cover
Contact Name
Estiyan Dwipriyoko
Contact Email
estiyand@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sospolunla@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana Jalan Karapitan 116, Lengkong Besar, Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal SOSPOL
ISSN : 16933109     EISSN : 26851172     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlang Buana Jalan Karapitan 116, Lengkong Besar, Bandung Terbit 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Artikel telaah (review article) dimuat atas undangan.
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021" : 12 Documents clear
Reformasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Investasi Pembangunan Jawa Barat Tati Sarihati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akselerasi pembangunan, baik lokal maupun nasional seringkali dihadapkan pada keterbatasan berbagai sumber terutama terutama kemampuan fiansial pemerintah maupun swasta nasional. Fenomena ini merupakan suatu realitas dan tantangan bagi pemerintah sebagai penyedia layanan publik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan derasnya pengaruh globalisasi teknologi informasi, pembangunan ekonomi dan politik serta pesatnya pertumbuhan pembangunan di negara-negara maju dan berkembang. Penampilan pemerintahan birokratis serta kebijakan publik yang rigid dengan kontennya yang sarat dengan akumulasi kepentingan politik sektoral maupun departemental menjadi sorotan dan kritik publik yang mengemuka saat ini, terutama untuk menumbuhkan minat investasi bagi investor dalam maupun luar negeri. Pada tulisan ini diungkap dan dideskripsikan mengenai urgensi reformasi kebijakan publik tingkat lokal serta faktor-faktor yang mempengaruhi investasi serta upaya membangun social capital dalam meningkatkan equity, social cohesive, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di provinsi Jawa Barat. Kata kunci: Reformasi Kebijakan Publik, Investasi dan Pembangunan.
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Ero Suhara; Lisdawati Wahjudin; Ahmad Nada Kusnendar
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dimana studi dalam penelitian ini adalah tentang izin operasional kendaraan berbasis online di Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III khususnya faktor-faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Berdasarkan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut: Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis Online di Kota Bandung berlangsung optimal melalui pendekatan faktor-faktor omunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi; Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dapat diatasi dengan pemenuhan tuntutan dan kebutuhan yang menunjang implementasi kebijakan; Upaya untuk menanggulangi hambatan dalam implementasi kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dapat diatasi dengan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah. . Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian deksriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis Online di Kota Bandung belum optimal. Kata kunci: Angkutan sewa khusus, implementasi kebijakan, izin operasional
Strategi Koping Penarik Becak Kayuh dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga di Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung Nunung Hastika; Acep Juandi; Nafa Sukmayanti
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Timbulnya masalah kemiskinan disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga munculnya pekerjaan di bidang sektor informal, salah satunya penarik becak kayuh. Penarik becak kayuh bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis cara kerja/Aktivitas penarik becak kayuh, untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Koping penarik becak kayuh dalam memenuhi kebutuhan dasar, untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan kebutuhan dasar penarik becak kayuh, dan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat penarik becak kayuh dalam memenuhi kebutuhan dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 penarik becak kayuh. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Aktivitas kerja penarik becak kayuh memiliki kesamaan tetapi untuk aktivitas sehari-hari, Strategi Koping, Kebutuhan dasar berbeda-beda sedangkan untuk faktor yang mendorong dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu karena faktor ekonomi dan faktor yang menghambat karena kurang adanya pelanggan, banyak pelanggan yang menawar harga, dan adanya saingan dari jenis transportasi lainnya. Kata Kunci: Strategi Koping, Penarik Becak Kayuh, Kebutuhan Dasar
Persepsi Komunikasi Layanan Digital Bank Wa Ode Nurul Yani; Dudi Yudhakusuma; Asep Dion Nugraha Rachmatuloh
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Bank mengedukasi nasabah dalam komunikasi layanan bank digital agar selalu aware dalam keamanan transaksi digital secara self service. Tampilan aplikasi dan sistem jaringan bank yang komunikatif dan intuitif membantu nasabah yang kebingungan ketika menggunakan aplikasi bank. Nasabah terbiasa dan merasa nyaman melakukan segala sesuatunya melalui internet dan nontunai. Big data sebagai media data digital bank memberikan otentifikasi dan keamanan data. Menjamin keamanan data dan transaksi nasabah dengan perlindungan secara berlapis. Internet banking lebih hemat biaya daripada melakukan transaksi tunai. Internet banking lebih mudah, praktis, aman, nyaman, tidak memiliki batasan waktu, cakupan global, dan fitur layanan beragam. Fungsi bank digital dapat menangani, memilih, menghitung, menyusun, melaporkan, dan mengirimkan informasi yang diperlukan nasabah, sehingga dalam beberapa detik dapat memberikan hasil yang akurat, benar dan tepat waktu. Kata kunci: Nasabah, big data, bank digital
Peran Kepala Desa sebagai Administrator dan Supervisor Rafih Sri Wulandari; Riefky Krisnayana; Dedy Rahmat
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebijakan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat. Adapun permasalahan pada penelitian ini optimalisasi peran Kepala Desa Gunung Masigit dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kepala Desa sebagai administrator dan supervisior. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian terdiri kepala Desa dan perangkatnya di Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Kepala Desa dapat diukur melalui teori Guest mengenai kebijakan penerapan MSDM yaitu: employee influence (pengaruh karyawan), Human resoursce flow (alur sumber daya manusia), Rewards systems (penghargaan), Work systems (system kerja) Simpulan, dari penelitian ini adalah Kepala Desa belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai administrator dan suversior. Kata kunci: kepala desa, kebijakan MSDM
Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Emi Rachmawati; Yusef Wandy; R. Indriyati Kamil
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru atau disebut PPDB. Kecamatan Baleendah merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bandung dimana terdapat 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri yaitu SMPN 1 Baleendah dan SMPN 2 Baleendah, yang sudah melaksanakan PPDB sejak tahun 2017, namun dalam pelaksanaan kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru pada Tahun Pelajaran 2018/2019 belum sesuai dengan tujuan utama sistem zonasi PPDB 2019. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan model implementasi dari teori George C. Edward III. dalam Widodo, (2010: 96-110). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terdapat beberapa faktor penghambat. Untuk mengatasi hambatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung telah memastikan bahwa tidak ada lagi perbedaan kualitas dalam layanan pendidikan. Semakin dekat ke pusat, semakin berkualitaslah layanan pendidikan, baik dari sisi sarana, prasarana, dan ketersediaan guru. Kata kunci: Implementasi kebijakan, penerimaan peserta didik baru, layanan pendidikan
Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang Suhermanudin Suhermanudin; Ahmad Zakiyuddin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya pengembangan objek wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti menemukan berbagai masalah koordinasi yang terjadi diantaranya yaitu seperti kualitas keterampilan dan pengetahuan unit-unit atau organisasi-organisasi yang minim, jarangnya gerak kegiatan yang dilakukan, minimnya komunikasi yang terjalin antara DISPARBUDPORA Perum Perhutani LMDH, dan Investor. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Koordinasi yang efektif menurut Dann Sugandha (1991:13) yang meliputi unit-unit atau organisasi-organisasi, sumber-sumber (potensi), kesatupaduan, gerak kegiatan, keserasian, arah yang sama (sasaran). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang tidak optimal karena bentuk koordinasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dengan Perum Perhutani adalah koordinasi horizontal interrelated yaitu koordinasi antar badan/instansi beserta unit – unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf, belum terjalinnya komunikasi yang baik antara Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dengan instansi-instansi yang bekerjasama dalam Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Tanjung Duriat. Kata kunci: Pengembangan objek wisata, koordinasi, instansi
Pengaruh Pengendalian terhadap Efektivitas Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kecamatan Solokan Jeruk Arnia Fajarwati; Candra Garnida Gandi
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan penelitian belum efektifnya perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Berdasarkan permasalahan tersebut dirumuskan masalah “Seberapa besar pengaruh pengendalian terhadap efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung”. Untuk menganalisis masalah, digunakan teori langkah-langkah pengendalian yang dikemukakan oleh Hasibuan (2007: 245) yaitu pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung, dan pengendalian kekecualian. Adapun hipotesis yang diajukan yaitu: “Besarnya pengaruh pengendalian terhadap efektivitas alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung ditentukan oleh langkah-langkah pengendalian melalui Pengendalian langsung, Pengendalian tidak langsung, dan Pengendalian berdasarkan kekecualian”. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah ex post facto, sedangkan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Angket, dan Wawancara, dan Teknik Simple Random Sampling, Analisis dalam penelitian ini menggunakan Teknik Statistik Regresi Linier Sederhana. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung dan pengendalian berdasarkan kekecualian memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kata Kunci: Pengendalian, Efektivitas, Alih Fungsi Lahan Berkelanjutan
Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Nia Pusparini; Firman Alamsyah Taufik Robbi; Veny Purba
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) yang belum berhasil di Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu menurut Edwards III dari faktor-faktor krusial yang mempenggaruhi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayan Kewilayahan yang berdasarkan pada Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi belum optimalnya pernyataan informasi pihak aparat Kelurahan dengan Masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh melalui Studi Literatur (jurnal dan buku), Observasi Partisipan, Wawancara Mendalam dengan para informan dan Dokumentasi. Hasil Penelitian di Kelurahan Kujangsari Kota Bandung menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ( PIPPK ) belum berhasil. Hal tersebut dilihat berdasarkan masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat di dalam kegiatan PIPPK dan tidak melibatkan Masyarakat dalam kegiatannya. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, PIPPK
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Wiwin Winangsih; Rodhiyat Fajar Salim; Bonaparte Priyatna
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Berdasarkan masalah tersebut peneliti mengidentifikasi masalah yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Teori yang dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III Agustino (2017:136-142) dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan teori tersebut peneliti merumuskan proposisi yaitu Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung akan berjalan optimal apabila dilaksanakan sesuai dengan dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Serta teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung masih belum optimal ditunjukan dengan belum maksimalnya pelaksanaan tugas para pelaksana kebijakan, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan air bersih masih terbatas, rendahnya pasrtisipasi masyarakat. Kata kunci: Implementasi kebijakan, pengelolaan air bersih, dimensi komunikasi

Page 1 of 2 | Total Record : 12