Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
5.843
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Autotech: Jurnal Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Muhammadiyah Purworejo TEKNIK Jurnal Geodesi Undip Jurnal Penelitian Pendidikan DIPOIPTEKS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Undip Semesta Teknika Orbith : Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial Elipsoida : Jurnal Geodesi dan Geomatika Media Mahardhika Jurnal E-Komtek
Bambang Sudarsono
Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 132 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 132 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
VISUALISASI KADASTRAL 3D DALAM PENYUSUNAN PROPERTI HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (HMASRS) UNTUK MENGOPTIMALKAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN (STUDI KASUS: PLASA SIMPANGLIMA) Adhi, Sasongko; Sudarsono, Bambang; Kahar, Sutomo
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.33 KB)

Abstract

Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Pertanahan ditugaskan untuk membangun dan mengembangkan suatu sistem informasi pertanahan yang didalamnya meliputi pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berbasiskan sistem informasi geografis. Pembangunan sistem informasi pertanahan ini salah satunya ditujukan untuk mengoptimalkan pelayanan pertanahan dalam penyampaian data dan informasi kepada masyarakat. Terkait dengan pengoptimalan pelayanan pertanahan, pemetaan kadastral dua dimensi yang diterapkan pada bangunan rumah susun sudah saatnya mulai dikembangkan kearah tiga dimensi. Hal ini dikarenakan rumah susun merupakan bangunan bertingkat yang memiliki banyak properti dengan pemanfaatan yang berbeda-beda. Sebuah model tiga dimensi memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memilih posisi virtual dalam peta, keakuratan yang lebih baik dalam memahami dan menginterpretasi peta, serta untuk menampilkan bentuk yang lebih perspektif dan dapat memperlihatkan bentuk secara real sehingga dapat memberikan informasi dari bangunan fisik yang ada. HMASRS merupakan salah satu obyek Pendaftaran Tanah sesuai PP No. 24 tahun 1997, namun pada saat ini kegiatan pendaftaran tanah terhadap HMASRS masih dilakukan dengan pendekatan secara 2 dimensi dengan informasi yang terbatas (aspek ruang belum dapat terakomodasi). Sehingga, Pemodelan Kadastral Tiga Dimensi (3D) dalam Penyusunan Properti Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS) untuk Mengoptimalkan Sistem Informasi Pertanahan sangat tepat dalam menyediakan informasi yang lengkap atas obyek HMASRS. Data simulasi penelitian diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Kantor Pemasaran Plasa Simpanglima, berupa gambar denah Plasa Simpanglima dalam format digital. Pengolahan data meliputi penggambaran objek dalam tiga dimensi, serta pembuatan relation/link tiap denah dengan informasi yang terkait. Kata Kunci : Sistem Informasi Pertanahan, Kadastral Tiga Dimensi (3D), Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS)
Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Karangawen Studi Kasus : Pembangunan Karang Awen, Demak Winoto, Hadi; Sudarsono, Bambang; Nugraha, Arief Laila
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.528 KB)

Abstract

Satu keuntungan utama pendekatan digital yaitu mudah mengupdate peta penggunaan lahan suatu wilayah dengan membandingkan dua skene citra satelit diambil dari dua waktu berbeda, pixel per pixel memungkinkan tiga pendekatan: (1) rasioing saluran; (2) penajaman transformasi data multispectral dan (3) deteksi perubahan perbandinganya dengan pascaklasifikasi. Rasioing saluran merupakan metode paling cepat dan paling mudah dari semua metode untuk deteksi perubahan penggunaan lahan. Metode ini meliputi, pertama, seluruh perekaman citra yang cermat dari dua waktu berbeda. Proses perekaman mencakup penggunaan titik control lapangan dan pemecahan serangkaian persamaan linier. Hal ini memungkinkan membuat sample ulang data citra dengan pixel 0.61 m persegi yang dibentuk kembali dengan system grim UTM.Peranan penting dari pengindraan jauh untuk pemetaan penggunaan lahan  dan penutup lahan dan untuk deteksi perubahan telah diberikan dengan tegas. Jelaslah bahwa hal ini merupakan metode paling baik dan paling cepat untuk mendapatkan data penggunaan lahan dan penutup lahan yang dapat dipercayai.Keuntungan utama adalah prospek interpretasi yang cepat dan cermat dari klasifikasi citra satelit pada areal yang luas. Hasil yang berupa peta perubahan penggunaan lahan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan demi kemanfaatan bagi masyarakat setempat.Kata Kunci : ,Deteksi perubahan,Interpretasi, lahan,Citra Satelit
ANALISIS DEBIT MAKSIMUM UNTUK PEMBUATAN PETA ALOKASI PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN (STUDI KASUS : DAS KUPANG, JAWA TENGAH) Huda, Nurul; Sudarsono, Bambang; Sasmito, Bandi
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.279 KB)

Abstract

AbstrakPerkembangan wilayah pada suatu daerah akan menyebabkan kebutuhan air terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Pemenuhan kebutuhan pangan dan aktivitas penduduk selalu erat kaitannya dengan kebutuhan akan air. Tuntutan tersebut tidak dapat dihindari, tetapi haruslah  direncanakan pemanfaatannya sebaik mungkin. Kecenderungan yang sering terjadi adalah adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan air dan ketersediaan air di masa mendatang, diperlukan upaya pengkajian komponen-komponen kebutuhan air, serta efisiensi penggunaan air.DAS Kupang mempunyai debit tertinggi pada bulan Januari yaitu sebesar 78,947 m3/detik dan debit terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 4,112 m3/detik dengan nilai ketersediaan air tertinggi pada bulan Januari yaitu sebesar 204.629.856,800 m3 dan nilai ketersediaan air terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 10.657.759,680 m3 dengan ketersediaan air total selama satu tahun sebesar 1.271.005.476 m3.Kebutuhan air rata-rata bulanan wilayah DAS Kupang sebesar 7.746.367,172 m3 meliputi kebutuhan air domestik dan non domestik sebesar 3.086.152,800 m3 per bulan,  kebutuhan air peternakan sebesar 54.213,648 m3 per bulan, dan kebutuhan air untuk irigasi sebesar 4.294.918,080 m3per bulan dengan luas daerah irigasi seluas 1.744,20 Ha. Sedangkan kebutuhan air total wilayah DAS Kupang selama satu tahun sebesar 89.223.414,340 m3.Kata kunci : DAS Kupang, Debit, Ketersediaan dan kebutuhan air.AbstractThe development of the area would lead to high demand for water continues to increase in line with population growth rate. The fulfillment of food needs and activity inhabitant of always closely related to the need for water.These claims cannot be avoided, but should be used as best as possible planned. The common trend is the existence of an imbalance between the availability and high demand for water.To achieve the balance between the need for water and availability of water in the future, efforts are required for the assessment of the components of high demand for water, and the efficiency of water use.Kupang river has the highest discharge in January that amounted to 78,947 m3/s and the lowest discharge occurs in August, namely 4,112 m3/s is equal to the value of the highest water availability in January that amounted to 204.629.856,800 m3 and the lowest water availability value occurred in August which amounted to 10.657.759,680 m3 of water availability with total for a year of 1.271.005.476 m3.High demand for water average monthly the region of  Kupang river of 7.746.367,172 m3 covering domestic needs of water and non domestic 3.086.152,800 m3 per month, amounting to high demand for water livestock of 54.213,648 m per month, and the needs of water for irrigation as much as 4.294.918,080 m3 per month with broad the area of irrigated by 1.744,20 ha.While high demand for water total the region of the watershed Kupang river for one year as much as 89.223.414,340 m3. Keywords: Kupang river, discharge, availability and water needs*) Penulis Penanggung 
PEMETAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) BERBASIS SIG SEBAGAI SALAH SATU SARANA UNTUK MEMPERTAHANKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BOYOLALI Dewi, Amalia Permata; Nugraha, Arief Laila; Sudarsono, Bambang
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBerdasarkan UU No 41 tahun 2009, untuk keperluan Kemandirian, Keamanan dan Ketahanan Pangan maka diperlukan Penyelamatan Lahan Pertanian Pangan. Penyelamatan harus segera dilakukan karena laju konversi lahan sawah atau pertanian pangan lainnya sangat cepat. Untuk menghambat laju konversi maka UU ini memerlukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Identifikasi Dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Sambi dan Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali adalah untuk melakukan identifikasi dan pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) guna memberikan masukan/saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam rangka mempertahankan ketahanan pangannya.Pemetaan LP2B menggunakan metode skoring dan pembobotan dengan parameter produktivitas, jenis irigasi, ketersediaan air dan pola tanam berbasis SIG. Sedangkan Analisis ketahanan pangan dilakukan dengan menghitung ketersediaan pangan, kebutuhan pangan, dan surplus. Ketersediaan pangan didapat dengan melakukan perkalian luas lahan sawah per kecamatan dengan hasil sawah di kecamatan tersebut. Sedangkan untuk kebutuhan pangan didapat dengan perkalian antara jumlah penduduk per kecamatan dengan ketetapan BPS yaitu pertahunnya 139 kg, setelah keduanya didapat barulah surplus/minus dapat dicari yaitu demgan cara melakukan pengurangan antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan.LP2B di wilayah perencanaan memiliki luas sebesar 6.908,18 Ha, sementara sisa lahan sawah sebesar 2.692,95 Ha merupakan lahan yang bukan berupa Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau Non LP2B. Kemudian hasil hitungan analisis ketahanan pangan pada lahan sawah LP2B di Kabupaten Boyolali mengalami surplus Untuk Kecamatan Ngemplak mengalami surplus sebesar 99.007,43 kw Kecamatan Nogosari sebesar 108.251,30 kw, Kecamatan Sambi sebesar 127.960,16 kw dan Kecamatan Simo sebesar 25.498,11 kw.Kata Kunci : Kabupaten Boyolali, SIG, LP2B. ABSTRACT                Under law No. 41 in 2009, for the purposes of the independence, security and food security then needed Farm Rescue Programs. Farm Rescue should be immediately done because the conversion rate of paddy fields or other farming food change very quickly. To inhibit the rate of conversion of this ACT then requires the determination of agricultural land sustainable food (LP2B). The purpose of performance of the activities of the identification and mapping of agricultural land sustainable food (LP2B) Sub Ngemplak, Nogosari Subdistrict, district and Sub-district Sambi Simo Boyolali Regency is to perform the identification and mapping of Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) to provide input/advice to local governments and Boyolali district in order to maintain the durability of the food.                 LP2B mapping method using skoring and weighting with the parameters of productivity, types of water availability and irrigation, cropping patterns based SIG. While the analysis of food security is done by calculating the availability of food, food needs, and surplus. Food availability is obtained by conducting extensive wetland multiplication per subdistrict with the results of the rice fields in the subdistrict. As for the food needs to come by with the multiplication between the number of inhabitants per sub with an annual provision BPS IE 139 kg, after both obtained then surplus/minus can be searched for example with how to perform subtraction between the availability of the food with the food needs.                 LP2B planning in the region has an area of 6.908,18 Ha, while the rest of the paddy fields of 2.692,95 Ha is a land that is not in the form of agricultural land sustainable food or Non LP2B. Then the food security analysis result on wetland planning in the region experiencing a LP2B surplus of 99,007.43 kw Sub-district of Nogosari 108,251.30 kw, Sambi of 127,960.16 kw and Sub Simo of 25,498.11 kwKeywords: Boyolali Regency, GIS, LP2B *)  Penulis, PenanggungJawab
ANALISIS FASE TUMBUH PADI MENGGUNAKAN ALGORITMA NDVI, EVI, SAVI, DAN LSWI PADA CITRA LANDSAT 8 Sudarsono, Nur Wahidah; Sudarsono, Bambang; Wijaya, Arwan Putra
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1238.681 KB)

Abstract

ABSTRAKTanaman padi (Oryza sativa, sp) termasuk kelompok tanaman pangan yang sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah dengan produksi yang cukup besar adalah kabupaten Kendal. Pada tahun 2013, produksi padi di Kendal mencapai 234.557 ton dari luas panen 45.221 Ha.Dalam era globalisasi informasi untuk mendukung program ketahanan pangan, dituntut kecepatan dan ketepatan informasi sumberdaya pertanian yang lebih kuantitatif. Teknologi penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kecepatan dan ketepatan informasi sumberdaya pertanian tersebut. Dalam hal ini teknologi peginderaan jauh dapat berperan dengan memanfaatkan citra satelit temporal untuk menentukan fase tumbuh tanaman padi dengan mencari nilai indeks vegetasi dari tanaman padi, sehingga dapat diperkirakan berapa luas panen padi setiap tahunnya.Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian untuk menganalisa fase tumbuh tanam padi pada daerah Kabupaten Kendal menggunakan teknologi penginderaan jauh, dimana penginderaan jauh merupakan teknologi yang sangat ideal digunakan mengingat beberapa kelebihan seperti jangkauan yang luas dan cepat.Beberapa metode yang selama ini digunakan menentukan indeks vegetasi antara lain NDVI, EVI, SAVI, dan LSWI. Selanjutnya metode-metode tersebut akan coba digunakan untuk menetukan fase tumbuh tanam padi. Dimana pada penelitian ini dianalisa metode mana yang memiliki model terbaik dalam menentukan fase tumbuh tanaman padi. Dan diperoleh kesimpulan bahwa metode NDVI memiliki pemodelan yang lebih baik dibandingkan metode-metode lainnya. Nilai koefisien determinasi (R2) NDVI sebesar 0,868 dan model yang diperoleh yaitu        y = - 0,0199X2 + 0,2298X + 0,0539.Menurut hasil pengolahan citra satelit Landsat 8 menggunakan metode NDVI dan pemodelan NDVI yang telah dilakukan pada citra perekaman bulan Mei 2015, diperoleh hasil perkiraan luas panen padi untuk daerah Kabupaten Kendal seluas 1.872,655 Ha. Kata kunci            : Fase tumbuh tanam padi, Citra Satelit Landsat 8, Indeks Vegetasi, Luas panen.ABSTRACTPaddy (Oryza sativa, sp) is including to a group of crops food which very important and useful for the life of the Indonesian people. One of regency in Central Java with a large of paddy production is Kendal regency. In 2013, paddy production in Kendal reached 234.557 tons by 45.221 hectares harvested area .In this globalization era, to support the information for food security program, required more quantitative high rate and accuracy of agricultural resources. Remote sensing technology is one of technology that can be utilized to obtain the high rate and accuracy of information about the agricultural resources. In this case, remote sensing technology can play a role by using temporal satellite images to determine the growth stage of paddy plants by looking at the vegetation index value of the paddy plant, so it can be estimated paddy harvested area annually.Based on the description above, the research conducted to analyze the phase of paddy growth in the Kendal area using remote sensing technology, where remote sensing is a technology that is ideally used considering several advantages such as wide coverage and fast.Some of the methods that have been used for determine vegetation index are NDVI, EVI, SAVI, and LSWI. Furthermore, these methods will be used for trying to determine the phase of paddy growth. In this study will be analyzed which method that has the best model for determining the phase of paddy growth. Then concluded that the NDVI has a modeling method which better than other methods. The coefficient of determination (R2) of NDVI is 0,868 with obtained model is       y = - 0,0199X2 + 0,2298X + 0,0539.According to the results of Landsat 8 satellite image processing using NDVI method and NDVI modeling that has been done to the recording image  in May 2015, the estimation result of paddy harvested area on Kendal regency about 1872,655 Ha. Keywords       :        The phase of paddy growth, Landsat 8 Satellite Imagery, Vegetation Index, Harvested area. *) Penulis, Penanggungjawab
VERIFIKASI BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN SUKOHARJO DAN KABUPATEN KARANGANYAR Pamungkas, Guntur Bagus; Sudarsono, Bambang; Kahar, Sutomo
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.892 KB)

Abstract

ABSTRAKPermasalahan batas daerah merupakan masalah yang sangat kompleks dan akan selalu menimbulkan konflik apabila tidak ditangani secara baik. Permasalahan batas daerah ini erat kaitannya dengan potensi Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia, jumlah penduduk yang semakin bertambah sementara luas tanah atau daerah tidak akan bertambah.Dalam penelitian ini telah dilakukan pengkajian penentuan titik-titik koordinat Pilar Batas Antara / PBA wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar yang mengkomparasi dari titik referensi orde-2 ke titik referensi orde-1 menggunakan GPS Geodetic Spectra Precision EPOCH-10 sebagai alat pengukuran, dengan menggunakan metode pengukuran Single-Frecuency (L1).Secara umum, batas dapat diartikan sebagai pemisah antara dua bidang, dua ruang, dua daerah, dan sebagainya. Batas-batas tersebut harus bisa divisualisasikan secara nyata sehingga perlu diberi tanda, yaitu tanda batas. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 (yang sebelumnya Permendagri no.1 tahun 2006) tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah bahwa dalam rangka penentuan batas daerah secara pasti di lapangan sesuai dengan undang-undang tentang pembentukan daerah, perlu dilakukan penegasan batas daerah secara sistematis dan terkoordinasi. Sehingga terjadi perubahan koordinat Pilar Batas Antara (PBA) wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Dari hasil perbandingan pengukuran dengan ikatan orde-2 dan pengukuran dengan ikatan orde-1 terdapat perbedaan antara perbandingan kedua pengukuran tersebut.Kata Kunci : Batas Daerah, Single-Frecuency, Permendagri ABSTRACTProblems of the region is a very complex problem and will always cause conflict if not handled properly. Problems of the region is closely related with the potential of natural resources and human resources, a population that is growing while the land area or areas will not be incremented.In this research has been carried out studies on the determination of the coordinates of the points cornerstones of  border betweenthe Sukoharjo Regency and from the Karanganyar Regency reference point a-2 to order-1 reference point using GPS Points Spectra Precision EPOCH-10 as a tool of measurement, measurement method using Single-Frecuency (L1).Generally, the limit can be defined as separation between the two fields, the two spaces, the two regions, and so on. Those limits have to be visualized in real so it needs to be given a sign, that sign limits. According to regulation of the Minister of Internal Affairs Number 76 in 2012 (formerly Permendagri No. 1 of 2006) about the guideline Assertion that Area in order to Limit the determination of limits for certain areas in the field in accordance with the law on the formation of regions, regional limit affirmation needs to be done in a systematic and coordinated.So that happens changes the coordinates of the boundary between Pillars (PBA) is locality Sukoharjo Regency and Karanganyar Regency. From the results of the comparison measurements with a bond order 2 and measurements with bond order 1-there is a difference between the comparison of both such measurement.Key Words :  Boundary Areas, Single-Frecuency, Permendagri
Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Web (Studi Kasus: Kota Semarang) Sindhu P., Gita Amalia; Sudarsono, Bambang; Wijaya, Arwan Putra
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1105.959 KB)

Abstract

Gambaran geografis mengenai letak dan informasi keberadaan infrastruktur fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang tersebar cukup merata di Kota Semarang belum memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembangunan Sistem Informasi Geografis (SIG) persebaran pelayanan kesehatan masyarakat merupakan pilihan yang diharapkan mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi tersebut dengan penyajian informasi secara terintegrasi dari data spasial dan data non spasial, serta penyajian yang dinamis untuk proses editing data.Untuk dapat menghasilkan aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis web ini dibutuhkan data spasial masing-masing lokasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas untuk wilayah Kota Semarang, serta diambil contoh apotek dan klinik untuk wilayah Kecamatan Banyumanik beserta data atributnya. Sistem Informasi Geografis berbasis web ini dimulai dengan pengumpulan data, kemudian penganalisisisan data yang telah diperoleh, dilanjutkan dengan pembangunan program menggunakan software XAMPP untuk server lokal dan basis data MySQL dengan fitur phpMyAdmin di dalamnya, Notepad ++ untuk proses pembuatan kode program, integrasi basis data dengan Google Maps API untuk menampilkan peta, serta browser sebagai pengecekan tampilan yang dihasilkan oleh kode program melalui server lokal.Hasil dari pemrograman diperoleh aplikasi pelayanan kesehatan masyarakat berbasis web yang dapat diakses pada situs http://semarang-gohealthy.com dengan menampilkan lokasi dan informasi yang cukup kompleks yang disajikan melalui peta Google Maps API dengan fitur fungsi edit bagi pengguna pihak kedua yaitu rumah sakit, puskesmas, apotek, dan klinik, serta dinas kesehatan.Kata kunci: Pelayanan Kesehatan Masyarakat, SIG Berbasis Web
PENENTUAN BATAS PENGELOLAAN WILAYAH LAUT PROVINSI BANTEN MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 8 Pratiwi Purba, Eleven Eleven; Sudarsono, Bambang; Awwaluddin, Moehammad
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 9, Nomor 4, Tahun 2020
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKNegara Indonesia terdiri dari banyak provinsi yang semestinya dilakukan penentuan batas pengelolaan wilayah di laut karena hal tersebut sangat krusial, karena bisa mengakibatkan konflik antara daerah bersebelahan atau berhadapan dan konflik tumpang tindih kekuasaan. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa daerah berwenang dalam mengelola sumber daya nasional (sumberdaya buatan, sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia) yang telah tersedia di wilayah lautnya serta memiliki tanggung jawab untuk memelihara kelestarian lingkungannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan batas pengelolaan wilayah laut di Provinsi Banten dengan menggunakan metode kartometrik. Pemilihan Peta dasar yang digunakan sesuai dengan peta skala terbesar yang tersedia yaitu Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000 dan dibandingkan dengan Citra Landsat 8 tahun 2019 dengan mengaplikasikan metode Thresholding untuk menentukan daerah laut dan darat. Metode penarikan batas laut dilakukan dengan prinsip equidistance untuk wilayah bersebelahan, Median line untuk wilayah berhadapan yang kurang dari 24 mil laut, dan penarikan garis sejajar sejauh 12 mil laut untuk daerah yang tidak berhadapan ataupun bersebelahan.Hasil penelitian ini menjelaskan cara penentuan batas pengelolaan wilayah laut berdasarkan Permendagri No 141 tahun 2017 dengan menggunakan peta dasar RBI skala 25.000 dan Citra Landsat 8. Hasil luas pengelolaan wilayah laut Provinsi Banten menggunakan Peta dasar RBI seluas 1.133.670,545 Hektar dan penggunaan citra Landsat 8 seluas 1.132.829,005 Ha. Perbedaan luas antara dua peta dasar tersebut sebesar 841,539 Ha atau 0,07423%.Kata Kunci: Citra Landsat 8,  Equidistance, Kartometrik, Median Line, Thresholding  ABSTRACTThe state of Indonesia consists of many provinces where the boundaries of the management of areas at sea should be determined because this is very crucial, because it can lead to conflicts between adjacent or opposite areas and conflicts over overlapping powers. Law No. 23/2014 states that regions have the authority to manage national resources (artificial resources, natural resources and human resources) that are already available in their marine areas and have the responsibility to preserve their environment.Therefore, this study aims to determine the boundary determination of marine area management in Banten Province by using the kartometric method. The selection of the base map used is in accordance with the largest scale map available, namely the Indonesian Earth Map scale of 1: 25.000 and compared to the Landsat 8 imagery in 2019 by applying the Thresholding method to determine marine and land areas. The sea boundary drawing method is carried out with the principle of equidistance for adjacent areas, Median line for opposite areas less than 24 nautical miles, and parallel line drawing as far as 12 nautical miles for non-facing or adjacent areas.The results of this study explain how to determine the boundaries of marine area management based on Permendagri No. 141 of 2017 using a 25.000 scale RBI base map and Landsat 8 imagery.The results of the area of Banten Province management using the RBI base map covering an area of 1.133.670,545 hectares and using Landsat 8 imagery as large as 1.132.829,005 Ha. The area difference between the two base maps is 841,539 Ha or 0,07423%.
ANALISIS KESESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KECAMATAN NGALIYAN PASCA PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-BATANG Amalia Tyo, Almaas Zain; Sudarsono, Bambang; Amarrohman, Fauzi Janu
Jurnal Geodesi Undip Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Jurusan Teknik Geodesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan dan pembangunan di Kota Semarang cukup signifikan menyebabkan banyak terjadinya perubahan penggunaan lahan yang berdampak terhadap pola ruang di Kota Semarang, salah satu diantaranya adalah pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang yang berada di  Kecamatan Ngaliyan. Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ngaliyan menyebabkan terjadinya masalah dalam penataan ruangnya, dimana perubahan yang ada belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kesesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan keadaan yang ada di lapangan dengan membuat peta penggunaan lahan Kecamatan Ngaliyan penelitian tahun 2016 dan 2019 lalu melakukan digitasi on-screen melalui metode tumpang tindah (overlay) berdasarkan interpretasi Citra Worldview-2 tahun 2016, Foto Udara tahun 2018, dan Citra Spot-6 tahun 2019 yang hasilnya akan dianalisis perubahan dan kesesuaiannya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian berupa analisis luas penggunaan lahan 2016 dan 2019 di Kecamatan Ngaliyan sebesar 4557,88 Ha. Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ngaliyan 2016-2019  juga mengalami peningkatan dan penurunan, luasan penggunaan lahan paling banyak mengalami peningkatan yaitu kelas Campuran sebesar 68,03 Ha atau 1,49% dan luasan yang paling banyak mengalami penurunan yaitu kelas Pertanian Lahan Basah sebesar 19,56 Ha atau 0,43% dari total luas penggunaan lahan. Kesesuaian perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ngaliyan pada tahun 2016 seluas 2617,37 Ha atau 57,43% dan pada tahun 2019 seluas 2677,92 Ha atau 58,75%. Sedangkan luas tidak sesuai pada tahun 2016 seluas 1940,51 Ha atau  42,457% dan tahun 2019 seluas 1879,96 Ha atau 41,25%. Dari hasil perbandingan kesesuaian perubahan penggunaan lahan didapatkan selisih luas penggunaan lahan di Kecamatan Ngaliyan tahun 2016-2019 yaitu sebesar ± 60,55 Ha dengan persentase ± 1,32%. Kata Kunci: Kota Semarang, Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan, RTRW. ABSTRACTSemarang City is the capital city of Central Java Province. In the last few years, the development and development in Semarang City has been quite significant, causing many changes in land use that have an impact on spatial patterns in Semarang City, one of which is the construction of the Semarang-Batang Toll Road, which is located in Ngaliyan District. Changes in land use in Ngaliyan District have caused problems in spatial planning, where the changes are not in accordance with the established Regional Spatial Planning (RTRW). This study aims to see how the suitability of the Regional Spatial Plan (RTRW) with the existing conditions in the field by making land use maps of Ngaliyan District research in 2016 and 2019 then digitizing on-screen through the overlapping method based on the interpretation of Worldview imagery -2 of 2016, Aerial Photos of 2018, and Spot-6 Images of 2019 whose results will be analyzed for changes and their suitability to the Regional Spatial Plan (RTRW) through the Geographical Information System (GIS). The results of the research are in the form of a wide analysis of land use in 2016 and 2019 in Ngaliyan District, amounting to 4557.88 Ha. Changes in land use in Ngaliyan Subdistrict from 2016 to 2019 have also increased and decreased, the area of land use has increased the most, namely the Mixed class of 68.03 Ha or 1.49% and the area that has decreased the most is the Wetland Agriculture class of 19.56 Ha or 0.43% of the total land use area. The suitability of land use change in Ngaliyan District in 2016 was 2617.37 Ha or 57.43% and in 2019 it was 2677.92 Ha or 58.75%. Meanwhile, the inappropriate area in 2016 was 1940.51 Ha or 42.457% and in 2019 it was 1879.96 Ha or 41.25%. From the comparison of land use change suitability, it is found that the difference in land use area in Ngaliyan District 2016-2019 is ± 60.55 Ha with a percentage of  ± 1.32%.
Analisis Hubungan Aksesibilitas, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Variabel Fisik Tanah Terhadap Harga Bidang Tanah di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Bagas S, Naldius; Sudarsono, Bambang; Firdaus, Hana Sugiastu
Jurnal Geodesi Undip Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Jurusan Teknik Geodesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKelurahan Harjosari I merupakan salah satu dari 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Amplas yang mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan yang pesat di Kelurahan Hajosari I ini ditandai dengan banyaknya pembangunan perumahan baik didalam ataupun di sekitar Kelurahan Harjosari I yang juga mempengaruhi faktor ekonomi di daerah tersebut. Pesatnya pertumbuhan di Kelurahan Harjosari I mengakibatkan ketersedian lahan semakin terbatas yang berdampak terhadap meningkatnya harga tanah di daerah tersebut. Fakor sarana prasarana, faktor aksesibilitas, serta kondisi fisik tanah merupakan beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan harga suatu tanah. Namun belum diketahui apakah pernyataan ini secara akurat benar dan faktor apa yang paling berpengaruh terhadap harga tanah di kelurahan ini. Hal ini dapat diselesaikan dengan menggunakanpersamaan regresi linier berganda dengan memperhitungkan jarak dengan menggunakan data harga tanah pasar wajar, data NJOP sampel, dan data NJOP pembanding. Jarak yang digunakan adalah jarak bidang tanah terhadap fasilitas berdasarkan jaringan jalan. Melalui proses yang cukup panjang didapatkan hasil sebagai berikut faktor aksesibilitas, fasilitas umum dan sosial mempengaruhi harga tanah pasar wajar sebesar 22,8%, pada harga NJOP Sampel sebesar 61,8%, dan pada harga NJOP Pembanding sebesar 25,9%. Variabel yang paling mempengaruhi adalah Jalan Sisingamangaraja, Pasar Simpang Limun dan Madrasah Al-Washliyah pada harga tanah pasar wajar, Pasar Simpang Limun dan Kantor Kelurahan pada harga NJOP sampel, dan RSU Mitra Medika pada harga NJOP pembanding. Berdasarkan hasil yang didapatkan, fasilitas sosial, fasilitas umum dan aksesibilitas tidak selalu mempengaruhi harga tanah secara signifikan.
Co-Authors Abdi Sukmono, Abdi Adi Nur Ikhsan Adnan Khairi Adri Panjaitan Agree Isnasatrianto Ajeng Dwi Maturinsih Aji Apri Setiawan Alfin Nandaru Amalia Permata Dewi, Amalia Permata Amalia Tyo, Almaas Zain Andika Malik Andri Suprayogi Annisa Usolikhah Archita Permata Santynawan Arga Fondra Oksaping Arief Laila Nugraha Arief Laila Nugraha Arliandy Pratama Arliandy Pratama Aruma Hartri Arwan Putra Wijaya Atriyon Julzarika Aulia Imania Sukma Aulia Rizky Awwaluddin, Moehammad Ayu Nur Safi'i Aziz Anjar Santoso Bagas S, Naldius Bambang Darmo Yuwono Bambang Darmo Yuwono Bandi Sasmito Bashit, Nurhadi Benita Roseana Bledug Kusuma Budi Prayitno David Beta Putra DEDI SETYAWAN Dina Wahyuningsih Dinda Anisa Anggraini Dini Ramanda Putri Dwi Yulinanda Pratiwi Dyah Widyaningrum Ega Siva Bellamy Elsa Regina Rizkitasari Enersia Ihda K. U Fadlil Zen, Alif Ahmad Faidal, Faidal Faizal Hafidz Muslim Fajar Rudi Purwoko Fajri Ramadhan Fanani Arif Ghozali Fathul Qodir, Fathul Fauzi Janu Amarrohman, Fauzi Janu Fetra Kristina Harianja Galih Rakapuri Gita Amalia Sindhu P. Guntur Bagus Pamungkas Hadi Winoto Hamid Nasrullah Hana Sugiastu Firdaus Hana Sugiastu Firdaus, Hana Sugiastu Handoko Dwi Julian HARDIAN ASTIANINGRUM Hasbie Rachmat Bachtiar Hisni Theresia Br Sinuraya Imam Mudita Indriyanto, Ignatius Wahyu Ita Asriani JACKIE SUPRAWITO NABABAN Jamal Jamal Jiyah Jiyah Jolangga Agung Budiman Kartiko Ardhi Widananto Khoirul Isnaini Aulia Laode M Sabri Lisa Nur Nur Istiqomah Lukman Jundi Fakhri Islam Maschoer, Maschoer Ma’ruf, Anang Mega Dwijayanti Meita Arddinatarta Michel Christiansen Sipayung Miftakhul ‘Ulya Rimadhani Moehammad Awaluddin Moehammad Awwaluddin MOHAMMAD YUSUP LUTFI Mualif Marbawi Muhammad Annis Wichi Luthfina Muhammad Arizar Hidayat Muhammad Asadullah Al Fathin Muhammad Fadhli Auliarahman Muhammad Haris Febriansya Nizma Humaidah Nur Aris Adi Nugroho Nur Rizal Adhi Nugroho Nur Wahidah Sudarsono, Nur Wahidah Nurhadi Bashit Nurul Huda Oki Samuel Damanik Panusunan Nauli Siregar Patriot Ginanjar Satriya Pratiwi Purba, Eleven Eleven Putri Ardianti Kinasih Putri, Erni Dwi Hapsari Raka Angga Prawira Rama Aditya Wiwaha Restu Fadilla Ridho Alfirdaus Rika Enjelina Pidu Riski Kadriansari Rizki Fadillah Rizki Widya Rasyid Rudi Cahyono Putro S Anugrahini Irawati, S Anugrahini Sanches Budhi Waluyo Sasongko Adhi Sawitri Subiyanto Sendy Brammadi Shindy Mariska Zulkarnain Siti Fathimah Siti Haeriah Sonny Mawardi Surbakti, Christman Sutomo Kahar Sutomo Kahar Syafiri Krisna Murti Sylvia Tri Yuliani Theodorus Satriyo Singgih Tika Christy Novianty Tito Wisnu Pramono Aji Tjiong Susilo Dinoto Togi Pardo Siagian Tri Rahmawati Winda Kusuma Tristika Putri Tristika Putri Try Jokosantoso Tsana’a Alifia Nauthika Ummi Athiyyah Yuniarti Vinsensia Hutagaol Virgus - Arisondang Virgus Arisondang Virgus Arisondang Wahyuddin, Yasser Wicke Widyanti Santosa Wijayanti Hutomo Putri Yasser Wahyuddin Yogi Wahyu Aji Yovi Adyuta Isdiantoro Yudo Prasetyo