YUSTHIMA
Jurnal Yusthima (Yusthika Mahasaraswati) merupakan jurnal yang dimiliki oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Jurnal ini memiliki frekuensi penerbitan 2 (dua) kali setahun, yaitu periode bulan Maret dan September. Ruang lingkup tema dalam Jurnal ini adalah berkaitan dengan pengembangan Ilmu Hukum, yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dan diperoleh dari hasil-hasil penelitian dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya.
Articles
24 Documents
<![CDATA[PENERAPAN NILAI OBJEK PAJAK (NJOP) TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (PBHTB) DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[I Made Sudira]]>
<![CDATA[ Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 1 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (608.909 KB)
<![CDATA[Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara yang salah satunya bersumber dari pungutan pajak transaksi jual beli tanah. Di Kabupaten Badung penerapan Nilai Objek Pajak (NJOP) tersebut diatur melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Badung Selatan. Nampaknya penerapan pajak transaksi jual tanah tersebut belum mencerminkan nilai keadilan. Hal ini disebabkan karena penetapan harga yang dipakai sebagai dasar NJOP tersebut masih terasa sangat tinggi dan tidak sesuai dengan realitas harga tanah sesungguhnya yang mengakibatkan kerugian masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji, mencari dan merumuskan model penerapan Nilai Objek Pajak (NJOP) Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan dalam tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literature-literatur hukum) yang dikumpulkan melalui teknik pencatatan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, berupa penafsiran-penafsiran atau pun konstruksi hukum dan hasil pembahasan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, prinsip dasar dalam proses jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak lain dengan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata. Untuk pihak penjual akan dikenakan PPH dan pihak pembeli akan dikenakan BPHTB yang besarnya dihitung berdasarkan harga perolehan hak atau Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Model penerapan NJOP berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah kerja unit pelaksanaan teknis PBB P2 dan BPHTB Badung Selatan perlu dilakukan berdasarkan pada keseimbangan dan keselarasan harga pasar sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dan investasi pada sektor property berjalan dengan baik]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DIMASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Putu Sekarwangi Saraswati]]>;
<![CDATA[Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[One of the most basic bank businesses is offering credit, therefore before the bank provides credit, the bank first evaluates its customers and the bank feels that the customer is able to return the credit that has been lent. In the process of granting credit where the risk of not returning the funds is said to be a state of default by the debtor. The state of bad credit that causes this default is of course motivated by various reasons, one of which is the default due to the pandemic. Many people have gone bankrupt or out of business because of this situation, because it is necessary to restructure credit to provide a way out for debtors during this pandemic. This research uses a normative research method which is a normative research method that manages norms and legal objects as the main data Usaha bank yang paling pokok salah satunya adalah pemberian kredit, oleh karena itu sebelum bank memberikan pinjaman kredit ,bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap nasabahnya dan pihak bank merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah dipinjam. Dalam proses pemberian kredit dimana resiko tidak kembalinya dana tersebut dikatakan sebagai keadaan wanprestasi oleh debitur. Keadaan kredit macet yang menyebabkan terjadinya wanprestasi ini tentunya dilatarbelakangi berbagai macam alasan salah satunya wanprestasi terjadi karena masa pandemik. Banyak orang-orang jatuh bangkrut atau gulung tikar karena keadaan ini, karena itu perlu dilakukan restrukturisai kredit untuk memberikan jalan keluar kepada debitur dimasa pandemic ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitan normatif yang mana difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama.]]>
<![CDATA[PENTINGNYA PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Emmy Febriani Thalib]]>;
<![CDATA[Dwi Novita Sari]]>;
<![CDATA[Luh Putu Rara Ayu Ratnaningrum]]>
<![CDATA[ Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research was conducted with the aim of knowing the formal regulation regarding trade secrets in Indonesia and the steps taken by companies to protect these trade secrets. By using normative juridical research methods, entitled that trade secrets are part of the legal system of intellectual property rights in Indonesia which is regulated in Law no. 30 of 2000 concerning Trade Secrets. In order to avoid any illegal or unlawful violations, the Company needs to take the necessary precautions in a number of ways which are carried out and applied internally within the company. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai rahasia dagang di Indonesia dan langkah yang dilakukan perusahaan untuk melindungi rahasia dagangnya tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa rahasia dagang merupakan bagian dari sistem hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia yang diatur dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. guna menghindari adanya pelanggaran yang tidak sah atau melanggar hukum Perusahaan perlu mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan dengan beberapa cara yang dilakukan dan diterapkan secara internal dalam perusahaan.]]>
<![CDATA[TINDAKAN DISKRIMINATIF TERHADAP RAS DAN ETNIS YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PERSEROAN UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Ngurah Galang Jayadidhifa]]>
<![CDATA[ Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[In studying the systematics of the existing legal substance, where we often hear of a legal subject in the substance of every policy in which there are two legal subjects, namely Naturlijk Persoon and rechtpersoon, the focus of the author's research this time is on criminalizing organs from legal entities or legal subjects that can be we also call rechtpersoon itself in responding to a discriminatory act against race and ethnicity on social media carried out by the director of the company for and on behalf of the company. legislation which principally regulates hate speech in addressing existing legal subjects, methods with a positivist legislature approach with a statutory approach and a comparative approach. So it is deemed necessary to have a policy that the government can provide so that discriminatory actions on behalf of a limited liability company can be resolved optimally. The theoretical basis that the author uses is the rule of law theory, the theory of punishment, and the institutional theory. The author also inserts the concept of a limited liability company. Dalam mempelajari sistematika dari substansi hukum yang ada, yang dimana kita sering mendengar suatu subjek hukum dalam substansi setiap kebijakan yang dimana terdapat dua subjek hukum yaitu Naturlijk Persoon dan rechtpersoon, fokus penelitian penulis kali ini adalah mengenai pemidanaan organ dari badan hukum atau subjek hukum yang bisa kita sebut juga rechtpersoonitu sendiri dalam menyikapi suatu tindakan diskriminatif terhadap ras dan etnis di media sosial yang dilakukan dilakukan oleh direktur perseroan untuk dan atas nama perseroan, dalam menyikapi hal ini penulis ingin melakukan penelitian menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif agar mengetahui seberapa luasnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur tentang ujaran kebencian dalam menyikapi subjek hukum yang ada, metode dengan pendekatan legis positivis dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparasi (comparation apporoach). Maka dirasa perlu adanya suatu kebijakan yang dapat pemerintah berikan agar tindakan diskriminatif yang mengatas namakan perseroan terbatas dapat terselesaikan dengan optimal. Landasan teori yang penulis gunakan yaitu Teori Negara Hukum, Teori Pemidanaan, Teori kelembagaan, tak luput juga penulis menyelipkan konsep Perseroan Terbatas.]]>
<![CDATA[PENYELENGGARAAN LAYANAN KEDOKTERAN NUKLIR DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTA ASPEK PERTANGGUNGJAWABANNYA ]]>
<![CDATA[Ni Made Parwati]]>
<![CDATA[ Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Government Regulation (PP) Number 5 of 2021 of the Republic of Indonesia specifically regulates the implementation of risk-based company licensing. Licensing is regulated for all business sectors, including the health sector. Hospitals with nuclear medicine services (including therapeutic nuclear medicine and in vivo diagnostic nuclear medicine) that require molecular imaging so that a risk-based approach (RBA) is applied are strictly regulated by the Ministry of Health in accordance with Number 14 of 2021 concerning business actor activity standards and health products. Nuclear medicine will have a broad impact on staff and patients as well as the environment, so it is important to study it from the licensing aspect. The purpose of this paper is to discuss the supervision of the implementation of nuclear medicine in hospitals, focusing on the licensing aspect by outlining legal responsibilities and aspects of accountability. The research method used is normative juridical. This type of research uses library research. The research approach uses a normative approach. The data used is secondary, in the form of statutory regulations and legal expert theories. The supervision of the implementation of nuclear medicine is carried out by the Nuclear Energy Supervisory Agency, referring to Government Regulation Number 5 of 2021 concerning risk-based business permits. The type of business license is determined by the level of risk on which the risk-based business license is based. The government has identified the level of risk based on the business sector. As a result, the issuance of permits must be strictly based on the readiness of all aspects of service support for standard compliance. Hospitals have legal obligations that include health workers in them, namely that clinical practice is limited by the law on medical practice and the law on hospitals so as not to deviate from the standard of the medical profession, which could endanger the lives of patients and health workers. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 mengatur secara spesifik tentang Pelaksanaan Perizinan Perusahaan Berbasis Risiko. Perizinan diatur untuk semua sektor usaha, termasuk sektor Kesehatan. Rumah sakit dengan layanan kedokteran nuklir antara lain kedokteran nuklir terapi dan kedokteran nuklir diagnostik in vivo) yang membutuhkan pencitraan molekuler sehingga diterapkan Risk Based Approach (RBA), hal ini diatur secara tegas oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Pelaku Usaha dan Produk Bidang Kesehatan. Dengan kedokteran nuklir akan menimbulkan dampak luas bagi petugas maupun pasien maupun lingkungan, sehingga penting untuk dikaji dari aspek perijinannya. Tujuan penulisan ini adalah membahas pengawasan penyelenggaraan kedokteran nuklir di rumah sakit focus pada aspek perijinan dengan menguraikan tanggung jawab hukum maupun aspek pertanggungjawabannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian menggunakan library research. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Data yang digunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan teori-teori ahli hukum. Pengawasan penyelenggaraan kedokteran nuklir dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaganuklir mengacu PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jenis izin usaha ditentukan oleh tingkat risiko yang menjadi dasar izin usaha berbasis risiko. Pemerintah telah mengidentifikasi tingkat risiko berdasarkan sektor usaha. Sehingga penerbitan ijin harus dilakukan secara ketat terhadap kesiapan seluruuh aspek pendukung layanan terhadap kepatuhan terhadap standar. RS memiliki kewajiban hukum termasuk petugas Kesehatan didalamnya yaitu dalam praktek klinis dibatasi oleh UU praktek kedokteran maupun UU RS agar tidak menyimpang dari standar profesi medis yang dapat membahayakan kehidupan pasien maupun petugas Kesehatan.]]>
<![CDATA[KESEIMBANGAN PELAKSANAAN DHARMA AGAMA DAN DHARMA NEGARA MENUJU KEHARMONISAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[I Gusti Bagus Hengki]]>;
<![CDATA[Made Emy Andayani Citra]]>;
<![CDATA[Anak Agung Adi Lestari]]>
<![CDATA[ Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Scientific writing this expected could know how " Balance " Implementation of the Dharma of Religion and the Dharma of the State Towards Harmony social in the Unitary State Republic of Indonesia, with methodology study normative with use type approach normative applied about tree discussion with data collection is done by studies library. In The Constitution of the Republic of Indonesia as provision in Article 29 concerning Religion and Belief is implementation of the Dharma Religion for whole Indonesian nation , while in provision Article 30 regarding Defense and Security is implementation of the National Dharma for whole Indonesian nation . The discussion that will analyzed preceded with introduction / background back , then solved through base theoretical , state ideology Pancasila and implementation tree discussion , so obtained conclusions and suggestions. Penulisan ilmiah ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana “Keseimbangan” Implementasi Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Kerukunan Sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan metodologi kajian normatif dengan menggunakan jenis pendekatan normatif yang diterapkan tentang pohon pembahasan dengan pengumpulan data adalah dilakukan oleh studi pustaka. Dalam UUD 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 29 tentang Agama dan Keyakinan merupakan pelaksanaan Dharma Agama bagi seluruh bangsa Indonesia, sedangkan ketentuan Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan merupakan pelaksanaan Dharma Nasional bagi seluruh bangsa Indonesia. Pembahasan yang akan dianalisis didahului dengan pendahuluan/latar belakang, kemudian dipecahkan melalui landasan teoritis, ideologi negara Pancasila dan pokok bahasan implementasi, sehingga diperoleh kesimpulan dan saran.]]>
<![CDATA[PERAN DESA ADAT DALAM MENJAGA KELESTARIAN WILAYAH DESA ADAT DAN MENJAWAB KEPERLUAN TANTANGAN INVESTASI PARIWISATA DI BALI ]]>
<![CDATA[I Wayan Wahyu Wira Udytama]]>;
<![CDATA[Putu Wisnu Nugraha]]>
<![CDATA[ Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan khususnya di Bali, segala lini kehidupan di Bali sangat potensial digunakan untuk kegiatan pariwisata, dalam pariwisata tentunya memerlukan sarana pendukung pariwisata itu sendiri seperti infrastruktur pariwisata, kesiapan masyarakatnya sendiri sampai dengan area pendukung atraksi wisata. Desa Adat di Bali memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam dan wilayah desa adatnya masing masing, hal tersebut meupakan bagian dari Awig Awig secara umum di Bali pada bagian Sukerta tata Palemhan. Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan dalam tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan data dan gejala hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Desa Adat di Bali sangat memiliki peranan penting dalam pelestarian wilayah dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepariwisataan budaya di Bali dengan jalan menciptakan perangkat hukum adat yang mengakomodir kepentingan pelestrian wilayah desa adat serta tidak menutup perkembangan pariwisata yang akan dijalankan di wilayah desa adat masing masing, hanya saja desa adat boleh melakukan pembatasan sejauh mana investasi dapat dilakukan, model pengembangan pariwisata desa adat dan pemetaan kawasan di wilayah desa adat. Desa adat masih terkendala untuk menjalankan hal tersebut dikarenakan faktor internal desa adat dan faktor eksternal desa adat, sehingga rekomendasi dari penelitian ini perlu adanya pendmpingan kepada desa adat terkait dengan pola pengembangan pariwisata yang tidak merubah alam lingkungan wilayah desa adat baik dari dinas terkait dalam hal ini Dinas pendampingan Desa Adat, Dinas pariwisata serta akademisi.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid.Sus/2019/Pn Srp) ]]>
<![CDATA[Putu Gede Suriawan Suriawan]]>;
<![CDATA[Putu Eka Trisna Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 1 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peran serta masyarakat yang terpayungi oleh UU inimemberikan legitimasi bagi masyarakat untuk melakukanpencegahan dan pemberantasan narkotika yang sifatya tidakdiwajibkan sedangkan di dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun2009 di atur tentang kewajiban masyarakat melaporkan tindakpidana Narkotika. Rumusan masalah pertama, bagaimanapenerapan hukum pidana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009terhadap seseorang yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Putusan No.78/Pid.Sus/2019/PN Srp) dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang tidakmelaporkan adanya penyalahgunaan narkotika pada perkarapidana No. 78/Pid.Sus/2019/PN Srp)Penelitian ini memuat penelitian hukum empiris, denganmenggunakan sifat penelitian deskriptif. Pertanggungjawabanpidana terhadap orang yang mengetahui peredaran Narkotikatetapi tidak melaporkan dalam Putusan Pengadilan NegeriSemarapura Nomor 78/PID.SUS/2019/PN.Srp di laksanakandengan pemidanaan terhadap Terdakwa Luh Nila Emaliani yangtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dasarhukum pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusanterhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaanNarkotika oleh terdakwa Luh Nila Emaliani dalam perkaraNo.78/Pid.Sus/2019/PN.Srp adalah: Adanya tuntutan dariPenuntut Umum, Fakta bahwa terdakwa tidak didampingipenasihat hukum, Adanya surat dakwaan, Adanya pembuktianberdasarkan alat bukti]]>
<![CDATA[PENGHAPUSAN MISOGOINI DALAM PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ]]>
<![CDATA[I Nengah Pasek Suryawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 1 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Misogini sebagai bentuk kebencian terhadap perempuan. Dimana kaum misoginis mendapatkan penolakan dari penganut feminism dan perjuangan kesetaraan gender. Sedangkan perjuangan feminisme masih mendapatkan pertentangan dari pemikiran filsafat yang kecenderungan menganut sistem patriarki. Untuk itu muncul permasalahan bagaimana kaum feminism dapat menghapus misogini dengan mengkritik pemikiran dari filsafat? Penghapusan terhadap paham misoginis akan sangat berpengaruh pada perjuangan kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan sebuah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dimana sumber bahan hukum utama yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Pertentangan antara feminnisme dengan pemikiran filsafat dapat disatukan dengan upaya dekonstruksi misogini yang ditunjukkan dalam filsafat, dimana hasil dekonstruksi antara filsafat dan feminism dapat menciptakan pemikiran filsafat yang berperspektif feminis. Untuk itu antara feminism dan filsafat sama – sama harus meninggalkan fanatismenya.]]>
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wayan Santoso]]>
<![CDATA[ Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 1 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial belanda yaitu Wetboek van Stafrecht voor Nederlandsh Indie yang pada hakekatnya masih menganut paradigma retributive, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku namun kondisi korban tidak dapat dipulihkan seperti semula. Dengan adanya kelemahan tersebut maka munculah gagasan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban, yang dikenal dengan restorative justice. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Bahwa penerapan restorative justice dalam sistem pemidanaan di Indonesia sangat diperlukan karena Restorative justice lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan terbaik untuk korban, pelaku dan pihak terkait.]]>
