cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2016)" : 7 Documents clear
PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi pada Masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone) MUHAMMAD ARSYAD MAF’UL; NURHIDAYAH NURHIDAYAH; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.13 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i1.10027

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone; 2). Akibat perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone; 3). Upaya pemerintah dalam meminimalisir perkawinan bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Tonra. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh yaitu data primer yang didapat melalui terjun langsung ke lapangan untuk wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dengan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra adalah: Menghindari syarat dan prosedur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 2) Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat; 3) Dorongan orang tua; 4) Menghindari hal-hal yang dilarang agama. Adapun akibatnya yaitu : 1) Tidak dianggap istri yang sah; 2) Tidak berhak atas nafkah; 3) Terabakan hak dan kewajibannya; 4) Rentan terjadi KDRT; 5) Istri sulit bersosialisasi; 6) Sulit mendapatkan akte kelahiran anak dan; 7) Anak hanya bernasab pada ibunya. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisirnya yaitu: 1) Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan; 2) Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pencatatan perkawinan dengan menugaskan P3N di setiap desa; 3) Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan.
PENANGANAN KASUS CYBER CRIME DI KOTA MAKASSAR (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar) Andi Aco Agus; Riskawati Riskawati
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.752 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i1.3023

Abstract

ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui proses penyidikan kasus cyber crime, 2) cara penyelesaian kasus cyber crime serta 3) kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan kasus cyber crime yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian yaitu Polrestabes Makassar dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentai. Sementara, dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus cyber crime dalam hal ini proses  penyidikan pada umumnya sama dengan penanganan kasus konvensional yang lain. Seperti dalam hal pengumpulan barang bukti, penggeledahan dan proses penyelesaiannya. Sementara perbedaanya terdapat pada proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. terlihat bahwa penanganan tindak kejahatan cyber crime sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak  tertentu seperti saksi ahli untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan,. kendala dalam proses penyidikan ini adalah kurangnya saksi ahli baik saksi ahli gambar maupun saksi ahli bahasa, serta tidak adanya unit yang secara khusus menangani kasus cyber crime. oleh  karena itu sangat dibutuhkan peran saksi ahli dalam penanganan kasus cyber crime dan pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya cyber crime. KATA KUNCI: Kasus, Cyber Crime
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN DI DESA GANTARANG KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO Mustari Mustari; Nurhidayat Nurhidayat
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.367 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i1.2798

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat dalam dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang , (2) Sikap hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang, (3) Perilaku hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dan (4) Upaya-upaya yang harus dilakukan dala kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Gantarang yang berjumlah  739 KK, dan sampel sebanyak 30 KK yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukuan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tergolong rendah karena pengetahuan hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 0%, pemahaman hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 20%, sikap hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 40% dan perilaku hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 0%. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam kepemilikan akta perkawinan yaitu: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, memberikan infomasi kepada masyarakat tentang akibat nikah yang tidak dihadapkan KUA, dan dapat menumbuhkan kesadaran  hukum masyarakat untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SUB TERMINAL AGRIBISNIS ( Studi pada Sub Terminal Agribisnis Sumillan Kabupaten Enrekang) MUSTARI, Mustari; Rosmiati, Rosmiati
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v11i1.10024

Abstract

Penelitian ini bertujuaan untuk mengetahui : 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2010 Tentang pengelolaan Sub Terminal Agribisnis. 2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis.Penelitiaan ini merupakan penelitiaan deskriptif kualitatif, Lokasi penelitiaan yaitu di Sub Terminal Agribisnis Sumillan Kabupaten Enrekang. Adapun sumber datanya terbagi atas dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa : 1) Implementasi Perda No 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya penelitian sebelumnya dalam menyusun naskah akademik Perda, Kurangnya pengetahuan petani tentang Perda tersebut, Serta belum ada komitmen dari pihak pengelola untuk melaksanakan aturan tersebut. 2) Kendala dalam pelaksanaan Perda No 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis antara lain : a) Faktor hukumnya sendiri yang kurang sesuai dengan keadaan didalam masyarakat. b) Faktor kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. c) Faktor Pemberian Sanksi , yang kurang tegas bagi yang melanggar .d) Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR (Studi tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar) Hasnawi Haris; Nurliah Nurliah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.541 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i1.2799

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melindungi lahan pertanian produktif, 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar terkait tentang alih fungsi lahan pertanian dan 3) Upaya pemerintah dalam mengoptimalisasikan peraturan daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupten Takalar terkait tentang alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar yang berjumlah 43 orang, dan sampel sebanyak 7 informan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar dalam melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan melalui penelitian, pembinaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi lain, dan melakukan evaluasi dan monitoring, 2) Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terkait tentang alih fungsi lahan pertaniann di Kabupaten Takalar yatiu : a) Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), b) Adanya dukungan dari lembaga lain, c) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan faktor penghambat yaitu : a) tingginya ego dari beberapa instansi, b) bisnis perumahan semakin berkembang, dan c) kurangnya kesadaran masyarakat, dan 3) Upaya pemerintah dalam mengoptimalisasikan  Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar yaitu: a) melakukan sosialisasi, b) Melakukan pengawasan, dan c) pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang.
FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KOTA MAKASSAR (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Klas I A Makassar) Andi Kasmawati; Bakhtiar Bakhtiar; Sumarni B
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.466 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i1.10025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus perceraian tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kelas I.A Makassar, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.14, Daya Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) dan sumber data sekunder (dokumen resmi atau berkas perkara perceraian dari tahun 2012-2014). Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik wawancara (Hakim Pengadilan Agama Makassar) dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh kemudian diolah dengan analisa deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang penyebab perceraian ialah (1) Poligami tidak sehat (2) Krisis akhlak (3) Cemburu (4) Kawin paksa (5) Ekonomi (6) Kekejaman fisik dan mental (7) Gangguan pihak ketiga (8) Tidak adanya keharmonisan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut terlihat pada amar putusannya. Yakni Mengabulkan gugatan. Menjatuhkan talak satu Ba’in Shugraa Tergugat (PENGGUGAT), terhadap Penggugat (TERGUGAT). Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (Studi Kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) Hj. Suryani Mursalim; Muhammad Akbal; Tika Nurjannah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.86 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i1.10026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tejadinya Sertifikat Ganda adalah : Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik, atau pada saat pengukuran pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah, serta Adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada. Selanjutnya dari Badan pertanahan Nasional karena tidak adanya basis data yang baik, atau karena ketidak telitian Pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah. Faktor pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang mempunya data tidak valid dan Untuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya. 2) Bentuk penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sama dengan proses penyelesaian gugatan lainnya. Aspek yang mempengaruhi hakim menentukan pilihan tindakan dalam penyelesaian suatu sengketa sertifikat ganda yaitu dari segi Pembuktiannya, karena fakta dan peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kalau pembuktian pihak Penggugat bagus gugatannya akan dikabulkan, dimana suatu gugatan dikabulkan adakalanya pengabulan seluruhnya atau menolak sebagian lainnya. Isi putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat itu, berarti tidak membenarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apa-apa yang dilakukan oleh tergugat padahal itu sudah merupakan kewajibannya. Maka dalam putusan gugatan dikabulkan tersebut ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. 3). Akibat Hukum dengan adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah adalah :Menimbulkan Ketidakpastian hukum, Kerugian dan Pembatalan atau pencabutan sertifikat.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue