Novie pioh, Novie
Unknown Affiliation

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado Ponto, Auldrin; pioh, Novie; Tasik, Femmy
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 3, No 20 (2016)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the policy-Mapaluse PBL program in the Village of South Karombasan. This study uses a qualitative method, which is a contextual research that makes human beings as instruments, and adapted to the situation that is reasonable in relation to data collection in general are qualitative. This study concluded that the implementation of Program Policy-Based Development Environment Build Physical and Social Infrastructure (PBL-Mapaluse) in the Village of South Karombasan not run well. This condition is constituted by: First the organization of Community Mapalus (KMM) in every neighborhood Village Karombasan South education levels of the average high school and lack of understanding of information technology, the Second Interpretation implementers and communities to guide the implementation of the program PBL-Mapalus not optimal due to the lack of funds for supporting technical guidance for implementing activities that cause less pahamnya will executor goals and objectives of this program as well as a lack of clear understanding of the technical implementation. The third application or application-Mapalus PBL program refers to the activity of providing services on a regular basis, or other payments in accordance with the objectives and policies means that there is still not good. Keywords: Policy Implementation, Organizational, Comprehension, Application
PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN KECAMATAN DI KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makagansa, Mega Hardianty; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPrinsip Otonomi Daerah adalah kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Segala kekayaan daerah baik itu berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia menjadi potensi dan kekhasan tersendiri yang dimiliki daerah dan hal inilah yang menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan arah dan kebijakan dalam merencanakan segala kebutuhan guna pengembangan daerahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayana Publik Pasca Pemekaran di kecamatan Tahuna Barat, hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah pemekaran terdapat pengaruh yang signifikan antara pemekaran kecamatan dan kondisi pembangunan infrastruktur, dimana setelah pemekaran pembangunan menjadi lebih baik dan cepat,dan juga setelah pemekaran terdapat pengaruh yang signifikan antara pemekaran kecamatan dan kondisi pelayanan publik, dimana setelah pemekaran pelayanan publik menjadi lebih disiplin dan efisien, hal-hal yang mendukung kondisi pembangunan dan pelayanan publik dari faktor pendukung internal yaitu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta dana yang dibutuhkan baik untuk kelancaran pembangunan maupun untuk efektivitas pelayanan publik, sedangkan faktor penghambat dari pemerintah adalah adanya pembangunan lain yang berupa pelabuhan yang menyebabkan perbaikan jalan tertunda, sedangkan pada pelayanan publik setelah pemekaran masyarakat merasa lebih baik hanya saja untuk menuju ke kantor kecamatan masyarakat masih terhambat dengan jalan yang rusak.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pemekaran Kecamatan
EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MANADO Dengah, Junior; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenertian Pedagang Kaki Lima yang di Kota Manado merupakan permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Dalam penerapannya dilapangan kebijakan penertiban Pedagang kaki lima masih banyak ditemui banyak kendala yaitu ketidak patuhan PKL terhadap aturan dan pelaksanaannya yang kurang efektif membuat hasil dari kebijakan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak berdampak positif bagi masyarakat. Teori yang peneliti gunakan yaitu menurut Badjuri dan Yuwono pada aspek input, proses, output dan outcome. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, adapun instrumen dan teknik pengumpulan yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan pengumpulan data melalui dokumen dan teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan dan verifikasi dan analisis dilapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sumber daya pendukung (input) dari kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini sudah memadai tapi, dalam penerapannya (proses) dilapangan sikap dari para aparat Satpol PP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan sering kali para aparat meminta restribusi pada para PKL agar bisa berjualan dipusat kota. Hasil (output) kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini membuat para pedagang kaki merasa tidak diuntungkan oleh pemerintah kota dan masyarakat tidak merasakan dampak yang positif dari kebijakan penertiban pedagang kaki ini. Saran yaitu efektifitas dari kebijakan ini perlu ditingkatkan terutama mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam kebijakan ini.Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, dan Pedagang Kaki Lima
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW (Studi Di Kecamatan Dumoga Timur) Kawengian, Claudia Loreyna; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDemokrasi merupakan salah satu parameter yang menjadikan Negara itu kuat dengan memposisikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam setiap kehidupannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan demokrasi di tingkat lokal salah satunya adalah dengan melaksanakan pemilukada di daerah-daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan wakil Bupati/wakil Walikota. Pemilukada secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi dari manapun. Partisipasi politik merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah satu hal yang sangat mendasar dalam proses Demokrasi. Apabilah masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktek Demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Fokus penelitian menggunakan teori Miriam Budiardjo.Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2017 merupakan rangkaian pesta demokrasi rakyat Indonesia. Oleh karena itu tidak heran kalau masyarakat yang ada di Kecamatan Dumoga Timur begitu antusias dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut tidak terkecuali dari kalangan pemilih pemula. Pemilih pemula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mempunyai bagian yang penting dalam suksesnya pemilukada secara langsung. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh para pemilih pemula tidak berbeda dengan aktivitas masyarakat yang lain.Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Pemilihan Kepala Daerah.
PROFESIONALISME KERJA PERANGKAT KELURAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT Oroh, Andika Winly; Pioh, Novie; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakProfesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercemin dalam perilaku sehari-hari. Hal tersebut harus mengacu kepada potensi pegawai dalam mengerjakan tugas-tugas yang diembannya. Dengan adanya profesionalisme birokrat ataupun aparatur pemerintah harus professional dalam bekerja sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif mandiri memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa profesionalisme dikaji dari aspek-aspek kompetensi kerja, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab, dimana pegawai Kelurahan Kotamobagu dalam pelayanan publik harus lebih ditingkatkan, hal ini terbukti dari tanggapan informan yang menyatakan bahwa kesiapan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan publik yaitu disiplin dalam memulai dan menyelesaikan pelayanan, mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana aparatur dalam bekerja belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan dengan baik peran, tugas dan tanggung jawab mereka didalam memberikan pelayanan publikKata Kunci: Profesionalisme Kerja, Perangkat Kelurahan, Pelayanan Publik.
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA ARANGKAA KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Tinengke, Trifaldi Brayen; Pioh, Novie; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam proses pengelolaan dana desa ada empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban dimana pada tahapan perencanaan, dikaji dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan dana desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Arangkaa kepada masyarakat Desa Arangkaa, demikian pula dengan tahapan pelaksanaan yang masih kurang efektif, dimana terdapat ketidak-konsistenan dari pemerintah desa dan BPD yang melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat. Meskipun pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemeintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Arangkaa masih kurang efektif.Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Fisik.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TOMOHON INTERNATIONAL FLOWER FESTIVAL DI KOTA TOMOHON Kowaas, Agrio Scivo; Pioh, Novie; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) bertujuan untuk mempromosikan potensi kota Tomohon sebagai kota bunga beserta industri pendukungnya agar dapat menjadi pusat industri bunga di Indonesia Timur, selain itu TIFF juga dapat meningkatkan citra kota Tomohon sebagai salah satu destinasi wisata di Sulawesi Utara. Kota Tomohon memang sangat gencar mengukuhkan diri sebagai kota bunga, dengan masyarakatnya yang bekerja di bidang holtikultura, khususnya bunga, memang sudah selayaknya Pemerintah Kota Tomohon masyarakat saling mendukung demi meningkatkan ekonomi baik di negara dan Tomohon sendiri melalui holtikultura. Pagelatan TIFF salah satu program unggulan untuk menunjang hal tersebut bisa terealisasi karena banyak memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun kota Tomohon. Selain itu juga untuk mendukung program pemerintah pusat melalui kepariwisataan yaitu ”Wonderful Indonesia” menuju peningkatan ekonomi melalui peningkatan arus kunjungan wisatawa, baik mancanegara maupun nusantara. Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival sukses tentunya karena adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat Tomohon. Tingkat pertisipasi masyarakat dalam mengikuti khususnya TIFF sangat tinggi hal ini dilihat dari hampir seluruh rangkaian kegiatan TIFF ini diikuti oleh masyarakat bahkan saat parade bunga di acara puncak kegiatan masyarakat Tomohon meramaikan diseluruh lokasi jalur parade untuk menonton kegiatan akbar yang dilaksanakan oleh pemerintah Tomohon.Kata Kunci : Efektivitas, Pemerintah Kota, TIFF.
MANAJEMEN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA DOLODUO KECAMATAN DUMOGA BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Maspeke, Rahmat Rian; Pioh, Novie; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan pedesaan dalam penyelenggaraannya menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut dengan Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa. Karakteristik pembangunan desa memiliki sifat yang multidimensional menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat di desa. Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemerintah Desa Doloduo telah melakukan proses perencanaan dalam rangka menajeman pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMD dan di RKP yg merupakan acuan dalam penyusunan APBDES dengan mengunakan dana yang direncanakan tanpa melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan. Pada proses pengorganisasian pemerintah membentuk tim pengelola kegiatan dalam pengelolaan dana desa tetapi tanpa membuat surat keputusan yang ada dan tidak memperhatikan sumber daya manusia yang dimiliki hanya melihat hubungan kedekatan, kekerabatan dan kekeluargaan berdasarkan penunjukan dari kepala desa. Pada proses pelaksanaan dilakukan proses pembangunan dilakukan dengan melibatkan tenaga-tenaga masyarakat secara umum tanpa memperhatikan keahlian yang dimiliki dari para pekerja pelaksana pembangunan di desa Doloduo sehingga pekerjaan kegiatan pembangunan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan penetapan pekerjaan dalam pembangunan.Kata Kunci: Manajemen, Dana Desa, Pengadaan dan Penyaluran Pupuk.
KOORDINASI KEPALA SUKU DAN KEPALA KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN RUMAH LAYAK HUNI KAMPUNG ALUIS DISTRIK ELELIM KABUPATEN YALIMO Yaguli, Yafinus Alex; Kaawoan, Johannis; Pioh, Novie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBaik Pemimpin formal maupun informal pemimpin adalah orang-orang sangat dibutuhkan dalam setiap kelompok kerja sama, seperti organisasi-organisasi pemerintah, organisasi-organisasi maupun masyarakat itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan pemimpin formal, maka pemimpin informal mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendorong percepatan laju pembangunan, khususnya pembangunan kampung Aluis distrik Elelim kabupaten Yalimo, baik sebagai motivator dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran kepala suku sebagai penyalur motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dalam meningkatkan kemandirianpelaksanaan pembangunan perumahan layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi Kepala Suku dan Kepala Kampung dalam pelaksanaan rumah layak huni di Kampung Aluis Distrik Elelim kabupaten Yalimo, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya peningkatan kemampuan kepala Kampung/Desa Aluis dikarenakan kondisi pelaksanaan tugas pemerintahan desa disebabkan oleh beberapa faktor yang melingkupi kepala Kampung/desa dan aparat desa. Faktor-faktor yang dimaksud adalah minimnya keterampilan/kemampuan setiap aparat desa sehubungan dengan tugas-tugas tersebut, masih rendahnya disiplin kerja ditinjau dari aspek waktu, minimnya pemberian bimbingan terhadap aparat, pengawasan dan, pengendalian yang tidak efektif, serta kondisi kerja yang kurang mendukung.Kata Kunci: Koordinasi, Kepala Suku, Kepala Kampung Rumah Layak Huni.
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow) Wuri, Rendra Risto; Kaunang, Markus; Pioh, Novie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTuntutan dalam peningkatan linerja aparatur pemerintah semakin gencar disuarakan, mengingat setelah terjadinya reformasi di Indonesia, peran aparatur pemerintah sebagai pelayan publik menjadi sorotan utama bagi masyarakat, perubahan paradigma apartur yang dulunya adalah seorang penguasa menjadi seorang pelayan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan tujuan untuk mengetahui kinerja aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik kepada warga desa, metode yang digunakan adalah kualitatif dimaksudkan agar dapat lebih fleksibel dan leluasa menggali dan mengkaji lebih dalam lagi permasalahan penelitian ini, informan yang ditetapkan adalah kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga indicator kinerja yaitu produktivitas belum cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kualitas layanan sudah cukup baik, akuntabilitas dalam penerapan standar pelayanan dibidang administrasi kependudukan masih belum cukup baik, hal ini dilihat dari aturan dan norma serta etika pelayanan yang berkembang dalam masyarakat.Kata Kunci: Kinerja, Aparatur, Pemerintah Desa