Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Sains dan Seni ITS Novum : Jurnal Hukum IPTEK Journal of Proceedings Series Pandecta Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Desain Interior Journal of Islamic Architecture PRODUCTUM : Jurnal Desain Produk (Pengetahuan dan Perancangan Produk) Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Keadilan Sewagati
Mahendra Wardhana, Mahendra
Departemen Desain Interior Fakultas Arsitektur Desain Dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 60111 Indonesia
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PEMETAAN POTENSI WISATA HALAL DI KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, INDONESIA Kurniawan, Fredy; Soeprijanto, Adi; Guntur, Harus Laksana; Wardhana, Mahendra; Abadi, Imam; -, Sayyida
Dinar Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 5, No 2: Agustus 2018
Publisher : Dinar Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tourism activities are one thing for supporting regions and the countrys economic development, through foreign exchange, tax revenues, and other levies. Tourism activities in one area can increase employment, accelerate the construction of facilities and infrastructure. Tourism also be able to introduce the local production goods for local and foreign tourists. Recently, the Muslim community is the largest community in the world and Indonesia is one of the countries with the most Muslim population. Seeing this opportunity, the Indonesian government in 2012 began for introducing halal tourism in Indonesia. Sumenep, East Java, Indonesia has a variety of tourism potential that can be developed into halal tourism. This study has been mapped all potential for halal tourism in Sumenep, East Java, Indonesia. The potential of halal tourism in Sumenep which has been successfully mapped includes object of food, beach tourism, traditional weapon (keris) tours, centers of batik Sumenep, religious tours, historical tours and natural tours. Hotel and hostelry was also available so that the tourist can plan their vacation in the desire time. Transportation between tourist attractions can also be accessed easily. All tourism objects are includes the criteria of Halal tourism. It can be summarized as Sumenep Halal tour package. This potential was also supported by the religious culture of Sumenep people. This mapping will make it easier for Muslim tourists in particular to access halal tourism in Sumenep, East Java, Indonesia.
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI RUMAH SUSUN DI APARTEMEN METROPOLIS SURABAYA Meydiandra, Falah; Susilowati, Indri Fogar; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.21453

Abstract

Pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun yang selanjutnya disebut PPPRS secara umum diatur dalam Undang-Undang rumah susun, Peraturan Pemerintah tentang Rumah Susun, Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Peraturan daerah tentang rumah susun Menteri Dalam Negeri, Peraturan menteri perumahan rakyat. Tata cara pembentukan PPPRS terdapat pada peraturan menteri negara perumahan rakyat No. 15/PERMEN/M/2007 serta jangka waktu pembentukan PPPRS terdapat pada pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Jangka waktu tersebut adalah satu tahun setelah serah terima Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) kepada pemilik satuan rumah susun. Apartemen Metropolis Surabaya melakukan serah terima SHMSRS pertama kali pada tahun 2008, sampai dengan sekarang masih belum membentuk PPPRS sesuai dengan pasal 74 UU Rusun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika dalam pembentukan PPPRS dalam Apartemen Metropolis Surabaya dan untuk mengetahui penyelesaian permasalahan yang terjadi pada Apartemen Metropolis Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa problematika pembentukan PPPRS di apartemen metropolis karena penghuni apartemen yang kurang memahami tentang peraturan pembentukan PPPRS, penghuni belum membalik namakan SHMSRS ke nama mereka sebagai syarat utama keanggotaan PPPRS sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 15/PERMEN/M/2007. Problematika selanjutnya yaitu terdapat pada developer apartemen metropolis yang tidak menginformasikan dan mensosialisasikan pembentukan panitia PPPRS. Kata Kunci : Problematika Yuridis, Pembentukan PPPRS, Apartemen Metropolis
TINJAUAN YURIDIS PERUMAHAN DIATAS BANGUNAN GEDUNG KOMERSIAL Haq, Qonita Nadya; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36415

Abstract

Abstrak Perumahan diatas bangunan gedung komersial adalah sebuah komplek perumahan mewah yang dibangun di atas bangunan gedung komersial seperti Cosmo Park di atap Mall Thamrin City dan The Villas di atap Mall of Indonesia. Pembangunan perumahan ini menyebabkan perubahan fungsi bangunan dari fungsinya sebagai pusat perbelanjaan murni berubah menjadi fungsi rumah susun campuran. Selama ini belum terdapat aturan yang mengatur tentang berubahnya fungsi pusat perbelanjaan menjadi fungsi rumah susun campuran sehingga menimbulkan persoalan tentang belum jelasnya status kepemilikan perumahan diatas bangunan gedung komersial tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pembangunan perumahan diatas bangunan gedung komersial yang telah beroperasional menurut peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui bukti kepemilikan atas rumah yang dibangun diatas gedung komersial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber data sekunder (pustaka) yang terdiri dari :bahan hukum primer; bahan hukum sekunder. Kemudian data tersebut diolah secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode preskripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Menghasilkan kesimpulan yaitu perubahan fungsi bangunan gedung dari fungsi bangunan gedung komersial menjadi fungsi rumah susun campuran, diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung dan rumah susun dan bukti kepemilikan atas rumah yang dibangun diatas bangunan gedung komersial ini adalah SHM Sarusun begitupun kepemilikan bangunan dibawahnya juga akan mengikuti. Kata Kunci: perubahan fungsi, gedung komersial, bukti kepemilikan, rumah susun.
Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pengembang Atau Developer Terkait Kewajiban Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Di Kota Surabaya Mareta, Alicia; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36905

Abstract

Rumah adalah kebutuhan utama bagi setiap orang. Selain sebagai tempat tinggal juga sebagai investasi bagi beberapa orang. Berdasarkan data dari Kementrian Umum dan Perumahan Rakyat, kebutuhan pertahun 800 unit rumah baru pertahun. Dengan meningkatkan angka pertumbuhan penduduk meningkat pula kebutuhan perumahan dengan kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas. Pengembang perumahan harus membangun prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan harus menyerahkan kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penelitian ini banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengembang–pengembang perumahan, mereka tidak mau menyerahkan kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya. Peraturan belum berjalan maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum administratif dan apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya belum berjalan secara maksimal. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya yaitu pengembang atau developer yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya. Proses koordinasi dengan instansi vertika yang membutuhkan waktu dan permasalahan yang memerlukan pendampingan dari jajaran samping maupun tenaga ahli.
KEDUDUKAN HAK MENDAHULU NEGARA ATAS UTANG PAJAK PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT TERHADAP HAK PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG ATAU PESERTA. Fazrin, Ravina; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37324

Abstract

Kedudukan negara sebagai kreditor preferen diwujudkan dalam hak mendahulu untuk tagihan pajak dari penanggung pajak berdasarkan Pasal 21 UU KUP. Perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atau dalam likuidasi dikatakan sebagai penanggung pajak yang harus menyelesaikan pembayaran utang pajak terlebih dahulu daripada tagihan-tagihan lainnya. Pemegang polis, tertanggung atau peserta disisi lain, memiiki hak yang diutamakan atas pembagian boedel pailit perusahaan asuransi. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 52 UU Perasuransian yang menempatkan pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai kreditor preferen. Problematika yuridis yang timbul yaitu boedel pailit akan dibayarkan terlebih dahulu pembayarannya kepada pihak yang mana, hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak atau hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai nasabah perusahaan asuransi. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit terhadap hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan akibat hukum pailitnya perusahaan asuransi terhadap utang pajak sebagai hak mendahulu negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : pertama, kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit dikesampingkan dibandingkan hak pemegang polis, tertangggung, atau peserta; kedua, akibat hukum bagi negara terhadap utang pajak perusahaan asuransi yang pailit ialah dengan tidak didahulukannya pembayaran utang pajak. Kata kunci : hak mendahulu negara, pajak, perusahaan asuransi, pailit, pemegang polis,tertanggung, atau peserta.
Analisis Yuridis Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Krg Tentang Pemindahan Hak Melalui Jual Beli Yang Dilakukan Dihadapan PPAT Sebelum Pembayaran Objek Kayungyun, Inggrid Rahadyan; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37640

Abstract

Sengketa jualbeli tanah yang tidak memenuhi prinsip tunai dan riil terdapat dalam Putusan Nomor:15/Pdt.G/2017/PN.Krg.Kasus tersebut terjadi karena sepeninggalnya bapak penggugat meninggalkan persoalan terhadap fisik tanah diwaris kepada ahliwarisnya yang sertifikatnya tercatat nama oranglain.Awalnya penjual disyaratkan membawa sertifikat oleh Camat, pembeli mensyaratkan bahwa pembayaran dan pelunasan akan diselesaikan setelah sertifikat menjadi atas nama pembeli,kemudian dipenuhilah kedua syarat tersebut oleh penjual.Setelah itu sertifikat telah jadi menjadi atas nama pembeli,akan tetapi pembeli tidak diketahui keberadaannya.Sehingga sertifikat tersebut oleh pemerintah desa Blulukan diserahkan kembali kepada ahliwaris dan pembeli belum membayar pelunasan dan biaya peralihan.Putusan tersebut penggugat memohon untuk pembatalan AJB,pencatatan yang dilakukan turuttergugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum,membatalkan pencatatan pada SHM,dan memerintahkan turuttergugat untuk mencoret SHM agar dikembalikan menjadi atas nama penjual.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam memutus perkara pemindahan hak melalui jualbeli tanah yang dilakukan sebelum pembayaran objek berdasarkan Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/PN.Krg.Metode penelitian menggunakan penelitian normatif yang mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 15/Pdt.G/2017/PN.Krg. Penelitian ini menggunakan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan perundang–undangan,pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ini adalah jualbeli yang terjadi antara para pihak cacat hukum karena tidak memenuhi syarat jualbeli sehingga berdampak pada AJB yang telah dibuat. Dalam pertimbangan hakim terdapat kekaburan norma mengenai sepakat,hakim menyatakan sepakat para pihak tidak terpenuhi karena tidak ada persesuaian kehendak.Sepakat diantara para pihak sebenarnya terpenuhi karena para pihak telah sepakat tentang barang dan harganya.Terkait pembatalan sertifikat hakim menolak gugatan karena bukanlah wewenang Pengadilan melainkan wewenang BPN sehingga pengugat dapat mengajukan permohonan kepada BPN untuk pembatalan sertifikat.
TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN RAHASIA BANK TERKAIT DATA NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN PEGAWAI BANK Sumaningrum, Shinta Adhania; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (4)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37919

Abstract

Rahasia bank adalah segala yang terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Pihak terafiliasi yang memiliki kewajiban menjaga rahasia bank antara lain anggota dewan komisaris, direksi bank, pegawai bank, dan pihak terafiliasi lainnya. Negara Indonesia menganut teori rahasia bank yang bersifat relatif artinya rahasia bank dapat dibuka jika ada kepentingan mendesak untuk kepentingan masyarakat dan negara. Sehingga pihak bank dan pihak terafiliasi dilarang membuka rahasia bank berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perundang-Undangan. Temuan kasus pelanggaran rahasia bank yang dilakukan mantan pegawai bank melalui jual beli data nasabah menjadi hal yang perlu dikaji secara lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan pengaturan mengenai mantan pegawai bank dalam menjaga rahasia bank belum diatur dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai dapatkah dibenarkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan akibat hukum yang diperoleh mantan pegawai bank atas pelanggaran rahasia bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian disimpulkan menjadi dua; pertama bahwa kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai bank belum dapat dibenarkan berdasarakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, namun hanya dapat dibenarkan berdasarkan kode etik sebagai kewajiban moral. Kedua Pelanggaran rahasia bank di Indonesia merupakan pelanggaran pidana dan akibat hukumnya berupa pemberian sanksi pidana, namun sanksi pidana belum dapat diterapkan bagi mantan pegawai bank di Indonesia. Kata Kunci : Rahasia Bank, Mantan Pegawai Bank, Data Nasabah
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU NOMOR : 104/PDT.G/2019/PN Ktg TENTANG JUAL BELI BANGUNAN TIDAK BESERTA DENGAN TANAH Syarif, Abdurahman; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (4)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38248

Abstract

Kasus sebuah sertifikat tanah yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang salah satu pertimbangan hakimnya berdasarkan karena jual beli yang terpisah antara bangunan dengan tanahnya yakni pada putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu (Putusan Nomor : 104/Pdt.G/2019/PN Ktg). Pada sengketa tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik No.71/Purworejo dan Sertifikat Hak Milik No.685/Purworejo. Berdasarkan terbitnya Sertifikat Hak milik atas tanah tersebut terdapat pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak Pengugat, sebab pihak Penggugat merasa memiliki tanah tersebut berdasarkan jual beli yang terpisah antara bangunan dengan tanahnya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat.Sehingga pada sengketa diatas menimbulkan sebuah permasalahan mengenai kepastian hukum dan siapa yang berhak atas tanah tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum primer,sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini adalah putusan hakim terdapat Asas putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, pada perkara ini hakim kurang memperhatikan Asas tersebut, terdapat kekaburan norma mengenai jual beli yang terpisah antara tanah dengan bangunan diatasnya, putusan hakim menyatakan sertifikat yang dipunyai tergugat tidak mempunyai kekatan hukum, namun berdasarkan analisis penulis yang dilakukan sertifikat tanah tersebut merupakan haknya Tergugat, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan unsur keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan bagi Para Tergugat yang menyebabkan Para Tergugat tidak dapat merasakan manfaat dari tanah tersebut untuk seterusnya.
Pelindungan Hukum Bagi Pembeli Beriktikad Baik Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Hamidah, Niswatul; Susilowati, Indri Fogar; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39105

Abstract

Itikad baik menurut Subekti adalah tentang kejujuran, dimana orang yang beritikan baik memberikan kepercayaan kepada pihak lawan yang dianggap jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu. Walaupun demikian tidak selalu suatu perjanjian dilakukan dengan dasar itikad baik seperti pada kasus putusan No 2963K/Pdt/2016 dimana sengketa tersebut mengenai perlindungan atas pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian jual beli tanah dengan itikad baik. Kasus tersebut adalah tentang jual beli tanah terhadap tanah yang pada dasarnya bukan miliknya. Sengketa tersebut terdapat konflik doktrin nemo plus iurus transferre (ad alium) potests quam ipse babet (seseorang tidak dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimiliki) dengan asas bona fides (itikad baik). Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Itikad Baik, Perlindungan Hukum According to Subekti, good faith is about honesty, where people with good intentions give trust to the opponent who is considered honest and does not hide anything. However, not always an agreement is made on the basis of good faith, as in the case of decision No. 2963K / Pdt / 2016 where the dispute is about the protection of parties who bind themselves to the land sale and purchase agreement in good faith. This case concerns the sale and purchase of land against land which basically does not belong to him. This dispute there is a doctrinal conflict of nemo plus iurus transferre (ad alium) potests quam ipse babet (a person cannot divert something more than what he has) with the principle of bona fides (good faith). Keywords: Sale and Purchase Agreement, Good Faith, Legal Protection
Pemetaan Potensi Wisata Halal Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Indonesia Kurniawan, Fredy; Soeprijanto, Adi; Guntur, Harus Laksana; Wardhana, Mahendra; Abadi, Imam; Sayyida, Sayyida
Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 5, No 2: Agustus 2018
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/dinar.v5i2.5002

Abstract

Kegiatan pariwisata adalah satu hal untuk mendukung daerah dan pembangunan ekonomi negara, melalui valuta asing, pendapatan pajak, dan pungutan lainnya. Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi Muslim terbanyak. Melihat peluang ini, pemerintah Indonesia pada 2012 mulai memperkenalkan pariwisata halal di Indonesia. Sumenep, Jawa Timur, Indonesia memiliki beragam potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi pariwisata halal.Fokus penelitian ini adalah bagaimana memetakan potensi pariwisata Halal di Sumenep Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknikpengumpulan datanya observasi terhadap berbagai destinasi wisata dan pelaku-pelaku usaha di bidang pariwisata Kabupaten Sumenep.Hasil penelitian ini telah adalah konsep pemetaan potensi wisata halal di Sumenep, Jawa Timur, Indonesia. Potensi wisata halal di Sumenep yang telah berhasil dipetakan meliputi objek makanan, wisata pantai, wisata senjata tradisional (keris), pusat batik Sumenep, wisata religi, wisata sejarah dan wisata alam. Hotel dan penginapan juga tersedia sehingga wisatawan dapat merencanakan liburan mereka di waktu yang diinginkan. Transportasi antar tempat wisata juga dapat diakses dengan mudah. Semua objek wisata termasuk kriteria pariwisata halal. Ini dapat diringkas sebagai paket wisata Halal Sumenep. Potensi ini juga didukung oleh budaya keagamaan masyarakat Sumenep. Dengan pemetaan ini akan memudahkan para wisatawan Muslim khususnya untuk mengakses pariwisata halal di Sumenep, Jawa Timur, Indonesia.
Co-Authors Adi Soeprijanto Adibah Yusuf Aditya Andhy Prabowo Agista Maulidiya Rochmah Ailsashofa Alfadhila Anggra Ayu Rucitra Anggra Ayu Rucitra Anggri Indraprasti Aria Weny Anggraita Arinto Nugroho Arinto Nugroho Bambang Kartono Kurniawan Budiono Budiono Caesario Ari Budianto Chrysan Adi Putri DITA PERWITASARI Donny Revangga Adityara Eny Sulistyowati ENY SULISTYOWATI Fazrin, Ravina Fredy Kurniawan Hamidah, Niswatul Hanung Adi Nugroho Haq, Qonita Nadya Harus Laksana Guntur Hasyyati, Astrid Amidiaputri Imam Abadi Indianna Putri Dharmawan Ismar M. S. Usman Kayungyun, Inggrid Rahadyan Lea Kristina Anggraeni Lovisonnya, Intan Mareta, Alicia Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali Meydiandra, Falah Mohammad Herli Muh Ali Masnun Muh. Ali Masnun Nadya Rizky Fitriana Nangkula Utaberta Nany Maryani Nikita Bunga Pratiwi Nurdini Elsa Indira Nurul Hikmah Nurul Hikmah Okta Putra Setio Ardianto Rahmat Charis Wijayanto Ratri Bodromulatsih Rifdah Azizah Salsabila Sayyida Sayyida Sumaningrum, Shinta Adhania Susilowati, Indri Fogar Susy Budi Astuti Syarif, Abdurahman Tegar Aditya Cahyadi Thomas Ari Kristianto, Thomas Ari Tiara Ika Widia Primadani Wahyu Waskito Putra Wahyudie, Prasetyo Yang Haziqah Musa Zahra Ayudhia Pawestri Zahri Tsaniyal Baqy