cover
Contact Name
Andriyani
Contact Email
andriyani_uin@radenfatah.ac.id
Phone
+6282373800766
Journal Mail Official
muqaranah@radenfatah.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang, Indonesia
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Muqaranah
ISSN : 28093658     EISSN : 28094832     DOI : 10.19109
Muqaranah adalah jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan ISSN 2809-3658 dan E-ISSN 2809-4832. Muqaranah terbit dua kali dalam setahun yaitu pada  Juni dan Desember. Jurnal ini menerbitkan konsep dan makalah penelitian terkini tentang perbandingan mazhab dan hukum. Muqaranah adalah jurnal yang menerbitkan artikel-artikel yang berkaitan dengan perbandingan-perbandingan mazhab maupun hukum, seperti: perbandingan mazhab maupun hukum dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum Islam, hukum pidana Islam, hukum perdata Islam, hukum keluarga Islam.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 34 Documents
HAPUSNYA HAK MILIK TANAH DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Haris Munandar; Syaiful Aziz; Armasito Armasito
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.966 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.7926

Abstract

Tanah memiliki kegunaan penting untuk kehidupan manusia seperti tempat tinggal, mencari nafkah, tempat ibadah dan sebagainya. Di dalam UUPA terdapat macam-macam kejadian dari aspek hukum yang bisa menyebabkan hilangnya kepunyaan atas tanah. Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai konsep hapusnya hak milik tanah dalam hukum Islam dan UUPA. Adapun metode yang dipakai pada penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif lalu disimpulkan dengan cara deduktif. Hasil dari penelitian menyatakan menurut UUPA bahwa hapusnya hak milik terdapat pada rumusan Pasal 27 yaitu: a) karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18, b) karena penyerahan sukarela oleh pemiliknya, c) karena ditelantarkan, d) karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2, e) tanahnya musnah. Sementara berdasarkan hukum Islam hapusnya hak milik atas tanah dapat disebabkan karena ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu hapusnya hak milik tanah bisa disebabkan karena pencabutan hak demi keperluan bersama misalnya guna pembangunan masjid, rumah sakit, pasar, dan sebagainya dengan cara membayar ganti kerugian.
PRIORITAS AQIQAH DAN KURBAN (Studi Hukum Islam Dan ‘Urf Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir) Andre Gustiono; Siti Zailia; Gibtiah Gibtiah
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.358 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.7927

Abstract

Dalam pembahasan tentang masalah prioritas aqiqah dan kurban, dalam syariat hukum Islam tidak terdapat hal yang membedakan aqiqah dan kurban selain waktu pelaksanaanya saja karena aqiqah dan kurban merupakan ibadah yang bagus dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Jenis data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. yang berkenaan dengan pelaksanaan aqiqah dan kurban dan pendapat-pendapat para tokoh agama dan tokoh adat di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya dalam hal ini peneliti meneliti secara langsung dimasyarakat. Sedangkan menurut tokoh agama dan masyarakat Desa Sukapulih memiliki dua pendapat dimana ada yang mengutamakan aqiqah dan ada yang mengutamakan kurban sehingga dalam segi pelaksanaanya pun tidak bisa dibilang dengan adat istiadat karena tidak seluruh masyarakat di Desa Sukapulih yang hanya mengutamakan aqiqah ataupun kurban.
PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA MENURUT PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK DAN HUKUM ISLAM Robby Andreawan; Ema Fathimah; Legawan Isa
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.979 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.7929

Abstract

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan keselamatan kerja menurut Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek dan bagaimana perlindungan keselamatan kerja dalam pendekatan normatif Islam. Penelitian ini termasuk ranah penelitian hukum karena sember kajian adalah undang-undang dan Hukum Islam tentang kenaga kerjaan, sedangkan jenis penelitian berupa studi kepustakaandengan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang digunakan atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, sebagai bahan informasi akademis tentang konsep keselamatan kerja melalui pendekatan hukum posetif dan hukum Islam. Simpulan penelitian ini ada dua poin. Pertama Perlindungan keselamatan kerja berdasarkan UU Nomor 3 tahun 1992 tentangjamsostek menjamin pekerja atas hak keselamatan keamanan dan orang-orang yang ada di lingkungan kerja. Kedua Sedangkan dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan kerja yakni untuk memperoleh kemaslahatan dengan memelihara Al-umur al- dlaruriyah, dan maqashid syari‟ah sebagai perlindungan keselamatan duniawi dan ukhrawi baik bagi pengusaha dan tenaga kerja.
ANALISIS KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG MELAKUKAN OPERASI PENYESUAIAN KELAMIN GANDA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Asmaul Fanhar; Muhammad Zuhdi; Yusida Fitriyati
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.968 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.7930

Abstract

Allah SWT telah menetapkan aturan mengenai masalah pembagian waris di dalam al-Qur‟an dan Hadis Nabi. Namun tidaj dapat dipungkiri terdapat seseorang yang mengalami kelainan kelamin yang disebut khuns̱ a (kelamin ganda) yang tidak dijelaskan dengan tegas dan rinci mengenai kewarisannya. Di dalam KUHPerdata juga tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai operasi penyesuaian kelamin. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut hukum Islam, bagaimana kedudukan ahi waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut KUHPerdata dan persamaan serta perbedaan kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut hukum Islam danKUHPerdata.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber dan jenis data sekunder dari bahan hukum primer yang diperoleh dari al- Qur‟an, Hadis, KHI, Ijtihad Ulama, Putusan Pengadilan Negeri, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.Berdasarkan hasil penelitian, menurut hukum Islam kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda adalah disesuaikan dengan status jenis kelamin pasca operasi. Dengan ketentuan bahwa operasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari‟at Islam. Sedangkan menurut KUHperdata, operasi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelamin ganda tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai ahli waris sehingga tetap mendapat bagian yang sama dengan orang lain. Kemudian persamaan antara hukum waris Islam dan KUHPerdata mengenai ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin adalah sama-sama memberikan hak waris dengan tidak mengecualikan bagiannya. Dan perbedaannya adalah dalam hal hak atau bagian yang akan diterima oleh seseorang yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda.
TRADISI SEDEKAH BEDUSUN DALAM RANGKA MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN DALAM PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DI DESA PENANDINGAN KECAMATAN SUNGAI ROTAN Duwiki Akwinde; Muhammad Torik; Syahril Jamil
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.019 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.7931

Abstract

Tradisi sedekah bedusun adalah suatu ritual yang dilaksanakan ketika hendak menyambut bulan Ramadhan yang bertujuan untuk bersyukur pada Allah Swt., keselamatan Desa, berdo’a untuk roh nenek moyang dan keluarga yang sudah meninggal Dunia. Banyak proses yang dilakukan dalam tradisi sedekah bedusun, untuk itu peneliti ingin mengetahui hukum-hukum yang terkandung dalam ritual ini antara lain: [1] Bagaimana sejarah tradisi sedekah bedusun di Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, [2] Bagaimana proses penyelenggaraan tradisi sedekah bedusun di Desa Penandingan, [3] Bagaimana perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tentang tradisi sedekah bedusun dalam rangka menyambut bulan Ramadhan di Desa Penandingan, [4] Bagaimana perbandingan pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat mengenai tradisi ini. Peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi sedekah bedusun yang ada di Desa Penandingan. Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian kualitatif, yang menganalisis tentang hukum-hukum adat dari sekelompok masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain observasi langsung, wawancara terbatas, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu: sumber primer yang diperoleh dari Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan warga setempat, sementara data sekunder didapat dari buku-buku terkait tema penelitian. Temuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah adanya hukum-hukum yang terkandung dalam ritual tradisi sedekah bedusun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan. Diantaranya kegiatan sedekah, silaturahmi, bersyukur dengan apa yang didapatkan, dan kegiatan gotong royong membersihkan Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.
KONSEP LI’AN STUDI KOMPARASI DALAM KITAB BIDAYATUL MUJTAHID DAN FIQH SUNNAH Sapira Prakasa; Muhamad Harun; Erniwati Erniwati
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.547 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.7932

Abstract

Akad nikah menurut istilah hukum Islam merupakan akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkannya. Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah disebabkan oleh li’an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan para ulama terkait masalah ini. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Library research. dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan hukumnya dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik study dokumen lalu dianalisis secara deskriftif-komperatif yakni dengan menjelaskan dan menggambarkan masalah secara jelas dan menyeluruh kemudian dilakukan perbandingan antara kategori satu dengan kategori lainnya. Kesimpulan dari penulisan ini diantaranya adalah bahwa konsep li’an dalam kitab Bidayatul Mujtahid dibagi kedalam lima pasal: Jenis tuduhan yang mengharuskan dijatuhkannya li’an, sifat kedua pelaku li’an, sifat li’an, hukum penolakan salah satu pihak, hukum yang menjadi keharusan bagi terpenuhinya li’an. Dan dalam konsep Fiqh Sunnah: Bentuk praktik li’an, landasan disyariatkannya li’an, syarat li’an, hukum li’an, pihak yang memulai li’an, dan hukum menisbahkan anak kepada ibunya. Kemudian akibat hukum sumpah li’an dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan Fiqh Sunnah: li’an terjadi jika suami menuduh istrinya berzina dan mengingkari anak, perceraian terjadi jika suami telah melakukan li’an, nasab anak yang diingkari kembali kepada ibunya. Kata Kunci: Li’an, Bidayatul Mujtahid, Fiqh Sunnah
PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PENENTUAN ARAH DAN WAKTU IBADAH (Perbandingan Metodologi Syar’i dan Sains) Ahmad Nizam
Muqaranah Vol 5 No 1 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.8 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v5i1.9206

Abstract

Persoalan penentuan arah kiblat, waktu shalat dan penetapan bulan baru pada kalender Hijriah berdasarkan peredaran bulan (lunar kalender) selalu menjadi perhatian di kalangan pemerhati ilmu falak dan astronomi karena objek kajiannya berhubungan erat dengan pelaksanaan Ibadah seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Sahnya ibadah shalat jika terpenuhinya syarat dan rukunnya. Menghadap kiblat dan dikerjakan pada waktunya adalah bagian dari sarat sah shalat. Demikian juga dengan hari raya idul fitri dan idul adha. Begitu Urgennya masalah arah dan waktu-waktu ibadah tersebut sehingga wacana perbincangan dan perdebatan di kalangan Ulama selalu muncul kepermukaan. Definisi kiblat antara mazhab Syafi’iyah dengan Jumhur tidak sama. Menurut mazhab Syafi’iyah seseorang wajib menghadap bangunan ka’bah ketika shalat walaupun domisilinya jauh dari masjidil haram, tapi mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah cukup arahnya (jihat) saja. Fokus masalah penelitian ini adalah apa penyebab perbedaan pendapat dalam penentuan arah kiblat dan waktu-waktu ibadah serta bagaimana metode penentuannya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi penyebab terjadinya beda pendapat dalam penentuan kiblat, waktu-waktu ibadah serta bagaimana metode penentuannya berdasarkan syar’i dan sains. Dari penelitian ini penulis mendapatkan informasi, bahwa akar masalah terjadinya perbedaan pendapat dalam penentuan kiblat, waku shalat dan awal bulan qamariah di Indonesia penyebabnya ada dua, yaitu mazhab fiqh dan non fiqh. Dalam fiqh terjadi silang pendapat dikalangan fuqaha memaknai suatu dalil dalam nash sehingga hasil ijtihad mereka juga berbeda. Sedangkan dari sisi non fiqh disebabkan masyarakat terlalu yakin dengan tokoh, organisasi dan mazhab yang diyakini. Metode yang digunakan juga tidak sama ada teori bayangan dan teori sudut dalam penentuan arah kiblat, ada metode hisab dan rukyat pada penentuan waktu shalat dan awal bulan. Kata kunci: Perbedaan, Kiblat, Waktu ibadah, Syar’i, Sains. Abstract The issue of determining the direction of Qibla, prayer times and the determination of the new moon on the Hijri calendar based on the circulation of the month (lunar calendar) has always been a concern among observers of astronomy and astronomy because the object of study is closely related to the implementation of worship such as prayer, zakat, fasting and hajj. Prayer is valid if the conditions and pillars are fulfilled. Facing the Qiblah and doing it on time is part of the legal requirements of prayer. Likewise with Eid al-Fitr and Eid al-Adha. So urgent is the problem of direction and times of worship that discourses of discussion and debate among Ulama always come to the fore. The definition of Qibla between the Shafi'iyah and Jumhur schools is not the same. According to the Shafi'iyah school, a person must face the Ka'bah when praying, even though his domicile is far from the Haram Mosque, but the Hanafi, Malikiyah, and Hanabilah schools of thought are sufficient for jihad. The focus of this research problem is what causes differences of opinion in determining the direction of Qibla and times of worship and how the method of determining it is. This study was conducted to obtain information on the causes of differences of opinion in determining the Qibla, times of worship and how the method of determination is based on syar'i and science. From this study, the authors obtain information that the root cause of the difference of opinion in determining the Qibla, prayer times and the beginning of the month of qamariah in Indonesia has two causes, namely schools of fiqh and non-fiqh. In fiqh, there is a difference of opinion among the jurists in interpreting a proposition in the texts so that the results of their ijtihad are also different. Meanwhile, from the non-fiqh perspective, it is caused by people being too sure of the figures, organizations and schools they believe in. The method used is also not the same as the shadow theory and angle theory in determining the Qibla direction, there are reckoning and rukyat methods in determining prayer times and the beginning of the month. Keywords: Difference, Qibla, Time of worship, Syar'i, Science.
PERAN DAN PENDEKATAN MADZAHIB FIQHIYYAH DALAM MENGUKUHKAN PERSATUAN UMAT Ikhwan Fikri
Muqaranah Vol 5 No 1 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.929 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v5i1.9207

Abstract

Persatuan umat Islam merupakan pondasi penting bagi umat beriman sesuai dengan jati diri mereka yang seharusnya memiliki jiwa persaudaraan antara satu dengan yang lain. Kedatangan agama Islam juga telah berperan besar di dalam memperbaiki dan memperbaharui peradaban jahiliyyah yang sebelumnya tercerai-berai dengan segala macam perbedaan suku, ras dan golongan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukuhkan kembali persatuan umatIslam sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama madzahib fiqhiyyah. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menyatukan berbagai macam madzahib fiqhiyyah, akan tetapi untuk meminimalisir perselisihan yang menjadi efek buruk yang diakibatkan dari kesalahpahaman terhadap hakekat perbedaan pendapat dalam madzahib fiqhiyyah. Diantara contoh peran dan pendekatan yang menunjukkan bahwa para ulama madzahib fiqhiyyah selalu berusaha menghindari akibat buruk dari perbedaan pendapat adalah al-khuruj minal khilaf (keluar dari perselisihan). Salah satu atau sebagian ulama suatu madzhab akan menyatakan sikap untuk keluar dari khilaf (al-khuruj minal khilaf) apabila dirasakan dan diketahui akan menimbulkan efek burukyang diakibatkan dari kesalahpahaman terhadap hakikat perbedaan pendapatdi dalam hukum-hukum syariat Islam. Yang termasuk contoh peran dan pendekatan juga adalah berbagai macam hasil ijma’ yang telah disepakati oleh mayoritas ulama lintas madzhab di dalam permasalahan-permasalahan fiqh yang memiliki peran penting untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan yang dibutuhkan bagi umat Islam dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Kata Kunci: Peran, Pendekatan, Madzahib Fiqhiyyah, Persatuan Umat. Abstract The unity of Muslims is an important foundation for the faithful in accordance with their identity which should have a spirit of brotherhood with one another. The arrival of Islam has also played a major role in repairing and renewing the jahiliyyah civilization which was previously scattered with all kinds of ethnic, racial and class differences. The purpose of this study is to reaffirm the unity of Muslims as has been done by the scholars of madzahib fiqhiyyah. This study does not aim to unite the various schools of fiqhiyyah, but to minimize disputes that have a negative effect resulting from misunderstandings about the nature of differences of opinion in madzahib fiqhiyyah. Among the examples of roles and approaches that show that the scholars of madzahib fiqhiyyah always try to avoid the bad consequences of differences of opinion are al-khuruj minal khilaf (getting out of disputes). One or some of the scholars of a madhhab will express an attitude to get out of a mistake (al-khuruj minal khilaf) if it is felt and known that it will cause bad effects resulting from a misunderstanding of the nature of differences of opinion in Islamic Shari'a laws. Examples of roles and approaches also include various kinds of ijma' results that have been agreed upon by the majority of scholars across schools of thought on fiqh issues which have an important role to play in realizing the benefits needed for Muslims in a sustainable period of time. Keywords: role, approach, madzahib fiqhiyyah, the unity of ummah.
QARῙNAH SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Andika Andika; Sutrisno Hadi; Armasito Armasito
Muqaranah Vol 5 No 1 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.222 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v5i1.9208

Abstract

Penelitian ini berangkat dari banyaknya permasalahan yang timbul pada ruang lingkup pengadilan perdaa dan agama, tak terkecuali pembuktian dengan alat bukti qarῑnah. Alat bukti qarῑnah ialah suatu indikasi yang imbul yang kemudian saling berhubungan antara satu dengan yang lain hingga mencapai titik jelas dan terang juga nyata.yang seperti apakah yang dibenarkan atau diakui oleh hukum baik Hukum Islam maupun Hukum Perdata. Untuk itulah penelitian ini dibuat menjawab permasalahan tersebut. Inti dari penelitian ini untuk Bagaimana Kedududukan serta kekuatan qarῑnah sebagai alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif yakni Library Research (peneilitian kepustakaan) yakni dengan pendekatan secara normatif. Pendekatan secara normatif berusaha untuk mengkaji atau meniliti fenomena yang muncul dari segi normatif hukum maupun undang-undang yang terkait dengan masalah ini. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam perspektif hukum perdata di Indonesia alat bukti qarῑnah disebut persangkaan dilihat dari kedudukannya, Sedangkan dalam perspektif hukum Islam dilihat dari kedudukan serta kekuatannya bahwa alat bukti qarῑnah suatu alat bukti yang memutuskan perkara walaupun hanya dengan dirinya sendiri, seperti kisah yang dijelaskan secara merinci dari kisah Nabi Yusuf. As yang dapat dilihat dalam Q.S Yusuf Ayat 23-28, yang pada intinya menceritakan kejadian zhulaika yang ingin mengajak berbuat mesum terhadap Nabi Yusuf. As dengan menarik baju Nabi Yusuf. As sehingga koyak pada bagian belakang. Dan juga beberapa kisah lain seperti penemuan barang temuan yang dapat diberikan kepada yang dapat menunjukkan ciri-ciri dari barang tersebut. Dengan demikian, alat bukti qarῑnah bisa menjadi alat bukti yang kuat serta memiliki kedudukan yang penting, sehingga qarῑnah menjadi suatu alat bukti yang memiliki peranan yang amat penting dalam hukum perdata maupun Hukum Islam. Kata Kunci: Qarῑnah, Alat Bukti, Hukum Perdata, Hukum Islam. Abstract This research departs from the many problems that arise in the scope of civil and religious courts, including proof by means of qarῑnah evidence. The evidence of qarῑnah is an emerging indication that is then interconnected with one another until it reaches a clear and clear point as well as real, which is what is justified or acknowledged by both Islamic law and civil law. For this reason, this research is made to answer these problems. The essence of this research is how the position and strength of qarῑnah as evidence according to the Civil Code and Islamic Law. Research is included in qualitative research, (namely Library Research), namely with a normative approach. The normative approach seeks to study or scrutinize the phenomena that arise in terms of normative laws and laws related to this issue. The results of this study show that in the perspective of civil law in Indonesia, the evidence for qarῑnah is called suspicion seen from its position, whereas in the perspective of Islamic law it is seen from its position and strength that qarῑnah evidence is a means of evidence that decides a case even if only by itself, as the story described. in detail from the story of the Prophet Yusuf. As can be seen in Q.S Yusuf Verses 23-28, which in essence tells of the incident Zhulaika wanted to invite to do obscenity to Prophet Yusuf. As by pulling the clothes of the Prophet Yusuf. Axle so that it breaks at the back. And also several other stories such as the discovery of found items that can be given to those that can show the characteristics of these items. Thus, qarῑnah evidence can be strong evidence and has an important position, so that qarῑnah becomes a means of evidence that has a very important role in both civil law and Islamic law. Keywords: Qarῑnah, Evidence, Civil Law, Islamic Law.
TALAK SUAMI PADA SAAT ISTRI HAMIL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN BUDAYA LOKAL Fadhilah Fadhilah; Siti Zailia; Syaiful Aziz
Muqaranah Vol 5 No 1 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.56 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v5i1.9209

Abstract

Abstrak Penelitian ini berjudul Talak Suami Pada Saat Istri Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal Di Masyarakat Rt.04 Rw.02 Kelurahan 29 ilir Kota sering terjadi di masyarakat dan terjadi pula di lokasi Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang, sehingga peneliti ingin menggali latar belakang di masalah tersebut dan mengetahui hukum talak terhadap wanita hamil. Adapun rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut bagaimana hukum talak yang di jatuhkan suami pada saat istri hamil menurut Kompilasi Hukum Islam? dan bagaimana persepsi budaya lokal masyarakat RT 04 RW 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang terhadap talak yang dijatuhkan suami pada saat istri hamil. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut pandangan KHI tidak dilarang namun terdapat massa iddahnya tunggu sang istri sampai melahirkan dan menurut budaya Masyarakat Rt.04 Rw.02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang dilarang karena hendaklah suami memikirkan kondisi istrinya yang dalam kondisi hamil seperti ini sangat memerlukan perhatian untuk kesehatan janin yang ada dalam kandungan istrinya tersebut. Kata kunci: Talak, Wanita Hamil, Budaya Lokal Abstract This research is entitled Husband's divorce when the wife is pregnant local culture community Rt.04 Rw.02 Kelurahan 29 Ilir, Palembang City. The reason the researcher wants to discuss this problem is because this often occurs in the community and also occurs at the location of Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilir, Palembang City, so the researcher wants to explore the background on the problem and know the law of divorce against pregnant women. The formulation of the problem of this thesis is as follows, how is the law of divorce imposed by a husband when a pregnant wife is pregnant according to the compilation of Islamic law? and how the local cultural perceptions of the community at RT 04 RW 02 Kelurahan 29 Ilir, Palembang City regarding talak that was dropped by the husband when the wife was pregnant. The method used is a qualitative approach, the data sources used in this study are primary and secondary, the data collection methods used in this research are field interviews and documentation. according to view compilation Islamic law on divorce by a wife who is pregnant is not prohibited in KHI but there is a mass of iddahnya waiting for her to give birth and according to the culture of Rt.04 Rw.02 Kelurahan 29 Ilir, Palembang City thinking about the condition of his wife who is pregnant like this really requires sufficient attention to maintain health and a healthy and nutritious diet that is sufficient for the health of the fetus in his wife's womb. Key words : Talak, Pregnant woman, Regional Culture

Page 1 of 4 | Total Record : 34