Articles
224 Documents
<![CDATA[MEMBACA SEBAGAI SUMBER PENGEMBANGAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[Dahlia Patiung]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v5i2.4854
<![CDATA[Membaca itu sangat penting karena membaca adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan atau informasi. Selain untuk mendapatkan informasi, membaca juga bermanfaat untuk memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan sehingga dapat menjadi bekal ilmu pengetahuan (pengembangan intelektual) untuk masa depan pembaca itu sendiri, dapat menstimulasi mental, mengurangi stres, menambah kosa kata dan memperluas pemikiran seseorang. Pada hakikatnya membaca adalah suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis, dimana kita mengamati tulisan secara visual dan berpikir dalam mengolah informasi dalam bacaan tersebut.]]>
<![CDATA[Politi Dinasti dan Pelembagaan Partai Politik Pengalaman DPC PDIP dan Keluarga Banteng di Kepulauan Selayar ]]>
<![CDATA[Abu Bakar]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 2 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.1428
<![CDATA[Tulisan ini menjelaskan bagaimana pelembagaan partai politik di tingkat local dan masalah politik kekerabatan yang terjadi didalam partai politik. Kemudian akan memaparkan bagaimana rekruitmen kandidat berjalan secara ekslusif dengan meninjau pengalaman DPC PDIP Kab. Kepulauan Selayar. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai pelembagaan dan rekruitmen politik dalam partai politik, maka sebaiknya dikemukakan beberapa fakta adanya politik kekerabatan yang terjadi. Baik hal kekuasaan didalam internal partai politik maupun eksternal. Misalnya, bagaimana jejaring kelompok kekuasaan terbentuk di pemerintahan yang lebih pada basis kekerabatan. ]]>
<![CDATA[PERSONAL BRANDING DAN KEKUASAAN POLITIK DI KABUPATEN LUWU UTARA ]]>
<![CDATA[Nila Sastrawati]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v6i2.4882
<![CDATA[Penelitian Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada Brand personality sangat terkait dengan modalitas yang dimiliki kontestan selain modalitas politik atau dukungan partai politik. Dalam memperoleh data penelitian, dilakukan wawancara terkait respon masyarakat terhadap personal branding yang dilakukan kontestan politik. Selain wawancara, studi dokumen khususnya penelitian terdahulu sangat membantu dalam melengkapi data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontestan politik sangat dipengaruhi modalitas dalam membangun brand personalitynya. Modalitas tersebut meliputi modalitas sosial, modalitas ekonomi, dan modalitas kultural. Modalitas sosial terkait dengan intensitas interaksi kontestan dengan konstituennya. Modalitas ekonomi terkait dengan kepemilikan. Asumsi yang terbangun dalam masyarakat bahwa calon pemimpin yang mapan memiliki peluang membantu masyarakat dengan mudah serta tidak menggantungkan kepentingan pada pihak sponsor. Kontestan yang membangun jaringan lebih besar dengan sponsor akan membagi kekuasaan berdasarkan besarnya cost atau biaya yang dikeluarkan. Modalitas kultural terkait dengan tindakan, prilaku dan latar belakang pendidikan. Respon masyarakat terhadap personal branding yang ditawarkan masyarakat dapat dicermati dari; pertama, kecerdasan mengelola potensi wilayah yang dituangkan dalam visi dan misi unggulan. Kedua, kemampuan komunikasi dengan pendekatan humanis. Ketiga, kemampuan mengelola emosi konstituen khususnya bagi kalangan perempuan.]]>
<![CDATA[Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Quran Suatu Kajian Tafsir Tematik ]]>
<![CDATA[Darsul S. Puyu]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 1 No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v1i1.1468
<![CDATA[Alquran sebagai sumber utama fikih Islam banyak berbicara mengenai tindak pidana kriminal tersebut. Hudud merupakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan jenis, berat dan ringannya oleh Alquran. Namun bila dicermati lebih mendalam maka hudud dalam Alquran tidak hanya berbicara tindak pidana kriminal saja, tetapi pelanggaran terhadap pelaksanaan shalat, puasa, perkawinan (thalaq, iddah) dan lain-lain dapat dikatagorikan sebagai hudud. Dengan kata lain, yang termasuk hudud dalam Alquran tidak hanya terbatas pada persoalan pidana) tetapi termasuk dalam persoalan lain seperti ibadah , perkawinan dan atau kewarisan ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JANIN ]]>
<![CDATA[Achmad Musyahid Idrus]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 4 No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v4i1.1505
<![CDATA[Janin or fetus is one of the real problem in Islamic law sincelong time ago till today. There are many problems that caused janin or fetus aborsed by mothers and the most important of this problems is the unpragnancy. Islamic law stressed that janin or fetus must be respected by all humans so that Islamic law encouranges mothers and father to protect the janin or fetus in their mother’s uterus. That why, janin or fetus actually has life and has potentially to grow up in many cells to be human.]]>
<![CDATA[TERJADINYA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PALOPO ]]>
<![CDATA[Andi Takdir Jufri]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v5i2.4842
<![CDATA[Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Palopo dari tahunke tahun mengalami peningkatan. Faktor penyebabnya yaitu, faktorlingkungan keluarga, faktor lingkungan pergaulan dan faktor kondisisosial ekonomi serta faktor minimnya tingkat pendidikan anaktersebut. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yangterkait, utamanya aparat Kota Palopo untuk menanggulangi delikpencurian yang dilakukan oleh anak, yakni upaya preventif(pencegahan) dengan memberikan bimbingan kepada orang tua anakmengenai pentingnya hubungan keakraban keluarga, pembinaankeagamaan, menjalin kerjasama antara guru murid tentang carabelajar di sekolah maupun di luar sekolah. Upaya Represif yaitumelakukan tindakan razia, pengusutan/penyidikan dan penahanan.]]>
<![CDATA[Pembinaan dan Pengaawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[St Nurjannah]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 2 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.1418
<![CDATA[Bentuk pengawasan perlindungan konsumen secara konkrit dilakukan secara berama-sama oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM dengan mengadakan penelitian, pengujian atau survey terhadap barang atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dan hasilnya disebarluaskan kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[Memaknai Fashion dalam Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Musyfikah Ilyas]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v5i1.1446
<![CDATA[The need clothes that bring benefit serves as a cover nakedness, over the times fashion became an icon for Muslim identity as identity, nation and civilization. Islam has instilled the values of philosophy as well as being bargading position for Muslims. ]]>
<![CDATA[Sikap dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Money Politic dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Rahmatiah HL]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 4 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v4i2.1491
<![CDATA[Political money is very vulnerable to any election administration, including in legislative elections. This study aims to determine the extent to which attitudes and knowledge society Gowa to money politics. By using a questionnaire as a data collection was analyzed using simple regression analysis. The results show the people of Gowa tend to respond to the politics of money and this situation is conditioned by the stimulus of the candidates, knowledge of politics is low and the economic situation down to the middle is very difficult for the people of Gowa can avoid the politics of money, because it is a requirement unavoidable.]]>
<![CDATA[Implementasi Hukum Islam dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik pada Ombudsman Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Muhammadong Muhammadong]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i1.1518
<![CDATA[Hakikat hukum Islam adalah hukum agama, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Hukum Islam adalah hukum samawi, artinya hukum agama yang menerima wahyu, yaitu kitab suci Alquran, hukum Islam mengatur hubungan pribadi, masyarakat, negara, dan sebagainya dan akhirnya juga mengatur hubungan manusia dengan tuhan. Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari al-fiqiyah al-islamiy atau dalam konteks tertentu disebut al-syariah al-islamiy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut islamic law. Dalam Alquran dan Sunnah istilah al-hukum al-islamiy tidak ditemukan namun yang digunakan adalah kata syariah Islam, kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fikih. Keuniversalan hukum Islam mencakup berbagai persoalan termasuk pelayanan publik yang banyak didambakan masyarakat. Salah satu lembaga yang konsisten yang menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelayan publik adalah Ombudsman Kota Makassar. Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2008 supaya lembaga tersebut dapat melaku-kan pengawasan terhadap tindakan maladministrasi atau bisnis yang tidak beretika. Kehadiran Ombudsman Kota Makassar tidak dapat dipisahkan dengan gerakan reformasi pelayanan publik yang telah menjadi isu penting dikalangan aparat pemerintah Kota Makassar mengingat pelayanan publik memang menjadi isu strategis dalam upaya membangun kepemerintahan yang baik (good governance). Buruknya praktek good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas melalui pelayanan publik yang buruk. Hal ini berarti jika terjadi perubahan signi- fikan pada pelayanan publik, maka akan dapat pula dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, yang berarti pula penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah berjalan sesuai kaidah-kaidah pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Ombudsman di Kota Makassar sangat diharapkan sehingga ekseptasi masyarakat terhadap lembaga tersebut sangat tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman Kota Makassar telah banyak menorehkan keberhasilan. Hal itu bisa dilihat dari berbagai kasus dapat diselesaikan oleh lembaga tersebut sehingga kepuasan publik dapat tercapai.]]>
