cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 224 Documents
 2   3   4   5   6 
Hukum dan Perubahan Sosial Fatimah Halim
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 4 No 1 (2015)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i1.1492

Abstract

Perubahahan sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan dan pembaharuan, dan faktor-faktor lainnya menimbulkan problem sosial yang memberikan tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus menanggapi problem tersebut. Ini berarti pula bahwa keharusan adanya perubahan hukum. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan di antara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai tingkat-nya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak.
Analisis Sosiologi Hukum dalam Realitas Fikih Sosial Supardin Supardin
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i1.1523

Abstract

Norma atau kaidah-kaidah adalah ketentuan atau peraturan-peraturan yang memberi batasan dan kebebasan kepada se- sama anggota masyarakat, serta mengatur hubungan antara seorang anggota masyarakat dengan yang lain dalam pergaulan hidup sesamanya. Norma atau peraturan hidup itu mulai tumbuh sejak manusia mengenal hidup bermasyarakat, pertumbuhan dan perkembangannya akan melahirkan beberapa macam norma sesuai dengan sumbernya. Norma yang tumbuh dalam masyarakat yang berkaitan dengan norma  hukum, antara lain meliputi norma agama, norma etika, norma sopan santun, dan norma hukum itu sendiri. Norma-norma tersebut sangatlah mempengaruhi dalam fikih sosial  sebagai  dasar dalam pergaulan hidup dalam berbangsa dan bernegara.
DISTRIBUSI ASET DAN KEKAYAAN YAYASAN: Perspektif Perundang-undangan Nurul Hudayanti
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4877

Abstract

Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 mengatur kekayaan yayasan dilarang untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, ataupun honor, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Pengecualian diberikan kepada pelaksana kegiatan harian yang tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas serta melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh, ditetapkan oleh pembina, berdasarkan kemampuan kekayaan yayasan. Pemberian gaji, upah, atau honor kepada pengurus yayasan yang tidak memenuhi syarat pada Pasal 5 Undang-undang Yayasan dianggap telah mengambil atau mengalihkan kekayaan yayasan dan itu termasuk sebagai tindak pidana. Dari hasil penelitian nampak bahwa ada pengurus yang melanggar ketentuan Pasal 70. Akan tetapi, tidak ada pemberian sanksi kepada pengurus tersebut.
Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Pengangkatan Anak di Kabupaten Luwu Utara Ashar Sinilele
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i1.1441

Abstract

This article  can  give  you an idea that the  adoption of children in northern   Luwu   not   in   accordance   with   applicable   laws   and regulations so as not to provide legal certainty for adopted children in the future. In addition, the need to reform the law on the adoption of children so that the adoptive parents are not arbitrary to foster children. Legal protection for adopted children in Luwu Utara has not run as expected because the number of adopted children are neglected.
Sikap dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Money Politic dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa Awaliyah Musgamy
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i2.1490

Abstract

Political money is very vulnerable to any election administration, including in legislative elections. This study aims to determine the extent to which attitudes and knowledge society Gowa to money politics. By using a questionnaire as a data collection were analyzed using simple regression analysis. The results show the people of Gowa tend to respond to the politics of money and this situation is conditioned by the stimulus of the candidates, knowledge of politics is low and the economic situation down to the middle is very difficult for the people of Gowa can avoid the politics of money, because it is a requirement unavoidable.
Analisis Kendala Internal Mahasiswa dalam Menulis Karya Ilmiah Rahmiati Rahmiati
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i2.1513

Abstract

This paper presents research on the analysis of internal hinderances students encounter in writing academic papers in higher education context. The aim is to canvass university student’s espoused conceptions of the internal hinderances and solutions regarding their difficulties in writing academic works. Data were generated from individual interviews and focus group discussions with 56 university  learners. Data were analyzed using inductive  and  deductive approaches. The findings indicate several key  findings  related  to  what  internal hinderaces students face in producing academic writing. Among the internal hinderances are issues related to laziness to write, lack of mood in writing, difficulties in findings topics or ideas to write, lack of self confidence in writing, and difficulties to start writing. This paper also reveals several strategic  internal solutions to overcome those internal hinderance  which include building internal motivation to write, changing thinking paradigm related to writing, and being creative in writing. Keywords: Writing, Academic Papers, Difficulties 
ISLAM DAN POLITIK (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia) Usman Usman
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4867

Abstract

Tulisan ini berkaitan dengan studi salah satu aspek dari pemikiran politik di Indonesia. Pokok permaslahan adalah bagaimana sintesis antara agama dan negara dalam pemikiran politk Islam, khususnya jika masalah ini dilihat dari konteks keindonesiaan. Masalah ini dilihat melalui pendekatan substantive dan dibahas dengan menggunakan content analysis. Dari kajian literatur yang berkaitan dengan pemikiran politik tokohtokoh tersebut disimpulkan bahwa agama dan negara berhubungan secara komplementer dan integralistik, di mana agama menjadi roh negara, atau untuk membedakan pemikiran politik sekuler di Barat, maka pemikiran politik Indonesia berada pada spectrum yang lebih dekat dengan poros tengah atau “jalan tengah”. Sedangkan pemikiran sekuler cukup jauh dari poros atau jalan tengah. Dinamika pemikiran politik di Indonesia tidaklah mengadopsi secara dokmatis asumsi-asumsi dasar pada perpolitikan modern yang menjadi trand di Barat tetapi mengadopsi dari nilai-nilai agama dan budaya yang terangkum dalam demokrasi pancasila. Dan oleh karena itu negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler, tetapi negara yang di dalamnya nilai-nilai agama bisa hidup dan berkembang.
MENAKAR BATAS KESETARAAN GENDER POLIGAMI DALAM PP. NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS Awaliyah Musgamy
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4892

Abstract

PP. Nomor. 45 di Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan pegawai negeri sipil untuk menjadikan sebagai istri kedua/ketiga/ keempat seorang pria tidak mencerminkan kesetaraan gender disebabkan PP yang lain. Jumlah. 45 pada Tahun 1990 tentang Perceraian dan Perceraian yang Berlisensi untuk Pegawai Negeri Sipil umumnya memungkinkan pegawai negeri sipil melakukannya karena dapat diidentifikasi dalam pasal 4Th ayat 1, 2, dan 3. Tidak adanya kesetaraan gender sebagaimana tercermin dalam PP. Nomor. 45 Tahun 1990 artikel ke-4 (2) menghasilkan ketidaksetaraan gender yang menyangkal keberadaan pria dan wanita sebagai makhluk yang telah diciptakan dengan hak dan kewajiban masing-masing. Sehubungan dengan batasan kesetaraan gender dalam PP. Nomor. 45 tahun 1990 tentang Perceraian dan Perceraian yang Berlisensi untuk Pegawai Negeri Sipil, pegai negeri sipil laki-laki dan perempuan, harus memiliki akses yang sama terhadap poligami asal dapat memenuhi persyaratan yang ketat dan adil.
Kedaulatan Negara Pantai (Indonesia) Terhadap Konservasi Kelautan Dalam Wilayah Teritorial Laut (Territorial Sea) Indonesia Erlina Erlina
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 2 No 2 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v2i2.1477

Abstract

Dasar laut dan tanah di bawah daerah laut teritorial sudah termasuk kedaulatan negara pantai, karena laut di wilayah teritorial merupakan bagian integral dari wilayahnya. Konsep kedaulatan teritorial berarti bahwa di daerah teritorial ini yurisdiksi dijalankan oleh negara itu atas orang-orang dan harta benda, yang ada di wilayah tersebut. Sebagai bagian integral dan bagian dari yurisdiksi negara Indonesia, terhadap wilayah laut teritorial itu Pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya alam  di lautan, termasuk melakukan konservasi. Berdasarkan Kon- vensi Hukum Laut 1982 yang menetapkan wilayah teritorial laut sepanjang 12 mil, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh atas lautan yang sangat luas.  Luasnya wilayah laut teritorial yang di dalamnya terkandung sumber daya alam hayati dan non hayati ini merupakan potensi yang sangat besar untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum
Hukum Keluarga di Mesir Kurniati Kurniati
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i1.1497

Abstract

Tulisan ini berjudul "Hukum Keluarga di Mesir". Bertujuan, per- tama, untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum ke- luarga di mesir. Kedua, mengetahui bagaimana analisis per- bandingan antara hukum keluarga di Indonesia dan hukum keluarga di Mesir.Metode yang digunakan ialah dengan mengkaji naskah undang- undang mengenai hukum keluarga yang kini berlaku di Mesir.  Di antara pasal-pasal yang akan dibahas ialah masalah batas umur kawin, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami dan masalah warisanHasil pembahasan dalam tulisan ini, dapat dikemukakan bahwa hukum keluarga yang berlaku di Mesir yakni peraturan- peraturan yang oleh kalangan ahli hukum diharapkan agar pengadilan menerapkan dan merujuknya dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang menyangkut keluarga di Mesir. Isi hukum keluarga yang berlaku bagi masyarakat Mesir dalam kodifikasi, baik parsial maupun total; adalah merupakan pengembangan hukum keluarga Islam tradisional.

Page 4 of 23 | Total Record : 224

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue VOL 12, NO 1 (2023) VOL 11, NO 2 (2022) VOL 11, NO 1 (2022) VOL 10, NO 2 (2021) VOL 10, NO 1 (2021) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue