Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.986
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY
Novie pioh, Novie
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Soeda, Elfira Soeda; Pioh, Novie; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah kepulauan terluar Indonesia yang memiliki pesona alam dan budaya yang mempesona. Semuanya itu merupakan sumber daya modal bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus di manfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah daerah dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Adanya rangkaian-rangkain upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam dalam penggunaan berbagai sumber-sumber daya yang berpotensi dan cara membuat para pengunjung menjadi tertarik terhadap suatu objek wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Talaud menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Penelitian Kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah telah dilakukan seperti mengadakan even-event atau festival-festival dalam rangka mengeksplore pesona wisata yang ada di Kabupaten Talaud. Promosi wisata terus dilakukan baik lewat media sosial,media cetak dan media TV nasioalKata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pengembangan Pariwisata
KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KANONANG DUA KECAMATAN KAWANGKOAAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Paendong, Jonathan; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintahan desa membutuhkan peran pemimpin yaitu Kepala Desa, kepemimpinan Kepala Desa dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di daerahnya, sekaligus memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya kemampuan Kepala Desa mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin, seorang Kepala Desa bukan hanya dituntut mampu mengolah perangkat yang ada dalam struktur desa, namun juga sebagai pemimpin untuk seluruh masyarakat desa. Konsep kepimimpinan Kepala Desa ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari kemampuan analitis ditunjukan dengan kemampuan Hukum Tua dalam menganalisa potensi-potensi yang perlu diberdayakan sehingga masyarakat yang sejahtera dan mandiri dapat terwujud akan tetapi hal terpenting yang menjadi masalah adalah pelaksanaan program pemerintah.Kata Kunci: Kepemimpinan, Hukum Tua, Pemberdayaan Masyarakat.
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2016 DI DESA AMMAT SELATAN KECAMATAN TAMPAN AMMA Liunsanda, Like; Pioh, Novie; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016 di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepualauan Talaud terdiri dari persiapan penyusunan Peraturan Desa, yaitu dari tahap perencanaan dan persiapan dalam pembentukan peraturan desa. Proses penyusunan Peraturan Desa, melalui tahap proses perumusan pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa serta pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Ammat Selatan sudah berjalan Dengan baik tetapi dalam prosesnya masyarakat harus lebih ikut berpartisipasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam ini di harapkan masyarakat memberi peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Ammat Selatan, untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Penyusunan APB Desa.
KONFLIK HUBUNGAN TUGAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Suatu Studi Di Kabupaten Kepulauan Talaud) Mole, Maikel; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik adalah suatu pertentangan dan ketidaksesuaian kepentingan, tujuan, dan kebutuhan dalam situasi formal, social, dan psikologis, sehingga menjadi antagonis, ambivalen dan emosional. Konflik yang tejadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena faktor komunikasi (communication factors), faktor struktur tugas maupun struktur organisasi (job structure or organization structure), faktor yang bersifat personal (personal factor), hingga faktor lingkungan (environmental factors). Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Konflik Hubungan Tugas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan Peneliti untuk mendapatkan datayang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Konflik Hubungan TugasBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan hubungan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan tidak menunjukkna kerja sama hal ini dapat dilihat dari Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip SE yang menyerahkan tugas dan kewenangan Wakil Bupati Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Ir Adolf S. Binilang, ME untuk menjalankannya.Kata Kunci: Konflik, Pemerintah Daerah.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MOGOYUNGGUNG KECAMATAN DUMOGA TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Lomboan, Windi; Pioh, Novie; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTransparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Demikian pula dengan pemerintah desa dalam hal transparansi pengelolaan Dana Desa. Namun, masyarakat kurang menerima informasi dari proses pengelolaannya yang dinilai tidak transparan dan menimbulkan tanda Tanya besar bagi masyarakat desa yang ada. Dalam hal kesedian dan aksesibilitas dokumen mengenai pengelolaan dana desa tidak di temukan adanya tanda-tanda kesediaan dan aksesibiltas dokumen di kantor desa oleh Pemerintah Desa, pemerintah desa belum efektif dimana pemerintah hanya menyampaikan lewat papan informasi saja tanpa menunjukan kepada masyarakat tentang dokumen-dokumen teknis kegiatan pelaksanaan pembangunan. Kejelasan dan kelengkapan informasi tidak berjalan dengan efektif dimana pemerintah desa hanya melibatkan pihak-pihak tertentu guna merumuskan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tersebut. Keterbukaan proses pelaksanaan pembangunan telah berjalan dengan mekanisme yang ada, akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam teknis pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat dan tidak ada keterbukaan mengenai proses pengelolaan dana tersebut sehingga tidak berjalan dengan efektif dalam tata penyelenggaraan pembangunan. Kerangka regulasi dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui laporan pertanggung jawaban berupa dokumen-dokumen dan dokumentasi hasil kegiatan yang telah direalisasikan.Kata Kunci : Transparansi, Dana Desa, Pembangunan
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA DIAT KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Pandeirot, Prianto Tiar; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKebijakan keuangan bagi desa yang diberikan oleh pemerintah pusat selama empat tahun terakhir sedikit banyak telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan desa, namun juga menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan dana desa, dimana menimbulkan polemic tidak transparanya penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesediaan dan aksebilitas dokumen yang di adakan oleh tim pelaksana dana desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang dan partisipasi masyarakat desa masih sangat rendah, karenakan kurangnya transparansi oleh pemerintah desa dalam memberikan kesediaan dokumen dalam pembangunan dan informasi mengenai dana desa kepada masyarakat Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Kejelasan dan kelengkapan informasi berdasarkan hasil penelitian dimana terdapat tidak konsisten dari pemerintah desa dan BPD yang melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat desa meskipun pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transpAaransi informasi terkait pengelolaan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa kepada masyarakat sehingga pencapaian tujuan pengelolaan dana desa yang di lakukan di desa diat kecamatan lolak masih kurang efektif dalam pembangunan desa.Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO Natari, Clay; Pioh, Novie; Mamentu, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKemajuan perekonomian dan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan terus mendorong meningkatnya kebutuhan penduduk akan lahan untuk pemukiman dan sarana perekonomian, seperti sarana transportasi, industri, pusat perbelanjaan dan lainnya. Salah satu solusi untuk menyeimbangkan keadaan lingkungan perkotaan yang sudah padat yaitu dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dari segi ketersediaan RTH di kota Manado, keberadaan RTH tersebar di 11 kecamatan dengan beragam jenis berupa ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau buatan seperti; taman, jalur hijau jalan, median jalan, pulau jalan, dan taman dinding. dalam rangka merespon kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, Pemerintah kota Manado yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan upaya untuk tetap mengelola dan memelihara RTH publik yang telah tersedia agar tetap terjaga dan tidak di komersialisasikan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif induktif. Yang menjadi hasil penelitian yaitu, implementasi kebijakn RTH. implementasi kebijakan RTH dapat dikatakan berhasil secara internal birokrasinya, karena memiliki pemahaman yang sama tentang program kegiatan ruang terbuka hijau, serta memahami dengan benar tanggung jawab pelaksanaanya. Namun dari segi sumberdaya manusianya yaitu Tenaga Harian Lepas bidang taman belum mencukupi, serta ketidakberimbangan jumlah THL dengan jumlah keseluruhan taman yang ada di kota Manado.Kata kunci : Ruang Terbuka Hijau, Implementasi Kebijakan, Birokrasi, Pengelolaan, Pemeliharaan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Pembangunan Desa Wisata Di Poigar Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan) Nayoan, Ekapetra E. N.; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Desa meletakkan Desa dalam posisi selayaknya, yakni sebagai kesatuan masyarakat hukum khas Indonesia yang keberadaannya mendahului Negara modern Indonesia. Selain itu juga pengakuan atas kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang memberikan keleluasaan bagi Desa untuk menyelenggarakan Pembangunan Desa secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian implementasi kebijakan pembangunan Desa Wisata Poigar 2 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa konteks implementasi kebijakan pembangunan Desa wisata didominasi oleh kekuasaan atau kekuatan pemerintah Desa dan BPD, karena kekuasaaan atau kekuatan yang mendominasi adalah aktor tunggal atau aktor yang berasal dari dalam pemerintahan, dengan mengandalkan kekuatan finansial (Dana Desa) maka pendekatan dalam pembangunan adalah pedekatan proyek yang menggaji para pekerja (tanpa partisipasi masyarakat). Pada akhirnya dalam konteks implementasi pemerintah menjadi perencana, pembuat dan pelaksana pembangunan desa wisata.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembangunan Desa.
PENGEMBANGAN PARIWISATA BUNGA MELALUI KEGIATAN TOMOHON INTERNATIONAL FLOWER FESTIVAL DI KOTA TOMOHON Pangerapan, Cindy Gita P. A.; Kaawoan, Johannis; Pioh, Novie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan dan prioritas pengembangan bagi sejumlah negara, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah yang luas dengan adanya daya tarik wisata yang cukup besar, banyaknya keindahan alam, aneka warisan sejarah, budaya dan kehidupan masyarakat. Perkembangan pariwisata juga disatu sisi memberikan keuntungan ekonomis yang cukup tinggi. Keuntungan ekonomis ini membawa pengaruh pada pendapatan negara secara umum dan kesejahteraan masyarakat secara khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengembangkan wisata bunga melalu kegiatan Tomohon International Flower Festival. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa program Tomohon International Flower Festival belum sepenuhnya efektif, dari segi ketepatan sasaran, peserta mancanegara atau negara sahabat masih sedikit yang terlibat dalam penyelenggaraan program Tomohon International Flower Festival. Dampak dari masih belum efektifnya pelaksanaan program berdampak pada pendapatan masyarakat yang berkurang, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk melaksanakan perbaikan pelaksanaan program dan perbaikan destinasi wisata sebagai upaya memperhatikan peserta program Tomohon International Flower Festival, tetapi dampak yang masyarakat rasakan tidak meningkatkan taraf kesejahteraan hidupKata Kunci : Pengembangan, Pariwisata Bunga, Tomohon International Flower Festival.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TOBELOS KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT Siwal, Santrius; Kimbal, Marthen; Pioh, Novie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEfektifitas pelaksanaan tugas pemerintah dalam pembangunan desa adalah di perlukan adanya target capaian yang jelas dan terukur. Sederhananya dalam lingkungan pemerintah desa kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan efektif demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan desa dalam pembangunan di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pembangunan pemerintahan Desa Tobelos dilihat dari indikator “produksi” masih kurang baik. Realisasi program/kegiatan pemerintah desa yang ditetapkan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat umumnya belum optimal, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan pemerintahan Desa Tobelos dilihat dari indikator “efisiensi” masih kurang baik. Penggunaan sumberdaya organisasi Sumber Daya Manusia perangkat desa, dana/keuangan, dan sarana kerja belum dapat mengoptimalkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerntahan desa.Kata Kunci : Efektivitas, Tugas, Pemerintah Desa, Pembangunan.
Co-Authors Auldrin Ponto, Auldrin Awaeh, Ones Dengah, Junior Dotulong, Citra Glory Pratiwi Essing, Setya Femmy Tasik, Femmy Frans Singkoh, Frans Gerung, Winda Monica Hendra Lumi, Hendra Josef Kairupan, Josef Kaawoan, Johannis Kadisihe, Jefta Arisanto Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kawengian, Claudia Loreyna KEKENUSA, JHON Kimbal, Alfon Kowaas, Agrio Scivo Kumendong, Devi Azwar Launde, Agata Pransiska Lengkong, Johny Liow, Swingli R. Liunsanda, Like Lomboan, Windi LUKAS, YOAS ELLYASAF Lumi, Raymond Verrel Makagansa, Mega Hardianty Mantiri, Michael Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Maspeke, Rahmat Rian Mawitjere, Ricky Marvil Michael Mamentu, Michael Mole, Maikel Najoan, Monica Aprilia Natari, Clay Nayoan, Ekapetra E. N. Neni Kumayas, Neni Oroh, Andika Winly Paendong, Jonathan Pandeirot, Prianto Tiar Pangerapan, Cindy Gita P. A. Pantow, Agneis Paputungan, Saiful Rompis, Arthur Verlend Sahambangung, Osvaldo Singkara, Gita Widya Ully Sirimasa, Novisto Siwal, Santrius Soeda, Elfira Soeda Sumolang, Ricky Fernando Alexander Takasihaeng, Welem Aliando Tangkere, Gabriel Marjulando Tinengke, Trifaldi Brayen Tude, Nixon E. S. Undap, Gustaf Wardono, Julius P.M. Waworundeng, Welly Wuri, Rendra Risto Yaguli, Yafinus Alex