cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
lis Julianti
Contact Email
lisjulianti@unmas.ac.id
Phone
+6281999418102
Journal Mail Official
lisjulianti@unmas.ac.id
Editorial Address
Jalan Kamboja No 11A Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
YUSTHIMA
Published by Universitas Mahasaraswati
ISSN : -     EISSN : 2809431X     DOI : https://doi.org/10.36733/yusthima.v2i01.2982
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yusthima (Yusthika Mahasaraswati) merupakan jurnal yang dimiliki oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Jurnal ini memiliki frekuensi penerbitan 2 (dua) kali setahun, yaitu periode bulan Maret dan September. Ruang lingkup tema dalam Jurnal ini adalah berkaitan dengan pengembangan Ilmu Hukum, yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dan diperoleh dari hasil-hasil penelitian dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 24 Documents
 1   2   3 
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ELECTRONIC INDONESIA PUBLIC OFFERING (E-IPO) MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA Nyoman Gede Antaguna
Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.683 KB) | DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2971

Abstract

Regulatory instruments for investment development vary widely with different business application methods according to the type of business, company’s financial performance, market trends and company’s internal capital conditions. Optimizing the use of technology in various fields of life can help realize effectiveness and efficiency so as to facilitate human life. One application of technology that is very important is in the economic field, or what is known as financial technology or FinTech. Financial Technology (FinTech) as a collaboration between technology and financial features or can also be interpreted as renewal in the financial sector with a touch of technology. One type of financial technology is Equity Crowdfunding, which in Indonesia conceptually should be equated with Electronic Indonesia Public Offering (e-IPO) in Capital Market law. E-IPO is a web-based electronic means provided by public offering system operators such as the Indonesia Stock Exchange to support the initial public offering process to the public, such as providing information related to the Initial Public Offering (IPO) and as well as ordering IPO shares from issuers who are conducting public offerings through the e-IPO system. Resolution of e-IPO disputes is carried out through the Indonesian National Arbitration Board (BANI), although the regulation of the Financial Services Authority (OJK) has not determined that. Issues that examined in this research are: (i) e-IPO regulation based on the regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 41/POJK.04/2020 concerning Electronic Public Offering of Equity, Debt Securities, and/or Sukuk Securities, and (ii) Settlement of e-IPO disputes through the Indonesian National Arbitration Board (BANI). This research uses normative legal research methods, with a statutory approach and legal concept analysis. The theory used in examining the problems in this research is the theory of economic law, the theory of state sovereignty and the conception of law as a policy process.Through this research, it can be determined the e-IPO procedure according to the regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 41/POJK.04/2020 and the e-IPO dispute resolution engagement clausul through BANI. Instrumen pengaturan pengembangan investasi sangat bervariasi dengan metode aplikasi bisnis yang berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha, kinerja keuangan perusahaan, trend pasar dan kondisi permodalan internal perusahaan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan dapat membantu terwujudnya efektivitas dan efisiensi sehingga memudahkan manusia dalam kehidupannya. Salah satu penerapan teknologi yang sangat penting adalah di bidang perekonomian, atau yang dikenal dengan financial technology atau FinTech. Financial Technology (FinTech) sebagai suatu kolaborasi antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan sebagai pembaharuan dalam sektor finansial dengan sentuhan teknologi. Salah satu tipe financial technology adalah Equity Crowdfunding, yang seharusnya di Indonesia secara konsep dapat dipersamakan dengan Electronic Indonesia Public Offering (e-IPO) dalam hukum Pasar Modal. E-IPO merupakan sarana elektronik berbasis web yang disediakan oleh penyelenggara sistem penawaran umum seperti Bursa Efek Indonesia untuk mendukung proses penawaran umum saham perdana kepada publik, seperti memberikan informasi berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) serta melakukan pemesanan saham IPO dari emiten yang sedang melaksanakan penawaran umum melalui sistem e-IPO. Penyelesaian sengketa e-IPO adalah melalui BANI meskipun dalam peraturan OJK belum ditentukan demikian. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (i) Pengaturan e-IPO berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik , (ii) Penyelesaian sengketa e-IPO melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan Analisa konsep hukum. Teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini yaitu teori perjanjian dan konsepsi hukum sebagai proses kebijakan.Melalui penelitian ini dapat ditentukan prosedur e-IPO berdasarkan pengaturan OJK dan klausul pengikatan penyelesaian sengketa e-IPO melalui BANI.
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI BIDANG AGRARIA Luh Putu Swandewi Antari
Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.706 KB) | DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2972

Abstract

To realize the Indonesian state which has economic strength, investment is needed. In Indonesia, investment experiences several obstacles because it is influenced by overlapping regulations, causing policy conflicts between one department and another. To overcome this policy conflict, harmonization of the rules must be carried out, one way to realize this harmonization is to implement the omnibus law. Untuk mewujudkan negara Indonesia yang memiliki kekuatan ekonomi maka diperlukan adanya investasi. Di Indonesia investasi mengalami beberapa hambatan karena dipengaruhi oleh tumpang tindihnya aturan sehingga menimbulkan konflik kebijakan antara departemen yang satu dengan departemen yg lainnya. Untuk mengatasi konflik kebijakan tersebut maka harus dilakukan harmonisasi terhadap aturannya, salah satu cara untuk mewujudkan harmonisasi itu adalah dengan melaksanakan omnibus law.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU DAN KORBAN SEKSTORSI KEGIATAN VIDEO CALL SEX (VCS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Ida Bagus Gede Subawa; Ni Putu Sekarwangi Saraswati; A.A. KT Sudiana; Dewa Gede Edi Praditha
Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.202 KB) | DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2980

Abstract

The issue of sex cannot be separated from human life, now days in the era of globalization, sex is not only fulfilling the needs of the desire to make out between individuals intimately or sex parties that are carried out directly. The existence of an online network that could connects a long distances allows for online sexual behavior (VCS) which performing sex scenes with tools or other part of the body by showing intimate parts of the body in front of the camera with an agreement in both way. It is not uncommon for one party to record the activity and use it as material to blackmail the other party by distributing or even selling the screen recording to online sites. This study aims to analyze the Criminal Liability perpetrators and victims considering that sex video calls were made based on an agreement in terms of Indonesian positive law, using the normative juridical method. Persoalan seks tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, di Era Globalisasi seperti sekarang ini seks bukan hanya pemenuhan kebutuhan hasrat bercumbu yang dilakukan secara langsung baik individu antar individu secara intim ataupun pesta seks yang dilakukan secara berkelompok. Adanya jaringan online yang menghubungkan bahkan jarak yang sangat jauh memungkinkan terjadinya perilaku seksual secara online (VCS) yaitu kegiatan telanjang ataupun melakukan adegan seks dengan alat bantu atau organ luar tubuh lainya dengan menunjukan bagian-bagian intim tubuh di hapadapan kamera dengan kesepakatan satu sama lain. Tidak jarang perilaku usil salah satu pihak merekam kegiatan tersebut dan menjadikanya bahan untuk memeras pihak lainya dengan mengancam menyebarkan atau bahkan menjual rekaman layar tersebut kepada situs online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana pelaku dan korban sekstorsi mengingat video call sex dilakukan atas kesepakatan ditinjau dari hukum positif indonesia, dengan menggunakan metode yuridis normative.
HARMONISASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENEYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF RUU KUHP I Wayan Wahyu Wira Udytama; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.048 KB) | DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2982

Abstract

Indonesia is a legal state with Pancasila as the basis of the state, the very dynamic legal developments in Indonesia encourage the creation of a new Criminal Code, considering that the current Criminal Code is very old, so that reforms are needed from all sides to meet the needs of the people. sense of justice and the development of the times, in the Draft Criminal Code there is respect for local wisdom which is reflected in the settlement of cases taking into account the customs in each region, of course this will result in the diversity of procedures for enforcing criminal law in Indonesia. In the criminal system, of course, a person cannot be sentenced to more than one legal system, the purpose of the punishment itself is nothing but deterrence or a deterrent effect on the perpetrator so as not to repeat his crime again, while customary law is more about restoring balance and harmony between human beings, the environment and the environment. divine pattern. Indonesia merupakan negara hukum dengan pancasila sebagai dasar negara, perkembagan hukum di Indonesia yang sangat dinamis mendorong terciptanya Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang baru, mengingat Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini sudah berumur sangat lama, sehingga diperlukan pembaharuan dari segala sisi guna memenuhi rasa keadilan dan perkembangan jaman, di dalam RUU KUHP terdapat penghormatan terhadap kearifan lokal yang tercermin dalam penyelesaian perkara mempertimbangkan adat istiadat di masing masing daerah, tentunya hal ini akan mengakibatkan keberagaman tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem pemidanaan tentunya seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman lebih dari satu sistem hukum, tujuan dari pemidanaan sendiri tidak lain adalah penjeraan atau memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi kejahatanya kembali, sedangkan hukum adat lebih kepada pengembalian keseimbangan dan keharmonisan baik sesama manusia, lingkungan dan pola ketuhanan.
KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN SUBYEK HUKUM NOTARIS DAN PPAT I Made Agus Mahendra Iswara, Putu Angga Pratama Sukma
Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.456 KB) | DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2983

Abstract

One of the powers of the Prosecutor's Office in the realm of criminal law is to handle cases of Corruption Crimes. The phenomenon of Corruption is epidemic in nature touching all segments of life in society, where the potential can be carried out by all levels of society, including Notaries and PPAT. The purpose of this research is to analyze the potential for Notaries and PPAT to be involved in corruption crimes and to analyze the authority of the Prosecutor's Office in handling corruption cases. This legal research is classified as a type of normative legal research that focuses on written regulations related to the Notary Position. The articles that have the potential to ensnare Notaries and PPATs in carrying out their duties are Article 2 paragraph (1), Article 3, Article 5 letters a, b, Article 10 letters a, b, c, Article 12 letter h, and Article 13 of the Law Corruption Eradication. Kewenangan Kejaksaan dalam ranah hukum pidana salah satunya melaksanakan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi. Fenomena Korupsi sudah bersifat epidemik menyentuh seluruh segmen kehidupan dalam masyarakat, dimana potensi dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk Notaris dan PPAT. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis potensi Notaris dan PPAT terjerat tindak pidana korupsi dan menganalisis kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian hukum ini tergolong jenis penelitian hukum normatif yang terfokus pada peraturan yang tertulis terkait dengan Jabatan Notaris. Adapun pasal-pasal yang berpotensi menjerat Notaris dan PPAT dalam pelaksanaan tugasnya adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 huruf a, b, Pasal 10 huruf a, b, c, Pasal 12 huruf h, dan Pasal 13 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN CYBER CRIME YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI BALI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Made Wisnu A. S.; I Wayan Gde Wiryawan; Kt. Sukawati Lanang P. P.
Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.804 KB) | DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2984

Abstract

One of the negative impacts of the development of tourism in Bali triggers the development of criminal acts committed by foreigners. The purpose of this study is to find out (1) the factors causing the occurrence of cyber crimes committed by foreigners in Bali; and (2) efforts to overcome cyber crimes committed by foreigners in Bali. The research method used is a type of normative legal research. The results of the research show (1) The factors causing the occurrence of cyber crimes committed by foreigners in Bali have three elements: an act that is against the law; carried out by the foreigner and carried out for personal and/or group gain while on the other hand harming the other party either directly or indirectly. Pressure is generally caused by individual behavior that causes them to commit crimes. Another cause of crime is the opportunity (opportunity). The opportunity is wide open for foreigners in Bali to commit crimes including cyber crime; (2) Efforts to overcome cyber crimes committed by foreigners in Bali can be carried out by implementing cyber law or legal policies in the cyber field. However, the legal system in Indonesia has not specifically regulated cybercrime. Salah satu dampak negatif dari perkembangan pariwisata di Bali memicu berkembangnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang asing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) faktor penyebab terjadinya kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali; dan (2) upaya penanggulangan kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali memiliki tiga unsur: adanya perbuatan yang melawan hukum; dilakukan oleh orang asing tersebut dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok sementara di lain pihak merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung. Tekanan (pressure) umumnya disebabkan karena perilaku individual yang menyebabkannya melakukan kejahatan. Penyebab kejahatan lainnya adanya kesempatan (oppurtunity).Kesempatan itu terbuka lebar bagi orang asing di Bali untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan cyber crime; (2) Upaya penanggulangan kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali dapat dilakukan dengan penerapan cyber law atau kebijakan hukum di bidang cyber. Namun demikian, sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai cybercrime.
Konsep dan Indikator Tentang Politik dan Hukum (Konfigurasi Politik dan Otoriter) Tipe Hukum Represif,Otonom dan Responsif I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 1 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (794.588 KB)

Abstract

Fungsi Instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik lebih dominan dan lebih terasa jika dibandingkan dengan fungsi hukum lainya. maka tidak mengherankan saat produk hukum hanya dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik, mengakibatkan segala peraturan dan produk hukum yang tidak. Penulisan ini memiliki rumusan masalah bagaimana lebih lengkapnya mengenai konsep dan indikator tentang politik dan hukum (konfigurasi politik dan otoriter) serta tipe hukum represif, otonom, dan responsif di pembahasan. Selain itu juga mengapa adanya konfigurasi politik dapat mempengaruhi produk dari hukum. Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak – kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan. Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut.
REFLEKSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM MEMILIH MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SEBAGAI BENTUK LANDASAN KERJASAMA INSTITUSI I Wayan Agus Vijayantera; I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 1 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.252 KB)

Abstract

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan bentuk landasan kerjasama yang biasa digunakan institusi. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis konsep dan teknis pembentukan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan kerjasama institusi, dan terkait refleksi dari asas kebebasan berkontrak atas dipilihnya Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan kerjasama. Memorandum of Understanding (MoU) perlu dianalisis mengingat di sistem hukum di Indonesia tidak ada pengaturannya. Atas hal tersebut, maka perlu dianalisis permasalahan hukum tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan terhadap permasalahan yakni Memorandum of Understanding (MoU) dapat digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan kerjasama antar institusi dengan mekanisme ditindaklanjuti dengan perjanjian tertulis maupun lisan sebelum pelaksanaan aktivitas kerjasama yang menyangkut hak, kewajiban, dan sebagainya. Dipilihnya Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan kerjasama antar institusi tentu merupakan cerminan dari asas kebebasan berkontrak terkait memilih bentuk landasan kerjasama sesuai dengan kebutuhan para pihak.
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TIDAK MEMAKAI MASKER DI KOTA DENPASAR (PERSPEKTIF PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 46 TAHUN 2020) A.A. Kt. Sudiana; I Wayan Agus Surya Mudiana
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 1 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (580.763 KB)

Abstract

Tahun 2020 merupakan tahun yang menggemparkan bagi seluruh dunia, ini disebabkan oleh munculnya penyakitbaru yang disebut COVID-19, awal mulanya muncul dari China dan menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditindaklanjuti oleh masing-masing provinsi termasuk Provinsi Bali. Dalam menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum peraturan tersebut masih terdapat kendala-kendala yang menghambat seperti penegakan hukum yaitu keterbatasan jumlah personil dan masih kurangnya pelaksanaan jalinan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya.
AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN RAYA YANG LALAI MEMBERIKAN LAMPU SEIN YANG BERIMBAS TERJADINYAKECELAKAAN Ni Made Trisna Dewi
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 1 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.957 KB)

Abstract

Untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan,pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kementerian global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan. Mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapatlah dibuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah fungsi lampu sein dalam berlalu lintas dan bagaimanakah akibat hukum bagi pengguna jalan raya yang lalai memberikan lampu sein yang berimbas terjadinya kecelakaan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu fungsi lampu sein dalam berlalu lintas adalah memberi isyarat kepada pengguna jalan yang lain agar tahu kendaraan di depan akan mengarah kemana atau berbuat apa dan akibat hukum bagi pengguna jalan raya yang lalai memberikan lampu sein yang berimbas terjadinya kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Page 1 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 2 No. 1 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar