Jurnal Pemberdayaan Hukum
Jurnal PEMBERDAYAAN HUKUM diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar merupakan wadah elaborasi berbagai gagasan ilmiah aktual-kontekstual perspektif Ilmu Hukum dalam bentuk kajian-kajian literatur (Literature Review) maupun hasil penelitian ilmiah. Jurnal PEMBERDAYAAN HUKUM terbit 2 (dua) kali setahun, yakni pada Juni dan Desember.
Articles
30 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEWA BANGUNAN OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM EKSEKUSI HAK TANGGU ]]>
<![CDATA[Quinn Djuang, Merry Edel]]>;
<![CDATA[Jonathan, Vanessa Virginia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.593 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang tips atau trik yang akan digunakan dalam kasus sebagai perlindungan hukum bagi penyewa hak kewajiban objek dalam pelaksanaan hipotek, yang ada tindakan pelaksanaan hipotek, sudah menyusun dan didasarkan pada konstitusi tentang hipotek tanah yang mengatur tentang waktu pelaksanaan hipotek sebagai resolusiuntuk menyelesaikan masalah itu, tetapi untuk pertama kalinya harus mencari dan mengawasi situasi atau kenyataan yang merupakan objek yang telah tersirat dengan akta hipotek, sudah terikat dengan perjanjian sewa antara masingmasing pihak.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis karena kekuatan dari masing-masing pasal yang menyusun atau melakukan substansi tentang hak-hak pihak penyewa terhadap pasal yang menyusun atau melakukan substansi tentang pelaksanaan hipotek, juga trik yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi pihak penyewaterhadap waktu pelaksanaan hipotek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, yaitu metode yang mempelajari data sekunder berupa dokumen hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan penelitian ini, hasil atau output yang akan dicapai adalah untuk menciptakan penelitian ilmiah dalam bentuk tesis sarjana, jurnal penelitian, dan proses yang dapat digunakan oleh para peneliti yang akan datang di acara mendatang sebagai referensi]]>
<![CDATA[ANALISIS TINDAK PIDANA INSES DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI ]]>
<![CDATA[Sutarnio, Agnes]]>;
<![CDATA[Nansi, Wencislaus S.]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1217.5 KB)
<![CDATA[Tindak Pidana inses antara orang dewasa dan anak di bawah umur, lebih khusus lagi yang dilakukan oleh orang tua sendiri terhadap anaknya dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak yang bertentangan dengan hukum serta nilai-nilai kapatutan dan budaya masyarakat. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan para pihak agar mampu mencegah tindak Pidana Inses. Tulisan ini merupakan hasil sebuah penelitian empiris yang bermaksud membedah dan menganalisis faktor-faktor penyebab inses melalui kajian teori kriminologi dan bagaimana upaya perlindungan korban melalui kajian viktimologi. Ada hasil penelitian ini mendapat gambaran faktor inses beisa terjadi karena faktor diri pelaku, faktor sosial dan ekonomi dan faktor hukum.]]>
<![CDATA[PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (StudiKasusPerkaraNomor 178/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) ]]>
<![CDATA[Sutarnio, Agnes]]>;
<![CDATA[Winarto, Welly]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.23 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas penerapan Diversion tindakan kriminal pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aplikasi Diversi dari pelanggaran pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu studi data sekunder berupa dokumen hukum dengan pendekatan kasus, dengan menganalisis beberapadokumen hukum, terutama yang berkaitan dengan Diversion.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menerapkan Pengalihan kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 178 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Mks tidak benar dan tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 karena terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat(1) Ke-4 KUHP dan dalam bentuk dakwaan tunggal. Hakim harus mampu menganalisis dan membedakan kejahatan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa dilakukan pengalihan pelaksanaan. Dalam kasus pelanggaran pidana tidak dapat dilakukan Diversion, judgestake mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anak dalam keputusan, sehingga ancaman hukuman penjara sebagai alternatif terakhir yang dapat diterapkan pada anak-anak.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG HAK KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF KEPERDATAAN ]]>
<![CDATA[Tunggu, Rafael]]>;
<![CDATA[Joko, Ignasius Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel penelitian ini berisi uraian aspek-aspek keperdataan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10Tahun 2016 tentang Hak Komunal. Tujuannya adalah mengetahui dan menganalisa karakter keperdataan hak komunalyang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakanadalah penelitian hukum normatif yaitu mencari sinkronisasi antara hak komunal atas tanah yang diatur dalam PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 dan hak-hak kebendaan secara umum yang diatur dalam Buku IIKUHPerdata maupun hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak komunalatas tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengakomodasisecara penuh karakter hak kebendaan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupunUndang-Undang Pokok Agraria.]]>
<![CDATA[PENGARUH NON HUKUM TERHADAP KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA ]]>
<![CDATA[N, Arifuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1175.852 KB)
<![CDATA[Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini dimaksudkan untuk mengakhiri persoalan yang menjadi sengketa dan menetapkan bagaimana hukumnya dari sengketa itu. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan ini harus dilaksanakan atau dijalankan. Dalam hal pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan pengadilan maka terhadap pihak yang kalah tersebut dapat diambil tindakan paksa berupa eksekusi. Dengan demikian, eksekusi secara sempit dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara melalui pejabat pengadilan atas permohonan pihak yang menang, tindakan mana bermaksud agar pihak yang kalah tersebut memenuhi isi putusan pengadilan yang bersifat kondemnatoir. Pada keyataan yang terjadi di lapangan, proses pelaksanaan eksekusi terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ekseskusi, perlawanan yang dimaksud dapat berupa perlawanan bersifat hukum maupun perlawanan non hukum yang dengan sengaja dilakukan untuk menghalanga-halangi proses eksekusi yang mengkibatnya berkurangnya nilai keadilan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Jontah, Wahyu]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (458.787 KB)
<![CDATA[Tulisan ini merupakan suatu telaah normatif untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab kejahatan Human Trafficking di Indonesia dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Pendekatan yangdigunakan adalah kulitatif atau telaah kepustakaan.Tulisan ini berkesimpulan bahwa kejahatan Human Trafficking disebabkan oleh dua hal yakni factor yuridis dan factor non-Yuridis. Oleh karena itu dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan human trafficking di Indonesia harus dilakukan dengan dua pendekatan juga yakni dengan kebijakan criminal (criminal policy) dan kebijakan social (social policy).]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM AKTA PERJANJIAN PENJAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN ]]>
<![CDATA[Kasimirus Yori, Aurelius]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.386 KB)
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan ditunjang penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum empiris, pengambilan data di khususkan pada faktor yang mendasari tidak didaftarkannya akta perjanjian penjaminan fidusia dan akibat hukum yang dapat ditimbulkan jika tidak didaftarkanmenurut UU Jaminan Fidusia.Pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil salah satu faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya pendaftaran akta jaminan fidusia karena nilai kredit yang kecil. Akibat hukum dari akta perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIIL YANG TIDAK DIBACAKAN DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT ]]>
<![CDATA[Tunggu, Rafael]]>;
<![CDATA[Chandra, Ardy]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (453.5 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang akibat hukum akta notariil yang tidak dibacakan dalam penandatanganan perjanjian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum akta notariil yang tidak dibacakan dalam penandatanganan perjanjian kredit.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum empiris, yakni studi implementasi hukum tataran praktik melalui studi dokumen dengan mengandalkan data sekunder. Dokumen-dokumen hukum yang menjadi bahan kajian adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pdt/2017 yang berhubungan dengan akta notariil yang tidak dibacakan dalam penandatanganan perjanjian kredit. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum akta notariil yang tidak dibacakan dalam penandatangan perjanjian kredit mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian bebas. Akibat hukum selanjutnya karena di dalam perjanjian kredit terdapat klausula yang bertentangan dengan undang-undang maka dipandang dari segi keabsahan perjanjian menjadi batal demi hukum.Demikian pula karena perjanjian kredit dalam bentuk akta notariil mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan maka berpengaruh terhadap kedudukan bank sebagai kreditor preferent yang berubah menjadi kreditor konkuren.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM TERHADAP PERIZINAN EKSPLORASI HUTAN ]]>
<![CDATA[N, Arifuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.873 KB)
<![CDATA[Bahasa Indonesia sebagai negara hukum mengatur banyak aspek dalam masyarakat yang hidup, misalnya dalam eksplorasi hutan. Yuridish berdasarkan hal ini, disebutkan secara konstitusional di negara Republik Indonesia 1945 dan kemudian diatur lagi dalam undang-undang nomor 41, 1999 tentang Kehutanan. Itu menjelaskan hukum untuk memberikan aturan tentang eksplorasi hutan seperti mekanisme tunjangan, pembatasan, dilarang dan sanksi.Eksplorasi hutan untuk memungkinkan pemberian oleh pemerintah tidak efektif, karena hanya keuntungan ekonomi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, di sisi lain masyarakat lokal semakinkehilangan kekuatan karena hasil hutan yang diambil tidak seimbang. Kehilangan kontrol dan rendahnya kepercayaan masyarakat enyebabkan kekeliruan dalam implementasi memungkinkan yang akhirnya eksplorasi hutan tidak sesuai dengan prinsip konservasi. Akhirnya, sistem Izinkan sekarang belum menyeimbangkan pemberian hutan yang diuntungkan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU ]]>
<![CDATA[Sutarnio, Agnes]]>;
<![CDATA[Djaya, Iwan Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1160.424 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas ulasan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam integrasi sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam integrasi sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, dan pengumpulan data yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam integrasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terintegrasi telah diterapkan di Indonesia baik oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan meskipun penerapan prinsip-prinsip ini tidak dimaksimalkan karena hanya ditetapkan terbatas dan parsial dalam undang-undang dan peraturan khusus dan belum diatur berdasarkan KUHP Indonesia.]]>
