cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Bina Mulia Hukum
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 25287273     EISSN : 25409034     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Bina Mulia Hukum (JBMH) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, terbit secara berkala setiap tahunnya pada bulan Maret dan September. Artikel yang dimuat pada Jurnal Bina Mulia Hukum adalah artikel Ilmiah yang berisi tulisan dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue " Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum" : 11 Documents clear
PERLINDUNGAN MEREK NON TRADISIONAL UNTUK PRODUK EKONOMI KREATIF BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK, INDIKASI GEOGRAFIS DAN PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM Mayana, Ranti Fauza
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.777 KB)

Abstract

AbstrakEkonomi Kreatif adalah konsep ekonomi baru yang berfokus pada proses penciptaan barang dan jasa berbasis ide dan kreativitas, dengan melimpahnya sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya. Ekonomi kreatif adalah harapan bagi Indonesia untuk bangkit bersaing dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. Berkaca pada vitalnya posisi ekonomi kreatif dalam pembangunan ekonomi Indonesia,  perlindungan hukum menjadi urgensi mengingat barang dan jasa yang dihasilkan dari proses kreatif tersebut merupakan branding suatu produk yang dilindungi dengan Merek sebagai salah satu kekayaan intelektual. Merek dalam bentuk 3 (tiga) dimensi, suara, hologram dalam cakupan merek nontradisional, namun berkaca pada fungsi utama sebuah merek yaitu daya pembeda, sehingga  perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana perlindungan merek nontradisional dan Indikasi Geografis dalam Undang – Undang ini dapat secara progresif diterapkan produk – produk ekonomi kreatif yang memiliki keunikan tidak hanya dalam hal bentuk dan suara, tetapi juga cita rasa, aroma dan tekstur sebagai daya pembeda dalam bidang industri, perdagangan dan investasi pada tingkatan lokal, nasional maupun global.Kata kunci:  ekonomi kreatif., merek nontradisional, perlindungan hukum AbstractCreative economy is the new economy concept focusing on creation of goods and services based on idea and creativity. Along with cultural richness, work force and culture creative economy has become the promising prospect for Indonesia to arise and create a competitive edge in global economy. Reflecting its vital position in economic development, legal protection appear to be an urgency considering the goods and services resulting from creative process are important branding and qualified to be protected as Trademark since they are the part of Intellectual Property.Three dimensional trademark, sound mark and hologram mark in this scope qualified as nontraditional trademarks, but regarding the main function of trademark as the distinctive factor, it’s a necessity to conduct further research concerning how these nontraditional trademarks protection and Geographical Indications protection progressively able to be enacted to national cultural based products in creative economy sector with diverse uniqueness not only in the scope of shape and sound but also taste, olfactory and textures as the distinctive factors in industry, trade and investment in the scope of local, national and global. Key words: creative economy,  legal protection, nontraditional trademark, 
KOMNAS HAM SEBAGAI STATE AUXIALIARY BODIES DI DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Arliman S, Laurensius
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (22.791 KB)

Abstract

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam.  Atas hal tersebut, kelahiran dari komisi nasional hak asasi manusia sebagai urgensi atas lembaga negara independen di dalam penegakan hak asasi manusia, untuk mewujudkan makna semua manusia wajib dilindungi haknya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang akan membahas komisi nasional hak asasi manusia sebagai lembaga negara independen serta tugas dan fungsinya. Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa pembentukan komisi nasional hak asasi manusia sebagai lembaga independen, berlandaskan hukum Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pembentukan komisi nasional hak asasi manusia diawali pada tahun Keputusan Presiden tahun 1993, dan diundangkannya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta dikeluarkannya Tap MPR Nomor XVII/MPR-RI/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tugas dan fungsinya terhadap pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi. Human rights are a set of rights attached to nature and human existence as a creature of God Almighty and it is His grace that must be respected, upheld and protected by the State, law, government and anyone for the respect and protection of human dignity. Protection and fulfillment of the rights of citizens konstitusioal be conducted in accordance with the conditions of diverse citizens. Above it, the birth of a national commission for human rights as the urgency of the auxialiary state bodies in the enforcement of human rights, to Realize the significance of all human rights must be protected. This study is normative, who will discuss national human rights commission as auxialiary state bodies as well as their duties and functions. The research found that the formation of a national commission for human rights as an independent agency, based on law Article 28 Paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 the which stipulates that: protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government. The formation of a national commission for human rights in Presidential Decree Began in 1993, and the enactment of Law No. 39 of 1999 on Human Rights as well as the issuance of MPR Decree No. XVII / MPR / 1999 on Human Rights. Duties and functions of the study and research, extension, monitoring, and remediation.
TELAAH YURIDIS PERKEMBANGAN REGULASI DAN USAHA PERGADAIAN SEBAGAI PRANATA JAMINAN KEBENDAAN Abubakar, Lastuti; Handayani, Tri
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.089 KB)

Abstract

AbstrakRegulasi usaha pergadaian berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan alternatif pembiayaan, khususnya bagi  masyarakat menengah ke bawah , serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian menjadi landasan hukum pengembangan layanan jasa usaha pergadaian dan membuka kesempatan bagi usaha pergadaian swasta. POJK ini bertujuan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah serta kemudahan akses terhadap pinjaman bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah. PT Pegadaian (Persero) akan mengembangkan layanan usahanya dengan menggagas gadai sertifikat tanah untuk memberikan akses pada petani mendapatkan akses pembiayaan modal kerja yang murah. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Data sekunder dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan regulasi pergadaian bertujuan menyediakan akses pembiayaan untuk menciptakan iklusi keuangan dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi masyarakat.   Perluasan objek gadai melalui gadai sertfikat tanah hanya dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah melalui akad rahn tasjily. Diperlukan dukungan hukum, khususnya kedudukan surat kuasa dalam eksekusi gadai sertifikat tanah.Kata kunci :  gadai sertifkat tanah, usaha pergadaian, perkembangan regulasi AbstractThe development of regulation of the pawn business are developing with alternative financing needs, especially for the lower middle class, as well as the micro, small and medium enterprises. The issuance of POJK Number : 31 / POJK.05 / 2016 regarding Pawnshop Business which will become the legal basis for development of the business services of pawnshops and opens opportunities for private pawn business. The POJK aims to improve financial inclusion for lower to middle-income class and the ease of access to loans for the lower and middle-income class also for micro, small and medium enterprises. PT Pegadaian (Persero) develops its business services by pawning land certificates to give farmers access to cheap working capital. This Research was conducted by using the normative juridical method with an analytical descriptive approach. The data used are secondary data obtained through library research, whether in the form of primary legal materials, secondary, and tertiary. Secondary data are analyzed by qualitative juridical. The results show the development of regulation of pawnshop aims to provide access to finance to create financial inclusion with due attention to legal protection for the community. The extension of pawning objects through the pledge of land certificates can only be done based on sharia principles through the rahn tasjily agreement. Legal support is required, especially the position of power of attorney in the execution of land certificate pledge.Keywords: pledge of land certificate, pawn business - regulatory development
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERKEMBANGAN DAN PENERAPAN (RESENSI BUKU) Putri, Nella Sumika
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.085 KB)

Abstract

Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam ilmu hukum pidana. Sampai saat ini literatur yang membahas secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana masih sangat kurang dan belum memadai dalam membantu masyarakat khususnya mahasiswa, akademisi dan praktisi dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia termasuk perkembangan dan penerapannya.Buku Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan yang diterbitkan oleh PT Rajagrafindo Persada pada tahun 2015 dan ditulis oleh Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D dan Mahrus Ali, S.H.,M.H merupakan salah satu buku yang membahas secara khusus tentang sistem pertanggungjawaban pidana. Latar belakang penulis dalam membuat buku ini adalah karena melihat perkembangan konsep pertanggungjawaban hukum pidana saat ini. Perkembangan ini dapat terlihat dalam perkembangan dan transformasi konsep pertanggungjawaban pidana dari asas kesalahan (liability on fault) menuju asas  ketiadaan kesalahan (liability without fault) yag selanjutnya berkembang antara lain menjadi sistem pertanggungjawaban korporasi (corporate liability).
KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Anindita, Sashia Diandra; Amalia, Prita
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.283 KB)

Abstract

AbstrakPembentukan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)  merupakan angin segar bagi para pihak yang menggunakan arbitrase dalam menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan lembaga ini di Indonesia. UU Arbitrase dan APS mengatur putusan arbitrase internasional dalam rangka mengakomodir arbitrase internasional. Permasalahan timbul terhadap klasifikasi putusan arbitrase internasional karena rumusan definisi putusan arbitrase internasional dalam UU Arbitrase dan APS. Definisi yang diatur berbeda dengan definisi Arbitrase internasional dalam Hukum Internasional yakni  United Nations Commission On Interational Trade Law : Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law). Artikel ini akan membahas mengenai implikasi penerapan klasifikasi menurut hukum Indonesia terhadap kewenangan pengadilan domestik terhadap kasus yang memiliki unsur internasional. Menggunakan metode penilitian yuridis-normatif dalam menganalisa kasus untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini dengan menitikberatkan pada data kepustakaan dan data primer yang berkaitan dengan hukum arbitrase internasional. Dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional menurut UU Arbitrase dan APS, hukum internasional dan  praktik-praktik negara lain (Brunei Darussalam, Singapura dan  Hong Kong). Penerapan klasifikasi  Putusan Arbitrase Internasional menurut UU Arbitrase dan APS  berimplikasi terhadap kewenangan pengadilan domestik dengan  meluasnya kewenangan pengadilan domestik terhadap kasus arbitrase yang memiliki unsur asing.Kata Kunci : arbitrase internasional, klasifikasi putusan arbitrase, UNCITRAL Model Law Abstract The establishment of the Indonesian Arbitration and Alternative Dispute Settlement (ADS) act  becomes a new hope for parties who seek legal certainity using arbitration. The act accomodates international arbitration awards by putting the recognition for the awards into its scope of application. The problem arises in regards with the classification of international arbitration. The definition of international arbitration award under the act is different with international arbitration definition under International Law, espescially wit definition from United Nations Commission on Interational Trade Law: Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law). This article will discuss the issue arises on how the implication of using Indonesian classification towards the authority of domestic court in arbitration with foreign elements cases. The author used juridical-normative and case-analysing approach to further examine the problems in this thesis by researching on literary data and secondary data that are related to international commercial arbitration law. To conclude, there is incompatibility between Indonesian classification of International Arbitration, with intenational law and parctices of other countries (Brunei darussalam, Singapore and Hong Kong). The implication of the classification in Indonesian Arbitration and ADS is that domestic court jurisdiction expands to arbitration with foreign element cases.Keywords : classification of arbitration award,  international arbitration award, UNCITRAL Model Law
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA AHLI WARIS DARI PEWARIS PENJAMIN AKTA PERSONAL GUARANTEE DI PERUSAHAAN PAILIT Nadriana, Lenny
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.658 KB)

Abstract

Ahli waris dari pewaris pemegang jaminan personal guarantee yang dijadikan pailit  maka berdampak pada tidak dipisahkanya harta pribadi dengan harta boedel waris yang diterima ahli waris dari pewaris, segala harta kekayaan milik ahli waris menjadi sitaan umum untuk dijadikan boedel pailit. Hal ini memicu kurangnya perlindungan hukum terhadap harta ahli waris yang diperolehnya dari dirinya secara pribadi yang dapat dikategorikan hak milik yang melekat pada diri ahli waris. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan yang sumbernya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Perlu dilakukan revisi Pengaturan UU Kepailitan dan PKPU terhadap rumusan pasal ataupun penjelasan pasal 1 angka (1) UU Kepailitan dan PKPU juncto pasal 21 UU Kepailitan  dikecualikan terhadap harta ahli waris yang dijadikan debitor pailit sesuai dan relevan dengan pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU yang memisahkan harta kekayaan orang meninggal dengan harta ahli waris pribadi, selain itu terhadap harta ahli waris suami atau isteri yang telah diikat dalam perjanjian kawin maka segala hartanya tidak dapat dijadikan boedel pailit.Kata Kunci:, Ahli Waris, Perlindungan Hukum, Personal Guarantee, Debitor Pailit.
ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) Nugroho, Bastianto
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (22.791 KB)

Abstract

AbstrakPerdagangan orang adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut Protokol Palermo pada ayat tiga, definisi aktivitas transaksi meliputi: perekrutan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi setidak-tidaknya pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain, atau tindakan lain seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh.Dalam hal ini penulis menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu : pendekatan mengenai permasalahan yang mendasarinya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan melalui permasalahan yang didasari pendapat para sarjana atau pakar hukum. Memperhatikan dan mencermati permasalahan yang ada dalam materi penelitian ini, dalam hal ini penulis cenderung menggunakan pendekatan sosio-yuridis dengan mengkaji fenomena sosial yang dikaitkan dengan peraturan pandangan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kriminalisasi dalam perdagangan orang (trafficking)  berdasarkan literatur, dasar-dasar dan ketentuan hukum yang berlaku atau yang telah ada.
PUTUSAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP NEGARA DI SEKITAR KAWASAN TERSEBUT Darajati, Muhammad Rafi; Adolf, Huala; ., Idris
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.271 KB)

Abstract

Salah satu perkembangan yang menarik mengenai keamanan global saat ini adalah isu sengketa Laut China Selatan antara Filipina dengan Tiongkok. Filipina telah membawa sengketa tersebut ke Permanent Court of Arbitration. Putusan dari Permanent Court of Arbitration mengatakan bahwa klaim Tiongkok mengenai nine dash line terbantahkan dan tidak memiliki dasar hukum. Akan tetapi Tiongkok menolak putusan tersebut dan tetap agresif di Laut China Selatan sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas kawasan Laut China Selatan. Artikel ini bertujuan untuk melihat implikasi putusan Permanent Court of Arbitration bagi negara pihak dan negara sekitar kawasan Laut China Selatan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara pihak yang bersengketa harus melaksanakan dan menghormati putsan Permanent Court of Arbitration tersebut karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Bagi negara di sekitar kawasan, putusan tersebut juga memiliki pengaruh di dalam menghadapi agresivitas Tiongkok dan pengaturan mengenai klaim maritim di kawasan Laut China Selatan.Kata kunci: Arbitrase, Implikasi Hukum, Sengketa Laut China Selatan AbstractOne of an interesting development about the global security now is the issue of territorial disputes in the South China Sea between Philippines and China. Philippines has brought the dispute to the Permanent Court of Arbitration. The ruling from Permanent Court of Arbitration said that China’s claim about a nine-dash line does not have a legal basis. However China rejects the ruling and remain aggressive in the South China Sea which might cause instability in South China Sea region. This research aims to look at the implications of the ruling of the Permanent Court of Arbitration for state parties and states around the South China Sea region. Authors use juridical normative research method with literature studies. This research shows that states parties have to implement and respect the ruling because it has already become the source of international law. For the state that located around the region, the ruling also has an effect to facing China’s aggressiveness and rules handling maritime claims in the South China Sea region.DOI:  https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.1
STANDAR NASIONAL INDONESIA DALAM MELINDUNGI DAN MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK DALAM IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Faisal, Pupung; Trisnamansyah, Purnama
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.603 KB)

Abstract

ABSTRAKKenyataan di lapangan menunjukkan seringkali barang impor yang masuk tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) sebagai persyaratan minimal bagi produk tertentu untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Peran penting SNI dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (disingkat MEA) baik SNI wajib maupun SNI sukarela dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan produsen dalam negeri. SNI mencegah beredarnya barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu, SNI akan mencegah masuknya produk impor bermutu rendah yang merusak pasar dalam negeri karena berharga rendah yang merugikan pengusaha dalam negeri. Secara yuridis regulasi mengenai SNI terhadap barang impor sudah diatur melalui regulasi teknis kementerian terkait, baik dalam undang-undang maupun regulasi teknis pelaksanaanya, yang mencakup penerapan dan pengawasan SNI meskipun belum spesifik diarahkan dalam menghadapi MEA, untuk itu  pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asia Nations dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2015 yang berisi visi, misi, arah, tahapan dan strategi Standardisasi Nasional di Indonesia pada Tahun 2015-2025.      Kata Kunci : MEA, Daya Saing, Konsumen, Perlindungan, SNI            AbstractReality on the ground shows the entry of imported goods are often not in accordance with the Indonesian National Standard (SNI abbreviated) as a minimum requirement for a product to be marketed in the territory of Indonesia. SNI important role in the framework of the ASEAN Economic Community (abbreviated MEA) SNI either mandatory or voluntary SNI can protect the interests of consumers nationwide and domestic manufacturers. SNI prevent the circulation of goods which are not qualified in the domestic market, especially related to health, safety, security and environment conservation. In addition, SNI will prevent the entry of low-quality imported products are damaging the domestic market due to lower precious adverse domestic entrepreneurs. Juridical regulation on SNI on imported goods already regulated through technical regulations related ministries, both in legislation and technical regulations implementation, which includes the implementation and monitoring of SNI, although not specifically directed in the face of the MEA, to the government issued Presidential Instruction No. 6 of 2014 on Enhancing Competitiveness in the Context of the Economic Community Facing the Association of Southeast Asian Nations and the National Standardization strategy 2015-2015 which contains the vision, mission, direction, stage and strategies National Standardization in Indonesia in the year 2015 to 2025. Keywords: MEA, Competitiveness, Consumer, Protection, SNI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA PERUSAHAAN TERBUKA YANG PAILIT DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN Sujatmiko, Bagus; Suryanti, Nyulistiowati
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.514 KB)

Abstract

Kemajuan ekonomi dunia telah mendorong banyak perubahan bagi kehidupan manusia. Pasar modal sebagai salah satu alternatif pembiyaan ekonomi masyarakat sudah mulai dirambah oleh seluruh lapisan. Penting bagi pemerintah sebagai otoritas tertinggi memberikan kepastian hukum guna melindungi kepentingan masyarakatnya. Berinvestasi di pasar modal dalam bentuk saham merupakan salah satu pilihan investasi. Investasi saham menjadi alternatif pembiyaan bagi perusahaan di tanah air, khususnya perusahaan terbuka di pasar modal, namun berinvestasi di pasar modal dalam bentuk saham selain memberikan peluang keuntungan juga memiliki resiko antara lain kepailitan. Tujuan artikel ini untuk mengetahui akibat hukum dari putusan pailit perusahaan terbuka terhadap investor pasar modal dan perlindungan hukum bagi investor pasar modal pada kepailitan perusahaan terbuka ditinjau dari hukum kepailitan. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan analisis data yang dilakukan secara yuridis kualitatif, dapat disimpulkan bahwa akibat pailitnya perusahaan terbuka berdampak pada kepemilikan saham investor di sebuah perusahaan terbuka yakni menimbulkan resiko kerugian berupa capital loss yang  disebabkan lock up karena proses delisting oleh bursa. Perlindungan hukum yang dapat ditempuh investor pada kondisi ini adalah melakukan tindakan pencegahan atau melakukan tindakan hukum berupa gugatan perdata baik yang dilakukan melalui perantara OJK maupun diajukan sendiri kepada lembaga pengadilan oleh investor sebagai pemegang saham perusahaan terbuka.Kata Kunci : investor, pailit, perlindungan hukum, perusahaan terbuka. Abstract       The world economic developments this day have encouraged so many aspects for human life. Capital market as one of economic needed fulfill alternative have start to reach by all of society member. It is an important thing to the government as the highest market authority to give a legal certainty in order to protect its people. Investing in capital market with stock form is one of investment choice for most people which is give a financing solution for most of company in the country. Especially for a listed company in the capital market. But investing in the capital market with stock form not only give a profit opportunity but also have a risk such as bankruptcy. The purpose of this article is to seek and analyze the legal impact of the bankruptcy of listed company to the capital market investor, and  legal protection for capital market investor due the bankruptcy of listed company reviewed by Indonesia bankruptcy. For further examine the problems in this,uses a juridical normatif and qualitative juridicial ,the result of this research show that:  first, the impact of bankruptcy for investor is make the loss of capital gain opportunity which is caused by the stock lock up in the market by IDX and caused delisting for the stock of listed company. Second, the legal protection for investor due the bankruptcy of listed company is by the market trading system which is provided by the market disclosure principle and investor can reach the compensation by suing the company in the court.  Keynotes : bankruptcy, investor,  legal protection, listed companyDOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.2

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Nomor 1 September 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Number 2 Maret 2023 Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 2 Maret 2022 Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 1 September 2021 Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021 Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 1 September 2020 Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020 Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019 Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 2 Maret 2019 Vol 4, No 1 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 1 September 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 2 Maret 2018 Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 1 September 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 2 Maret 2017 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 1 September 2016 Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum More Issue