cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gusti muhammad Hidayatullah
Contact Email
stiappm@gmail.com
Phone
+6282251444434
Journal Mail Official
stiapppm@gmail.com
Editorial Address
Jl. Bihman Villa No.123, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Location
Kab. hulu sungai utara,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al Iidara Balad : Jurnal Administrasi Negara
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
ISSN : -     EISSN : 26858541     DOI : https://doi.org/10.36658/aliidarabalad
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance, Leadership, Public organizations, Public policy, Public service, Management, Law ethics, Bureaucratic administration and government. Human resources.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 52 Documents
 2   3   4   5   6 
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Munawarah Munawarah
Al Iidara Balad Vol. 4 No. 2 (2022): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.4.2.46

Abstract

Kebersihan dan Keindahan Lingkungan mengatur tentang penertiban pedagang kaki lima, namun fenomena dilapangan masih diketahui adanya PKL berjualan di bahu jalan yang sudah jelas ada tulisan larangan untuk berjualan di kawasan tersebut.. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penertiban PKL dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Perda tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumen. Uji kredibilitas data yakni perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check. Penertiban PKL di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal meskipun sudah ada info larangan berjualan di lokasi yang diatur, permasalahannya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang belum mencukupi, lingkungan sosial yang belum terkontrol, dan kurangnya jumlah Anggota Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara.Saran yang dapat diberikan kepada Bupati HSU agar membuatkan Perda khusus mengatur PKL, kepada Kasatpol PP HSU untuk selalu melakukan pengawasan ketat kepada PKL pada kedua lokasi tersebut dan rutin melakukan sosialisai kepada PKL, serta kepada PKL pada kedua lokasi agar meningkatkan kesadaran dalam diri masing-masing mengenai penertiban yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LANGSUNG DI INDONESIA Herry Febriadi
Al Iidara Balad Vol. 4 No. 2 (2022): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.4.2.47

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan pelayanan publik oleh penyelenggara pemilu sejak dilaksanakannya pemilu pertama di negeri ini, dengan mempelajari berbagai dokumen terkait sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen. Dinamika dan perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi publik memberikan perhatian khusus terhadap kajian pelayanan publik, terutama, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara. Pada tahun 1990-an, muncul konsep paradigma New Publik Service (NPS), dimana masyarakat diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (owners of government). Masyarakat sebagai warga negara, bukan sekedar “pelanggan”, dalam istilah paradigma New Publik Management (NPM) yang muncul ditahun 1980-an. Jauh sebelumnya, ada paradigma Old Publik Administration (OPA) sejak tahun 1850an, dimana pelayanan publik berjalan sangat birokratis, hierarkis, tertutup dan partisipasi masyarakat sangat terbatas. Diluar perkembangan paradigma tersebut, pelayanan publik dalam pelaksanaan pemilu oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu, justru sudah mengadopsi konsep NPS sejak awal pemilu dilaksanakan di negeri ini, pemilu tahun 1955. Partisipasi rakyat dalam pemilu adalah bagian penting untuk melegitimasi hasil pemilu. Penyelenggara pemilu memandang, rakyat tidak hanya sebagai pemilik pemerintahan, tetapi sebagai pemegang kedaulatan. Dalam dinamika dan perkembangan konsep paradigma ilmu administrasi di atas, tentu hal ini merupakan lompatan yang luar biasa, jauh melampaui kajian keilmuan dari zamannya. Pelayanan publik dalam pelaksanaan pemilu merupakan pelayanan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan sistem demokrasi di negeri ini. Setidaknya ada dua pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pemilu. Pertama, pelayanan kepada masyarakat secara umum yang terbagi dua, yaitu menjamin hak memilih dan dipilih (hak konstitusional). Penyelenggara pemilu wajib melayani setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilih-nya, dan hak dipilih-nya (sebagai anggota legislatif, kepala daerah dan Presiden/wakil presiden) dalam pemilu. Kedua, pelayanan kepada partai politik, pelayanan ini diberikan sejak awal tahapan pelaksanan pemilu, mulai dari pendaftaran partai politik, verifikasi partai, masa kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dari masing-masing partai yang hasilnya dikonversi menjadi kursi di DPRD, DPD RI, DPR RI dan terpilihnya Presiden/wakil presiden. Penelitian ini akan fokus membahas pelayanan hak pilih rakyat dalam pemilihan umum oleh penyelenggara pemilu.
KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT PADA MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Anna Maryati
Al Iidara Balad Vol. 5 No. 1 (2023): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.5.1.48

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa kualitas pelayanan serta faktor yang menghambat kualitas pelayanan terhadap masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. secara keseluruhan dengan melihat pengukuran dimensi kualitas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari: Tangibles (Berwujud) dapat dikategorikan sudah cukup mampu mendukung pelayanan hanya saja sarana dan prasarana dinilai masih kurang, Reliability (Kehandalan) dikategorikan handal, Responsiveness (Daya Tanggap) dapat dikategorikan baik, Assurance (Jaminan) dapat dikategorikan sangat baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat, dan untuk Empathy (Empati) petugas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah sangat berempati terhadap masyarakat. Disamping itu faktor yang menghambat kualitas pelayanannya adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, system jaringan error, personal computer (PC) yang kurang memadai, informasi serta sarana dan prasarana seperti printer dan tempat parkir.
HUBUNGAN KINERJA RKAS TERHADAP MUTU LITERASI DAN NUMERASI SISWA SMP NEGERI DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2021-2023 Jumadi Jumadi; Risna Amalia
Al Iidara Balad Vol. 5 No. 1 (2023): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.5.1.49

Abstract

Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perencanaan, penganggran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolan (BOS) di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Literasi dan numerasi adalah pengetahuan dan kemampuan untuk: Menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang berkaitan dengan matematika dasar untuk memecahkan suatu masalah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari; Menganalisis informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, grafik, dll.); Menggunakan hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kinerja (strategi awal, penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi) terhadap RKAS dalam rangka peningkatan mutu literasi dan numerasi siswa SMP di Kabupaten HSU, peneliti merasa perlu untuk melihat sejauh mana kinerja RKAS yang dibuat oleh Kepala satuan Pendidikan SMP selama tahun 2022 ini, agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara di tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kinerja RKAS terhadap mutu literasi dan numerasi siswa SMP Negeri di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif kausal (sebab akibat) dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Probability Sampling sehingga terdapat responden sebanyak 24 sekolah dengan 48 orang dan teknik analisa data yang digunakan adalah uji normalitas dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan kinerja RKAS tahun 2021-2023 berhubungan terhadap mutu literasi dan numerasi siswa SMP Negeri di Kabuapten Hulu Sungai Utara. Hal ini dilihat dari hasil analisis uji t sebesar 6,776 dibandingkan dengan 1,677. Jadi t_hitung > t_tabel, oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis null (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan besar pengaruhnya mutasi terhadap pengembangan karir adalah 70,6% yang artinya berhubungan positif
PENGARUH MUTASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Siti Raudah; Siti Mujahadah
Al Iidara Balad Vol. 5 No. 1 (2023): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.5.1.50

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pegawai yang berbeda pandangan politik maka akan berdampak pada mutasi dan dipindah tempatkan sehingga menggangu kinerja, prestasi dan karir pegawai. Pegawai yang pada hakikatnya bersifat netral dan pada akhirnya pegawai tidak bersifat netral dengan terjadinya politik pragmatis, sehingga pegawai sering menjadi korban kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mutasi terhadap pengembangan karir pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif kausal (sebab akibat) dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara angket, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Total Sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100 sehingga terdapat responden sebanyak 62 orang dan teknik analisa data yang digunakan adalah uji normalitas dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan mutasi dilakukan sesuai dan profesional dalam penempatan pegawai Di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini dilihat dari hasil analisis uji t sebesar 2,162 dibandingkan dengan 1,999. Jadi t_hitung > t_tabel, oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis null (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan besar pengaruhnya mutasi terhadap pengembangan karir adalah 26,9% yang artinya berpengaruh positif.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Selamat Riadi; Riswandi Ahdiat; Gusti Muhammad Hidayatullah
Al Iidara Balad Vol. 5 No. 1 (2023): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.5.1.51

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut berjalan dan apa faktor yang menghambat implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan kebersihan di pasar induk Amuntai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum studi kasus retribusi pelayanan persampahan kebersihan pada pasar induk Amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup baik hal ini dilihat dari indikator-indikator : Kemampuan Organisasi, Informasi, Dukungan. dan Pembagian Potensi. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu : Adanya pemungutan pembayaran (iuran), kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi kebijakan retribuasi, dan kurangnya sumber daya SDM serta sarana dan prasarana masih kurang
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN AIR BERSIH TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DI KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Syahrian Syahrian
Al Iidara Balad Vol. 5 No. 1 (2023): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.5.1.52

Abstract

Kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek yaitu sistem pelayanan, SDM pemberi layanan, strategi dan pelanggan (customers). Kepuasan masyarakat merupakan perasaan yang muncul sesuai dengan ekspektasi terhadap kinerja yang diharapkan melalui terpenuhinya kebutuhan dan keinginan masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh air yang disalurkan oleh PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kerap kali keruh, berbau bahkan tak mengalir. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan air bersih terhadap kepuasan masyarakat pada kepuasan masyarakat pada PDAM di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif kausal (sebab akibat) dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling sehingga terdapat responden sebanyak 92 orang. dan teknik analisa data yang digunakan adalah uji normalitas dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan air bersih berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat pada PDAM di Kecamatan Sungai Tabukan Kabuapten Hulu Sungai Utara. Hal ini dilihat dari hasil analisis uji t sebesar 15,217 dibandingkan dengan 1,662. Jadi t_hitung > t_tabel, oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis null (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan besar pengaruhnya kualitas pelayanan air bersih terhadap kepuasan masyarakat adalah 84,9% yang artinya berhubungan positif
ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MELAKSANAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK TANAH DI KELURAHAN MARABAHAN KOTA, KABUPATEN BARITO KUALA Yusei Yuliandi; Irawanto Irawanto; Semuel Risal; Anhar Yani; Moh Heru Budihantho
Al Iidara Balad Vol. 5 No. 2 (2023): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.5.2.53

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara Kantor Kelurahan Marabahan Kota, Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah, serta mengetahui kendala apa yang terjadi dalam berkerja melaksanakan Standar Operasional Prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah, dan menemukan solusi untuk mengatasi kendala kinerja Aparatur Sipil Negara Kantor Kelurahan Marabahan Kota di Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Kelurahan Marabahan Kota, 2 orang ASN Kantor Kelurahan Marabahan Kota sebagai informan serta dua orang masyarakat pengguna layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, direduksi disajikan lalu ditarik kesimpulan. Untuk keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, uji obyektifitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Standar Oprasional Prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah pada Kantor Kelurahan Marabahan Kota, Kabupaten Barito Kuala masih kurang baik, hal ini dapat dilihat dari indikator Kesesuaian jam kerja, Tingkat kehadiran, Ketepatan menyelesaikan pekerjaan, Kerja sama dan, Kepuasan, yang belum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 2) Kendala kinerja Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Standar Oprasional Prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah pada Kantor Kelurahan Marabahan Kota di Kabupaten Barito Kuala, yaitu rendahnya kesadaran diri aparatur terhadap kedisiplinan waktu, kedisiplinan tempat, ketepatan menyelesaikan pekerjaan, kerja sama, serta motivasi kerja yang rendah. 3) Solusi yang dilakukan adalah dengan cara : 1. Pendekatan secara personal kepada Aparatur Sipil Negara, 2. Pemberian teguran dan sanksi yang tegas dari pimpinan, 3. Melakukan Perubahan Aparatur Sipil Negara yang ada saat ini.
MANAJEMEN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BALANGAN Sri Agusmila Anetha Herlinda; Fitiani Fitiani
Al Iidara Balad Vol. 5 No. 2 (2023): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.5.2.54

Abstract

Permasalahan berkaitan dengan Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan meliputi penatausahaan arsip dan data aset tetap yang kurang terkoordinir, pengawasan yang kurang optimal dari pimpinan dan terbatasnya jumlah petugas pengelola aset tetap yang berkompeten. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan dan faktor yang mempengaruhinya. Metode Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian Teknik penarikan informan yaitu Purposive Sampling sebanyak 10 orang. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi dan membercheck. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan cukup baik dilihat dari beberapa aspek yakni: Pertama, Inventarisasi Aset dengan indikator inventarisasi fisik dinilai kurang baik, kemudian untuk Legalitas Kepemilikkan tergolong baik. Kedua, Legal Audit dengan indikator kejelasan kepemilikan tergolong baik, kemudian untuk pemeriksaan penguasaan atau pemindahtanganan dinilai sudah baik. Ketiga, Penilaian Aset dengan indikator Pengukuran kelayakkan aset dinilai sudah baik, kemudian untuk kerjasama dengan pihak independent sudah baik. Keempat, Optimalisasi Aset dengan indikator Pemisahan aset berpotensi dan tidak berpotensi dinilai kurang baik, kemudian untuk pemanfaatan Aset dinilai sudah baik, Kelima, Pengawasan dan Pengendalian dengan indikator pengawasan aset dinilai sudah baik, kemudian untuk pengendalian Aset dinilai sudah baik. Faktor yang mempengaruhi manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan meliputi factor penghambat yakni Pemeliharaan Aset yang kurang optimal karena upaya pemeliharaan yang kurang rutin, belum adanya petugas khusus dalam pemeliharaan aset dan Pengendalian aset yang sudah kadaluarsa masih belum teratur sesuai dengan ketentuan, kemudian faktor yang mendorong meliputi kondisi sarana dan prasarana dalam pengelolaan aset tergolong baik dan memadai dilihat dari aspek ketersediaan Gedung penyimpanan dan peralatan penunjang dalam inventarisasi seperti komputer, printer dan lain sebagainya. Agar Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan terlaksana secara optimal, disarankan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan menambah petugas khusus untuk mengelola asset dan Pegawai lebih aktif melakukan pemeriksaan kondisi aset.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DESA DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS PADA DESA KOTA RADEN HULU, DESA TIGARUN, DAN DESA PINANGKARA) Hendrayani Hendrayani; M. Noor Fuadi
Al Iidara Balad Vol. 5 No. 2 (2023): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.5.2.55

Abstract

Pengelolaan sampah oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah dalam tingkat layanan masih rendah, masih banyak sampah yang berserakan serta tidak tertangani dengan baik . Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sampah oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan untuk mengetahui faktor – faktor penghambat dan pendorong pengelolaan sampah oleh desa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling terdapat informan berjumlah 17 orang. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Kota Raden Hulu, Desa Tigarun dan Desa Piangkara) belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari aspek peraturan/ketentuan, aspek fungsi dan tugas, aspek rencana dan program, dan aspek tujuan dan kondisi ideal. Untuk apsek peraturan/ketentuan tidak berjalan efektif, sedangkan aspek yang sudah cukup berjalan dengan baik adalah fungsi dan tugas, rencana dan program dan tujuan dan kondisi ideal. Disamping itu faktor penghambat dalam efektivitas pengelolaan sampah oleh desa di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Kota Raden Hulu, Desa Tigarun, dan Desa Pinangkara) yaitu: lemahnya regulasi desa, minimnya pendanaan, rendahnya pengetahuan masyarakat serta lemahnya koordinasi antara pihak penyelenggara dengan masyarakat. Adapun faktor pendorong yaitu: dari internal organisasi ditetapkannya petugas sampah, serta pengalokasian dana desa yang tersedia walaun masih minim. Dari eksternal organisasi adanya dukungan dari Pemerintah Daerah serta kesadaran masyarakat semakin baik . Disarankan kepada Kecamatan Amuntai Tengah agar lebih sering memberikan dorongan kepada para kepala desa khususnya Desa Danau Kota Raden Hulu, Desa Tigarun dan Desa Pinangkara serta seluruh Kepala Desa pada umumnya untuk membuat Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa, juga selalu meningkatkan kerjasama antar desa. Selalu melakukan pembinaan untuk menjadikan sampah sebagai tambahan perekonomian masyarakat. Kepada kepala desa agar juga membangun Bank Sampah serta selalu meningkatkan koordinasi kepada semua pihak khusunya kepada masyarakat serta instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Page 5 of 6 | Total Record : 52

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2023): Al Iidara Balad Vol. 5 No. 1 (2023): Al Iidara Balad Vol. 4 No. 2 (2022): Al Iidara Balad Vol. 4 No. 1 (2022): Al Iidara Balad Vol. 3 No. 2 (2021): Al Iidara Balad Vol. 3 No. 1 (2021): Al Iidara Balad Vol. 2 No. 2 (2020): Al Iidara Balad Vol. 2 No. 1 (2020): Al Iidara Balad Vol. 1 No. 2 (2019): Al Iidara Balad Vol. 1 No. 1 (2019): Al Iidara Balad