Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.951
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Imtiyaz : Jurnal Ilmu Keislaman El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga JUSTISI: Journal of Law Sakina: Journal of Family Studies Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Sosietas : jurnal pendidikan sosiologi USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam COMPARATIVA: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Transformasi: Journal of Economics and Business Management Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Fastabiq: Jurnal Studi Islam JSE: Jurnal Sharia Economica Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam International Journal of Nusantara Islam Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Muhammad Husni Abdulah Pakarti
Universitas Muhammadiyah Bandung
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERAN KANAL ONLINE DALAM EDUKASI PRANIKAH (Studi Terhadap Konten Akun Instagram @premarriagetalk) Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Usep Saepulloh
SOSIETAS Vol 12, No 2 (2022): SOSIETAS: JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/sosietas.v12i2.52785

Abstract

Fenomena dewasa ini sangatlah memprihatinkan, pasalnya banyak sekali kaum muda terlihat tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk menikah, penulis mempunyai kata-kata yang cocok untuk menggambarkan situasi dewasa ini, yaitu Kuliah, Kelar, Menikah (KKN). Tidak dipungkiri memutuskan menikah dewasa ini hanyalah trend semata, atau kekhawatiran/ketakutan semata, tanpa didasari pembekalan diri, materi dan wawasan bagaimana menjalani kehidupan seteleh menikah. Selain itu khawatiran tersebut ditambah kurangnya edukasi pranikah, mau itu dari pihak pemerintah ataupun dikanal media, sangat sedikit kadal media yang memberikan konten-konten edukasi terkait pranikah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang fungsi kanal media sosial dalam edukasi pranikah memiliki tiga peran yaitu pertama, kanal media sosial berperan sebagai edukasi pranikah menjadi pesan dakwah. Kedua, kanal media sosial berfungsi sebagai media yang mentranmisikan edukasi pranikah menjadi pesan dakwah dan wawasan dan yang ketiga berfungsi sebagai proses penyampaian edukasi pranikah untuk orang-orang yang memerlukan referensi terkait hal tersebut. Hasilnya adalah kanal media sosial dewasa ini sangatlah efektif untuk memberikan edukasi kepada orang banyak melalui kanal-kanal media online untuk memberikan edukasi pranikah, karena konten-konten tersebut sangatlah dibutuhkan bagi netizen dewasa ini untuk setidaknya memberikan gambaran terkait dunia setelah memutuskan pernikahan.
ITSBAT NIKAH SEBUAH UPAYA MENDAPATKAN MENGAKUAN NEGARA (STUDI PENGADILAN AGAMA GARUT) Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Iffah Fathiah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v5i2.10064

Abstract

Artikel ini  menjelaskan  bagaimana pelaksanaan Itbat Nikah di Inkuisisi Garut serta  kendala dan upaya penyelesaian masalah Itbat Nikah di Inkuisisi Garut. Dan penelitian ini terkait dengan Pasal 1(1)(1) Undang-Undang Perkawinan 1974  yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan  ayat (2) menyatakan bahwa semua perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perkawinan kelelawar di Inkuisisi Garut dilakukan, dan untuk mendorong upaya penyelesaian isu dan isu yang berkaitan dengan perkawinan kelelawar di Inkuisisi Garut untuk mengetahuinya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan  mewawancarai informan seperti hakim pengadilan agama Garut, wakil panitera pengadilan agama Garut, dan pemohon. untuk pernikahan kelelawarnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akta Nikah Inkuisisi Garut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Edukasi tentang pentingnya pencatatan nikah, dan pemahaman  yang kuat dari mereka yang meyakini bahwa nikah beda agama itu sah sepanjang tidak melanggar syariat.This article describes how to carry out Itbat Nikah in the Garut Inquisition as well as the obstacles and efforts to resolve the issue of Marriage Inquisition in the Garut Inquisition. And this research is related to Article 1(1)(1) of the 1974 Marriage Law which states that marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief. And paragraph (2) states that all marriages must be recorded in accordance with the applicable laws and regulations. The purpose of this study is to explain how the marriage of bats in the Garut Inquisition was carried out, and to encourage efforts to resolve issues and issues related to bat marriage in the Garut Inquisition to find out. The research method used is a qualitative research type, and in this study the data collection technique was carried out by interviewing informants such as the judges of the Garut religious court, the deputy clerk of the Garut religious court, and the applicant. for his bat wedding. Based on the results of this study, it can be concluded that the Garut Inquisition Marriage Certificate is in accordance with the existing laws and regulations, but faces obstacles in its implementation. Education about the importance of registering marriages, and a strong understanding of those who believe that interfaith marriages are legal as long as they do not violate the Shari'a.
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Perkawinan Beda Agama yang Legal Secara Hukum Negara Muhammad Husni Abdulah Pakarti
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47971/mjhi.v5i2.445

Abstract

This article discusses intermarriage which has been an endless controversy even though most religions have banned the practice of marriage. Section 35a of Population Act No. 23 of 2006 became the basis for heterosexual marriage agreements, after being rejected by the civil status registry due to marital obstacles. To determine a trial, the judge studies the law according to his knowledge and experience. At Decree No. 454 / Pdt.P / 2018 / PNSKt. For example, judges allow marriage between parents, but on the other hand, many decisions are reversed, so researchers are interested in this issue. The research method used is qualitative research (library study) with sociological and normative legal approach. The results show that marriages between married couples can be prosecuted as long as they get the permission of the district court by filing an application with rebuttal evidence as evidence, then can be registered in the military. team. But there are a few barriers, namely the emergence of legal uncertainty that make post-marital decisions so diverse and impactful that married couples think twice. thousands of times about marriages according to different religions.
Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court Diana Farid; Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Hendriana Hendriana; Iffah Fathiah
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 7, No 2 November (2022)
Publisher : Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.312 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v7i2.4574

Abstract

This research discusses mixed marriage which is very controversial in society, even though most religions have prohibited the practice of mixed marriage. In Decree No. 454/Pdt.P/2018/PNSKt. The judge allowed the marriage of someone of a different religion, even though the Marriage Law clearly does not regulate and returns to the laws of each religion. HKI (Compilation of Islamic Law) prohibits the practice of interfaith marriage as stated in Article 40 letter c. This study aims to analyze the judge's considerations in granting or rejecting interfaith marriages with the applicable laws in the marriage law and KHI (Compilation of Islamic Law). The research method used is qualitative (library research) with a normative legal approach as an analytical tool to describe existing problems and gain insight. The results of this study indicate that the determination of interfaith marriages in Decision No. 454/pdt.p/2018, it is only the subjectivity of judges in interpreting Article 2 (1) of the Marriage Law and legalizing interfaith marriages which are in stark contrast to the Compilation of Islamic Law which has been in force in the Religious Courts in Indonesia.
ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM SEBAGAI PARAMETER DALAM MENYELESAIKAN MASALAH WARIS Wasdikin Wasdikin; Mohamad Muidul Fitri Atoilah; Yogi Iskandar; Muhammad Husni Abdulah Pakarti
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 1 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i1.21052

Abstract

Islamic inheiritancei law is a reigulation that reigulateis thei transfeir of propeirty from a deiceiaseid peirson to his heiirs. This meians choosing who is thei heiir, thei portion of eiach heiir, choosing thei portion of thei inheiritancei and thei inheiritancei givein to thei heiirs. Istinorma inheiritancei law is a seirieis of reigulations goveirning thei transmission and transmission of inheiritancei or inheiritancei from onei geineiration to anotheir, both reilateid to thei usei of malls as weill as thosei reilateid to thei usei of mateirial rights. Wheireias in Islamic inheiritancei ruleis, eiach heiir can deimand thei distribution of thei inheiritancei at any timei, thei distribution is a joint action, running in harmony by paying atteintion to thei speicific circumstanceis of eiach heiir. As for thei ruleis of Islamic inheiritancei, thei parts of thei heiirs havei beiein deiteirmineid.
Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia Nuryamin Nuryamin; Diana Farid; Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Hendriana Hendriana; Mohamad Hilal Nu'man
JUSTISI Vol. 9 No. 2 (2023): JUSTISI: Journal of Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303

Abstract

Polygamy only applies to those who according to law and religion allow their husbands to have multiple wives. This is explained in the general description of the Marriage Law Point 4c, which states: As permissible by law and the religion concerned, a husband can have multiple wives only if the parties so desire. The court has absolute power to negotiate on the basis and conditions of the polygamy permit application and the court has the authority to try and make decisions in the form of legal considerations and reasons. The scholars, the Prophets of the Qur'an and Hadith, depending on the case. In order not to harm the parties in the proceedings, cases decided in court must have clear reasons. Courts need such evidence to determine their case. Article (1) Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts regulates all court decisions with reasons, and special provisions or relevant legal written sources used as the basis for decisions.
TALAK PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: PERINTAH TUHAN MENERAPKAN EGALITER DI DALAM RUMAH TANGGA Diana Farid; Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Mohamad Hilal Nu’man; Hendriana Hendriana; Iffah Fathiah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.10849

Abstract

This article tries to discuss divorce from a gender perspective, this research arises from the understanding of a handful of Islamic societies regarding the use of divorce rights to break marriage ties. The belief that divorce is the authoritative right of men causes husbands to treat their wives as they please. So this is very contrary to gender equality and protection of women. This article aims to create an understanding of Divorce from a gender perspective. The method used in this article is library research with a qualitative form. Data was collected from articles in journals, books and other library materials which were then narrated. The results of the study found that divorce from a gender perspective is interpreted as equal rights between a husband and wife in filing for divorce, such as khuluk and fasahk.
Pengaruh Program Senyum Juara Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana ZIS Pada Rumah Zakat Dety Mulyanti; Rheza Fasya; Diana Farid; Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Hendriana Hendriana
Transformasi: Journal of Economics and Business Management Vol. 2 No. 2 (2023): June : Journal of Economics and Business Management
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/transformasi.v2i2.723

Abstract

Rumah Zakat is a philanthropic institution that manages zakat, infaq and shadaqah, as well as other social funds through community empowerment programs. With the Smile Champion program, Rumah Zakat is committed to improving the quality of education which includes beneficiary categories. This study aims to determine how significant the influence of the Smile Champion program is on the increase in ZIS fundraising in 2009-2018 at Rumah Zakat. The method used in this research is descriptive analysis method with a quantitative approach. The statistics use normality test, autocorrelation test, run test, heterodasticity test, multicollinearity test, coefficient of determination test and t test. The types and sources of data used are secondary data obtained from financial information published by Rumah Zakat. Based on the results of the study, it was concluded that the influence of the Smile Champion program on increasing the collection of ZIS funds at Rumah Zakat from 2009 to 2018 had a very positive significant effect of 48%, while 52% was influenced by other factors which were not included in the study. This is supported by the opinion of Sunyoto (2015) that an income in a goods or service company can be determined based on the quality of a product being marketed. From this research, Rumah Zakat must try to maintain the trust of muzzaki in particular and the community in general regarding the management of ZIS funds. It's a good idea to invite donors when distributing or giving to mustahik throughout the Champion's Smile Program. With the hope that professionalism that is manifested by transparency and accountability will make zakat collection continue to increase.
Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law Diana Farid; Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Iffah Fathiah; Hendriana Hendriana; Mohamad Hilal Nu'man
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 10 No 1 (2023): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v10i1.5673

Abstract

Differences in marriage and divorce law in Islamic and state law One of the triggers for the initial causes of the disorderly implementation of marriage and divorce in the Sukajadi Bandung community was an understanding regarding the separation of religion and state law as well as social welfare factors related to law enforcement. This study analyzes the legal consequences, factors, and legal remedies that can be taken in unregistered marriages and divorces. The method used in this study is empirical-juridical with a qualitative approach. This approach is carried out to obtain information in the Sukajadi Bandung community regarding unregistered marriages and divorces. The results of the study show that the factors behind the rampant practice of unregistered marriages and divorces are not recorded because people's understandings of the dichotomy between Islamic law and that of the state are different. There is a link between the legal awareness of the community and its understanding of religion and welfare. In addition, unregistered marriages and divorces have an impact on the absence of marriage, inheritance, custody, and maintenance, which are detrimental to children and wives. Several efforts need to be made to minimize the occurrence of unrecorded marriages and divorces, including counseling, legal assistance for divorce victims, mediation, and consultation. This effort does not only involve the government and law enforcers but also preachers, lectors, and social organizations.
Peran Kanal Online dalam Edukasi Pranikah (Studi Terhadap Konten Akun Instagram @premarriagetalk) Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Usep Saepullah
SOSIETAS Vol 12, No 2 (2022): Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/sosietas.v12i2.58683

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui peran kanal online dalam edukasi pra-nikah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang fungsi kanal media sosial dalam edukasi pranikah adalah kanal media sosial dewasa ini sangatlah efektif untuk memberikan edukasi kepada orang banyak melalui kanal-kanal media online untuk memberikan edukasi pranikah, karena konten-konten tersebut sangatlah dibutuhkan bagi netizen dewasa ini untuk setidaknya memberikan gambaran terkait dunia setelah memutuskan pernikahan.
Co-Authors Alex Kusmardani Andriyani Andriyani Arfi Hilmiati Armai Arief Dety Mulyanti Diana Farid Diana Farid Diana Farid Diana Farid Diana Farid Diana Farid Diana Farid Elly Lestari Ghina Ulpah Ghina Ulpah Ghina Ulpah Gilang Sukma Permana Hendra Maulana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Heni Mulyasari Iba Banaesa Iffah Fathiah Ilyas Basuni Imam Sucipto Kemal Al Kautsar Mabruri Kemal Al Kautsar Mabruri Mabruri Khasna Rif'atunnabilah Lina Marlina Susana Masyitoh Chusnan Moh. Imron Taufik Mohamad Hilal Nu'man Mohamad Hilal Nu’man Mohamad Muidul Fitri Atoilah Muhammad Maisan Abdul Ghani Nurul Afifah Nurul Afifah Nuryamin Nuryamin Otong Syuhada Rahmat Nurdin Ratu Tiara Zilliavirni Rheza Fasya Ridha Romdiyani Ridwan Ridwan Robet Andika Saputra Roby Putra Yahya Sofyan Mei Utama Sofyan Mei Utama Taufik Maulana Usep Saepullah Usep Saepullah Usep Saepulloh Wasdikin Wasdikin Yogi Iskandar Yusup Abdurrohman