Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Legal Protection for the Partnership Agreement Parties

al-risalah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ISSN : 1412436X EISSN : 25409522 DOI : https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.1118

Core Subject : Economy, Social,

Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of sharia and law areas. It publishes articles and research papers concerning Islamic law, Islamic legal thought, Islamic jurisprudence, Islamic economic laws, criminal law, civil law, international law, constitutional law, administrative law, economic law, medical law, customary law, environmental law and so on.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 16 No 02 (2016): December 2016" : 10 Documents clear

PARADOKS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH Aristo Pangaribuan
Al-Risalah Vol 16 No 02 (2016): December 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang paling dasar di dalam hukum acara pidana dimanapun. Asas ini mengandung paradoks karena di satu sisi, negara melalui aparatur penegak hukum diwajibkanuntuk mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, di sisi lain mempunyaikewajiban untuk tetap menganggapnya tidak bersalah. Asas ini mengandung pengertian yang abstrak,sehingga penerapannya menimbulkan permasalahan dalam menerjemahkan asas praduga tidak bersalah.Misalnya, diIndonesia praktik-praktik seperti publikasi persidangan, konferensi pers dengan tersangka menjadibentuk nyata kebingungan dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah.Tulisan ini mencoba membahasmengenai definisi yang sesungguhnya dari asas praduga tidak bersalah dengan melakukan perbandingan terhadapimplementasi praduga tidak bersalah di Eropa dan Amerika Serikat.Dengan melihat perbandinganimplementasi tersebut tulisan ini menjelaskan bagaimana seharusnya asas praduga tidak bersalah dituangkandi dalam bentuk konkret pera

PERUBAHAN SOSIAL DAN PERGESERAN FUNGSI FATWA Bambang Husni Nugroho
Al-Risalah Vol 16 No 02 (2016): December 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Tulisan ini mengajukan argumen bahwa fatwa adalah sebuah variabel yang rentan terpengaruh oleh perubahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Fleksibilitas fatwa dalam menyesuaikan diri membuat fatwa memiliki beragam fungsi dalam penggunaannya. Selain sebagai penjawab pertanyaan umat, fatwa terkadang dijadikan alat untuk mendukung kebijakan-kebijakan penguasa, utamanya ketika institusi produsen fatwa adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, institusi tersebut menjadi lebih akomodatif dan—dalam batas-batas tertentu—beradaptasi dengan kebijakan penguasa, kendati itu berarti menyelisihi kesarîhan ayat Alquran.

TRANSFORMASI NILAI AL-ISLAH TERHADAP KEBERAGAMAN KONFLIK: EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM AL-QUR’AN Fikri Fikri
Al-Risalah Vol 16 No 02 (2016): December 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Tulisan ini mencoba mengungkap trasformasi al-islah terhadap keberagaman konflik dengan menganalisis epistemologi hukum Islam dalam al-Qur’an, menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis dan sosiologis. Hukum Islam sangat mengedepankan nilai al-islah dengan melarang tindakan tercela, memelihara perdamaian, harmonisasi dalam masyarakat dan bangsa sebaimana tercantum dalam al-Qur’an. Al-Islah adalah meniadakan setiap konflik dalam hubungan yang rusak.Keadilan dalam al-islah adalah sangat penting ditransformasikan dalam kehidupan berhukum dengan meletakkan hukum Islam sebagai panglima dalammenyelesaikan beragam konflik untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan.

REKONSTRUKSI DAN REFORMULASI PEMBARUAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF JAMÂL AL-BANNA Ahmad Mas’ari
Al-Risalah Vol 16 No 02 (2016): December 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Gagasan pembaruan ini merupakan refleksi dari kondisi sosio politik dan kultural serta intelektual di dunia Islam yang jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain, terutama Barat. Tulisan ini akan membahas pokok-pokok pikiran Jamâl al-Banna dalam upaya pembaruan hukum Islam, dengan menggunakan metodestudi literaturkarya monumental al-Banna, Nahwa Fiqh Jadid. Adapun konsep yang ditawarkan oleh Jamâl dalam kerangka pembaruan hukum Islam adalah dengan ‘mengoperasi’ sumber hukum Islam dengan cara merekonstruksi dan mereformulasi pemahaman konvensional dan tradisional selama ini dalam memahami sumber material sumber hukum Islam itu sendiri dan menggantinya dengan formulasi baru. Menurutnya, sumber hukum Islam adalah; akal, nilai-nilai universal al-Qur’ân, sunnah, dan kebiasaan (’urf).

SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA) Beridiansyah Beridiansyah
Al-Risalah Vol 16 No 02 (2016): December 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Tulisan ini membahas tentang penyalahgunaan narkotika yang terjadi saat ini merupakan permasalahan Internasional dan merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sekaligus kejahatan transnasional (transnational criminality) dengan pertimbangan impact yang ditimbulkannya, upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus dilakukan, Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang menghadapi bahaya besar terhadap penyalahgunaan narkotika sehingga Pemerintah menyatakan Indonesia darurat narkotika. Penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera terhadap terhadap para pelaku penyalahguna narkotika sehingga korban terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat, studi perbandingan hukum (comparative law) perlu dilakukan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan research terhadap sistem hukum negara Malaysia yang dapat mengurangi para penyalahgunaan dadah di Malaysia.

QUO VADIS PERADILAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Illy Yanti
Al-Risalah Vol 16 No 02 (2016): December 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Tulisan ini berupaya mengelaborasi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pendekatan dekonstruksi digunakan dengan mendeskripsikan setiap tahapan pengembangan hukum ekonomi syariah dengan melihat aspek progresifitas dan stagnansi dalam upaya tersebut. Langkah progresif pengembangan tersebut melalui tiga tahap, yaitu: inisiatif, formatif, dan reformatif. Akan tetapi, peran peradilan agama berada pada posisi status quo, sehingga hal ini merupakan bentuk stagnansi dalam pengembangan tersebut. Penyebabnya adalah 1) adanya aturan lain yang mereduksi kewenangan absolut peradilan agama. Disahkannya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, menyelesaikan persoalan tersebut; 2) moral hazard perbankan syariah dengan menjadikan sulhu sebagai solusi penyelesaian sengketa. Sekalipun dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, upaya damai mengakibatkan tidak terungkapnya akar masalah dari suatu sengketa, sehingga tidak adanya keputusan hakim yang bisa dijadikan rujukan evaluative untuk pengembangan hukum ekonomi syariah di satu sisi, dan tindakan preventif agar masalah yang sama tidak terjadi terhadap nasabah atau perbankan syariah yang lain.

TEORI REKAPITULASI PERILAKU HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Asri Karolina
Al-Risalah Vol 16 No 02 (2016): December 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Tulisan ini mengkaji tentang teori rekapitulasi perilaku homoseksual baik dari pengulangan sejarah kaum Nabi Luth di masa sekarang dan akan datang serta perilaku homoseksual dalam perspektif hukum Islam. Adapun perspektif yang digunakan dalam tulisan ini yaitu perspektif hukum yang hukum Islam akan menindak tegas para pelaku yang melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan nash Alquran dan Hadis. Hasil tulisan ini menjelaskan bahwa fenomena homoseksual dalam perjalanan sejarah keislaman sebenarnya telah terjadi pada kaum Nabi Luth yang disebut kaum Sadum. Salah satu bukti pengulangan kisah kaum Nabi Luth yaitu Pompeii, yang merupakan simbol dari degradasi akhlaq yang dialami kekaisaran Romawi, adalah pusat perzinaan dan homoseks. Selain itu, fenomena kaum homoseksual kembali muncul di New York dengan disahkannya undang-undang pernikahan sejenis. Ini menunjukkan. Dengan kata lain, rekapitulasi sejarah perilaku homoseksual yang dilakukan kaum Nabi Luth telah terjadi pada masa yang lampau, kini juga dilakukan oleh generasi masa sekarang dan secara implisit ada kemungkinan terjadi di masa yang akan datang.Islam sangat melarang keras perilaku homoseksual karena memiliki dampak negatif dan merupakan dosa besar. Allah telah menjelaskan dalam nash Alquran dan hadis tentang kisah azab bagi kaum Nabi Luth yang melakukan perilaku homoseksual.

KEWARISAN PRODUKTIF (MERAMU MAKNA ADIL MELALUI WARIS PRODUKTIF) Ahmad Rajafi
Al-Risalah Vol 16 No 02 (2016): December 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Islam hadir ke muka bumi dengan prinsip rahmatan li al-'âlamîn, termasuk dalam membangun kesejahteraan keluarga melalui hukum kewarisan. Terdapat banyak ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang secara spesifik menjelaskan konsepsi kewarisan bahkan jumlah pembagiannya. Atas dasar konsepsi pembagian tersebut lalu hadir pemahaman bahwa ayat-ayat tentang kewarisan bersifat tetap (qath'i) dan tidak perlu di tafsir ulang. Atas dasar prinsip mainstream tersebut, maka tulisan ini akan menghadirkan pembacaan ulang terhadap dalil tersebut melalui teori inkulturasi wahyu dan budaya lokal sebagai frame "ijtihad Islam Nusantara". Hasilnya adalah, bahwa ayat-ayat hukum lahir melalui proses komunikatif dengan model tahmîl, tahrîm ataupun taghyîr, dan hukum kewarisan lahir melalui model taghyîr. Oleh karenanya, keberlangsungan pembacaan ulang melalui model taghyir tidak boleh berhenti pada satu masa dan satu tempat, akan tetapi dapat terus berlangsung termasuk di Indonesia, dan konsep kewarisan produktif adalah salah satu produk yang responsif dalam membaca makna adil 2:1.

FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PRAKTIK THALAK LIAR DI KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN Hadri Hasan
Al-Risalah Vol 16 No 02 (2016): December 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Thalak liar adalah thalak yang pelaksanaannya diucapkan di luar sidang Pengadilan. Kebanyakan masyarakat Kec.Tabir memilih thalak liar, dan yang lainnya memilih thalak di pengadilan. Adapun penyebab terjadinya thalak liar disebabkan beberapa faktor: pernikahan dini, ekonomi, beta’lik, cemburu, dan budaya sosial. Pada awalnya praktik thalak liar ini sudah menjadi budaya hukum karena berdasarkan fiqh, namun sekarang berubah menjadi urusan pengadilan. Hal itu dimaksudkan untuk menertibkan ketentraman dan perlindungan hukum terhadap wanita, anak, keluarga, negara, maupun agama.

PENATAAN MUKIM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Mukhlis Mukhlis
Al-Risalah Vol 16 No 02 (2016): December 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Mukim mempunyai kewenangan dalam pemerintahan dan adat merupakan kekhususan dan keistimewaan Aceh, mukim masih dianggap sebagai simbol, khususnya dalam pelaksanaan fungsi mukim dalam bidang pemerintahan. Penelitian ini memfokuskan pada penataan dan pelaksanaan fungsi mukim dalam menjalankan pemerintahan khususnya di kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengaplikasikan metode deskriptif-analisis dan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris. Penataan mukim sebagai pelaksana pemerintahan belum berjalan sebagaimana diharapkan dan belum jelas pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada mukim, meskipun kabupaten Abdya telah mengeluarkan qanunnya tentang pemerintahan mukim, adapun fungsi mukim dari segi fungsi adat sudah berjalan dengan baik khususnya dalam penyelesaian sengketa.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 24 No 1 (2024): June 2024 Vol 23 No 2 (2023): December 2023 Vol 23 No 1 (2023): June 2023 Vol 22 No 2 (2022): December 2022 Vol 22 No 1 (2022): June 2022 Vol 21 No 2 (2021): December 2021 Vol 21 No 1 (2021): June 2021 Vol 20 No 2 (2020): December 2020 Vol 20 No 1 (2020): June 2020 Vol 19 No 2 (2019): December 2019 Vol 19 No 1 (2019): June 2019 Vol 18 No 2 (2018): December 2018 Vol 18 No 1 (2018): June 2018 Vol 17 No 02 (2017): December 2017 Vol 17 No 01 (2017): June 2017 Vol 16 No 02 (2016): December 2016 Vol 16 No 01 (2016): June 2016 Vol 15 No 02 (2015): December 2015 Vol 15 No 01 (2015): June 2015 Vol 14 No 02 (2014): December 2014 Vol 14 No 01 (2014): June 2014 Vol 13 No 02 (2013): December 2013 Vol 13 No 01 (2013): June 2013 Vol 12 No 02 (2012): December 2012 Vol 12 No 01 (2012): June 2012 Vol 11 No 02 (2011): December 2011 Vol 11 No 01 (2011): Juni 2011 Vol 10 No 2 (2010): Desember 2010 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Kholil Syu'aib

Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id

Phone
+628127682779

Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id

Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Kholil Syu'aib

Contact Email kholil_syuaib@uinjambi.ac.id

Phone +628127682779

Journal Mail Official alrisalah@uinjambi.ac.id

Editorial Address Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Kholil Syu'aib

Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id

Phone
+628127682779

Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id

Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA