Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.666
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JURNAL PIONIR Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Dedikasi Sains dan Teknologi (DST) El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Emiel Salim Siregar
Fakultas Hukum, Universitas Asahan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA Pritamy Irsana; Ismail Ismail; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.814 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1065

Abstract

Praperadilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimanakah status tersangka dalam putusan praperadilan dikaitkan dengan undang-undang hukum acara pidana. 2. Bagaimana kekuatan hukum dari putusan praperadilan tentang status penetapan tersangka. Penelitian ini adalah penelitian hokum yuridis normative yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hokum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Peradilan merupakan kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan Lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Kata Kunci: praperadilan, status, tersangka
PENGATURAN HUKUM TERHADAP LAYANAN INTERNET BANKING DALAM TRANSAKSI PERBANKAN Muhammad Yakup; Abdul Gani; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.59 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1055

Abstract

Istilah Internet Banking bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal tersebut disebabkan semakin banyaknya perbankan nasional yang menyelenggarakan layanan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:1. Bagaimana layanan internet banking perlu diterapkan dalam kegiatan Transaksi Perbankan? 2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap layanan internet banking dalam Transaksi Perbankan? Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya yang mengaju pada kepustakaan. Internet banking sangat berperan penting dalam penerapan setiap kegiatan dalam perbankan. Terdapat berbagai alasan-alasan perlunya internet banking diterapkan dalam kegiatan perbankan yaitu adanya manfaat yang diperoleh dari pihak bank maupun dari pihak nasabah. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh oleh pihak bank seperti penghematan dalam biaya operasional, bank dapat berhubungan langsung dengan nasabah melalui internet, adanya kemudahan bagi bank untuk global reach, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai kebutuhan nasabah; sedangkan manfaat bagi nasabah adalah nasabah lebih hemat dalam biaya transaksi dan tenaga maupun waktu, kemudahan dalam melakukan transaksi di beberapa bank hanya dalam satu jaringan, nasabah tidak bergantung pada distributor saja, dan nasabah akan mendapatkan penawaran produk dan jasa yang lebih beragam dan berkualitas. Kata Kunci : Transaksi Perbankan, Internet Banking
Criminal Law Enforcement for Perpetrators of Hate Speech on Social Media Emiel Salim Siregar; Dicky Abdillah; Mirza Syapiq; Apriola Dwi Indraswary; M. Irvansyah
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.5820

Abstract

Social media is part of the needs of the Indonesian people that cannot be separated again in line with the times. All public behavior, including social media, is regulated by law. Many people abuse social media to use hate speech in cyberspace, without realizing that their actions are illegal. The purpose of this study is to determine criminal liability for hate speech actors on social media. This study uses empirical legal research methods in which the law looks at social phenomena in the community to find solutions to existing legal problems then linked to laws and regulations. The results of the study found that many Indonesian people use social media to use hate speech. It happens because they do not understand the existing law. However, mistakes and omissions are individuals’ responsibility as legal subjects. Suggestions that can be submitted are reforming the ITE law, socialization to the public by law enforcement related to education and law enforcement and the community itself should be smarter in using social media.
Legal Analysis And Education On Blessing In The School Environment Emiel Salim Siregar; Dicky Apdilah
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.48 KB)

Abstract

The school environment is a meeting place between teachers and students, with a philosophy to improve students' intellectuals and produce an education that has high dedication and morals and respects others. In this study, analysis and education were conducted on the law of bullying among students and children. This research method aims to analyze the law that regulates bullying. The method used is by tracing the law that applies to the perpetrators of bullying and the psychological impact on the victim
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN TANPA IZIN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN Taufiq Tahir Yusuf Lubis; Emiel Salim Siregar; Nurgani Nurgani
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2712

Abstract

Satpol PP Kabupaten Asahan untuk menegakan perda Kabupaten Asahan yang telah dibuat oleh Bupati Asahan bersama DPRD Kabupaten Asahan membentuk Perda Kabupaten Asahan No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Bangunan liar atau bangunan tanpa ijin yang menyalahi aturan dan peraturan harus dilakukan penindakan sesuai dengan prosedur yang ada, seperti memberikan surat peringatan sampai dilakukan pembongkaran bangunan liar tersebut. Namun ketika pengeksekusian bangunan liar tersebut terjadi hambatan yang diterima seperti pihak pemilik bangunan liar yang tidak terima bangunan mereka dibongkar dengan alasan tidak memiliki biaya untuk pindah ketempat lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 terhadap bangunan tanpa izin di wilayah Kabupaten Asahan dan bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa izin. Penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah. Pelaksanaan pembongkaran bangunan yang ada di ruang jalan ataupun ruang sungai dan taman serta jalur hijau dilaksanakan oleh Satpol PP dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Kemendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.  Standar Operasional Prosedur Satpol PP atau sering masyarakat menyebutnya  SOP Satpol PP didalam peraturan tersebut diatas merupakan  prosedur yang dilakukan oleh setiap personil Satpol PP untuk melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan ketaatan badan hukum ataupun masyarakat serta aparat terhadap semua perda ataupun perkada dan keputusan kepala daerah sehingga masyarakat dapat melaksanakan ataupun memetuhi semua peraturan daerah yang ada di Kabupaten Asahan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
PERAN PENYIDIK POLRES ASAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ismail Ismail; Emiel Salim Siregar; Haikal Iskandar Hashina Harahap
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i2.2620

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius dan kurang mendapat perhatian dan tanggapan dari masyarakat sosial. Hal ini dikarenakan KDRT memiliki ruang lingkup yang bersifat pribadi dan tertutup karena persoalan KDRT terjadi di dalam rumah tangga atau keluarga. Penghapusan KDRT merujuk kepada Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran penyidik Polres Asahan dalam Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta hambatan dan upaya yang dilakukan Polres Asahan dalam mengatasi kasus KDRT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptip analitis. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Asahan (POLRES).Berdasarkan  hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT dapat dilakukan dengan dua macam perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai KDRT dan melakukan perlindungan dengan menyediakan rumah aman sebagai tempat sementara dan tempat pemulihan korban serta bekerja sama dengan lembaga terkait KDRT seperti Dinas Sosial dan P2TP2A
Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Bagi Nelayan Desa Bagan Asahan Emiel Salim Siregar; Dicky Apdilah; Harmayani Harmayani; Zaid Afif; Linta Alfafaruq; Rizka Handayani
Dedikasi Sains dan Teknologi (DST) Vol. 2 No. 2 (2022): Dedikasi Sains dan Teknologi : Volume 2 Nomor 2, Nopember 2022
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/dst.v2i2.1817

Abstract

Diwilayah pesisir banyak masyarakat yang berprofesi menjadi nelayan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Akan tetapi kurang bijaknya beberapa nelayan di wilayah pesisir dalam melakukan penangkapan sehingga menimbulkan beberapa permasalah di bidang perikanan dan kelautan. Dan sekian banyak permasalahan di dalam perikanan yang sering terjadi salah satu nya adalah kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh para nelayan yang menangkap dengan alat tangkap ilegal seperti dengan pukat harimau ataupun bahan peledak sehingga dapat merusak ekosistem dari laut. Walaupun tidak semua nelayan menangkap ikan dengan ilegal ada juga nelayan yang masih menggunakan penangkapan ikan dengan metode tradisional misalnya jaring. Selain itu juga sering terjadi pembuangan sampah dan limbah berbahaya ke laut oleh beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga air laut akan tercemar, maka dari itu permasalahan kerusakan ekosistem laut adalah masalah yang harus diberi perhatian khusus bagi masyarakat dan juga pemerintah mengingat bahwa laut merupakan sumber daya kehidupan yang banyak digunakan serta bermanfaat bagi manusia. Dan Indonesia merupakan poros maritim didunia sehingga menjadi tanggung jawab yang besar untuk pelestarian laut di Indonesia.
ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP LAPANGAN PEKERJAAN DI INDONESIA Emiel Salim Siregar; Khairani Amalia Simbolon; Pelangi Aulia Zahra; Wahyu solichin Putra Anugrah; Anggi Syahputra Sitorus; Della Julinda Wijaya; Putri Khumaiza Samosir
JURNAL PIONIR Vol 9, No 1 (2023): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v9i1.3241

Abstract

Negara Indonesia pada saat ini guna membuka lapangan pekerjaan di Negara Indonesia permasalahan terbesar di Negara Indonesia pada saat sekarang ini, Sulitnya mencari pekerjaan menjadi salah satu penyebab dari pengangguran, persaingan yang terjadi harus menyisihkan dan mengenyampingkan orang-orang yang memiliki pendidikan yang rendah dan skil yang kurang memadahi, PMA menjadi salah satu hal yang sanggat penting di bagi Indonesia  untuk mendorong majunya perekonomian di Negara Indonesia, Mendorong industri pasokan bahan baku lokal, Proses ahli teknologi serta memanajemen yang baik. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya PMA sanggat berpenggaruh dalam perkembangan ekonomi Indonesia.Kata kunci : Pengangguran, PMANegara Indonesia pada saat ini guna membuka lapangan pekerjaan di Negara Indonesia permasalahan terbesar di Negara Indonesia pada saat sekarang ini, Sulitnya mencari pekerjaan menjadi salah satu penyebab dari pengangguran, persaingan yang terjadi harus menyisihkan dan mengenyampingkan orang-orang yang memiliki pendidikan yang rendah dan skil yang kurang memadahi, PMA menjadi salah satu hal yang sanggat penting di bagi Indonesia  untuk mendorong majunya perekonomian di Negara Indonesia, Mendorong industri pasokan bahan baku lokal, Proses ahli teknologi serta memanajemen yang baik. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya PMA sanggat berpenggaruh dalam perkembangan ekonomi Indonesia.  Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 9 No.1 Januari 2023   Kata kunci : Pengangguran, PMA
Sosialisasi Kebijakan dan Peranan Hukum di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Emiel Salim Siregar; Harmayani Harmayani; Dicky Apdilah; Christina Lestari Ginting
Dedikasi Sains dan Teknologi (DST) Vol. 3 No. 1 (2023): Dedikasi Sains dan Teknologi : Volume 3 Nomor 1, Mei 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/dst.v3i1.2370

Abstract

Di wilayah pesisir banyak masyarakat yang berprofesi menjadi nelayan untuk memenuhi keperluan hidupnya.Akan tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa peningkatan produksi komoditas perikanan dalam pelaksanaannya di perlukan peran pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. kita ketahui bersama bahwa Indonesia dianugerahi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah.Hal ini menjadi salah satu keunggulan dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.Namun, disadari bahwa masih terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak taat aturan dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.Untuk itu, pengawasan hadir dalam rangka menjamin tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal mengawal kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sudah barang tentu bahwa melalui pengawasan yang optimal maka maka penegakan hukum di laut, terutama dari kapal-kapal asing pelaku illegal fishing akan semakin baik, maka bangsa Indonesia akan berdaulat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Obyek yang diawasi antara lain : illegal unreported and uregulated (IUU) fishing, destructive fishing, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, ekosistem pesisir, pemanfaatan pasir laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi perairan, Benda Muata Kapal Tenggelam (BMK), dan bangunan laut. Illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.Unreported Fishing adalah kegiatan perikanan tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar.Unregulated Fishing yaitu kegiatan perikanan tidak diatur, seperti kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan.
PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN Deliyaman Giawa; Emiel Salim Siregar; Emmi Rahmiwita Nasution; Rahmat Rahmat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v24i2.3472

Abstract

Perairan serta laut lepas yang terletak di dasar kedaulatan serta yurisdiksi Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta ZEE Indonesia mempunyai energi tangkap serta sumber tenaga penangkapan ikan cocok dengan persyaratan internasional. Selaku negeri maritim, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang belum dieksplorasi, serta sebagian kemampuan sesungguhnya masih belum dikenal, sehingga dibutuhkan informasi yang lengkap serta untuk pengeksplorasikan laut. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan Bagaimana hambatan yang dialami oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Sumber energi tenaga yang bisa dievaluasi ke depan hendak terus meningkat. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan mendapatkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Asahan. Dalam riset hukum ini digunakan bahan hukum primer ialah peraturan perundang- undangan. Bahan hukum sekunder merupakan: buku- buku hukum. Bahan hukum tersier, ialah: kitab- kitab bukan hukum. Pemberlakuan larangan pemakaian jaring harimau di perairan Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan hendak melaksanakan rekrutmen kembali pada tahun 2023, menyusul pelaksanaan syarat larangan pemakaian jaring harimau di perairan Batu Bara. Ketentuan yang tertuang dalam pasal 93 (1) UU Cipta Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan Menteri Pertanian, Kehutanan serta Perikanan Republik Indonesia Nomor. Keputusan 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Perlengkapan Penangkapan Ikan serta Peralatan Penangkapan Ikan dan Penyiapan Penangkapan Ikan Andon di Wilayah Bakat Penangkapan Ikan serta Laut Lepas Negeri Republik Indonesia. Hambatan pelaksanaan undang-undang larangan pemakaian perlengkapan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Asahan merupakan daerah yang sangat luas yang garis tepi laut yang sangat panjang serta minimnya pengawas yang menginginkannya. pukat tangkapan nelayan buat melindungi perlengkapan tangkap mereka. Digunakan dikala nelayan terletak di wilayah tersebut. Itu terletak di posisi yang nyaman. Oleh sebab itu, sangat susah buat mengendalikan serta mengendalikan nelayan.
Co-Authors Abdul Gani Abdus Salam Rezeki Abdus Salam Rezeki Agung Wira Hadi Prabowo Agung Wira Hadi Prabowo Andi Kesuma Septian Samosir Andi Kesuma Septian Samosir Andini Cahayani Sitorus Andreansyah Sitorus Andreansyah Sitorus Andrew Manasar Andrew Manasar Anggi Syahputra Sitorus Aprilinda M. Harahap Apriola Dwi Indraswary Ari Ayusri Arina Rofiqoh Sitorus Aris Siregar Aris Siregar Bahmid Bakti . Bakti Bakti Christina Lestari Ginting Cici Adelia Cici Adelia Deliyaman Giawa Della Julinda Wijaya Dessy Indah Sari Dessy Indah Sari, Dian Ayu Andriani Dicky Abdillah Dicky Apdilah Elyakim Mangatur Sirait Emmi Rahmiwita Nasution Erdina Dwita Sari Fiqria Muzdalifah Hsb Fitri Anggraini Fitri Anggraini Haikal Iskandar Hashina Harahap Haris Fadila Hasibuan Harmayani Hendi Setiawan Hsb Ismail Ismail Ismail Juanda Syaputra Khairani Amalia Simbolon Krisman Sitindaon Lindi Amara Nasution Linta Alfafaruq Liza Khairani M Reno Ramadhana Siregar M. Irvansyah Masnur Syahputra Mayzura Mayzura Mirza Syapiq Mirza Syapiq Muhammad Ardiansyah Muhammad Ardiansyah Muhammad Aufa Zuhdi Muhammad Dzulkhairil Muhammad Dzulkhairil Muhammad Yakup Muhammad Zailani NST Mursal Fahri Nadilla Sirait Novi Sryantika Nurgani Nurgani Pelangi Aulia Zahra Pritamy Irsana Putri Khumaiza Samosir Rahmat Rahmat Ramadhan Siagian Ramadhan Siagian Rizka Handayani Roy Imanta Sembiring Roy Imanta Sembiring Rudi Gunawan Rudi Gunawan Rusdi Lubis Rusdi Lubis Rusli Rusli Samsir Samsir Sofyan Panjaitan Sofyan Panjaitan Sri Kumala Devi Sri Kumala Kumala Suhermanto Suhermanto Syafira Hasril Syafira Hasril Syafrillah Handani Taufiq Tahir Yusuf Lubis Tika Juwanti Tika Juwanti Toni Rudy Prasetio Tri Vena Agintha Barus Tri Vena Agintha Barus Wahyu solichin Putra Anugrah Widya Manurung Widya Manurung Yuni Syarah Sitorus Zaid Afif  Fiqria Muzdalifah Hsb