Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.986
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY
Novie pioh, Novie
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEMILIHAN KAPITALAU DI DESA BUHA KECAMATAN TAGULANDANG SELATAN Kadisihe, Jefta Arisanto; Pioh, Novie; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberagaman suku, agama, ras, dan golongan sering kali menimbulkan masalah sosial dengan adanya kepentingan beberapa individu dalam kehidupan bermasyarakat, dengan adanya suatu perbedaan maka sering menimbulkan suatu konflik. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial. Tidak ada satu masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Bupati dalam mengatasi konflik pentetapan hasil pemilihan Kapitalau di Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Bupati Siau Tagulandang Biaro dalam menyelesaikan konflik penetapan hasil pemilihan Kapitalau di Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro belum tepat, karena pada proses konsiliasi, Bupati Siau Tagulandang Biaro sampai saat ini belum melakukan konsiliasi yang efektif dalam menentukan penetapan hasil pemilihan kapitalau Desa Buha, dan pada proses mediasi, Bupati Siau Tagulandang Biaro lebih memihak pada calon nomor urut 4 dan tetap pada pendiriannya sendiri, karena tidak menetapkan hasil pemilihan kapitalauKata Kunci : Peranan, Penyelesaian Konflik, Pemilihan Kapitalau.
KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) DALAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Paputungan, Saiful; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencapaian sebuah kemajuan di daerah diperlukan kinerja yang baik dari lembaga pemerintahan yang menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dimana kinerja menjadi kunci dari segala bentuk keberhasilan dari segi pemberdayaan, pelayanan, pembangunan atau apapun yang dicapai oleh berbagai lapisan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam memberdayakan pemerintah Desa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas, diukur dari prespektif pelaksanaan program, yang masih kurang maksimal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seperti dalam meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan berbagai program yang ada, dalam kegiatan pelatihan lembaga kemasyarakatan dari 106 desa hanya ada 1 orang dari masing-masing Desa yang mengikuti kegiatan tersebut, itu dirasa kurang harusnya ada 3-4 orang di masing-masing desa, maka kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari segi produktivitas belum bisa dikatakan baik hal ini di perparah lagi dengan fasilitas kantor yang masih kurang memadai sehingga masih mengakibatkan munculnya masalah.Kata Kunci : Kinerja, Pemberdayaan, Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA PARKIR DI KOTA MANADO DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH Singkara, Gita Widya Ully; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerkembangan Manado dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Manado yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implemenasi kebijakan peraturan daerah Kota Manado tentang retribusi jasa parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat mendeskripsikan hasil penelitian secara transparan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Kota Manado, belum secara optimal dilaksanakan, dikaji dari struktur birokasi dan komunikasi, dinas perhubungan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam mengelola perparkiran di Kota Manado, belum terkoordinasi dengan baik perihal mengangkat dan menetapkan juru parkir resmi, dalam hal sumber daya, sikap pelaksana diperlukan adanya komitmen dan kemauan dari segenap unsur yang terlibat dalam perparkiran untuk melaksanakan tugas dengan jujur dan konsisten, integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi, Parkir.
ANALISIS PROMOSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KOTA BITUNG (Studi di Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Bitung) Gerung, Winda Monica; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dipertegas kembali di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 72, menyatakan bahwa promosi Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Setiap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses promosi jabatan Aparatur Sipil Negara oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemerintah Kota Bitung, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi jabatan yang dilakukan berdasarkan senioritas, kualifikasi pendidikan, prestasi kerja, dan tingkat loyalitas sudah dilakukan sesuai aturan, akan tetapi ada kendala-kendala yang mengganjal terhadap pelaksanaan promosi jabatan oleh karena faktor hubungan kedekatan, keluarga, golongan, suku, agama, ras, kesenangan, dan faktor-faktor lainnya. Prosedur Promosi jabatan, secara umum dapat disimpulkan berjalan dengan baik. Dimana dapat dilihat bahwa transparansi prosedur dan juga waktu pelaksanaa promosi jabatan diketahui oleh Aparatur Sipil Negara, meskipun terkadang juga tidak diketahui oleh sebagian Aparatur Sipil Negara hal ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau pemberitahuan secara resmi sehingga kenyataan yang ada, promosi jabatan tersebut terjadi secara tiba-tiba. Hal ini tentu tidak sehat dalam pelaksanaan promosi jabatan yang pada akhirnya tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan promosi jabatan belum sepenunhya optimalKata Kunci : Promosi Jabatan, Aparatur Sipil Negara.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGRI SIPIL (Suatu studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kepulauan Talaud) Essing, Setya; Pioh, Novie; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPegawai negeri sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1. Secara garis besar sudah menunjukkan bahwa pegawai di dinas ini sudah memahami aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, komunikasi yang dilakukan oleh implementor pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Talaud ini dilaksanakan dengan komunikasi yang cukup baik, mulai dari transmisi, kejelasan dan konsistensi hal ini dikarenakan proses komunikasi dilakukan dengan teori proses komunikasi yang baik. Dalam hal ini di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Talaud komunikasi dilakukan dalam rapat-rapat/pertemuan-pertemuan yang diadakanKata Kunci : Implementasi Kebijakan, Disiplin, Pegawai Negara Sipil.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI TALAUD TENTANG MERELOKASI PASAR TRADISIONAL LIRUNG DIKECAMATAN LIRUNG Awaeh, Ones; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung DiKecamatan Lirung menurut Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan dan SK Bupati Talaud Nomor : 363 Tahun 2015, Tentang Penetapan Status Penggunaan  Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung DiKecamatan Lirung menurut Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan dan SK Bupati Talaud Nomor : 363 Tahun 2015, Tentang Penetapan Status Penggunaan  Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Teori  yang  digunakan  adalah  teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward dalam tulisan Mustafa lutfi dan Kurniawan ( 21012:121-125). Penelitian  Kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung DiKecamatan Lirung. Dalam .Hal ini ada 3 faktor dari 4 faktor yang penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : Komunikasi, Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Sumber Daya,a. Sumber Daya Manusia ,Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. b. Sumber Daya Non Manusia, Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi relokasi pasar lirung kekurangan sumber daya pendukung. Disposisi(sikap/perilaku), Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau Kata  Kunci  : Impelementasi Kebijakan Bupati Talaud
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TALIKURAN KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA Mawitjere, Ricky Marvil; Pioh, Novie; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakLembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan mitra kerja dari pemerintah kelurahan.Pemerintah kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan.Kepala Kelurahan mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah kelurahan dan unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa keterlibatan LPM dan pemerintah memang sudah terlihat dalam kebersamaan merumuskan kegiatan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik, namun pentingnya juga keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Kelurahan dimaksudkan untuk tercapainya kesepakatan bersama melalui tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen lain dalam masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan menimbulkan anggapan bahwa proses/rapat prerencanaan pembangunan belum dapat berjalan secara maksimal karna hampir semua masyarakat tidak terlibat dalam proses/rapat perencanaan dikarenakan dengan kesibukan – kesibukan dan kurangnya informasi yang menyebabkan sedikitnya partisipasi dalam proses musyawarah kelurahan.Kata Kunci : Peranan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BITUNG Sumolang, Ricky Fernando Alexander; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian di negara Indonesia. Kemiskinan di Kota Bitung, penduduk miskin pada tahun 2013 mencapai 12.9 (ribu jiwa) dan mecapai puncaknya pada tahun 2015 yaitu sebesar 14.13 (ribu jiwa) dimana waktu itu di tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bitung mencapai 205.675 (ribu jiwa). Dan dengan adanya segala usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung maka pemerintah dapat menekan angka kemiskinan dalam hal ini terjadi penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 dimana jumlah penduduk miskin menjadi 13.64 (ribu jiwa). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia, dalam Perpres No.13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah secara tegas menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sasaran utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin. Permasalahan yang umum terjadi kaitannya didalam penanggulangan kemiskinan yaitu dimana program pengentasan kemiskinan tersebut cenderung belum efektif, program pemerintah tidak mempu tersampaikan dan berjalan sinkron dengan masyarakat, Sumber Daya Manusia yang belum terkelolah dengan baik sehingga dapat menyebabkan program-program pemerintah tidak berjalan dengan baik di masyarakat, dan juga partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan masih bersifat semu dimana belum berbasis kemandirian sehingga belum melembaga pada masyarakat miskin.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan, Penanggulangan Kemiskinan
EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA TEMPANG III KECAMATAN LANGOWAN UTARA KABUPATEN MINAHASA Najoan, Monica Aprilia; Pioh, Novie; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ealuasi kebijakan dana desa di Desa Tempang III Kecamatan Langowan Utara, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa aspek Efesiensi dalam penelitian ini tidak sepenuhnya menilai mengenai penghematan, karena pemerintah bukanlah sebuah perusahaan yang mencari keuntungan tetapi mengejar kepuasan masyarakat dan manfaat pelayanan, efesiensi disini menilai pemilihan program yang tepat dan sesuai dengan anggaran yang tersedia, berdasarkan hasil penelitian pengelolaan dana desa belum efesien dengan penyerapan anggaran mencapai 100% namun hasilnya yang tidak begitu baik. Aspek Keadilan bagi Masyarkat dalam Pengelolaan dana desa tahun 2017 disimpulkan belum sepenuhnya adil. Karena dalam penelitian ini keadilan diartikan apakah program yang telah dilaksanakan mengutamakan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan, jadi apabila masyarakat tidak puas dengan hasilnya berarti kepentingan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik.Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Restrukturisasi, Pemerintah Kecamatan.
KEPEMIMPINAN SITUASIONAL BUPATI PERIODE 2013-2018 DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA Liow, Swingli R.; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gaya kepemimpinan situasional cukup menarik di era saat ini, karena pemimpin dengan gaya ini akan selalu berusaha menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dan bersifat fleksibel dalam beradaptasi dengan kematangan para pengikut. Oleh sebab itu, pendekatan kepemimpinan situasional fokus pada fenomena kepemimpinan di dalam suatu situasi yang unik, penelitian ini bertujan untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan situasional Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya instruksi atau mengarahkan juga merupakan penyampaian pengertian dan pengetahuan kepada orang lain, sehingga orang tersebut memiliki kecakapan sesuai yang diinstruksikan agar tujuan yang di kehendaki dapat tercapai. Selain tercapainya tujuan, dalam pemberian instuksi juga perlu di perhatikan proses penerimaan instruksi. Bagaimana orang yang menerima instruksi memahami dan mengembangkan nalarnya terhadap apa yang diinstruksikan, dilihat dari gaya instruksi yang dilakukan oleh bupati cukup baik karna mengingat bahwa memang dalam organisasi pemerintahan biasa terjadi hubungan yang bersifat transaksional sehingga jika bupati lupa atau lalai memberikan dukungan atau imbalan kepada bawahan maka kinerja bawahan langsung menurun. Namun dalam hal ini, bupati cukup baik dalam melihat keadaan bawahannya sehingga dalam penerapannya bupati tetap didukung dan didengarkan secara baik oleh bawahannya, dan juga karna beliau dalam kepemimpinannya di pengaruhi oleh latar belakang sebagai tokoh agama dan juga sebagai mantan seorang guru jadi dalam menginsruksikan suatu tugas beliau menggunakan latar belakang yang dimiliki itu dengan baik. Kata Kunci : Kepemimpinan Situasional, Bupati, Penyelenggaraan Pemerintahan.
Co-Authors Auldrin Ponto, Auldrin Awaeh, Ones Dengah, Junior Dotulong, Citra Glory Pratiwi Essing, Setya Femmy Tasik, Femmy Frans Singkoh, Frans Gerung, Winda Monica Hendra Lumi, Hendra Josef Kairupan, Josef Kaawoan, Johannis Kadisihe, Jefta Arisanto Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kawengian, Claudia Loreyna KEKENUSA, JHON Kimbal, Alfon Kowaas, Agrio Scivo Kumendong, Devi Azwar Launde, Agata Pransiska Lengkong, Johny Liow, Swingli R. Liunsanda, Like Lomboan, Windi LUKAS, YOAS ELLYASAF Lumi, Raymond Verrel Makagansa, Mega Hardianty Mantiri, Michael Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Maspeke, Rahmat Rian Mawitjere, Ricky Marvil Michael Mamentu, Michael Mole, Maikel Najoan, Monica Aprilia Natari, Clay Nayoan, Ekapetra E. N. Neni Kumayas, Neni Oroh, Andika Winly Paendong, Jonathan Pandeirot, Prianto Tiar Pangerapan, Cindy Gita P. A. Pantow, Agneis Paputungan, Saiful Rompis, Arthur Verlend Sahambangung, Osvaldo Singkara, Gita Widya Ully Sirimasa, Novisto Siwal, Santrius Soeda, Elfira Soeda Sumolang, Ricky Fernando Alexander Takasihaeng, Welem Aliando Tangkere, Gabriel Marjulando Tinengke, Trifaldi Brayen Tude, Nixon E. S. Undap, Gustaf Wardono, Julius P.M. Waworundeng, Welly Wuri, Rendra Risto Yaguli, Yafinus Alex