Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Abimanyu: Journal of Community Engagement

Pendampingan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Desa Gondanglor, Lamongan Bagus Oktafian Abrianto; Wilda Prihatiningtyas Prihatiningtyas
Abimanyu : Jornal of Community Engagement Vol 1 No 2 (2020): August 2020
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.431 KB) | DOI: 10.26740/abi.v1i2.7052

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  disebutkan bahwa œDesa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan dalam konteks pembangunan tingkat desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain sesuai dengan asas negara hukum yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, maka dalam konteks pemerintahan desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa Kepala Desa bersama-sama BPD dapat membentuk Peraturan Desa. Permasalahan yang sering muncul yaitu bahwa tidak semua Kepala Desa maupun BPD memiliki kompetensi atau kemampuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (khususnya Peraturan Desa), termasuk di wilayah Desa Gondanglor Kabupaten Lamongan. Padahal Peraturan Desa merupakan dasar legalitas bagi setiap tindakan pemerintahan desa, termasuk manakala Pemerintah Desa ingin membentuk suatu BUMDes. Berdasarkan studi awal di lapangan dimana belum ada Peraturan Desa tentang BUMDes di wilayah mitra, maka menjadi penting untuk dilakukan pendampingan hukum berupa penyusunan peraturan desa tentang BUMDes dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Pendampingan Hukum Dalam Upaya Hukum Keberatan Dan Banding Ke Pengadilan Pajak Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan KemampuanMasyarakat Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Deddy Sutrisno; Bagus Oktafian Abrianto
Abimanyu : Jornal of Community Engagement Vol 1 No 1 (2020): February 2020
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.451 KB) | DOI: 10.26740/abi.v1i1.7054

Abstract

Upaya hukum keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak merupakan bentuk perlindungan hukum preventip dan represip yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Namun di masyarakat, khususnya di Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, upaya hukum keberatan dan banding tersebut kurang dipahami dan dimengerti sehingga mereka hanya bisa berkeluh kesah manakala menerima surat ketetapan pajak yang dirasakan kurang adil. Berdasarkan studi awal di lapangan tersebut, maka perlu dilakukan pendampingan hukum dalam upaya hukum keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak bagi masyarakat Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dalam penyelesaian sengketa pajak.