Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.955
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Yuris: Journal of Court and Justice Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Borman, M. Syahrul
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Simbala, Jaya; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i04.1749

Abstract

Dalam perkara pidana, hukuman merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dengan hukuman apapun. Namun, hal ini menimbulkan masalah ketika perbedaan tersebut tidak beralasan. Penulis menemukan bahwa pidana pencurian berbeda-beda sesuai dengan bobot putusan hakim: (1) Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara pencurian, hakim kurang memperhatikan faktor pidana yang membebani kedua putusan tersebut. dalam masyarakat dan tidak mempercayai tujuan hukuman yang diarahkan pada narapidana sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku, dan mereka masih memiliki pemikiran positif atau legislatif yang kuat, yaitu penggunaan teori pencegahan khusus dan penerapan sistem residivisme. (2) Dari sudut pandang hakim dan penyidik, perbedaan antara putusan hakim dalam perkara pencurian dengan bobot kedua putusan tersebut tidak dapat dihilangkan, paling tidak diminimalkan dengan mempertimbangkan petunjuk yang terkait. pada dasarnya untuk kasus pencurian. perbuatan lahiriah dan hal-hal yang bersifat subyektif, seperti motivasi dan kesengajaan, juga memperhatikan akibat perbuatan, berat ringannya kejahatan, cara dilakukannya, sikap mental (rasa bersalah) dan pentingnya karakter. kejahatan Hakim hendaknya tidak hanya mengacu pada aspek formal saja.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA WARINGIN BARAT, KALIMANTAN TENGAH Ramadhan, Muhammad Zulkifly; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i04.1750

Abstract

Pembakaran lahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan permasalahan serius yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Studi ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam kajian ini, dibahas pula peran kepolisian dalam penegakan hukum, tantangan yang dihadapi dalam proses pembuktian, serta penerapan sanksi pidana terhadap individu dan korporasi yang terlibat. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan efektivitas penegakan hukum terhadap pembakaran lahan di wilayah Kalimantan Tengah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Simangunsong, Ronald; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i05.1751

Abstract

This study aims to analyze the form of legal protection for victims of body shaming crimes on social media in the perspective of victimology and the urgency of legal protection. The research method used is normative juridical. The results show that legal protection for victims of body shaming crimes in social media can be seen from the provisions in Law No. 13 of 2006, LPSK Regulation Number 6 of 2010, and article 27 paragraph 3 of the ITE Law. However, the current regulations are considered ineffective to overcome the problem of body shaming on social media. The majority of respondents expressed dissatisfaction with the imposition of criminal penalties alone and advocated for social sanctions as well. In addition, the complexity of the legal process is considered to be one of the factors for victims' reluctance to report. The urgency of providing legal protection for victims of body shaming crimes on social media is very high, given the significant psychological impact on victims. In addition, there are still many perpetrators who do not realize the consequences of body shaming. The government has implemented legal protection measures for victims as a form of commitment to protect the community, which can be in the form of compensation, restitution, and other forms of compensation.
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 Sasuang, Rio Heronimus Kaluara; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum.  Proses pembalikan beban dalam pembuktian dikenal awam dengan istilah “pembuktian terbalik” atau “pembalikan beban pembuktian” (Reversel Burden Of Proof). Hal inilah yang merupakan salah satu substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah manfaat penerapan sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dan ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian tesis ini adalah Manfaat penerapan sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, Pemberlakuan Sistem Pembuktian Terbalik dalam delik gratifikasi sangat memberi makna dalam penegakan hukum, karena sistem pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparatur penyidik, khususnya jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa Selanjutnya Ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik perkara korupsi diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 37 ayat (2) sebagai dasar pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi yang penerapannya harus dihubungkan dengan Pasal 12B dan Pasal 37 ayat (3) bahwa pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) atau lebih dan juga dalam hal pembuktian tentang sumber asal harta benda terdakwa yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa.
PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU KDRT DAN SOLUSINYA UNTUK KEUTUHAN KELUARGA Regoh, Melisa Jeanet; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan. Sebenarnya apa penyebabnya dan seperti apa bentuk perlindungan bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam hukum positif Indonesia,Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu : Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mengatasinya.Pembahasan terhadap persoalan-persoalan tersebut diperlukan metode penelitian, sedangkan metode penelitian yang dipergunakan meliputi : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.Berdasarkan dari penelitian tersebut diatas dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain faktor kecemburuan, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya pengetahuan tentang UU KDRT. Sedangkan perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur di dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam mencegah adapun upaya-upaya yang dilakukan PPA Polres Demak yang berkerjasama dengan lembaga lainnya untuk mengatasi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : dengan cara mensosialisasikan di dalam masyarakat secara langsung kepada masyarakat tentang adanya UU KDRT, berkerjasama dengan KP2PA Demak dengan mengadakan penyuluhanpenyuluhan yang berkaitan dengan KDRT, dan mengadakan seminar atau sebagai narasumber dalam acara-acara tertentu dengan materi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Winarsih, Fitriyah; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu permasalahan dari sekian banyak permasalahan-permasalahan pokok mengenai HAM yang terus coba untuk dihadapi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dari sekian banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan, salah satu hal yang paling banyak disoroti adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan konsep dasar kemanusiaan yang ada. Kekerasan dalam rumah tangga baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran yang menempatkan perempuan sebagai korban dapat menimbulkan korban baik memerlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diperlukan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan ini melalui proses peradilan. Kendala-kendala dalam penyelesaian perkara KDRT perlu diatasi melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat agar pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat direalisasikan. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum bagi perempuan (istri) korban kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaian hukum bagi Perempuan (istri) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (Stutate Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian tesis ini adalah Perlindungan hukum dalam korban kekerasan dalam rumah tangga Upaya perlindungan hukum sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya Penyelesaian dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Pihak Kepolisian dapat diselesaikan lewat mediasi dan jalur hukum.
Model for resolving election violations through Indonesian Election Body and Constitutional Court Borman, M. Syahrul; Marwiyah, Siti; Cornelis, Vieta Imelda; Lazuardi, Irwan; Kaewhanam, Phimlikid
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 32 No. 2 (2024): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v32i2.33711

Abstract

This study formulates a model for resolving disputes over election violations through the Election Supervisory Body and the Constitutional Court in Indonesia. This research analyses juridical and normative theories, policies, and legal decisions, as well as studies of cases of election violations in 2014 and 2019. This research method uses qualitative research with a grounded theory approach and a normative juridical approach. The data sources comprise primary and secondary legal materials. The results of this study show that 1) Problems with violations of the electoral process and disputes over election results have not been resolved properly. 2) The model of resolving violations of the electoral process and disputes over election results is with a settlement model approach through the Application of the Critical Attitude Model of Public Militancy and Law Enforcement Militancy by the Election Supervisory Body and the Constitutional Court.
Kekuatan Hukum Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Berdasarkan Hukum Perjanjian di Indonesia Alfathoni, Ahmad Habib; Borman, M. Syahrul; Sidarta, Dudik Djaja
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuktian perjanjian secara lisan terkait hutang piutang menurut hukum di Indonesia serta penyelesaian perjanjian tersebut apabila terjadi wanprestasi. Di Indonesia, perjanjian lisan dianggap sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, namun sering kali sulit dibuktikan di pengadilan tanpa adanya dokumen tertulis. Untuk mengatasi kesulitan ini, bukti-bukti lain seperti saksi, bukti elektronik, dan pengakuan dari pihak yang berhutang dapat digunakan. Jika terjadi wanprestasi, langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah memberikan peringatan atau somasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau alternatif lain seperti mediasi dan arbitrase untuk menghindari proses yang panjang dan mahal. Saran yang diberikan meliputi dokumentasi kesepakatan, menyimpan bukti pendukung, menggunakan saksi, mengirimkan peringatan tertulis, mempertimbangkan mediasi atau arbitrase, konsultasi hukum, dan menjaga komunikasi yang baik.
Environmental Damage: Community Lawsuit Against The Government Over Industrial Business Licenses Amiq, Bachrul; Borman, M. Syahrul; Taufik, Moh; Aranggraeni, Renda; Astuti, Pudji; Aimim-Tham, Sukanya; Aminah, Aminah
LAW REFORM Vol 20, No 1 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i1.61176

Abstract

Legal policies causing environmental damage raise questions about legal standing to file lawsuits with the State Administrative Court and its authority over business license disputes. This study examines the challenges and opportunities in implementing the authority of the state administrative court as a form of law enforcement on business licenses that impact environmental damage. This study uses the qualitative method NVivo12 Plus 12 by analyzing legal rules, journals, and online print media such as detik.com and kompas.com. The research focuses on the approach of laws and regulations related to the environment and case studies based on Supreme Court decisions. The Administrative Court plays a role in receiving claims against government actions that harm citizens. One of them is the authority to adjudicate disputes over government actions related to environmental disputes. Community participation is essential to create a healthy environment and is used not only as a means to an end but also as an end. The right to a healthy climate encompasses the right to receive environmental information, participate in decision-making, and review challenging public decisions within the scope of access to justice.
INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DARI PENGARUH KEKUASAAN DI INDONESIA Borman, M. Syahrul
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 1 No 1 (2017): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.134 KB) | DOI: 10.25139/lex.v1i1.233

Abstract

The freedom of Judges based on the independence of Judicial Power in Indonesia is guaranteed in the Constitution of Indonesia, namely the 1945 Constitution, which is further implemented in the Law on Judicial Power. Thus the judicial power must be free and impartial, it will only be realized if it is subject to the rules of law in force. If the judicial power does not maintain the proper distance with the political institutions that exist within a country, then it will lose its legitimacy and its presence in a country becomes meaningless.Keywords: Judicial power is free from political intervention
Co-Authors Aimim-Tham, Sukanya Alfathoni, Ahmad Habib Aliyansyah, Alif Wildan Aminah Aminah Aranggraeni, Renda Arifin, Choirul Bachrul Amiq Carlos, Christcarsel Brandlay Theolvano Cornelis, Vieta Imelda Ernu Widodo, Ernu Handayati, Nur Kaewhanam, Phimlikid Lazuardi, Irwan Manampiring, Herdi Yerison Nurzanah, Ita Parengkuan, Estherlina Florence PUDJI ASTUTI Ramadhan, Muhammad Zulkifly Regoh, Melisa Jeanet Renol Gansalangi, Jefri Sasuang, Rio Heronimus Kaluara Sidarta, Dudik Djaja Simangunsong, Ronald Simbala, Jaya Siti Marwiyah Soenyoto, Rochim Soerodjo, Irawan Subekti Subekti Suyono, Yoyok Ucuk Syamsul Arifin Tambahani, Hance Brian Taufik, Moh Triyono, Sulasa Agus Wahyu Prawesthi, Wahyu Winarsih, Fitriyah