cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad zainul arifin
Contact Email
zainulakim4@gmail.com
Phone
+6285378329037
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Thengkyang
Published by Universitas Sjakhyakirti Palembang
ISSN : 25413813     EISSN : 26551810     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Praise the presence of God Almighty because thanks to the blessing of the Tengkhiang journal can be published in the Open Journal System (OJS). The Tengkhiang Journal is a journal published by the Faculty of Law of Sjakhyakirti University in Palembang. The term Tengkhiang itself comes from one of the custom languages in the South Sumatra Province which means “Granary”. And The ganary was then linked to the context of the legal field to become a "Granary Knowledge Society". Therefore, the Tengkhiang Journal in this context is defined as a Journal containing writings of Law in the Field of Law.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
SUATU PANDANGAN TENTANG EKSISTENSI DAN PENGUATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH adm-jurnal adm-jurnal; Muhammad Zainul Arifin
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DPD lahir sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. Utusan daerah ditunjuk oleh DPRD provinsi didaerah, sedangkan utusan golongan ditunjuk oleh organisasi kemasyarakatan, hal ini jugalah yang mendasari untuk meniadakan utusan daerah dan utusan golongan dan diganti dengan terbentuknya lembaga baru yaitu DPD, lembaga ini terbentuk dalam kerangka demokrasi, maka anggota DPD RI ini dipilih langsung oleh masyarakat di daerah dengan 4 orang anggota perwakilan di setiap provinsi dan DPD RI merupakan lembaga pada tingkat nasional yang selama masa jabatan 5 tahun bersidang di Ibukota negara Republik Indonesia untuk menyuarakan aspirasi masyakat dan daerah dalam pembuatan kebijakan pada tingkat nasional.
NATURALISASI DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN: MEMAHAMI KONSEP, SEJARAH, DAN ISU HUKUMNYA adm-jurnal adm-jurnal; M. Alvi Syahrin
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Naturalisasi diartikan sebagai proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Dalam praktiknya, naturalisasi dapat menimbulkan dampak positif serta negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Pemerintah perlu melakukan kebijakan selektif untuk mencegah dampak negatif yang akan timbul. Demi menunjang keteraturan dan keamanan serta diberlakukan filterisasi atau penyaringan yang selektif dari pemerintah Indonesia dengan ini yang tertuang dalam perturan perundang-undangan pada UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam tulisan ini akan dijelaskan apa dan bagaimana proses naturalisasi dalam berbagai dimensi, serta beberapa isu hukumnya.
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IUU FISHING DALAM PENGUATAN SISTEM HUKUM NASIONAL adm-jurnal adm-jurnal; dedeng dedeng
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia memiliki 17.504 pulau dan luas perairan laut 5, 8 juta km², terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km2, luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km2. Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun. Salah satu masalah dalam sektor perikanan perikanan Indonesia adalah banyak terjadi IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia oleh kapal nelayan asing. Kondisi seperti ini, menjadikan upaya pencegahan dan penanggulangan kegiatan IUU Fishing sangat signifikan. Permasalahan terkait IUU Fishing di Indonesia berkenaan dengan: pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku IUU Fishing, dan kerjasama antar negara dalam pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing.Berdasarkan temuan, terdapat tidak kurang 13 peraturan perundang-undangan, mulai tingkat undang-undang hingga peraturan menteri Keluatan dan Perikanan yang mengatur masalah IUU Fishing di Indonesia. Dua penegakan hukum, yaitu Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) atau Satgas 115. Kerjasama bilateral, terbatas pada tingkat MOU atau Joint Communique. Tingkat ASEAN belum dicapai suatu perjanjian regional, yang lebih maju adalah kerjasama dalam bentuk keikutsertaan Indonesa dalam IOTC, CCSBT dan WCPFC. Sebab itu, dalam memperkuat sistem hukum nasional harus terus memperbarui perundang-undangan, mengalakan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan dalam kerangka ASEAN.
REKONSEPTUALISASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH UNTUK MEMPERKUAT CALON INDEPENDEN DALAM MENGHILANGKAN PRAKTIK POLITIK UANG adm-jurnal adm-jurnal; haris fakhri
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pilkada sejatinya sebuah mekanisme dalam berdemokrasi dan merupakan peristiwa penting, dimana rakyat dimintai restu oleh calon kepala daerah untuk menjadi ‘wakilnya’ di dalam pemerintahan. Di dalam pilkada, para Kandidat dan Partai Politik bersaing untuk mendapatkan simpati pemilih. Persaingan ini, idealnya kemudian menjadi penentu dan berpengaruh terhadap pilihan kebijakan Pemerintah, karena calon kepala daerah dan Partai akan menerapkan pilihan bijak yang sesuai dengan perspektif yang mereka bangun.
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH INDUSTRI DITINJAU DARI SEKTOR HUKUM, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA adm-jurnal adm-jurnal; Meirina Nurlani
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembaharuan ide tentang pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang penting untuk kita kaji, hal tersebut di perkuat dengan perkembangan pembagunan industri di Indonesia yang semakin pesat. Perkembangan tersebut memberikan beberapa dampak apabila kita melihatnya dari segi pembuangan akhir industri tersebut yaitu limbah. Dari hal inilah, di perlukan peran pemerintah untuk membuat suatu terobosan baru berupa pembaharuan ide tentang tata kelola lingkungan hidup di tinjau dari beberapa sektor baik sektor hukum, ekonomi, sosial maupun budaya di Indonesia.
WEWENANG DAN HAMBATAN PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CUKAI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI adm-jurnal adm-jurnal; Waliadin Waliadin
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegak hukum sesuai UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP harus melaksanakan suatu tindakan pemeriksaan pendahuluan. Mencari kebenaran materiil, ialah mencari suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Perkembangan tindak pidana ekonomi cakupannya semakin luas mengikuti perkembangan ekonomi. Beberapa jenis tindak pidana ekonomi adalah Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau, Jual Beli Pita Cukai Asli, hasil tembakau tidak dilekati pita cukai. Sehingga Wewenang Dan Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai dibutuhkan penanganan lebih serius. Terbentuk peraturan yang terpadu dan menyeluruh. Pelaksanaan Undangundang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sehingga Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai perlu dilakukan perubahan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995.
Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi (Strudi Kasus di Kota Palembang) adm-jurnal adm-jurnal; mila surahmi
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Developments in Economic field bring big impact on crime in community. One mode that develops is a fraud with an effort to compile a fund to benefit through investments with the lure of a big yield. But in the attempt, such assessment is nothing but a returns to the investor profits. These developments were not accompanied by an adequate knowledge and understanding of the economic and financial on business of community. So many are popping up due to business investment mode. Legal protection for victims is essential because in fact, the resolution of criminal cases found less crime victims obtain adequate legal protection. This has to be one of problems in this research, especially in this case, investments found victim protection in Palembang often got barriers. Thus, required the formulation of the victims protection concept which can provide adequate judicial protection not only by providing penalties on crime perpetrators but also victims recovery so as to create a balance and bring a sense of peace within the community and embodied justice. This research is empirical. Data were collected through interviews and a literatre study. Using the sociological approach. From this research results, legal protection of investment fraud victims in Palembang got barriers due to several factors including: (a) legislation: in practice often got barriers in the process of handling crime on this investment fraud; (b) public awareness are reluctant to provide reports and testimony; (c) facilities and infrastructure; (d) law enforcement officers that number is still lacking. From some of the barriers and challenges that exist, it necessary law reform to provide legal protection of victims.
Perbandingan Dinamika Oposisi di Indonesia dan Turki Dalam Perspektif Teori Demokrasi Konstitusional Alip Dian Pratama
Jurnal Tengkhiang Vol 3 No 1 (2019): Edisi Desember 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gelombang demokratisasi yang melanda Indonesia dan Turki memberikan sebuah kaidah baru bagi kedua Negara tersebut; bahwa demokrasi merupakan keniscayaan pada era kontemporer, dan penguatan budaya demokrasi secara bertahap melalui penguatan lembaga inti Negara, juga proses amandemen konstitusi yang berlangsung secara bertahap, merupakan sebuah ujung dari perjalanan kedua Negara tersebut. Relevansi kelompok oposisi, pasca menguatnya peran sipil di panggung utama politik, dan proses demiliterisasi yang berhasil di kedua negara, menjadi sebuah topik yang mulai banyak digali. Kultur politik Indonesia yang dikenal cair, sehingga batas antara kelompok pemerintah dan kelompok oposisi menjadi kabur, akan menjadi tema utama dalam tulisan ini. Sementara di Turki, besarnya wibawa dan wewenang Erdogan, apalagi setelah berhasil melalui proses amandemen konstitusi yang mulus, dengan menjadikan dirinya sebagai presiden Turki, dan berpotensi tetap menjabat hingga tahun 2030 nanti, membuat oposisi semakin terdesak, dan beberapa sekutu Erdogan yang sebelumnya menyukseskan agenda politik kaum islamis, tiba-tiba pecah dan mengambil posisi yang diametral terhadap Erdogan.
PENGUATAN KEWENANGAN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA (Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Chitra imelda
Jurnal Tengkhiang Vol 3 No 1 (2019): Edisi Desember 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan tindak kejahatan (Extra Ordinery) yang berdampak terhadap kemajuan ekonomi suatu Negara, sehingga peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu solusi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, penelitian tesis tersebut berjudul “Penguatan Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara (Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang No 30. Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, filosofis, historis, sosiologis, perbandingan, teoritis dan futuristik, serta menggunakan landasan teori penguatan dan kewenangan. Sehingga penelitian ini menghasilkan temuan yaitu, “Penyadapan merupakan cara penyelidikan dan operasi yang efektif dalam melacak pelaku korupsi meskipun dianggap melampai batas kewenangan, melecehkan marwah dan martabat kehormatan DPR, namun menjadi solusi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi”.
PERSEPSI PANDANGAN HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PENGERTIAN HUKUMAN MATI DAN PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA Harab Zafrulloh
Jurnal Tengkhiang Vol 3 No 1 (2019): Edisi Desember 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2 / 1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Dari pemikiran yang terdapat dalam pasal 12 ayat 1 KUHP tersebut yang dimaksud dengan hukuman pidana penjara seumur hidup berarti penjara sepanjang si terpidana masih hidup, dan hukumannya baru akan berakhir setelah kematiannya. Namun dalam penerapannya ataupun implementasi dari hukuman penjara seumur hidup tersebut seorang narapidana sewaktu-waktu bisa saja mendapatkan amnesti karena adanya hukum yang bersifat politik yang berakibat luas terhadap negara

Page 1 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2023): Edisi Juni 2023 Jurnal Thengkyang Vol 7 No 1 (2022): Edisi Juni 2022 Jurnal Thengkyang Vol 6 No 1 (2021): Edisi Juni 2021 Jurnal Thengkyang Vol 5 No 1 (2020): Edisi Desember 2020 Jurnal Thengkyang Vol 4 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang Vol 1 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang Vol 3 No 1 (2019): Edisi Desember 2019 Jurnal Thengkyang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang