Garuda - Garba Rujukan Digital

Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Kepailitan Ritri Riawati; Muskibah Muskibah; Evalina Alissa
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.9415

The purpose of this research is to find and analyze nebis in idem principle. In bankruptcy proceedings The problem is how the formulation in idem principle nebis in idem in bankruptcy proceedings The methodology used normative. Juridical namely researchThe results of the research is that both bankruptcy and suspension of debt payment obligation will be nebis in idem principle because no one chapter of UUK PKPU and said that in bankruptcy proceedings and does not apply in principle PKPU nebis in idem but in practice the principle of drop the bankrupt PKPU and this is because this is a rather than a suit and nature of the request in the matter of pkpu. is dynamic and bankruptcy proceedings. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis asas nebis in idem dalam perkara kepailitan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan asas nebis in idem dalam perkara kepailitan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian adalah bahwa di perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaraan utang tetap berlaku asas nebis in idem dikarenakan tidak ada satu pasal dari UUK dan PKPU yang menyatakan bahwa di perkara Kepailitan dan PKPU tidak berlaku asas nebis in idem, tetapi dalam prakteknya hakim menggugurkan asas ini dikarenakan permohonan pailit dan PKPU bentuknya adalah “permohonan” bukannya “gugatan” dan sifat dari alasan permohonan dalam perkara PKPU dan perkara kepailitan adalah dinamis.

Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau Terhadap Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Anggraini Mei Yulistri; M. Hosen; Suhermi Suhermi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.12184

The purpose of this research is to know and analyze the causes of the Cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh as well as for know and analyze the aplication of sancionts Adat Tudum Malau againts cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh. The formulation of the problem in this study is what are the causes Cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh and how the aplication of sancionts Adat Tudum Malau againts cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh And what are the obstacles. This research includes research juridical empirical. namely examining the gap between das sollen and das sein, or the gap between what the law should have and the reality on the ground. research locationt in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh. The population in this study are the parties who do cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh. Sampling in this study using purposive sampling method. The cause of the cancellation of the engagement in Koto Dua and Sungai Liuk Villages were kawin lari (silariang), and too much demand. The aplication of the tudum malau customary sanctions does not work as it should, and the obstacles to the aplication of these customary sanctions are those who commit violations, many of which cannot fulfill them at the specified time. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penyebab Terjadinya Pembatalan Pertunangan di Kecamtan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh serta untuk mengatahui dan menganalisis Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau di kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah Apa Saja Penyebab Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Dan Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Serta apa saja hambatannya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu meneliti kesenjangan antara das sollen dan das sein, atau kesenjangan antara seharusnya menurut hukum dan kenyataan di lapangan. Lokasi penelitian di kecamatan pesisir Bukit kota Sungai Penuh. Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan pembatal pertunangan di kecamatan pesisir bukit. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling. Penyebab terjadinya pembatalan pertunangan di desa koto dua dan desa sungai liuk adalah kawin lari (silariang), dan pintaan yang terlalu besar. Penerapan sanksi adat tudum malau tidak berjalan semestinya, serta hambatan dalam penerapan sanksi adat tersebut adalah mereka yang melakukan pelanggaran banyak yang tidak bisa memenuhinya pada waktu yang telah ditentukan.

Perbandingan Pengaturan Poligami di Indonesia dan Malaysia Refo Afdhal; Umar Hasan; M. Amin Qodri
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.12688

This study aims to see the comparison between two laws in two countries, namely the State of Indonesia which uses Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the State of Malaysia which uses Malaysian Law Deed 303. The problem is what are the similarities and differences in the arrangements for polygamy in the two countries. This type of research is normative, namely scientific research procedures to find the truth based on the logic of legal science from a normative side which is built on the basis of scientific disciplines and the workings of normative legal science. The result of this research is the arrangement of polygamy in Indonesia and Malaysia which have several similarities and differences in the arrangement of polygamy. Conclusion: The Malaysian Law Deed 303 has similarities which include enforceability, permissibility of polygamy, permission of polygamy from the court, submission of written applications, reasons for husbands to do polygamy, there are regulations regarding the requirements for polygamy, criminal sanctions, the basis for granting permission, consent of wives, conditions. -conditions, dissolution of polygamous marriage and the amount of the criminal threat. Suggestion: that in order to create legal certainty, the Indonesian government must make improvements in the regulation of polygamy and increase fines and imprisonment. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara dua hukum di dua negara yaitu Negara Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Negara Malaysia yang menggunakan Undang-Undang Malaysia Akta 303. Permasalahannya yaitu apa persamaan dan perbedaan pengaturan poligami di kedua negara tersebut. Tipe penelitian ini adalah normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan poligami di Indonesia dan Malaysia yang memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan poligami. Kesimpulan: dalam Undang-Undang Malaysia Akta 303 memiliki persamaan yang meliputi keberlakuan, kebolehan poligami, izin poligami dari pengadilan, pengajuan permohonan secara tertulis, Alasan Suami Melakukan Poligami, terdapatnya pengaturan mengenai persyaratan poligami, sanksi pidana, dasar pemberian izin, persetujuan istri, syarat-syarat, pembubaran perkawinan poligami dan besaran ancaman pidana. Saran: bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum, pemerintah Indonesia harus melakukan perbaikan dalam pengaturan poligami dan memperberat tindak pidana denda maupun pidana penjara.

Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok Radesza Rizky Sakinah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.15422

This research aims to find out and analyze the rights and obligations of the parties in the implementation of government procurement agreements for goods and services for construction work on the reconstruction of the solok city market fence and efforts to resolve disputes in the implementation of government procurement agreements for goods and services for construction work on the reconstruction of the solok market fence between Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok against CV Insan Cita Company. The research method that the authors used in this study is empirical juridical. The results of this study showed that there had been a default by the Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok against CV Insan Cita Company by not paying wages for work. In Surat Perintah Kerja (SPK): 8/SPK/DPUKM/2018 the payment of work wages will be paid when the work has been completed. The service provider in this case has completed the work on time and in accordance with what is contained in the SPK, but the service user does not pay the wages on the grounds that the job description done is not in accordance with what is contained in the SPK. The service provider then sued the service user to the Solok District Court. In the proceedings, the parties also mediated and agreed on a Peace Act which states that the payment of working wages is carried out by budgeting back to the 2020 APBD Changes. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok dan upaya penyelesaian terhadap sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dengan CV Insan Cita Company. Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi wanprestasi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok terhadap CV Insan Cita Company dengan tidak membayarkan upah pekerjaan. Dalam Surat Perintah Kerja (SPK): 8/SPK/DPUKM/2018 pembayaran upah pekerjaan akan dibayarkan apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan. Penyedia jasa dalam hal ini telah menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu dan sesuai dengan yang dimuat dalam SPK, tetapi pengguna jasa tidak membayarkan upah dengan alasan uraian pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dimuat dalam SPK. Pihak penyedia jasa kemudian menggugat pihak pengguna jasa ke Pengadilan Negeri Kota Solok. Dalam proses persidangan para pihak juga melakukan mediasi dan menyepakati Akta Perdamaian yang menyatakan bahwa pembayaran upah pekerjaan dilakukan dengan menganggarkan kembali pada Perubahan APBD tahun 2020.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan (Studi Pada Hiskin Beauty Center Jambi) Anisa, Virta Yuli; Yahya, Taufik; Sasmiar, Sasmiar
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims: 1) To find out and analyze the form of responsibility of illegal beauty clinic business actors in Jambi City for consumer losses. 2) To find out and analyze dispute resolution for consumer losses arising from illegal beauty clinics in Jambi City. The formulation of the problem studied: 1) What is the form of responsibility of business actors for consumer losses due to illegal beauty clinics in Jambi City? 2) How to resolve disputes over consumer losses arising from illegal beauty clinics in Jambi City?. The research method used is empirical juridical research. The results of the first study that the responsibility for the legal relationship between business actors and consumers at beauty clinics was born from the Consumer Protection Act, in article 19 of the UUPK states that business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution, and or consumer losses due to consuming goods or services. services produced or traded, the responsibility of business actors, namely accountability in the form of beauty health care services in accordance with the types of complaints submitted by patients as consumers. The two settlements between the beauty clinic business actors and consumers are still carrying out non-litigation settlements. Abstrak Penelitian ini bertujuan:1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggungjawab pelaku usaha klinik kecantikan ilegal di Kota Jambi terhadap kerugian konsumen.2) Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen yang timbul akibat klinik kecantikan ilegal di Kota Jambi. Rumusan masalah diteliti:1) Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat klinik kecantikan ilegal di Kota Jambi?; 2)Bagaimana penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen yang timbul akibat klinik kecantikan ilegal di Kota Jambi?. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris. Hasil Penelitian pertama bahwa tanggungjawab hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen pada klinik kecantikan lahir dari adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada pasal 19 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan, pertanggungjawaban pelaku usaha, yakni pertanggungajawaban berbentuk pelayanan perawatan kesehatan kecantikan sesuai dengan jenis keluhan yang disampaikan oleh pasien selaku konsumen. Kedua penyelesaian antara pelaku usaha klinik kecantikan dan konsumen masih melakukan penyelesaian secara non litigasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tengku Maizura Hakim; Ageng Triganda Sayuti
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.15969

Everyone has the right to get a decent job, as well as get a wage, including one of them is a Domestic Worker, Domestic Workers must get the same protection, based on the problems above, the writing draws two formulations of the problem as follows, First, How is the Implementation of Legal Protection for Domestic Workers in Suka Karya Village, Jambi City?, Second, what are the obstacles that occur in the implementation of legal protection for domestic workers in Suka Karya Village, Jambi City?. This study aims to determine and analyze how the form of protection for domestic workers, and what obstacles occur in the enforcement of legal protection for domestic workers in Suka Karya Village, Jambi City. This writing uses the Juridical Empirical method due to the difference between the Legislation and what actually happened in the community, with a sample of 76 respondents, namely 38 domestic workers and 38 domestic worker service users, so that the results obtained are two legal protection probematics. For domestic workers, first, there are 30 respondents who use domestic workers services who do not include domestic workers in the Social Security program and second, there are 21 respondents who use domestic workers do not report the use of domestic workers to the head of the Neighborhood Association, while the obstacles that arise are: faced is due to the lack of legal awareness of the community in carrying out legal protection for domestic workers, so it is necessary to enforce strict sanctions on elements that use domestic workers services who violate their obligations. the Minister of Manpower or specifically the Manpower Office to provide socialization on how to protect domestic workers. Abstrak Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta mendapatkan upah, termasuk salah satunya adalah Pekerja Rumah Tanga, Pekerja Rumah Tangga harus mendapatkan Perlindungan yang sama, berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan menarik dua rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi?, Kedua, Apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi pekerja rumah tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan pekerja rumah tangga, dan kendala apa saja yang terjadi dalam penegakan perlindungan hukum terhadap perkerja rumah tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi. Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Empiris dikarenakan terjadinya Perbedaan antara Peraturan Perundang-Undangan dengan yang terjadi sebenarnya di masyarakat, dengan dengan sampel 76 responden, yaitu 38 orang pekerja rumah tangga dan 38 orang pengguna jasa pekerja rumah tangga, sehingga diperoleh hasil terdapat dua probematika Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga, yaitu pertama terdapat 30 responden Pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga yang tidak mengkutsertakan pekerja rumah tangga dalam program Jaminan Sosial dan Kedua, terdapat 21 Responden Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga tidak melaporkan penggunaan Pekerja Rumah Tangga Kepada Ketua Rukun Tetangga, sedangkan kendala yang dihadapi adalah dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan perlindungan Hukum bagi pekerja rumah tangga, sehingga diperlukan penegakan sanksi yang tegas kepada para oknum-oknum pengguna jasa pekerja rumah tangga yang melanggar kewajibannya.saran berikutnya adalah diperlukan peran Menteri Ketenegakerjaan atau secara spesifik Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana perlindungan hukum pekerja rumah tangga.

Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Di Kota Jambi Sinta Bela; Raffles Raffles
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.15991

Based on Article 21 of the Fiduciary Law, it is stated that the Fiduciary Giver can transfer inventory items that are the object of the Fiduciary Guarantee. However, to protect the interests of the Fiduciary Recipient, the transferred object must be replaced with an equivalent object. However, there is a fiduciary giver who transfers the inventory object that is the fiduciary object but does not replace the object as it should. So that two problem formulations are drawn, namely, first, how is legal protection against fiduciary guarantees with objects in the form of inventory items at grocery stores, second, how is legal protection for creditors related to fiduciary guarantee objects in the form of inventory objects. This study aims to determine and analyze the implementation of guarantees fiduciary with the object in the form of inventory and to find out and analyze the legal protection of creditors related to the object of fiduciary guarantee in the form of inventory; The type of research used is the type of empirical juridical research. The results of the study show that, legal protection for fiduciary guarantees with inventory objects includes: Fiduciary givers can transfer inventory objects that are objects of fiduciary guarantees in the usual ways and procedures in trading businesses, this provision does not apply if there has been a breach of contract by the debtor and or third party fiduciary. Second, the implementation of legal protection for creditors in a fiduciary guarantee agreement is born from the making of a notarial deed of imposition of fiduciary guarantees, and continues to be confirmed by registration with the Fiduciary Registration Office in order to obtain a guarantee certificate. Abstrak Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Fidusia menegaskan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara. Akan tetapi terdapat pemberi fidusia yang mengalihkan benda persediaa yang menjadi objek fidusia akan tetapi tidak mengganti objek tersebut sebagai mana mestinya. Sehingga di tarik dua rumusan masalah yaitu, pertama, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan pada toko kelontong, kedua, Bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan; Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Perlindungan Hukum terhadap jaminan fidusia dengan objek benda persediaan meliputi: “Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan di dalam usaha perdagangan, ketentuan ini tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga. Kedua, Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan.

Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam) Riza Amina Harkaz Ritonga; Isran Idris; Dwi Suryahartati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.16003

The purpose of this research is to find out and explain the position of adopted children in the inheritance system according to customary law and Islamic law and the legal consequences arising from adoption according to customary law and Islamic law. With this aim, the issues discussed are: 1) What is the position of adopted children in the inheritance system according to Customary Law and Islamic Law; 2) What are the legal consequences arising from adoption according to customary law and Islamic law? Methods: The research method used is a normative juridical research method, which is an approach to the problem by examining, reviewing and comparing the applicable laws and regulations and is competent to be used as a basis in implementing problem solving. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study: 1) The position of adopted children in customary law is very dependent on the kinship system and the law adopted by each region. The position of adopted children in Islamic law is not the same as biological children. 2) Adoption of children under customary law has different legal consequences depending on the status of the adopted child. Adoption of a child in Islamic law has legal consequences but does not make him inherit from each other. Abstrak Tujuan dari penelitianm ini agar dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam dan mengenai akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak menurut Hukum Adat dan Hukum Islam. Dengan tujuan tersebut, maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam; 2) Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak menurut Hukum Adat dan Hukum Islam. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah, mengkaji dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian: 1) Kedudukan anak angkat dalam hukum adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan dan hukum yang dianut oleh masing-masing daerah. Kedudukan anak angkat dalam hukum islam adalah tidak sama dengan anak kandung. 2) Pengangkatan anak dalam hukum Adat menimbulkan akibat hukum yang berbeda tergantung pada status anak yang diambil. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam menimbulkan akibat hukum tetapi tidak menjadikan ia saling waris mewarisi.

Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum Herlin Noviyanti; Yetniwati Yetniwati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.16162

Geographical Indication is a sign indicating the area of origin of an item and/or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors or a combination of these two factors gives a certain reputation, quality, and characteristics to the goods and/or products produced. Indonesia has a lot of potential Geographical Indications. However, the problem that currently occurs is that of the many potential Geographical Indications owned by Indonesia, only very few Geographical Indications are registered. Based on the problems above, the writing draws two formulations of the problem as follows: First, how is the application of the principle of legal certainty in the regulation of registration of geographical indications? Second, how is the mechanism for registering ghis thesis uses a normative juridical research method with legal issues of legal issues of obscurity of norms. The purpose of this study is to find out and analyze how the registration of geographical indications is in the perspective of the law on trademarks and geographical indicatieographical indications in accordance with the laws and regulations? The writing of tons, as well as to find out and analyze how the registration of geographical indications is . and using a research approach, namely a case approach, a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the application and registration of Geographical Indications contains certain conditions that must be met. Abstrak Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indonesia memiliki banyak sekali potensi Indikasi Geografis. Namun persoalan yang saat ini terjadi, dari sekian banyak potensi Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Indonesia hanya sedikit sekali Indikasi Geografis yang terdaftar. berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan menarik dua rumusan masalah sebagai berikut, Pertama Bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum dalam pengaturan pendaftaran indikasi geografis? Kedua, Bagaimana mekanisme pendaftaran indikasi geografis sesuai dengan peraturan perundang undangan? Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan isu hukum isu hukum kekaburan norma, Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan pendaftaran indikasi geografis dalam perspektif undang-undang tentang merk dan indikasi geografis, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pendaftaran indikasi geografis. dan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa mengenai Penerapan dan pendaftaran Indikasi Geografis mengandung syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Tanggung Jawab Influencer Dalam Pemasaran Produk Usaha Melalui Instagram Adifa Rahmandini; Faizah Bafadhal; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.16370

In the digital era, in terms of marketing business products we can use influencer service. Because influencer influence that can increase product sales. But, there are still influencers who promote products that can potentially harm consumers. Therefore, this research aims to find out and analyze responsibilities of influencers based on the laws and regulations in Indonesia If a business product is promoted through its Instagram account, it has the potential to cause harm to consumers and to find out and analyze the legal protection of consumers for advertising information that contains elements of dishonesty. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. Regarding the collection of legal materials obtained from library materials which include primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of this research is that influencers can be responsible for the substance/advertising material submitted, but influencers cannot be responsible for providing compensation to consumers for the use of the advertised product because this responsibility is the responsibility of businessman. Legal protection for consumers can be in the form of related parties continuing to offer, promote, and advertise products. And can be in the form of compensation for consumers who have suffered losses. Abstrak Di era digital ini, dalam memasarkan produk usaha dapat menggunakan jasa influencer. Hal ini karena pengaruh influencer yang dapat meningkatkan penjualan produk. Namun masih terdapat influencer yang melakukan promosi produk yang dapat berpotensi merugikan konsumen. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tangggung jawab influencer berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia jika suatu produk usaha yang dipromosikan melalui akun instagramnya berpotensi mengakibatkan kerugian pada konsumen dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi iklan yang mengandung unsur ketidakjujuran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan penedekatan kasus. Mengenai pengumpulan bahan hukum diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini adalah influencer dapat bertanggung jawab terhadap substansi/materi iklan yang disampaikan, tetapi influencer tidak dapat bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian pada konsumen atas penggunaan produk yang diiklankannya karena pertanggungjawaban tersebut berada pada pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa pihak-pihak terkait melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan produk. Dan dapat berupa pemberian ganti kerugian atas konsumen yang mengalami kerugian.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
pahlefi

Contact Email
zaaken@unja.ac.id

Phone
+6282274756007

Journal Mail Official
zaaken@unja.ic.id

Editorial Address
zaaken@unja.ac.id

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name pahlefi

Contact Email zaaken@unja.ac.id

Phone +6282274756007

Journal Mail Official zaaken@unja.ic.id

Editorial Address zaaken@unja.ac.id

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
pahlefi

Contact Email
zaaken@unja.ac.id

Phone
+6282274756007

Journal Mail Official
zaaken@unja.ic.id

Editorial Address
zaaken@unja.ac.id

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA