cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
pahlefi
Contact Email
zaaken@unja.ac.id
Phone
+6282274756007
Journal Mail Official
zaaken@unja.ic.id
Editorial Address
zaaken@unja.ac.id
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Zaaken: Journal of Civil and Business Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27218759     EISSN : 27215318     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aaken: Journal of Civil and Business Law merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jambi yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online. Zaaken: Journal of Civil and Business Law merupakan jurnal berkala ilmiah di bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan kuantitas 3 (tiga) kali terbit dalam setahun, pada Bulan Februari, Juni, dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2022): Februari" : 10 Documents clear
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada CV. Nusa Indotama Faradiba Mivtahur; Muskibah Muskibah; Yetniwati Yetniwati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.12249

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze legal protection for workers who have experienced work accidents at CV. Nusa Indotama. This is to find out the obstacles in fulfilling the company's obligations to register its workers in the BPJS Ketenagakerjaan program. The formulation of the problems raised in this thesis is what form of protection is provided to workers who have experienced work accidents who are not registered in the BPJS Ketenagakerjaan program and what are the obstacles to fulfilling the obligations of Workers who experience work accidents who are not registered in the BPJS Ketenagakerjaan program. The research method used is juridical empirical. The result of this research is that the company provides protection in the form of a security device to perform work in order to prevent work accidents. However, work accidents still occur. The company provides compensation to workers who have experienced work accidents, but this compensation does not cover medical expenses until some workers recover. The obstacle for companies to enroll their workers into the BPJS Ketenagakerjaan program is that, due to the incomplete identity of the workers, the company also objected to incurring additional costs. In addition, the worker constraints are caused by the company not registering their workers, so that workers cannot be registered in the BPJS program. The Manpower Office also checks companies, then provides guidance regarding the company's obligation to register its workers in the BPJS Ketenagakerjaan program. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja yang menalami kecelakaan kerja pada CV. Nusa Indotama. Untuk mengetahui kendala pemenuhan kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Perumusan masalah yang diangkat di skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan pada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan apa kendala pemenuhan kewajiban terhadap Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah perusahaan memberikan perlindungan berupa alat keamanan untuk melakukan pekerjaan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Namun, kecelakaan kerja masih tetap terjadi. Perusahaan memberikan santunan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut, tetapi santunan tersebut tidak menutupi biaya pengobatan sampai sembuh terhadap beberapa pekerja. Kendala perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan yaitu, karna tidak lengkapnya identitas pekerja, perusahaan juga keberatan untuk mengeluarkan biaya tambahan. Selain itu, kendala pekerjanya karna dari perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya, sehingga pekerja tidak bisa terdaftar dalam program BPJS. Dinas Ketenagakerjaan juga bertindak melakukan pengecekan ke perusahaan, kemudian melakukan pembinaan mengenai kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Kecelakaan Kerja Pada PT. Duren Mandiri Fortuna di Jambi Alya Rihadatul Aisy Setyonegoro; Rosmidah Rosmidah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.12991

Abstract

This study aims to determine the implementation of the fulfillment and legal protection measures provided by the wood factory company PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi to all its workers who have experienced work accidents. The formulation of the research problem is how to fulfill the rights of workers who have experienced work accidents and how the efforts made by PT. Duren Mandri Fortuna in ensuring the safety of workers who are not registered with the Labor Social Security. This study uses an empirical juridical research method by combining direct data from informants through field research to determine the problems that arise in the implementation of legal protection for the employees of PT. Duren Madiri Fortuna Jambi. The things faced by PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi in the implementation of legal protection for workers is that there are contract workers, and casual daily workers who are not registered in the Employment Guarantee by PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi which causes the workers' rights to be not fulfilled and the company is negligent in carrying out its obligation to register all workers in the work accident insurance. The non-fulfillment factor is waiting for the contract worker for more than 6 (six) months to 1 (one) year of work contract. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan dan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan pabrik kayu PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi kepada seluruh para pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan bagaimana upaya yang dilakukan PT. Duren Mandri Fortuna dalam menjamin keselamatan pekerja yang tidak didaftarkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis empiris dengan menggabungkan data langsung dari informan melalui penelitian lapangan untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja PT. Duren Madiri Fortuna Jambi. Hal yang dihadapi pada PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi pada pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap pekerjanya adalah ada pekerja kontrak, dan tenaga kerja harian lepas yang tidak didaftarkan dalam Jaminan ketenagakerjaan oleh PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak para pekerja tersebut dan lalainya perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan seluruh pekerja pada Jaminan Kecelakaan kerja. faktor tidak terpenuhinya pemenuhan tersebut adalah dengan menunggu masa kontrak kerja pekerja kontrak lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1(satu) tahun kerja.
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Perumahan Villa Bogor Indah 6 yang dikelola oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bogor Yenny Septiana Yenny; Evalina Alissa; Dwi Suryahartati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.13130

Abstract

This writing aims to determine and analyze the causes of default in the implementation of the home ownership credit agreement (KPR) in the Bogor Indah 6 villa housing which is managed by the Bogor Branch of the State Savings Bank and settlement of defaults carried out by the debtor in the implementation of the housing loan agreement (KPR) in housing. villa bogor indah 6 which is managed by the Bogor branch of the State Savings Bank. The research method used is juridical empirical, which describes the implementation of the house ownership credit agreement (KPR) in the Bogor Indah 6 villa housing which is managed by the Bogor branch of the State Savings Bank. The results of the study show that the causes of default in the implementation of the housing loan agreement at Villa Bogor Indah 6 which is managed by the Bogor branch of the State Savings Bank include defaults that occur as a result of negligence on the part of the debtor and default which occurs due to weak credit supervision from the bank. For the settlement of problem loans due to default committed by the debtor, this is done by contacting the debtor to remember to pay installments, visiting the debtor's address, and submitting a notification letter, if this method cannot be fulfilled then this will be done by means of deliberation, through the Receivables and Auction Affairs Agency. State, and through courts. For the problems encountered, it is recommended that the bank be more careful in granting credit and that prospective borrowers are expected to be more responsible for their obligations.  Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) di perumahan villa bogor indah 6 yang dikelola oleh Bank Tabungan Negara Cabang Bogor dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) di perumahan villa bogor indah 6 yang dikelola oleh Bank Tabungan Negara Cabang Bogor. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, yang menggambarkan pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) di perumahan villa bogor indah 6 yang dikelola oleh Bank Tabungan Negara Cabang Bogor. Hasil penelitian diketahui bahwa penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah di perumahan villa bogor indah 6 yang dikelola oleh Bank Tabungan Negara cabang bogor diantaranya wanprestasi yang terjadi sebagai akibat kelalaian dari pihak debitur serta wanprestasi yang terjadi akibat lemahnya pengawasan kredit dari pihak bank. Untuk penyelesaian kredit bermasalah akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dilakukan dengan cara menghubungi debitur untuk mengingat membayar angsuran, mengunjungi alamat debitur, serta menyampaikan surat pemberitahuan, apabila cara tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan dilakukan dengan cara melalui musyawarah mufakat, melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, dan melalui pengadilan. Untuk pesoalan yang ditemui disarankan agar pihak bank dapat lebih berhati-hati dalam pemberian kredit dan untuk calon debitur diharapkan lebih bertanggung jawab atas kewajibannya.    
Iktikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Melalui Media Sosial Zainal Arifin; Pahlefi Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.13770

Abstract

The purposes of this study are: 1) To find out and analyze the form of seller's good faith in buying and selling online through social media. 2) To find out and analyze the legal consequences of sellers who do not have good intentions in online buying and selling transactions through social media. Problem formulation: 1). What is the form of seller's good faith in online buying and selling transactions through social media. 2). What are the legal consequences for sellers who do not have good intentions in online buying and selling transactions through social media. Research method: the research method used is normative juridical law research. The results of the study are: 1) Good intentions in starting activities, namely delivering goods according to the agreement, providing correct information on the conditions and guarantees of goods or services. 2). As a result of the law against sellers who do not have good intentions in online buying and selling transactions through social media, the seller has an obligation to provide compensation, or replace goods that are not in accordance with the agreement as the buyer's rights. ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah: 1)Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk iktikad baik penjual dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. 2)Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap penjual yang tidak beriktikad baik dalam dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. Rumusan masalah: 1).Bagaimana bentuk iktikad baik penjual dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. 2).Bagaimana akibat hukum terhadap penjual yang tidak beriktikad baik dalam dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. Metode penelitian: metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian adalah: 1) Niat baik dalam kegiatan usahanya yaitu melakukan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan, memberitahukan informasi secara benar adanya mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 2).Akibat hukum terhadap penjual yang tidak beriktikad baik dalam dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial penjual mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, atau penggantian barang yang tidak sesuai kesepakatan sebagai hak pembeli.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Iklan yang Menyesatkan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dio Viragus Ikhsani; Diana Amir
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.14634

Abstract

This study aims to find out and analyze how the responsibility of business actors to consumers for misleading advertisements according to the Consumer Protection Act is made and to analyze the forms of legal protection for consumers against misleading advertisements. The type of research used is normative juridical. The results of this study indicate that, 1) The Consumer Protection Act does not explain the responsibilities of advertising business actors so that they experience obstacles in determining the amount of responsibility of each party. The form of responsibility is absolute responsibility, meaning that even though it is not his fault he is still responsible for the losses that arise as a result of his actions. The proof system is in accordance with Article 22 of the Consumer Protection Law 2) In order to guarantee legal certainty in obtaining order, security and legal justice that is firm and clear, the form of legal protection for consumers is to provide accountability to business actors, namely civil legal liability, criminal and state administration. This includes the task of fostering and supervising advertising activities.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas iklan yang menyesatkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap iklan yang menyesatkan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan tanggung jawab para pelaku usaha periklanan sehingga mengalami hambatan dalam menentukan besaran tanggung jawab masing-masing pihak. Bentuk tanggung jawabnya yakni tanggung jawab mutlak artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Sistem pembuktiannya sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 2) Demi mendapat jaminan kepastian hukum dalam memperoleh ketertiban, keamanan dan keadilan hukum yang tegas dan jelas, maka bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah dengan memberikan pertanggungjawaban terhadap para pelaku usaha yakni pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana dan administrasi negara. Termasuk juga tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan periklanan.  
Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya Citra Persada di Kabupaten Tebo Jufira Nur Annisa Litama Fira; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.15493

Abstract

The contract agreement for the construction of the ipademan bridge in Lubuk Mandarsah Village between the Public Works and Spatial Planning Office and CV. Surya iCitra iPersada, Tebo Regency, there is a discrepancy between field conditions and planning, thus changing the plans that have been made by the contractor. This study aims to determine and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in the construction work of the Pademan bridge in the village of Lubuk Mandarsah, and to find out and analyze the efforts to resolve the default by CV. Surya Citra Persada in a charter agreement. The research method is empirical juridical, namely research conducted to examine and examine ii Contracting Agreements for Bridge Construction Works ii Pademan, Lubuk Mandarsah Village Between the Public Works and Spatial Planning Service with CV. Surya Citra Persada, Tebo Regency. The results of this study indicate that the contracting agreement does not work properly, seen from the field conditions that are not in accordance with the plan so that less work must be done and a Contract Addendum is held through a deliberation meeting conducted by the parties related to the pademan bridge construction agreement, Lubuk Mandarsah Village, Kabupaten Tebo. Abtstrak Perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan jembatan pademan Desa Lubuk Mandarsah antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya Citra Persada Kabupaten Tebo ada ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan perencanaan, sehingga merubah perencanaan yang sudah di buat oleh pihak pemborong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam pekerjaan pembangunan jembatan pademan desa lubuk mandarsah, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Surya Citra Persada dalam perjanjian pemborongan. Metode penelitian adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji dan meneliti Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya Citra Persada Kabupaten Tebo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian pemborongan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dilihat dari kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga harus dilakukan pekerjaan tambah kurang dan di adakan Addendum Kontrak melalui rapat musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait perjanjian pembangunan jembatan pademan Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo.      
Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Terminal Muara Bulian Kabupaten Batanghari Affa Sjam; Taufik Yahya; Firya Oktaviarni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.15817

Abstract

The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of the kiosk rental agreement, and the causes of default in the implementation of the Muara Bulian terminal kiosk rental agreement, Batanghari Regency. This research method is Juridical Empirical. The implementation of the rental agreement for the Muara Bulian terminal kiosk in Batanghari Regency has not been carried out properly, the tenant has defaulted by violating the agreement letter by making the place of business as a place of residence, making payment for kiosk rental arrears, transferring the kiosk rental to another party, and paying the kiosk rental in installments. . The cause of default in the implementation of the Muara Bulian terminal lease agreement, Batanghari Regency is decreased business income resulting in tenants being in arrears on kiosk rental payments, to save time and costs for tenants to make the place of business as a place to live, uncertain business income makes tenants pay kiosk rentals in installments, and the lack of buyers makes the tenants look for another place of business and shift the kiosk rental to another party. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios, dan penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios terminal Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Metode Penelitian ini Yuridis Empiris. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios terminal Muara Bulian Kabupaten Batanghari belum terlaksana dengan baik, penyewa melakukan wanprestasi dengan melanggar surat perjanjian dengan menjadikan tempat usaha sebagai tempat tinggal, melakukan penunggakkan pembayaran sewa kios, mengalihkan sewa kios ke pihak lain, dan melakukan pembayaran sewa kios dengan mencicil. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa terminal Muara Bulian Kabupaten Batanghari adalah pendapatan usaha menurun mengakibatkan penyewa menunggak pembayaran sewa kios, untuk menghemat waktu dan biaya penyewa menjadikan tempat usaha sebagai tempat tinggal, pendapatan usaha yang tidak menentu membuat penyewa membayar sewa kios dengan mencicil, serta sepinya pembeli membuat penyewa mencari tempat usaha lain dan mengalihkan sewa kios ke pihak lain.
Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia Vaula Surya Hannifa; Johni Najwan; M. Amin Qodri
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.15919

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze how the arrangement of the inheritance rights of adopted children in Islamic law is seen from the case of The Copy of the Decree of the Jambi Religious Court No. 870 / Pdt.G / 2020 / PA.Jmb. the issue is whether the adopted child has inheritance rights to his adoptive parents. This type of research is normative juridical, which is a legal research method that examines legal issues in the form of legal research efforts that concern a particular case that in the analysis here has a very specific character, which can be seen whether or not normative requirements are met in accordance with the rules and regulations of the law itself. The results of this study are to show some conclusions that are prioritized in terms of law or juridical aspects of course according to Islamic law, an adopted child does not inherit the property of his adoptive parents given a will according to Article 209 paragraph (2) of the KHI. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hak waris anak angkat dalam hukum Islam dilihat dari perkara Salinan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb. permasalahannya yaitu apa anak angkat memiliki hak waris terhadap orang tua angkatnya. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji masalah hukum yang berupa upaya penelitian hukum yang menyangkut suatu kasus tertentu yang dalam analisis di sini memiliki karakter yang sangat spesifik, yang dapat dilihat apakah terpenuhi atau tidaknya persyaratan normatif yang sesuai dengan peraturan dan strukrur hukum itu sendiri. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan beberapa kesimpulan yang diprioritaskan dari segi hukum atau aspek yuridis tentunya menurut hukum Islam, seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya diberi wasiat menurut Pasal 209 ayat (2) KHI tersebut.
Perlindungan Hukum Kerahasian Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia Risa Salsabila; M. Hosen; Herlina Manik
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.15968

Abstract

The development of Information Technology provides extraordinary benefits for life in making it easier to carry out daily activities, on the other hand Technological Advances also provide its own concerns where every time we want to use technology we will always be bound by providing personal data as a condition for using the technology, but data The personal data holder is not properly guarded by the holder of the personal data, based on the above problems, the writer draws the formulation of the problem as follows, First, How is the legal protection of personal data in Indonesia?, Second, What is the legal protection against leakage of Consumer Personal Data? This writing uses the normative juridical method due to the ambiguity of norms due to unclear arrangements governing civil lawsuits that can be taken by victims whose personal data is misused by unscrupulous telecommunication providers, so that the results obtained are two main points, namely regarding the regulation of personal data protection which is currently regulated in Permenkominfo No. . 20 of 2016 concerning Personal Data Protection, as well as regarding the responsibility of business actors for personal data leakage, is that business actors must be ready to accept civil lawsuits submitted by consumers, and business behavior must comply with compensation in accordance with the Consumer Protection Act.   ABSTRAK Perkembangan Teknologi Informasi memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan dalam mempermudah melakukan aktifitas sehari-hari, disisi lain Kemajuan Teknologi juga memberikan kekhawatiran tersendiri yang mana setiap ingin menggunakan teknologi kita akan selalu terikat dengan memberikan data pribadi sebagai syarat untuk menggunakan teknologi tersebut, akan tetapi data pribadi tersebut tidak dijaga dengan baik oleh pemegang data pribadi, berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Bagaimana perlindungan hukum data pribadi di Indonesia?, Kedua, Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebocoran Data Pribadi Konsumen? Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dikarenakan terjadinya kekaburan norma dikarenakan ketidakjelasan pengaturan yang mengatur gugatan perdata yang dapat ditempuh oleh korban yang data pribadinya disalahgunakan oleh oknum provider telekomunikasi, sehingga diperoleh hasil terdapat dua point utama yaitu mengenai pengaturan perlindungan data pribadi saat ini diatur dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tenteng Perlindungan data Pribadi, serta mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kebocoran data pribadi adalah pelaku usaha harus siap menerima gugatan perdata yang diajukan konsumen, dan perlaku usaha harus taat dengan melakukan ganti rugi sesuai dengan undang-undang Perlindungan Konsumen.
Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Dini Suryani; Ageng Triganda Sayuti
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.16365

Abstract

This study aims to determine and analyze the customary sanctions for the same clan  marriage of the Angkola Batak Community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency and the factors causing the non-implementation of the customary sanction of the same clan marriage of the Angkola Batak community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency. The problem to be researched is how to implement the customary sanction of the same clan marriage of the Angkola Batak community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency? And the factors causing the non-implementation of customary sanctions for same clan marriage in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency? This research method is empirical juridical. The research location is in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency. The results of this study are the implementation of customary sanctions for clan marriages of the Angkola Batak community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency, not carried out according to applicable regulations. The factors causing the non-implementation of customary sanctions are religious factors, love factors, economic factors, educational factors and modernization factors. Keywords: Adat Sanctions, The same clan marriage, Angkola Batak Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dan Faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan? Dan faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya sanksi adat perkawinan semarga di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan? Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlaksana sesuai aturan yang berlaku. Faktor penyebab tidak terlaksananya sanksi adat tersebut karena faktor agama, faktor cinta, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor modernisasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober Vol. 3 No. 2 (2022): Juni Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober Vol. 2 No. 2 (2021): Juni Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober Vol. 1 No. 2 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue