cover
Contact Name
Sri Maryuni
Contact Email
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Phone
+6281352534411
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 24423424     EISSN : 27757501     DOI : https://dx.doi.org/10.26418%2Fproyeksi
Core Subject : Social,
Proyeksi adalah Jurnal ilmiah di bidang ilmu sosial dan humaniora mencakup ilmu administrasi, sosiologi, sosiatri, ilmu politik, administrasi negara, ilmu pemerintahan, hubungan internasional, ilmu komunikasi, antropologi dalam cakupan yang mendalam.
Articles 104 Documents
Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Dan Penginapan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tresia Kristiana
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 20, No 1 (2015): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.204 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v20i01.912

Abstract

Penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel dan Penginapan, terdapat berbagai model yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daearah, terindikasi hasil pemungutan yang dilakukan mengalami fluktuasi sehingga hasil pungutan pajak belum optimal, serta belum dapat dijadikan sebagai sumber keuangan daerah, untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah dan pembangunan yang seharusnya digali dari potensi sumber daya daerah yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi, untuk data sekunder didapatkan dari dokumen resmi, berupa laporan kegiatan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa beban kerja staf pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan melebihi kemampuannya, insentif masih minim namun telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009, disisi lain standar tujuan kebijakan telah ada dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Komunikasi internal dan eksternal cukup efektif, lingkungan sosial, ekonomi, politik cukup mendukung, sehingga hasil dari pemungutan Pajak Hotel dan Penginapan mengalami peningkatan dilihat dari pencapaian target dan realisasi meskipun belum signifikan peningkatannya jika dibandingkan dengan potensinya. Temuan dari penelitian ini adalah adanya faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sistem kerja merupakan pengembangan dari teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu dimensi standar. Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Pajak Hotel dan Penginapan. 
Palm Plantation Conflict (study of Sintang Regency, West Kalimantan) Hasan Almutahar
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 20, No 2 (2015): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.473 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v20i02.1357

Abstract

Conflict dynamics of oil palm plantation development was conducted in Sintang. This study used descriptive and qualitative approach. The findings are that there are still many farmers who object to the location of their plasma plantation, compared to their residence location, specified by palm plantation companies. The company seems to deliberately delay the conversion for a variety of reasons which is basically detrimental to farmers. Such a long time for conversion means that their credit responsibilities will also increase, longer than the predetermined time, seven years. Work grouping system and lending to small holder plasma farmers; the system of granting credit to farmers in group while the payment is done individually means that the diligently working farmers will feel encumbered by member shaving credit. Such a system must be improved by adding the approval not only from the cooperatives, but also from the chairman and members of the group.Keywords: conflict, oil palm, plantations
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KOTA PONTIANAK Pardi *
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 22, No 2 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.847 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v22i2.2435

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui Indek Kepuasan Masyarakat atas pelayanan public dalam pembuatan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pontianak Kalimantan Barat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif yaitu menggambarkan atas hasil analisis statistik deskriptif dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu mencari Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai  dengan Kepmenpan RB Tahun 2009. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survey dengan alat bantu berupa kuesioner, dengan skor nilai 1 sampai 4 skala Likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara umum Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak secara keseluruhan adalah sudah baik dengan  nilai sebesar  71,72775 yang berada rentang nilai 62,51 – 81,25, sesuai kriteria pengukuran nilai  IKM adalah pada kriteri baik. Artinya pelayanan terkait empat belas unsur pelayanan terkait prosedur, persyaratan, kecepatan, ketepatan, kewajaran biaya, kesesuaian biaya, kepastian pelayanan, kedisiplinan petugas, tanggungjawab dan kemampuan petugas, kesopanan dan keramahan, kenyamanan dan keamanan pelayanan, masyarakat secara umum menilai baik. Sedangkan jika dilihat per unsur pelayanan pada pembuatan paspor maka terdapat satu unsur pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat belum maksimal yaitu terkait kecepatan pelayanan. Masyarkat menilai pelayanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak masih kurang cepat atau lamban, terkait dengan kecepatan pelayanan yang dirasa pemohon masih lamban, maka beberapa saran yaitu hendaknya melengkapi persyaratan pelayanan yang diminta sebelum ke Kantor Imigrasi, datang lebih awal sebelum jam kerja 08.00 WIB sehingga antrian belum banyak, melakukan pembayaran ke bank hari itu juga, sehingga paspor cepat diproses sesuai waktu yang dijanjikan yaitu 3 hari kerja.  Kata Kunci : Pelayanan Paspor, Indeks Kepuasan  Masyarakat (IKM)
Analysis United States Response on Syria’s Chemical Weapons Veronica Putri
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 25, No 1 (2020): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.74 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v25i1.2601

Abstract

Perang memang tidak dapat dihindari tetapi penggunaan senjata kimia dapat dihindari. Penggunaan senjata kimia dalam peperangan telah dikecam keras karena membawa terror yang mengerikan sepanjang sejarah konflik dunia. Meski sudah dilarang penggunaan senjata kimia masih dilakukan terutama konflik di Suriah yang menggunakan senjata kimia berupa gas beracun yang telah menewaskan lebih dari ribuan orang. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat kecewa dan mengecam keras atas penggunaan senjata kimia yang diduga telah digunakan selama tiga kali dalam kurun waktu tujuh tahun selama perang berlangsung. Penulisan esai ini bermaksud untuk menjelaskan respon Amerika Serikat terhadap penggunaan senjata kimia di Suriah. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam esai ini adalah dengan studi literatur dari buku, jurnal, termasuk data dari website yang terpercaya yang mendukung penjelasan artikel. Hasil dari tulisan ini terbagi menjadi tiga poin diantaranya senjata kimia di Suriah. Kedua, respon Amerika Serikat dan ketiga analisis respon Amerika Serikat terhadap senjata kimia di Suriah.
Kerjasama Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Daerah Kalimantan (Border Regional Cooperation and Regional Development in Kalimantan) Nira Hariyatie
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 20, No 2 (2015): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.264 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v20i02.906

Abstract

Studi ini bertujuan menganalisis peranan kerjasama lintas batas, KLB seperti kerjasama Sosek Malindo terhadap pembangunan daerah di kawasan perbatasan Indonesia, wilayah Kalimantan, yang didasarkan pada pemikiran dasar dari KLB, yaitu pada dimcnsi ekonomi, politik, budaya dan sejarah, dan kerjasama dan kompetisi. Studi ini menemukan bahwa pembangunan daerah di Kalimantan telah melaksanakan pembangunan pada skala global, dengan pengembangan yang memprioritaskan pembangunan daerah-daerah perbatasan yang mempunyai nilai strategik karena berbatasan langsung dengan Negara tetangga, Malaysia Timur (Sarawak dan Sabah). dengan membina hubungan kerjasama dengan Negara tetangga melintasi batas-batas antar Negara yaitu kerjasama Sosek Malindo yang merupakan strategi untuk mempercepatpertumbuhan pembangunan daerah dalam konteks globalisasi. Melalui kerjasama Sosek Malindo secara signifikan memberikan sumbangan positif untuk pembangunan daerah wilayah Kalimantan, khususnya di kawasan perbatasan. Kata Kunci: Kerjasama Lintas Batas (KLB), pembangunan kawasan perbatasan dan pembangunan daerah. 
Revitalisasi Jati Diri Masyarakat Melayu - Jumadi
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 19, No 1 (2014): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.06 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v19i01.926

Abstract

Di tengah masyarakat yang hidup dalam era globalisasi, keterbukaan untuk menerima berbagai nilai- nilai baru sebagai sebuah keniscayaan, karena tidak mungkin sebuah masyarakat akan bisa eksis manakala menutup diri secara eksklusif. Masyarakat Melayu sejak dahulu telah diceritakan sebagai komunitas yang sangat terbuka dan mudah untuk selalu membuka diri terhadap sesuatu yang bisa membawa kemajuan hidup masyarakatnya. Kegemilangan tamadun Melayu yang dibangun oleh masyarakat terdahulu, tidak lepas dari kemampuan mereka berinteraksi dengan dunia luar. Orang Melayu sejak dulu memahami bahwa keterbukaan merupakan mata hati dari tamadun. Perubahan demi perubahan memberi kesan yang amat mendalam dalam nilai-nilai budaya masyarakat Melayu. Jati diri Melayu adalah merupakan asas kepada pembentukan kepribadian untuk membina pribadi Melayu yang baik, beragama, berakhlak dan berbudi perkerti mulia. jati diri Melayu ditakrifkan dan berdiri diatas dua asas utama yaitu agama dan budaya. Tulisan ini coba mengingatkan kembali, bahwa di tengah- tengah “perkampungan sejagad” ada sebuah “perkampungan Melayu” yang patut dibanggakan dan jadikan sebagai pengatur irama dan rentak sosial masyarakat Melayu yang sudah terreduksi oleh pengaruh negatif dari kebudayaan perkampungan sejagad tersebut. Untuk itu, dalam tulisan ini dibahas masalah inklusivitas masyarakat Melayu dan keunggulan karakter peribadi Melayu. Kata Kunci: Revitalisasi dan Jati diri 
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA NUSAPATI KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH Hairil Anwar
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 22, No 1 (2017): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.509 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v22i1.2430

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam konsep transparan (keterbukaan) dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya diterapkan, baik dari sisi pemerintahan desa (Kepala Desa Nusapati) maupun dari unsur masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa) atau BPD, terjadi silang pendapat antara keduanya. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban anggaran  (LPJ) mengalami keterlambatan karena keterbatasan dan kemampuan SDM rendah, serta LPJ tidak disampaikan secara terbuka kepada BPD baik secara langsung melalui rapat maupun tidak langsung melalui berbagai media informasi yang mudah diakses serta rendahnya pola komunikasi yang dibangun oleh kepala desa Nusapati dengan LPM dan BPD. Konsep Partisipatif, proses perencanaan, penetapan, serta pelaksanaan APBDes sudah melibatkan unsur masyarakat dalam perumusan RPJMD dan musrembang dan penggunaan anggaran. Efektifitas pelaksanaan ADD belum dilaksanakan secara oftimal karena masih terdapat kegiatan belum dilaksanakan disebabkan keterlambatan pencairan anggaran sebagai akibat keterlambatan LPJ. Efisien pelaksanaan ADD sudah baik, karena anggaran yang relatif kecil namun dirasakan besar manfaatnya oleh masyarakat dalam pembangunan desa Nusapati. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, penggunaan ADD belum atau tidak sama sekali dianggarakan untuk kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan dan lain-lain, disamping ketidakmampuan bagaimana cara memberdayakan masyarakat karena SDM aparatur desa rendah dan ketidakmampuan untuk mendatangkan ahli dibidang pemberdayaan masyarakat, kegiatan hanya diprioritaskan pada pembangunan fisik saja.  Kata Kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Desa,  Pemberdayaan  Masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DI KANTOR UNIT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH (UP2D) PROVINSI KALIMANTAN BARAT Sri Maryuni
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 23, No 2 (2018): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.632 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v23i2.2450

Abstract

Program pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di seluruh sektor melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan di bidang produktivitas. Proses implementasi program pelatihan peningkatan prodktivitas tenaga kerja  melalui tiga aktivitas sebagai pilarnya, yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi yang tujuan akhirnya adalah untuk menilai efektifitas dan efisiensi program. Pengorganisasian dalam penyelenggaraan program pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja terdiri dari: Pembina, Koordinator lapangan, Tim secretariat, Pengajar yang semuanya berasal dari Unit pelaksana teknis di tingkat daerah provinsi yaitu Unit Pengembangan Produktivitas Daerah (UP2D) Provinsi Kalimantan Barat. Interpretasi program pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja tediri dari beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan pelatihan (pembentukan panitia, rekrutmen peserta pelatihan, pemanggilan peserta pelatihan, pengajar dan narasumber, materi pelatihan dan jadwal penyelenggaraan), tahap pelaksanaan pelatihan ( meliputi proses belajar mengajar dan praktek kerja lapangan) dan tahap evaluasi pelatihan , tahap pemberian sertifikat pelatihan dan tahap pelaporan pelaksanaan pelatihan. Aplikasi (penerapan) program pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja terdiri dari kegiatan pelatihan motivasi berprestasi, pelatihan 5-S dan pelatihan manajemen mutu terpadu  yang diikuti oleh 20 peserta setiap paket kegiatannya dengan metode ceramah dan praktek kerja lapangan.
Marketing Politik Pasangan Milton Crosby Dan Boyman Harun Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Herri Junius Nge
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 24, No 2 (2019): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.376 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v24i2.2461

Abstract

Abstrak Marketing politik merupakan aspek penting untuk memenangkan kontestasi politik sejak pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung. Melalui metode kualitatif dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi, tulisan ini ingin menganalisis marketing politik pasangan Milton Crosby Dan Boyman Harun Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketing politik pasangan Milton-Boyman pada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar tahun 2018 dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu produk, promosi, harga dan penempatan. Marketing politik yang dilakukan oleh pasangan ini sudah cukup baik, karena baik produk, promosi dan harga yang ditawarkan sangat rasional. Namun demikian, marketing politik tersebut tidak berhasil menghantarkan pasangan ini untuk memperoleh suara maksimal. Marketing politik yang ditawarkan melalui jargon pasangan nasionalis dan mendukung pemekaran Provinsi Kapuas Raya, tidak mampu mendongkrak perolehan suara secara signifikan, karena diperhadapkan dengan aspek penempatan (place) yang tidak kondusif yaitu mayoritas masyarakat Kalbar adalah pemilih sosiologis yang telah menetapkan calon gubernur dan wakil gubernurnya berdasarkan pertimbangan primordial yaitu suku dan agama. Kata Kunci : Marketing Politik, Pemilukada, Demokrasi Lokal.         AbstractPolitical marketing is an important aspect to win political contestation since the Regional Head election is held directly. Through qualitative methods with interview techniques and documentation studies, this paper wants to analyze the political marketing of Milton Crosby and Boyman Harun couples in the 2018 West Kalimantan Provincial Governor Election. The results of the research show that the political marketing of the Milton-Boyman pair in the 2018 West Kalimantan Governor election was conducted through 4 (four) activities, namely product, promotion, price and placement. Political marketing carried out by this couple is good enough, because the products, promotions and prices offered are very rational. However, political marketing failed to deliver the pair to get maximum votes. Political marketing offered through nationalist pair jargon and supporting the expansion of the Kapuas Raya Province, was not able to significantly boost votes, because it was confronted with a place aspect that was not conducive because the majority of West Kalimantan people were sociological voters who had set their candidates for governor and deputy governor based on primordial considerations namely ethnicity and religion.  Keywords: Political Marketing, Local Election, Local Democracy
KEBIJAKAN BERKELANJUTAN (Studi Kebijakan Kependidikan di Perbatasan Aruk Kabupaten Sambas Indonesia) Ida Rochmawati; Kartika Ningtias; Suci Lukitowati
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 26, No 1 (2021): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.785 KB) | DOI: 10.26418/proyeksi.v26i1.2628

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan dalam bidang pendidikan yang berkelanjutan di perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Aruk, Kabupaten Sambas dan memperoleh pengetahuan, pemahaman dan konsep baru melalui analisis empirik bagi pengembangan ilmu kebijakan publik. Upaya pembangunan kawasan perbatasan termasuk di dalamnya pendidikan, seharusnya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dan atau dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan tanggungjawab juga dari pemerintah daerah. Selama ini kebijakan pendidikan kenyataannya selalu berubah dengan bergantinya menteri (penguasa), seakan tidak ada suatu sistem yang bisa digunakan dalam menghasilkan kebijakan Pendidikan. Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dari David Easton, dimana dukungan dan tekanan terhadap Pendidikan dikonversi menjadi sebuah output, output inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam menghasilakan manusia Indonesia yang berkualitas. Dari penelitian ini diperoleh hasil adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sambas dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya, namun demikian masih perlu adanya kekuatan dan kemauan keras daerah pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan mutu Pendidikan. Ada tiga kebijakan besar yang mengatur tentang kebijakan pendidikan, yang pertama adalah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kedua, UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dapat disimpulkan bahwa pemerintah propinsi berwenang dalam mengatur dan mengelola pendidikan atas sedangkan pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengelola pendidikan menengah dan dasar. Hal ini juga akan memberikan dampak yang lain terhadap masalah Pendidikan khusunya di perbatasan, jika kebijakan ini terpisah dan tidak terintegrasi antara level pemerintahan yakinlah akan ada Bencana Demografi.

Page 4 of 11 | Total Record : 104