Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.359
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Jurisprudentie MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Law Development Journal Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Poliitic and Humanities JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab JIS : Journal ISLAMIC STUDIES Abdi Masyarakat UIKA Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Tabayyun : Journal of Islamic Studies Tabayyanu : Journal of Islamic Law FATHIR: Jurnal Studi Islam
Tanjung, Dhiauddin
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat dalam Penyempurnaan Ibadah Salat Tanjung, Dhiauddin
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 11 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.545 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v11i1.1273

Abstract

In the implementation of one's prayer service is required to face the direction of Qibla as a valid requirement of prayer. Understanding of facing the Qiblah should be understood properly and maximally so that efforts to face the Qiblah can be done well and precisely. This paper explains that the obligation of facing the Ka’bah is for the one who is able to see the Ka’bah directly. But for those who are far from Mecca and cannot see the Ka’bah directly, the majority of the Muslim scholars only oblige facing towards the Kaaba (jihah al-ka’bah). However, in retrospect, the ulama have a strong opinion that for the one who can see the Kaaba, and the one who cannot see the Kaaba, but in fact he can be wise to know the direction to the Kaaba (jihah al-Ka’bah), then they are obliged to face the building of the Kaaba ('ainul Ka’bah). From the term ‘ainul ka’bah and jihah al-ka’bah, it is actually the one point to be taken that is the Kaaba in Mecca. ‘Ainul ka’bah is the building of the Kaaba itself, whereas the jihah of al-ka’bah is the direction towards the Kaaba. Therefore, to lead to the Kaaba, it should not be carelessly facing. Especially with the existing science and technology, the calculation to lead to the point of the Kaaba becomes easier with accuracy that can be accounted for. If so, science and technology can participate to play a role in completing the worship of Muslims, i.e. facing the Qiblah more appropriate for the validity of worship.
KEBOLEHAN WALI SEMARGA DAN URGENSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERKAWINAN MANGALUA DI MASYARAKAT PAKPAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH Hisyamsyah Dani, Muhammad; Hafsah, Hafsah; Tanjung, Dhiauddin
Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 7 No. 02 (2024): Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (In Press)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/im.v7i02.7173

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Wali Semarga dan urgensi pendidikan islam bagi anak dalam rukun dan syarat pernikahan Islam. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian yuridis empiris. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi yang menjadikan Wali Semarga dalam pelaksanaan perkawinan secara Mangalua. Adapun data-data utama (primer) diperoleh melalui wawancara dengan Para pengantin yang melakukan Mangalua dengan menggunakan Wali Semarga. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidikalang, dan Tokoh Agama yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Dairi. Hasil penelitian menunjukkan Wali Semarga kebanyakan tidak dilakukan oleh yang satu nasab dengan seorang perempuan yang ingin menikah. Semarga dalam hal ini adalah bisa jadi orang lain, oramg tua angkat, dan yang bisa dimintai bantuan oleh pengantin tersebut. Namun, ststus nasab yang berhak menjadi wali tidak ada. Pelaksanaan ini terjadi dikarenakan adanya tuntutan maupun keinginan menikah namun terhalang dengan izin orang tua, status sosial, hingga pelaksanaan adat yang menjadi tantangan bagi muda-mudi yang ingin menikah. Selain itu, mereka juga harus siap untuk melakukan perwalian terhadap diri seorang anak untuk menjaga kesejahteraan anak dan memperhatikan pendidikan seorang anak, apalagi yang masih di bawah umur. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama.
IMPLEMENTASI ISTIHSAN DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Ramadani, Nadia; Tanjung, Dhiauddin
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i1.114

Abstract

The aim of this research is to describe the study of Philosophy as a method for understanding Islamic law, especially in the field of sharia economics. The research approach uses qualitative research with the type of documentation or text study research, namely, a series of activities using collecting information relevant to the research topic, reading, taking notes and processing research materials. Meanwhile, analysis is used to carry out deeper discussions based on the information that has been obtained. The results of the research in this paper show that Philosophy is an important option in developing sharia economic law, such as salam sale and purchase contracts, al-istisna', murabahah, online shops, and vending machines which can now be investigated using the Philosophy Science method, apart from that. The advantages of applicable law with the basic aim of Philosophy are to eliminate Mudharat and achieve Ma?la?ah.
Analisis Risiko Usaha Pada UMKM Kerupuk Udang Sri Rezeki Desa Simpang Marbau Surya, Surya; Tanjung, Dhiauddin; Daulay, Indi Ramadhani; Safitri, Bujing; Agung, Muhammad
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol 10 No 4 (2023): Desember
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v10i4.1888

Abstract

Peran UMKM dalam bidang ekonomi salah satunya adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru, pengembangan daerah, memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, memberikan ide-ide baru bagi dunia perdagangan di Indonesia. Analisis risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau hasil suatu proyek, usaha, atau kegiatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi lapangan (field research). Tujuan penulisan artikel ini untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang cara menganalisis resiko dan meminimalisir resiko pada pendapatan usaha UMKM. Dengan menggunakan studi lapangan yang bersumber dari pemilik pabrik UMKM kerupuk udang Sri Rezeki dusun II simpang Merbau, penelitian ini mendapat kesimpulan pentingnya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengelola resiko yang dapat mempengaruhi pendapatan dan keberlanjutan usaha.
Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional : Analisis Konstitusi Sandra Dewi, Atika; Tanjung, Dhiauddin
Rayah Al-Islam Vol 7 No 2 (2023): Rayah Al Islam Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v7i2.750

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum Nasional. Pada awalnya sistem hukum Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental dari Belanda. Sehingga pada mulanya awal penerapan Hukum Islam berlaku karena berbagai tradisi yang berlaku di masyarakat Indonesia yang dominan masyarakat muslim. Indonesia memberlakukan Hukum Islam sebagai Hukum Nasional yaitu terlihat pada adanya undang-undang perkawinan, zakat dan hadirnya Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan didalam tulisan ini yaitu mengkaji bagaimana posisi hukum islam didalam hukum nasional serta kontribusi hukum islam didalam hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Adapun hasil yang penulis dapatkan yaitu Hukum Islam hadir sebagai solusi untuk pemecahan permasalahan peradilan umat Islam di Indonesia seperti Undang-undang Perkawinan. Hukum Islam berperan menciptakan tata nilai yang mengatur sebagian besar masyarakat Islam Indonesia sebagai umat mayoritas, menjadi sumber material pembentukan hukum nasional untuk mengisi kekosongan hukum, menjadi salah satu alat hukum dalam menyelesaikan masalah bangsa untuk melindungi HAM, menjadi salah satu bahan dasar hukum hakim dalam menggali dan menemukan hukum demi menegakkan keadilan, memberi kontribusi dari segi jiwa hukum dalam pembentukan hukum nasional. Bukti dari pengakuan hukum nasional terhadap hukum islam yaitu adanya undang-undnag perkawinan serta peraturan haji dan sebagainya This paper aims to further analyze the influence of Islamic Law on National Law. Initially, the Indonesian legal system adopted the Continental European system from the Netherlands. So that in the beginning the application of Islamic law was valid because of various traditions prevailing in Indonesian society, which were dominant in the Muslim community. Indonesia enforces Islamic law as a national law, which is seen in the marriage law, zakat and the presence of the Islamic Law Compilation. The problem in this paper is to examine how the position of Islamic law in national law and the contribution of Islamic law in national law. The research method used in this study is the normative juridical method through the approach to legislation in force in a country. The results that the authors get are that Islamic Law is present as a solution to solving the problems of the judiciary of Muslims in Indonesia such as the Marriage Law. Islamic law plays a role in creating values ​​that regulate most of the Indonesian Muslim community as the majority people, becomes a source of material for the formation of national law to fill legal voids, becomes one of the legal tools in solving the nation's problems to protect human rights, becomes one of the basic legal materials for judges in exploring and find the law for the sake of upholding justice, contributing in terms of the spirit of law in the formation of national law. Evidence from national legal recognition of Islamic law is the existence of marriage laws and regulations for Hajj and so on
Perkawinan Poligami Perspektif Sosiologi Hukum dan Hukum Islam Nita Wati, Asrat; Tanjung, Dhiauddin
Rayah Al-Islam Vol 7 No 2 (2023): Rayah Al Islam Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v7i2.754

Abstract

Masalah poligami seilalui hangat dan meinjadi peimbicaraan bagi kauim pria ataui wanita, yang meinduikuing ataui yang meineintang, dari yang beirkeiinginan sampai yang beirangan-angan. Bagi kauim pria seilalui meinjadi treind peimbicaraan di antara seisama seibagai seisuiatui asyik dibicarakan, seibaliknya bagi kauim wanita,Meingingat masalah poligami ini suiatui hal yang peinting di bahas dari suiduit pandang sosiologi dan antropologi, dilihat dari seigi struiktuir dan fuingsi keiluiarga. Peineilitian ini meingguinakan jeinis peineilitian meitodei kuialiatif seidangkan sifat peineilitian ini beirsifat library reiseiarch (peineilitian keipuistakaan). Seilanjuitnya peindeikatan peineilitian ini adalah meingguinakan peindeikatan yuiridis normatif. Alasan peineiliti meingguinakan peindeikatan yuiridis normatif ini uintuik meingkaji leibih dalam lagi huikuim-huikuim yang teirkait peirkawinan poligami meinuiruit huikuim Islam dan juiga sosiologi huikuim. Hasil dari peineilitian meinjeilaskan bahwa pandangan imam madzhab teintang poligami dapat beirbeida-beida, namuin seicara uimuim meireika meineikankan peintingnya meiratakan peirlakuian teirhadap istri-istri yang dimiliki dan meimastikan bahwa tidak ada yang diruigikan dalam prakteik poligami. Seilain itui, poligami juiga dipeirboleihkan dalam situiasi teirteintui, seipeirti keitika suiami meimbuituihkan keituiruinan ataui istri tidak dapat meimeinuihi keibuituihan suiami. Namuin, hal ini haruis dilakuikan deingan meimpeirhatikan kondisi dan keiadaan yang ada seirta tidak beirteintangan deingan prinsip-prinsip syariah Islam. Pandangan sosiologi huikuim meilihat bahwa poligami dapat meimiliki dampak sosial dan huikuim yang kompleiks. Prakteik poligami dapat meingancam stabilitas keiluiarga dan masyarakat, seirta meilanggar hak-hak peireimpuian dan meingakibatkan diskriminasi geindeir. Oleih kareina itui, dipeirluikan peindeikatan yang holistik dan beirbasis pada keiadilan geindeir uintuik meingatasi masalah poligami The issue of polygamy has always been hot and has become a topic of conversation for men and women, who are bewildered or resisted, from those who want to those who wish. For men, this always becomes a trend of conversation between peers as a fun issue to talk about, on the other hand for women, considering that the issue of polygamy is an important matter to discuss from a sociological and anthropological point of view, from a structural and family function perspective. This research uses qualitative research methods, while the nature of this research is library research. Furthermore, this research approach is using a normative juridical approach. The research reason for using this normative juridical approach is to study more deeply the laws related to polygamous marriage through Islamic law and also sociological law. The results of the research explain that the views of the imams of the madzhab on polygamy may differ, but in a general way they emphasize the importance of equalizing the treatment of the wives they have and ensuring that no one is harmed in the practice of polygamy. In addition, polygamy is also permissible in certain situations, such as when a husband needs to fulfill his wife's maternal needs. However, this must be done by taking into account the existing conditions and circumstances and not conflicting with the principles of Islamic sharia. The view of legal sociology sees that polygamy can have complex social and legal impacts. The practice of polygamy can threaten family and societal stability, as well as violate women's rights and result in gender discrimination. Therefore, a holistic approach is needed and based on geindeir justice to address the problem of polygamy.
The Concept of Structural Legal Aid in Combating Corruption from the Maqashid Shariah Perspective Hidayat, Hidayat; Tanjung, Dhiauddin; Harahap, Mhd. Yadi
JURNAL AT-TURAS Vol 11, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/at-turas.v11i1.7616

Abstract

Corruption poses a severe threat to societal well-being, as it undermines various sectors such as education, economy, and law. Consequently, combating corruption effectively is imperative. This study aims to analyze and elucidate efficient strategies for corruption eradication, specifically through the concept of structural legal aid with a maqasid sharia approach. Employing a juridical-normative research methodology, this research integrates statutory, case, and conceptual analyses. Primary legal resources including laws, books, and journals are utilized, supplemented by interviews with key stakeholders such as the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) and MUI Medan City, alongside observations at the People's Basic Rights Advocacy Center (SAHdaR). Findings indicate that the structural legal aid framework prioritizes community engagement in combating corruption. Furthermore, by incorporating the maqasid sharia approach, this framework is deemed effective, as it not only fosters community involvement but also enhances public awareness regarding the perils of corruption. Consequently, this approach serves to safeguard state finances, ensure equitable punishment for offenders, and uphold the fundamental rights of citizens, who are often the primary victims of corruption.
Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Tanjung, Dhiauddin
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 14 No 1 (2022): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v14i1.5264

Abstract

The problem of pregnant women before the marriage ceremony is taboo for Muslims, because it is rare for men to marry these women, although some cases do. This research purely uses normative legal research methods, because it only discusses legal material contained in statutes and books of fiqh. Based on the results of the analysis, that the Shafi'i and Hanafi schools justify a man marrying a pregnant woman before marriage, while the Maliki and Hanbali schools do not justify it. Article 53 KHI allows pregnant women to marry men who impregnate them. Regarding the status of children born to pregnant women, it is assigned only to the mother, but in the Syafi'i school, the child is assigned to the father, provided that the child is born after 6 months after marriage, whereas if it is under 6 months, it is not permissible. Regarding the correlation between fiqh and KHI regarding the position of pregnant women out of wedlock, it is very much in line especially in the Shafi'i and Hanafi schools where they agree to allow men to marry pregnant women out of wedlock
Transformation of Islamic Law into Positive Law within Pornography Legislation Maulana, Rizki; Tanjung, Dhiauddin
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 16 No 1 (2024): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v16i1.8107

Abstract

As the country with the largest Muslim majority in the world, it is only natural to frame Islamic law as the legal framework for pornography legislation. The reality is that Indonesia is a unitary state, so the establishment of an Islamic state is not feasible. This article falls underthe category of literature research with a qualitative approach. The methodology used is normative legal studies with a content analysis approach. The research concludes that the transformation of Islamic legal values can be manifested in positive law by implementing Islamic law in Indonesia without establishing an Islamic state. The transformation of Islamic law into positive law in national politics regarding the Pornography Law has had a significant impact on the process of accommodating Islamic law within Indonesia's legal system. The pattern of transformation in Islamic law is substantive (essential). Although not exactly the same as what exists in the concept of Islamic law, the substance or essence is in line with Islam or not contradictory to Islamic teachings, as seen in Law No. 44 of 2008 concerning pornography.
Maqashid As-Syari’ah Menurut Jasser Auda Mahfuzah, Nandani Zahara; Tanjung, Dhiauddin
JIS: Journal Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang maqashid as-syari’ah menurut jasser auda. Pemikiran Maqasid al Syari’ah berawal dari kegelisahan JasserAuda terhadap Usul al-Fiqh tradisional. Metode penelitian penulisan artikel yang digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan bantuan studi kepustakaan. Pemikiran Jasser Auda diawali dengan adanya kritik terhadap Usul Fiqh yaitu pertama, Usul al-Fiqh terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks, kedua,.Klasifikasi sebagian teori usul al-Fiqh mengiring pada logika biner dandikotomis, ketiga. Analisa usul al-fiqh bersifat reduksionis dan atomistik, selainitu Jasser Auda pun mengkritik Maqasid klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak mampu menjawab permasalahan duniyang terjadi, maka oleh Jasser Auda cakupan dan dimensi teori maqasid klasidiperluas agar dapat menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian. JasserAuda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, danmembangun seperangkat kategori dengan menggunakan 6 fitur sistem yaitusifat kognitif (cognitive nature), saling keterkaitan (interrelated), keutuhan(wholeness), keterbukaan (openess), multi-dimensionalitas (multi-dimentionality) dan kebermaknaan (purposefulness).
Co-Authors Anshari Nasution, Muhammad Zaid Arrasyid, Fauzan Aulia, Nurul Daulay, Indi Ramadhani Dayrobi, Mhd Hafsah Hafsah Handoko, Riki Harahap, Mhd. Yadi Hayati, Zahra Hidayat Hidayat Hisyamsyah Dani, Muhammad Izhar Izhar, Izhar Khailid, Muhammad Khair, Nispul Lubis, Akma Qamariah Mahfuzah, Nandani Zahara Matsum, Hasan Misran Misran Muhammad Abduh Muhammad Agung Muhammad Syukri Albani Nasution Muhammad Yusuf, Januddin Nasution, Evriza Noverda Nasution, Pirmansyah Nawir Yuslem, Nawir Nita Wati, Asrat Pagar, Pagar Purnama, Deni Rahmawati Siregar, Lili Ramadani, Nadia Randi Hermawan, Randi Reski, M. Ritonga, Ali Bata Rizki Maulana, Rizki Safitri, Bujing Safpuriyadi Sandra Dewi, Atika Sebayang, Muhammad Alfalah Siddik, Ibnu Radwan Sitepu, Fahri Roja Sukiati Sukiati Surya Surya Syahmedi Siregar , Ramadhan Syahputra, Akmaluddin Wahyudi, Nano Yusuf Harahap, Bahtiar