Articles
118 Documents
<![CDATA[Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Eksternal dari PT. Asabri ]]>
<![CDATA[Ashri Azhari Baeha]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 3 - July 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i3.56
<![CDATA[PT. ASABRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan asuransi wajib bersifat sosial dengan memberikan perlindungan dasar bagi peserta ASABRI serta keluarganya. Namun saat ini penyelenggaraan PT ASABRI belum optimal akibat kesalahan dalam tata kelola dana investasi, hal itu didasarkan hasil audit dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan di mana sejak Tahun 2012 PT. ASABRI melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana atau iuran peserta yang digunakan untuk investasi beresiko hingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 22,78 Triliun. Oleh karena ini tulisan ini bertujuan untuk mengetahui rezim hukum pengaturan PT. ASABRI sebagai lembaga asuransi wajib bersifat sosial, serta menganalisis kepastian hukum terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas eksternal dari PT. ASABRI. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat ketidakpastian hukum mengenai kewenangan OJK dalam mengawasi PT. ASABRI. Pada satu sisi OJK adalah pengawas seluruh perusahaan jasa keuangan, nama pada sisi lain OJK tidak dapat mengawasi PT. ASABRI karena PP No. 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI Anggota POLRI dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia tidak mencantumkan OJK sebagai pengawas eksternal PT ASABRI. Setelah permasalahan PT ASABRI terjadi, PP No. 54 Tahun 2020 diundangkan sebagai perubahan dari PP No. 102 Tahun 2015, dimana perubahan peraturan tersebut, mengatur OJK sebagai pengawas eksternal di PT ASABRI. Meskipun demikian, sampai saat ini tindaklanjut dari OJK terkait pengawasan terhadap PT ASABRI belum terealisasi, dikarenakan proses pembentukan regulasi yang masih dalam tahap koordinasi antara sesama pengawas eksternal di PT ASABRI.]]>
<![CDATA[Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ]]>
<![CDATA[Tamiarisa Amanda Fasa Rambe]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>;
<![CDATA[Detania Sukarja]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 2 - June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i2.57
<![CDATA[Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan melalui POJK No. 61/POJK.07/2020 merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 1/POKJK.07/2014 dibentuk dalam rangka mewujudkan LAPS sektor jasa keuangan yang lebih efektif dan efisen, serta menyikapi perkembangan teknologi, produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks dan lintas sektor jasa keuangan. Namun kehadirian LAPS-SJK ini kemudian sering kali disinyalir sebagai bentuk lex specialis dari BPSK untuk menangani sengketa secara khusus antara pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dengan konsumen sektor jasa keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kewenangan BPSK menyelesaikan sengketa jasa keuangan pasca terbentuknya POJK No.61/07/2020. Hasil penelitian ditemukan bahwa BPSK termasuk BPSK Kota Medan tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa bidang jasa keuangan pasca terbentuknya POJK No. 61/07/2020. Hal ini dikarenakan BPSK yang dirumuskan oleh UUPK mempunyai wewenang secara umum terkait penyelesaian sengketa konsumen yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa, sedangkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang dibentuk oleh OJK hanya dapat menyelesaikan sengketa pada bidang jasa tertentu yakni jasa keuangan.]]>
<![CDATA[Analysis of Competence Motivation and Employee Character on Public Service Quality Through Human Resources Readiness at the Ministry of Law and Human Rights North Sumatra Regional Office ]]>
<![CDATA[Windy Puspita Langkana]]>;
<![CDATA[Prihatin Lumbanraja]]>;
<![CDATA[Hamdani Harahap]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 2 - June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i2.60
<![CDATA[The provision of public services is one of the most essential government duties since it ensures a nation's progress and promotes wealth and fairness in society. This research is a quantitative research conducted at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra Province, this study examines the effect of competence, motivation, and character of employees on Public Service Quality and HR readiness as intervening variables. The number of respondents in this study were 67 people from a total population of 203 people. From the findings, the direct effect shows that: (1) competence and employee character have a positive and significant effect on HR readiness, but the motivational variable has no effect on HR readiness. While the variables of motivation and character of employees have a significant effect on Public Service Quality, while the variables of competence and readiness of human resources have no direct effect on Public Service Quality. (2) Testing the competence, motivation, and character of workers has an indirect effect on Public Service Quality.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi dan Radio ]]>
<![CDATA[Reyhan Agung Munthe]]>;
<![CDATA[OK. Saidin]]>;
<![CDATA[Jelly Leviza]]>;
<![CDATA[Abd. Harris]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 3 - July 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i3.61
<![CDATA[Penyelenggaraan penyiaran semakin berkembang seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Media penyiaran pada umumnya dilakukan melalui media komunikasi massa elektronik yakni radio dan televisi yang menyebarluaskan siarannya menggunakan frekuensi gelombang radio. Seiring dengan perkembangan zaman maka penyiaran menggunakan media berbasis internet untuk menyebarluaskan siarannya. Akan tetapi, terdapat permasalahan yang dimohonkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020, dimana pihak pengusaha yang bergerak di bidang bisnis penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio memohonkan untuk UU Penyiaran tidak hanya dikenakan terhadap penyiaran menggunakan spektrum frekuensi akan tetapi juga terhadap penyedia layanan konten penyiaran berbasis internet. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mengetahui kewenangan pengawasan antara Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi dan Radio Perspektif Hukum Positif dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVIII/2020. Hasil penelitian ditemukan bahwa kewenangan pengawasan penyedia layanan konten penyiaran berbasis di internet tidak diatur dalam UU ITE maupun dalam UU Penyiaran, sehingga pedoman perilaku penyiaran yang diatur dalam UU Penyiaran dan peraturan turunan yang dikeluarkan oleh KPI tidak dapat menjangkau siaran platform media sosial. Sedangkan penyedia layanan konten penyiaran melalui spectrum radio dan tv yaitu dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diberikan kewenangan mengawasi lembaga penyiaran.]]>
<![CDATA[Hak Guna Bangunan Yang Diperoleh Warga Negara Asing Berdasarkan Hibah Wasiat Dikaitkan Dengan Pasal 36 Undang-Undang Pokok Agraria ]]>
<![CDATA[Rizka Zahra Kemalasari]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Rudy Haposan Siahaan]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 3 - July 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i3.62
<![CDATA[Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria melarang kepemilikan Hak Guna Bangunan oleh Warga Negara Asing. Kemudian ayat 2 menjelaskan bahwa orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 Pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Salah satu kasus gugatan wasiat kepada warga negara asing adalah gugatan yang telah diputus pada putusan no 203 PK/Pdt/2013 yang konteks nya mengenai gugatan mengenai wasiat berupa hak guna bangunan yang diwasiatkan kepada warga negara Asing. Untuk itu penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan menjelaskan terkait permasalahan hak guna bangunan yang diperoleh WNA di lihat dari perspektif Undang-Undang Pokok Agraria dan tak luput dari studi kasus atas putusan PK 203 PK/Pdt/2013. Hasil penelitian menunjukkan orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Upaya WNA mempertahankan haknya dengan cara menurunkan hak guna bangunan menjadi hak pakai di atas Tanah Negara, Jangka waktu diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, sebagaimana yang diatur didalam PP No 18 Tahun 2021.]]>
<![CDATA[Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar ]]>
<![CDATA[Erlinda Vivi Yusanti]]>;
<![CDATA[T. Keizerina Devi Azwar]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 3 - July 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i3.63
<![CDATA[Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan oleh direksi dan komisaris. Dalam pelaksanaan RUPS prinsip majority rule minority protection sering terabaikan, dimana setiap tindakan perseroan tidak boleh merugikan pemegang saham lainnya. Salah satu kasus mengenai hal tersebut terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 431 K/Pdt/2018 , dimana RUPS tetap dijalankan tanpa kehadiran pemilik saham minoritas. Karena itu penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan menjelaskan suatu pelaksanaan RUPS dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum yang sah, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan RUPS pada perseroan terbatas, serta melihat penerapan hukum terkait dengan penyelenggaran RUPS dan perlindungan pemegang saham minoritas dalam RUPS berdasarkan putusan MA No. 431 K/PDT/2018. Hasil penelitian menunjukkan Keabsahan RUPS tergantung kepada Anggaran Dasarnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau tergantung kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas sepanjang tidak diatur dalam Anggaran Dasar.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah ]]>
<![CDATA[Annisa Siregar]]>;
<![CDATA[OK. Saidin]]>;
<![CDATA[Jelly Leviza]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 3 - July 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i3.64
<![CDATA[Pendaftaran merek bagi pelaku usaha UMKM saat ini sangat penting, dikarenakan banyak nya kasus gugatan sengketa merek yang terjadi pada pelaku usaha kecil dan menengah. Salah satu kasus seperti pada putusan No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang merupakan sengketa merek ”Mawar Super Laundry”, dikarenakan kelalaian atau telat mendaftarkan merk Mawar Super Laundry, merek ini pun didaftarkan oleh pihak Tergugat yang memiliki itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut sampai mendapatkan sertifikat merek No IDM000612703. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan urgensi Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perlindungan Hukum nya, serta melihat fakta-fakta dalam Putusan No 161 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 yang kemudian di analisa dan dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, kesepakatan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kurangnya informasi dan kekhawatiran akan pembiayaan pada saat pendaftaran merek menjadikan UMKM enggan untuk mendaftarkan mereknya.]]>
<![CDATA[Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk ]]>
<![CDATA[Gita Cristin Debora Sihotang]]>;
<![CDATA[Edi Warman]]>;
<![CDATA[Edi Yunara]]>;
<![CDATA[Edy Ikhsan]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 3 - July 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i3.65
<![CDATA[Berdasarkan data pusat statistik pada Tahun 2020 yang diumumkan oleh Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak Indonesia (KPPAI) kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan secara signifikan. Kasus tersebut telah mencapai 4.975 kasus. Terhadap pelaku kekerasan seksual yang sudah pernah dijatuhi sanksi pidana atas tindak pidana yang sama atau pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari satu orang anak, dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hal tersebut memunculkan beberapa isu hukum yang menjadi tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis dan mengetahui tentang bagaimana kerangka hukum yang mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia terhadap predator anak, kemudian landasan pertimbangan yuridis penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia terhadap predator anak, serta penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap predator anak dalamputusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. Hasil penelitian ditemukan bahwa sistem pemberian pidana tambahan berupa kebiri kimia juga memiliki beberapa syarat. Hukuman kebiri kimia dilaksanakan berdasarkan pertimbangan hakim dengan mempedomani Pasal 81 ayat (7) UU RI Nomor 17 tahun 2016. Pemerintah harus menunjuk eksekutor yang berwenang dalam menerapkan kebiri kimia dalam ketentuan RUU KUHP dan hukum acara pidana. Penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual dapat dilakukan melalui tahapan pemeriksaan medis ringan serta tidak hanya dikenakan terhadap pelaku kejahatan seksual dengan klasifikasi berat dan harus disertai kompensasi.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum ]]>
<![CDATA[Putri Rahmadani]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 4 - August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i4.68
<![CDATA[Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol section Binjai-Pangkalan Brandan memiliki sengketa. Sengketa tersebut terjadi dikarenakan pemberian nilai ganti kerugian yang dianggap masih belum layak dan adil kepada masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah, dan kompensasi masyarakat sebagai penggarap tanah yang dikuasai PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II dengan alas hak HGU belum terakomodasi dengan baik. Masalah ini perlu diamati, untuk itu diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak akibat kegiatan pengadaan tanah tersebut. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat urgensi melaksanakan upaya penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol section Binjai-Pangkalan Brandan dapat dilihat dari aspek yuridis. Secara yuridis, pemerintah harus memegang teguh prinsip-prinsip rule of law, dimana hak asasi manusia harus dihormati. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam penyelesaian sengeketa yaitu melakukan musyawarah dan mediasi kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah, namun pemerintah tidak melakukan hal tersebut dan akan melakukan konsinyiasi. Mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat pemegang hak atas tanah dikarenakan pemerintah memiliki sikap yang tegas pada harga yang telah ditetapkan dan konsinyiasi belum dilakukan karena belum tersedianya anggaran. Perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai penggarap juga tidak terwujud, hal ini dapat dilihat dari masyarakat sebagai penggarap yang memiliki kerugian non-fisik belum terakomodasi dengan baik kepentingannya oleh pemerintah.]]>
<![CDATA[Online Single Submission Risk Based Approach: Conflict of Authority Between Central and Local Government ]]>
<![CDATA[M. Angga Maulana Hasibuan]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 4 - August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i4.69
<![CDATA[After the enactment of Law 11 of 2020 on Job Creation all licenses are only through one portal, namely through the Online Single Submission Risk, meaning that the regulation also implements an effort in the process of simplifying business licensing from initially license-based (license approach) to risk-based and business scale (risk-based approach). Therefore, the purpose of this study is to analyze the licensing simplification strategy through legal instruments, analyze and explain whether or not there is a conflict of interest between the central and regional governments regarding the authority to implement the risk-based online single submission system licensing. The type of research used in is normative juridical legal research. The nature of this research is descriptive. The approaches used in this research are statute approach, comparative approach. The data used consists of secondary data collected using library research techniques. Furthermore, all data were analyzed using qualitative data analysis methods. Based on the results of the research, the implementation of Risk-Based Online Single Submission licensing still has the uncertainty of the regulations governing it. The conflict in question is the scope of the aspects of responsibility and liability that are directly correlated with the relative competence or scope of authority of the place of trial in the state administrative court related to licensing cases as one aspect of the exercise of authority in government administration. Where it is the result of unclear authority arrangements as described in the Government Ordinance on the Risk-Based Online Single Submission system. The need for the Government to strengthen, reinforce, and reorganize the authority related to licensing through risk-based Online Single Submission, and the Government needs to put aside the sectoral ego of each inter-agency related to licensing implementation. This is done in order to realize the essence of "Single Submission" in the business licensing.]]>
