Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.986
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY
Novie pioh, Novie
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KINERJA APARATUR KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SENDANGAN KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA Wardono, Julius P.M.; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan yang telah di tetapkan, karena itu untuk mewujudkan kinerja yang baik membutuhkan kemampuan dan motivasi baik dalam pencapaian hasil pelaksanaan tugas maupun dalam usaha pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kinerja aparatur kelurahan dalam meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa responsifitas, sikap mental/perilaku aparat Kelurahan, kemampuan, serta keterampilan, dari beberapa aspek tersebut, menunjukkan produktifitas aparat dalam melaksanakan pelayanan publik di Kelurahan Sendangan dapat dikatakan baik, dari kualitas yang ditunjukkan oleh aparat pemerintah kelurahan sendangan, Meskipun pelayanan yang diberikan oleh aparat kelurahan sendangan belum sesuai dengan yang dikatakan oleh teori, namun secara umum mereka mampu mengambil hati masyarakat sehingga mereka berkesimpulan pelayanannya sudah baik.Kata Kunci : Kinerja, Aparatur, Pelayanan Publik.
PROFESIONALISME KERJA PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA TONSEWER SELATAN KABUPATEN MINAHASA Pantow, Agneis; Mantiri, Michael; Pioh, Novie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerubahan signifikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa menuntut perangkat desa yang benar-benar paham dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kerja sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain profesionalisme perangkat desa perlu menjadi perhatian utama demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme kerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tonsewer Selatan Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat lebih menggali informasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang kreatifitasnya pemerintah desa Tonsewer dalam memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat, sehingga di anggap kaku dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat, kurangnya inovasi atau cara kerja baru yang di lakukan dalam mengikuti kemajuan teknologi untuk pelaksanaan tugas pemerintah, serta kurangnya pemahaman dari beberapa pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Kata Kunci : Profesionalisme, Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan.
EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN PLT KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM MELAKSANAKAN KERJA Tangkere, Gabriel Marjulando; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian keberhasilan sebuah organisasi dikarenakan mampu mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Organisasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk pencapaian efektivitas yang optimal, pada masa ini dimana dunia memiliki dinamika yang fluktuatif, dibutuhkan pemimpin yang mampu menantang kondisi status-quo, menciptakan visi yang jauh ke depan, serta mampu menginspirasi para anggota organisasinya untuk mau mencapai visi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan megkaji kepemimpinan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, efektivitas kepemimpinan plt. Kepala dinas kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menjalankan tugasnya belum berjalan optimal hal ini didasari dari penemuan dilapangan. Hubungan antara pimpinan dan bawahan perlu ditingkatkan untuk keberlangsungan kerja organisasi, dengan adanya hubungan emosional yang baik antara pimpinan dan bawahan akan tercipta suasana kerja yang baik dan kondusif untuk tercapainya tujuan organisasi.Kata Kunci : Kepemimpinan, Efektivitas
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA JANGAILULU KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT Sirimasa, Novisto; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKualitas dari pemimpin merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi publik, begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan pelayanan publik di Desa Jangailulu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat mengetahui lebih mendalam mengenai masalah yang diteliti, hasil peneltian menunjukkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa Jangailulu dalam pelayanan public di Desa Jangailulu belum dapat dikatakan efektif karena masih minimnya dan belum nampak transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dimana kepala desa masih bersikap tertutup dalam penyelenggraan pelayanan publik dan belum nampak secara jelas akuntabilitas dari hasil layanan kepada publik. Partisipasi masyarakat dalam kepemimpinan kepala desa masih kurang optimal disebabkan kepala desa jarang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut tentang kemaslatan atau kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan Publik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DI KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA Dotulong, Citra Glory Pratiwi; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDalam pelaksanaannya kegiatan pendampingan desa yang ada di Kecamatan Kalawat belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, hal ini ditunjukan adanya permasalahan yaitu belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari tenaga pendamping desa melalui pendampingan yang dilakukan dimasing-masing desa serta minimnya informasi kepada masyarakat tentang program pendampingan desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasarkan dari model implementasi George Edward yaitu melihat implementasi kebijakan dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari faktor komunikasi antara pemerintah dan tenaga pendamping sudah ada dan terlaksana dengan baik akan tetapi sosialisasi dengan masyarakat terkait program pendampingan desa masih kurang; dari faktor sumberdaya dalam hal sdm pelaksana kebijakan (tenaga pendamping) dinilai cukup baik, sedangkan sumber daya finansial, dalam hal ini pendanaan kegiatan pendampingan direlokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dari faktor sikap pelaksana menunjukan sikap yang terbuka, bertanggung jawab dengan pekerjaan dan karakter yang suka memberi arahan dan bantuan kepada pemerintah desa serta selalu berusaha untuk bekerja secara profesional; dan untuk faktor struktur birokrasi sudah jelas, karena sesuai dengan struktur organisasi yang ada masing-masing sudah memiliki pembagian, yaitu Pendamping Desa (PD) bertugas di kecamatan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) bertugas didesa-desa.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pendampingan Desa
Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Sipil Negara dalam Penerapan E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Lumi, Raymond Verrel; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, standar kualitas pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan, biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat sesuai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan, Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan E-Government ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat setempat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan lokal.Kualitas pelayanan prima yang dimaksud yaitu pelayanan yang mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.dengan melihat bahwa kualitas pelayanan publik Aparatur Sipil Negara dalam penerapan E-Government maka semakin mempermudah akses dari masyarakat karena melihat indikator pelayanan publik yaitu mengenai Produktivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas dan Kualitas Layanan atau Profesionalitas ASN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik ASN dalam penerapan E-Government dan Metode penelitian dan penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Pemerintah, E-Government
PENGARUH SUMBERDAYA MANUSIA, KINERJA DAN BUDAYA KERJA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA LUKAS, YOAS ELLYASAF; KEKENUSA, JHON; PIOH, NOVIE
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 79 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As the executor of development and state administrators, the government in this case employees (ASN andTHL) is obliged to protect (to protect the people), serve (to serve the people), and regulate (to regulate thepeople) all of which are "service delivery or public service ", in the context of fulfilling public interests(public interest) and addressing public affairs. The government needs to understand with certainty what itsthe role is in public service, how to realize service quality (Servqual) that satisfies the people as recipients ofservices, and how attitudes should behave as the government (Surjadi, 2009).According to Sinambela (2010), every human being needs service, even in the extreme it can be said thatservice cannot be separated from human life. Therefore, the services / public services provided to the publicrequire certain qualities. The service provided by the management through its apparatus, even though it isnot aimed at seeking profit, must still prioritize the quality of service in accordance with the demands,expectations, and needs of the people served. In an increasingly critical community condition, publicbureaucracy is demanded to be able to change its position and role (revitalization) in providing publicservices. From those who like to rule and rule to being like serving. From those who like to use the powerapproach, it turns to be helpful to be flexible, collaborative, and dialogic. From slogan ways to pragmatic realistic ways of working.Keyword: Human Resources, Performance, Work Culture, Public Services
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2017 DI DESA BARANGKA KECAMATAN MANGANITU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Takasihaeng, Welem Aliando; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana seperti korupsi. Keterbukaan sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam akuntabilitas, tanpa adanya keterbukaan tidak dapat diketahui oleh pegawai dan masyarakat (Carino, 2009:157). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Dana Desa tersebut yang dilakukan Pemerintah Desa Barangka kepada masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam proses pemberian informasi mengenai pengelolaan Dana Desa masih mengalami beberapa kendala. Hal ini dilihat dari Pemerintah Desa Barangka yang masih kurang jelas dan kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa.Kata Kunci : Akuntabilitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa
MANAJEMEN SISTEM APARATUR SIPIL NEGARA (Studi tentang Sistem Merit dalam penempatan jabatan pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintahan kabupaten kepulauan sangihe) Sahambangung, Osvaldo; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem merit mengubah manajemen ASN dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain itu sistem ini juga akan melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Lewat Sistem Merit pegawai yang ada sudah terseleksi haruslah benar-benar memenuhi kriteria yang ada bukan sebaliknya hanya karena memiliki kedekatan dengan pejabat yang terkait mengakibatkan ia mendapatkan posisi tersebut. Kabupaten Sangihe merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang telah mengimplementasikan sistem merit dalam penempatan pejabat tinggi khususnya pejabat eselon II, hal tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2018 melalui proses open bidding. Namun Konsep sistem merit tidak akan berjalan dengan sempurna jika tidak dibarengi dengan pengawasan proses seleksi yang ketat sehingga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dapat terjamin kaulifikasi dan legalitasnya. Diharapkan dengan adanya system merit dapat meminimalisir bahkan mencegah praktek jual beli jabatan. Dan tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Manajemen Sistem Merit Aparatur Sipil Negara Dalam Penempatan Jabatan Pimpinan Tertinggi melalui kegiatan open bidding tahun 2018 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan konsep yang dipakai untuk mengetahui Sistem Merit dalam penempatan Jabatan Pimpinan Tertinggi adalah konsep yang dikemukakan oleh Wungu (2005:47-51) yang mengatakan ada 3 kebijakan pokok sebagai sub sistem dari Sistem Merit; 1. “Kebijakan Penilaian Prestasi Kerja” Prestasi kerja adalah tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas yang diselesaikan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur. 2 “Karir” : Merekrut dan mempromosikan karyawan atas dasar kemampuan dengan persaingan terbuka pada awalnya. 3. “Pelatihan”: Peningkatan kinerja ASN salah satunya dapat dilakukan dengan pelatihan terhadap kemampuan manajemen pekerjaan dan pelatihan terhadap skill serta kemampuan bekerja dengan tim untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam pekerjaan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mendukung selesainya penelitian ini.Kata Kunci : Sistem Merit, Penempatan Pejabat
PARTISIPASI POLITIK PEMUDA (Studi di Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan) Rompis, Arthur Verlend; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level didalam sistem politik disebut partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan politik pemuda Kabupaten Minahasa Selatan khususnya pada Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan informan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan partisipasi politik yang dilakukan KNPI Minahasa Selatan cenderung bersifat simbolik dan terdapat perselisihan antar pengurus yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya lobi yang belum memiliki dampak yang signifikan, program-program yang bersifat partisipasi politik yang masih kurang serta adanya disintegrasi antar pengurus tingkat kabupaten dan kecamatan. Dengan demikian diperlukan penerapan disiplin organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga KNPI Minahasa Selatan dapat bekerja sesuai dengan semangat yang terkandung dalam aturan dasar dan pancasila sebagai ideologi bangsa.Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemuda, KNPI.
Co-Authors Auldrin Ponto, Auldrin Awaeh, Ones Dengah, Junior Dotulong, Citra Glory Pratiwi Essing, Setya Femmy Tasik, Femmy Frans Singkoh, Frans Gerung, Winda Monica Hendra Lumi, Hendra Josef Kairupan, Josef Kaawoan, Johannis Kadisihe, Jefta Arisanto Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kawengian, Claudia Loreyna KEKENUSA, JHON Kimbal, Alfon Kowaas, Agrio Scivo Kumendong, Devi Azwar Launde, Agata Pransiska Lengkong, Johny Liow, Swingli R. Liunsanda, Like Lomboan, Windi LUKAS, YOAS ELLYASAF Lumi, Raymond Verrel Makagansa, Mega Hardianty Mantiri, Michael Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Maspeke, Rahmat Rian Mawitjere, Ricky Marvil Michael Mamentu, Michael Mole, Maikel Najoan, Monica Aprilia Natari, Clay Nayoan, Ekapetra E. N. Neni Kumayas, Neni Oroh, Andika Winly Paendong, Jonathan Pandeirot, Prianto Tiar Pangerapan, Cindy Gita P. A. Pantow, Agneis Paputungan, Saiful Rompis, Arthur Verlend Sahambangung, Osvaldo Singkara, Gita Widya Ully Sirimasa, Novisto Siwal, Santrius Soeda, Elfira Soeda Sumolang, Ricky Fernando Alexander Takasihaeng, Welem Aliando Tangkere, Gabriel Marjulando Tinengke, Trifaldi Brayen Tude, Nixon E. S. Undap, Gustaf Wardono, Julius P.M. Waworundeng, Welly Wuri, Rendra Risto Yaguli, Yafinus Alex