Rachmadi Usman; Diana Rahmawati
Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 21, No 1 (2023): January 2023
Publisher : School of Postgraduate Studies, Diponegoro Univer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jil.21.1.132-142

Abstract

Area gambut di Indonesia mencakup luas + 22 Juta Hektar dan tersebar utamanya di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Salah satu yang terjadi pada lahan gambut pada saat musim kemarau adalah mudah terbakar, karena lahan gambut menjadi kering dan sangat rentan munculnya titik api (hotspot). Lahan gambut yang kering akan mudah terbakar dan menyebar secara luas apalagi tingkat kekencangan angin yang tinggi. Kebakaran yang terjadi akan banyak mengakibatkan kerugian bagi kelestarian ekosistem lingkungan hidup, lahan dan rumah milik warga masyarakat. Tujuan penelitian adalah: untuk mengkaji tentang penyebab dan dampak terjadinya kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan; dan untuk mengkaji upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulan kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan;  Hasil Penelitian adalah: 1. Penyebab terjadinya kebakaran lahan gambut dan hutan di provinsi Kalimantan Selatan adalah: masyarakat membuka lahan pertanian atau perkebunan; sistem pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi yang memicu masyarakat bertindak anarkis; pembalakan liar atau illegal logging menghasilkan lahan-lahan kritis; kebutuhan akan Hijauan Makanan Ternak (HMT);  perambahan hutan (perambah hutan); ketidaksengajaan dari pelaku (menyalakan rokok dan membuang puntung rokok dalam kawasan hutan); g. Belum maksimal penegakan hukum dan kepedulian para pihak. Sedangkan dampaknya adalah: kabut asap sulit dihilangkan dan diperkirakan akan abadi hingga tibanya musim hujan dan dampaknya mengganggu seluruh sektor; kabut asap pekat mengganggu aktivitas masyarakat; kabut asap mengganggu aktivitas penerbangan di bandara; kualitas udara tidak sehat/ berbahaya. 2. Upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan adalah dengan membuat kebijakan perangkat peraturan perundangundangan yang dibuat dari aturan yang bersifat nasional sampai ke tingkat pemerintahan dibawahnya. Karena penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh pada 3 (tiga) tahapan: a. Pra-Bencana; b. Saat Tanggap Darurat; c. Pasca Bencana. 
Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah pada Objek Tanah yang sama Sendy Salsabila Saifuddin; Yulia Qamariyanti
Notary Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): January
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.511 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i1.2

Abstract

Tujuan penelitian tesis ini untuk menguraikan landasan filosofis dari para hakim untuk membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusanputusan pengadilan yang mengedepankan kedudukan SKT sebagai alat bukti yang lebih kuat dibandingkan dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan untuk mengetahui penerapan hukum yang ideal mengenai kepastian hukum dari Sertifikat Hak Atas Tanah dan SKT menurut perundang-undangan agar tidak terjadi lagi resiko tumpang tindih dengan objek tanah yang sama, dikaji dari norma hukum mengenai pertanahan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama: Pertimbangan hakim telah melalui pemikiran yang berlandaskan hak kebebasan hakim dalam menentukan putusan sesuai alat bukti yang ada, namun dinilai memiliki kekaburan hukum karena tidak memperhatikan penafsiran dari Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 dan asas kepastian hokum yang terdapat pada Sertfikat Hak Atas Tanah pada kasus-kasus tersebut. Kedua, Konsep ideal yang mendukung penerapan hukum mengenai kepastian hukum atas Sertifikat Hak Atas Tanah dan Surat Keterangan Tanah ditopang dengan proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan satu pintu dan administrasi pertanahan yang lebih rapi.
Akta Kuasa Ditandatangani tidak dihadapan Notaris sebagai Dasar Balik Nama Sertifikat Hak Milik Tegar Abma Putra Lubis; Djoni S Gozali; Yulia Qamariyanti
Notary Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): January
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.427 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v2i1.37

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap akta kuasa tidak ditandatangani dihadapan notaris sebagai dasar balik nama sertifikat hak milik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/PDT/2020 dan bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/PDT/2020 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Tipe Penelitian ini terhadap asas-asas hukum (studi dogmatic atau doctrinal researah), Sifat penelitian yang spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach), sumber bahan hukum sekunder, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Kesimpulan dalam penilitian ini yaitu Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya melekat selamanya dalam akta tersebut sehingga apabila akta tidak ditandatangani dihadapan notaris maka akan mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan akibat pembatalan terhadap akta notariil akan mengakibatkan pembatalan terhadap perbuatan hukum berdasarkan akta notariil tersebut. Dan Akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/PDT/2020 maka Notaris tersebut secara hukum dapat dijatuhi sanksi secara pidana dengan membuat akta palsu serta apabila diajukan ke Majelis Pengawas Notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi secara administratif karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga membuktikan notaris tersebut tidak membuat akta sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan Ajwah Ajwah; Rachmadi Usman; Yulia Qamariyanti
Notary Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): January
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.777 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v2i1.40

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik hak kebendaan pada objek jaminan fidusia berupa benda persediaan dan perlindungan terhadap kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia benda persediaan yang merupakan benda dalam persediaan) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, serta menggunakan sumber bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden Repupblik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Bahan hukum sekunder seperti buku-buku ilmiah, jurnal/hasil penelitian terdahulu dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Benda persediaan merupakan salah satu bentuk jaminan fidusia yang sebenarnya menyimpang dari sejumlah aturan jaminan fidusia, sebab berpeluang bisa berpindah tangan kepada invidpidu atau puhak lain sebab di jual, dan tidak terikat asas droit de suite, yang kemudian menyebabkan posisi kreditur menjadi berisiko tinggi. Dari segi perlindungan Peraturan UUJF secara tegas menyebutkan bahwa jika benda persedian di jual, maka harus diganti dengan benda yang memiliki nilai setara, apabila belum diganti, maka uang hasil penjualan benda bersangkutan yang dijadikan sebagai pengganti benda yang sudah dijual tersebut.nilai jeminan Fidusia menjadi patokan besarnya uang yang wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, terlepas dari benda persediaan yang dijual sudah diganti atau belum, tentunya semua tahapan ini memerlukan pengawasan oleh pihak kreditor kepada debitor.
Kedudukan Pekerja Untuk Mendapatkan Hak Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Faisal Faisal*; Saprudin Saprudin; Yulia Qamariyanti
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25344

Abstract

Ketika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan maka akan   dapat mengakibatkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayarkan hutang-hutang perusahaan. Akibat kebangkrutan perusahaan akan mengakibatkan Para Pekerja di PHK. Apabila pekerja mengalami PHK dikarenakan perusahaan yang mengalami pailit maka pekerja berhak mendapat hak-hak mereka, hak ini dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.  Dalam Pasal 95 menjelaskan apabila sebuah perusahaan pailit, upah dan hak-hak pekerja adalah hutang yang pembayarannya didahulukan. Artinya pasal ini memaparkan jika pekerja memiliki hak istimewa untuk diutamakan pembayarannya. Namun kedudukan pekerja yang memiliki hak privilege atau hak istimewa yang didahulukan pembayaran utangnya dari hak utang lain oleh perusahaan jika dinyatakan pailit. Tujuan Penelitian untuk memberikan analisis mengenai hak-hak pekerja apakah hak pekerja dapat didahulukan sebagai penerapan asas terkait hak pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang dan untuk mengkaji terkait langkah hukum jika para pihak tidak memenuhi hak pekerja sebagaimana mestinya. Dari hasil penelitian ini memperlihatkan sesungguhnya yaitu, bahwa: Pertama akibat hukum dari perusahaan yang dinyatakan  pailit, adalah  kurator  dapat melanjutkan kegiatan usaha walaupun putusan atas penetapan pailit diajukan upaya hukum. Sehingga beroperasi atau tidaknya perusahaan setelah dinyatakan pailit, akan tergantung kepada penilaian kurator terhadap prospek peluang kegiatan perusahaan jika dioperasikan. Namun jika kurator menilai pengoperasian perusahaan tidak akan menghasilkan prospek yang diinginkan, maka hakim pengawas akan menghentikan operasi perusahaan, kemudian kurator dapat mulai menjual aktiva boedel dan menyelesaikan pembayaran-pembayaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kedua, terhadap pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan terjadinya kepailitan pada perusahaan, berhak mendapatkan upah yang sebelumnya belum dibayarkan, uang pesangon satu kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak. Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja agar hak-haknya dapat dipenuhi oleh perusahaan yang pailit, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah pekerja dapat menempuh langkah hukum, diantaranya hukum sebagai barikut: Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, atau Pengadilan Hubungan Industrial.
PERLINDUNGAN PATEN BAGI PEMOHON ASING ATAS INVENSINYA Pratiwi Citra Kurnia Wilujeng; Djumadi; Yulia Qamariyanti
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol 7 No 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objectives to be achieved in the writing of the thesis are to analyze and criticize patent protection against foreign inventions in laws and regulations and to analyze and criticize the juridical consequences for patent applicants as well as how to apply for patents abroad, procedures and patent registration flows. In writing this thesis, the author uses research with a type of normative legal research with the nature of research, namely prescriby of a study that aims to get suggestions on what to do to overcome certain problems. Legal materials in the form of primary and secondary legal materials obtained from literature studies. Processing and analysis of legal materials is carried out by analyzing deductive to inductive legal materials. From the results of the study there is a conclusion that is. First. The existence of patent protection for foreign inventions to provide a sense of comfort, security and increase foreign investors investing in Indonesia. As well as to increase economic growth, open jobs for people in Indonesia and open new areas that were initially isolated into open, developing, developed and increasing foreign inventions. Second. Juridical consequences for foreign applicants with some changes to the applicable regulations aimed at opening up broad employment for the people of Indonesia.
Co-Authors Achmad Faishal Agnes Livia Merlani, Agnes Livia Ahmad Syaufi Ajwah Ajwah Asufie, Khairunnisa Noor Diana Rahmawati Djoni S Gozali Djumadi Erlina Erlina Faisal Faisal* Fathul Achmadi Abby Laksono Trisnantoro Mahyuni Mahyuni Mohammad Effendy Mulyani Zulaeha nisa afifa Oktavianti Oktavianti Paulinah Paulinah Pratiwi Citra Kurnia Wilujeng Rachmadi Usman Rachmadi Usman, Rachmadi Rahmat Budiman Ramadhani, Muhammad Hufni Rifdah, Ayudia Nur Saprudin Saprudin Sendy Salsabila Saifuddin Syahrida Syahrida Tegar Abma Putra Lubis Wulansari, Rizky Juliani Yuliyanti, Islina