Garuda - Garba Rujukan Digital

Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah Achmad Surya
RESAM Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2018): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

ABSTRAKTindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang tahun 2016-2017 enam Reje Kampung yang dilaporkan oleh masyarakat melakukan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, namun sampai saat ini penyidik belum menetapkan tersangka tindak pidana korupsi dana desa. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tengah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Problematika kepolisian sebagai penyidik tindak pidana korupsi dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana kampung/desa, yaitu : Pertama, saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, Kedua, penyidik tindak pidana korupsi terlebih dahulu harus memiliki bukti nilai kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang memerlukan waktu sangat lama hingga lebih dari 2 (dua) bulan.Kata Kunci : Problematika, Penyidik, Tindak Pidana Korupsi, Penetapan Tersangka ABSTRACTCorruption is very detrimental to the state finance or state economy and hamper national development, so it must be eradicated in order to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945. Throughout 2016-2017 year six Reje Kampung reported by people guilty of corruption use village funds, but so far investigators have not set a corruption suspect the village fund. This type of study is juridical empirical research, the study was conducted at the Police Central Aceh district. The data used in this research is primary data and secondary data, engineering data collection was done by interview and document study. Problems of police as investigators of corruption in the determination of criminal suspects corruption of village, namely: First, the witness was not cooperative in the willingness to attend despite having been properly called, officially, Secondly, corruption investigators must first have evidence of the value of state losses from the Inspectorate of Central Aceh District and the Audit Agency (BPK), which takes a very long time to more than 2 (two) months.Keywords : Problematic, Investigator, Corruption, Determination suspect

Implementasi Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Pasar Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Alzikri Fakhrurraji
RESAM Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2018): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

ABSTRAKPertumbuhan pendudukan yang sangat signifikan di Indonesia tidak sejalan dengan penyerapan tenaga keraj di sektor formal, hal ini menyebabkan meningkatnya pencari kerja disektor nonformal yang sering mengacuhkan hak-hak sebagai pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis empiris, data penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi perundang-undangan Ketenagakerjaan terhadap buruh pasar tradisional di kota Takengon belum terlaksana dengan maksimal, sosialisasi maupun pendampingan terhadap pekerja belum dirasakan, sehingga prinsip-prinsip keadilan bagi buruh pasar tradisional belum dapat dirasakan Hal ini disebabkan belum termuatnya secara tegas peraturan-peraturan yang melindungi para buruh pasar tradisional dari ancaman kesewenang-wenangan pemberi kerja. Hak-hak buruh pasar tradisional belum dapat diimplementasikan secara baik, karena perjanjian kerja di antara pemberi kerja dan pekerja hanya dilandaskan kepada perjanjian lisan. Sehingga pemberian hak-hak dasar oleh pemberi kerja hanya berlandaskan kekeluargaan.Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Persfektif KeadilanABSTRACTThe very significant growth of occupation in Indonesia is not in line with the absorption of keraj power in the formal sector, this has led to an increase in job seekers in the informal sector who often ignore the rights of workers. The method used in this study, namely empirical juridical, this research data obtained through interviews, observation and documentation. The result of the research shows that the implementation of labor legislation on traditional market workers in Takengon has not been implemented maximally, socialization and assistance to workers has not been felt, so the principles of justice for traditional market workers have not been felt. regulations that protect traditional market workers from the threat of employer arbitrariness. Traditional market labor rights can not yet be properly implemented, since employment agreements between employers and workers are based solely on oral agreements. So that the granting of basic rights by employers is only based on kinship.Keywords : Employment, Persfective Justice

Peranan Rayat Genab Mupakat Dalam Pembentukan Qanun Kampung Di Kampung Jerata Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Bohari Muslim
RESAM Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2018): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

ABSTRAKQanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) mengenai tugas, fungsi dan wewenang Rayat Genab Mupakat salah satunya yaitu fungsi legislasi, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan Reje. Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian pelaksanaan dilapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum. Hasil penelitian diketahui bahwa peranan Rayat Genab Mupakat pembentukan qanun kampung memiliki peranan penting, sementara dalam pelaksanaannya, keterlibatan Rayat Genab Mupakat (RGM) tidak sebagaimana mestinya yang merupakan lembaga legislatif, akibat kurangnya sumber daya manusia yang kurang memadai, faktor keuangan dan faktor kurangnya pembinaan dan bimbingan pemerintah daerah kepada Rayat Genab Mupakat (RGM) dalam melaksanakan fungsinya.Kata Kunci : Peranan, Rakyat Genab Mupakat, QanunABSTRACTQanun Regency of Central Aceh Number 4 Year 2011 on Village Government, in Article 58 paragraph (1) a and paragraph (2) concerning the duties, functions and authorities of Genab Mupakat Rayat is one of the functions of legislation, as referred to in paragraph (1) a was implemented in the formation and amendment of the village qanun with the approval of Reje. This type of research is a type of legal research that is juridical empirical that is a scientific research to find the truth based on research implementation in the field with reference to legal scholarship. The result shows that the role of Rayat Genab Mupakat in the formation of qanun kampung has an important role, while in its implementation, the involvement of Genat Mupakat Rayat is not as legislative as it is due to lack of inadequate human resources, financial factor and lack of guidance and guidance of local government to Genab Mupakat (RGM) in performing its functions.Keywords : Role, Rakyat Genab Mupakat, Qanun

Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Suhartini Suhartini
RESAM Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2018): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

ABSTRAKDalam hukum Islam wakaf dikategorikan sebagai ibadah kemasyarakatan berbentuk shodaqoh yaitu penyerahan suatu benda untuk kepentingan masyarakat yang pahalanya akan tetap mengalir terus menerus kepada yang bersedekah. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tanah wakaf, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian peralihan tanah wakaf Dalam Hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, terhadap perbuatan peralihan benda wakaf dapat diberikan sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).Kata Kunci : Tanah Wakaf, Hukum Islam, Hukum PositifABSTRACTIn Islamic law wakaf is categorized as community shodaqoh form of worship is penyarapanikasi objects for the benefit of society that will continue for the sadaqah. This type of research is a juridical-empirical approach. The juridical approach to analyzing the various rules relating to wakaf land, while the approach to analyze the so-called patterned in the life of a society that always uses and speaks in the social aspect. The result of the research of the transition of wakaf land In Islamic Law on the status of waqf can not be used, unless the wakaf can not be reused with the purpose of wakaf, in the context of wakaf in Indonesia to the object that has been represented can not be made transition, to the act of transition of waqf goods can be given sanction imprisonment for a maximum of 3 (three) months and a fine of Rp. 10,000 (several thousand rupiah).Keywords : Wakaf Land, Islamic Law, Positive Law

Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online Dian Mandayani Ananda Nasution
RESAM Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2018): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

ABSTRAKPertumbuhan jumlah perusahaan transaksi dan transportasi berbasis aplikasi dewasa ini adalah hal yang sangat menggembirakan disatu sisi, namun menimbulkan polemik di sisi lain. Penerapan aturan hukum yang berbeda mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat diantara perusahaan transportasi, persoalan hukum lain yang tak kalah penting adalah perlindungan konsumen dan status hukum dan perlindungan bagi penyedia layanan (pengemudi). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sumber Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian mengemukakan konstruksi hukum yang tercipta dari transaksi dan transportasi online bervariasi tergantung jenis layanan yang diminta. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen belum jelas dalam transaksi dan jasa transportasi berbasis aplikasi, demikian pula tidak ada pengaturan mengenai pembagian resiko yang sewaktu waktu dapat terjadi akibat keadaan memaksa atau overmacht. Payung hukum terhadap pengemudi transportasi berbasis aplikasi hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan masalah transportasi adalah ranah publik, yang perlu pengaturan administratif dari pemerintah.Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Transaksi Dan Transportasi, OnlineABSTRACTThe growing number of transaction-based companies and application-based transport today is a very exciting thing on one side, yet it creates a polemic on the other. The application of different legal rules leads to unhealthy competition among transport companies, other equally important issues are consumer protection and legal status and protection for service providers (drivers). This study uses normative legal research, ie research that refers to the legal norms contained in legislation. Data Source in this research is secondary data consisting of primary law material, secondary law material and tertiary law material. The results suggest that legal constructions created from online transactions and transport vary depending on the type of service requested. The regulation of legal protection for consumers is unclear in application-based transactions and services, nor is there any regulation of risk sharing that may occur at any time due to coercive or overmacht circumstances. The legal umbrella of law-based transport lawyers is the Civil Code, while the transport problem is the public sphere, which requires administrative arrangements from the government.Keywords : Legal Review, Transaction And Transportation, Online

Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi Online Di Kota Medan Zuhriati Khalid
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 1 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

AbstrakHukum dalam proses social engineeringberperan membentuk regulasi yang mengontrol perubahan sosial dimasyarakat, antara lain dengan terealisasinya perlindungan hukum secara universal bagi masyarakat. Antara para pengemudi (driver) jasa transportasi online dengan pihak provider transportasi online memiliki hubungan kemitraan sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata, akan tetapi dilihat dari aspek hukum ketenagakerjaan hubungan kemitraan tersebut telah memenuhi unsur secara formal, yakni adanya kepercayaan, perintah dan upah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi peraturan hukum yang ada dipatuhi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.Metode penelitian ini adalah kualitatif, yakni berdasarkan prinsip/azas hukum, doktrin dan peraturan perundangan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.AbstrackLaw as social engineering has played a role in forming regulations that control social change in society, among the realization of universal legal protection for society. Between the drivers of online transportation services with the online transportation, the provider has a relationship as regulated in civil law but viewed from the aspect of labor law the relationship has fulfilled the elements formally, namely the existence of the trust, orders, and wages. The purpose of this study is to see to what extent the implementation of existing legal regulations is obeyed and provide protection to the public. The method of this research is qualitative, which is based on the principles of law, doctrine, and legislation that can answer the problems in this study.

Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Fairuz Rhamdhatul Muthia; Ridwan Arifin
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 1 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

AbstrakKejahatan mayantara (cybercrime) di Indonesia terjadi dengan berbagai motif dan dilakukan oleh beragam pelaku mulai dari usia remaja hingga orang tua, laki-laki atau perempuan. Kasus-kasus cybercrime sebetulnya diatur secara khusus melalui undang-undang informasi dan transaksi elektronik, juga dalam kitab undang-undnag hukum pidana, namun dalam praktiknya masih belum maksimal. Salah satu yang sering terjadi yakni pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau media online lainnya. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan kejahatan yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dan akan menimbulkan dampak buruk yang merugikan seseorang bagi yang namanya tercemar atau yang dicemarkan. Tulisan ini menganalisis dari segi hukum pidana tentang penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial atau media online di Indonesia.AbstractThe crime of mayantara (cybercrime) in Indonesia occurs with a variety of motives and is carried out by various actors ranging from teenagers to parents, men or women. Cybercrime cases are actually specifically regulated through information laws and electronic transactions, also in the criminal law law, but in practice it is still not optimal. One that often occurs is defamation carried out through social media or other online media. Defamation is a crime that aims to defame someone in written or unwritten form and will have a negative impact on someone whose name is polluted or defiled. This paper analyzes in terms of criminal law about the application of criminal law in cases of defamation through social media or online media in Indonesia.

Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan Cinthia Wijaya; John Calvin; Mutiara Girindra Pratiwi
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 1 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

AbstrakHak Imunitas Advokat menjadi tolak ukur bagi seorang Advokat dalam melaksanakan tugasnya sesuai kuasa yang diberikan klien dalam pembelaan hukum dalam kasus yang ditangani, sebagaiaman diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui usaha pemerintah melindungi hak imunitas advokat dalam melakukan pekerjaan. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder atau data pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan Hak imunitas sangat penting bagi advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan demikian, hak imunitas advokat bukan hanya diberikan dalam sidang pengadilan, tapi berlaku juga di luar persidangan dengan catatan bahwa di luar persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan.AbstractThe Advocate's Immunity Rights is a benchmark for an Advocate in carrying out his duties by the authority granted by the client in a legal defense in the case handled, as stipulated in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Lawyers. The purpose of this study is to determine the government's efforts to protect the rights of immunity of advocates in carrying out work. This research approach is normative juridical by using secondary data or library data. The results of the study indicate that the right to immunity is very important for advocates in carrying out their functions and duties as law enforcement officers to create justice, certainty, and expediency. As such, the rights of the immunity of advocates are not only given in court proceedings but also apply outside the trial provided that outside the trial is an integral part of the judicial process.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru Erwin Ubwarin
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 1 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

AbstrakPenangkapan penyu di Kepulauan Aru menimbulkan permasalahan, karena penyu mempunyai nilai jual yang cukup mengiurkan para penangkap penyu, padahal penyu merupakan binatang yang dilindungi oleh Negara. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan memakai metode yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, sumber hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh hasil. Hasil penelitian menujukan ada faktor mempengaruhi mulai dari faktor peraturan perundang undangan, faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, sampai pada faktor adat istiadat yang mempengaruhi penangkapan penyu.AbstractThe capture of sea turtles in the Aru Arcipelago problems, because turtles have a selling value that is enough to lure turtle catchers, even though turtles are animals protected by the State. For this reason the author conducted a study using normative juridical methods, with the type of analytical descriptive research, the legal sources used were primary and secondary legal materials to obtain results. The results of the study show that there are influencing factors ranging from the factors of legislation, law enforcement factors, community factors, factors of facilities and facilities, to the customs factors that affect the capture of turtles.

Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat Ihsan Ihsan
RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Hukum adat pada masyarakat Gayo melarang melakukan perkawinan dalam satu susuan, dan untuk mencengah terjadinya hal tersebut, Sarak Opat membuat satu hukum yang disebut dengan hukum Parak. Tujuan penelitian untuk menjelaskan efektivitas parak sebagai sanksi adat dan untuk menjelaskan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keefektipan parak sebagai sanksi adat di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan sanksi parak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga terhindar dari segala perbuatan yang dapat merusak citra kampung dan bahkan bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan aman. Faktor yang mempengaruhi keefektipan sanksi parak adalah kurangnya perhatian Pemerintah terhadap implementasi dari Peraturan yang disahkan, kurangnya pemahaman Sarak Opat (lembaga adat) tentang adat itu disertai dengan perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan adat, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penerapan hukum adat.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Achmad Surya

Contact Email
surya_gayo85@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
resam.jh.stihmat@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh tengah,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Achmad Surya

Contact Email surya_gayo85@yahoo.co.id

Phone -

Journal Mail Official resam.jh.stihmat@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. aceh tengah, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Achmad Surya

Contact Email
surya_gayo85@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
resam.jh.stihmat@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh tengah,

Aceh

INDONESIA