Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

The Application of Zakat On Business Results As A Strategic Effort To Build The Economy of The People of Medan City Aulia, Nurul; Tanjung, Dhiauddin; Matsum, Hasan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.528

Abstract

This study aims to assess the essence of zakat on business results as an instrument in improving the welfare of the community and describe the implementation of zakat on business results as a strategic effort in building the economy of the people of Medan city. This research uses descriptive qualitative method to provide as much detail as possible about the implementation of business zakat. This research is a normative-empirical research with the research subjects of businesses in Medan city whose profits have reached nisab and haul. The object of this research is business zakat based on the Qur'an and hadith. The data collection technique used in this research is by collecting data from related literature such as the Qur'an, journals, books and other sources that support this research, then using reading and recording techniques. Data analysis techniques using descriptive techniques. The results of this study show: (1) Definition of Zakat on Business Results; (2) Businesses in Medan City that can be charged with Zakat on Business Results; (3) Application of Zakat on Business Results in the View of Islamic Law.
Inheritance Rights of The Youngest Child In The Middle Barumun Indigenous Community From The Perspective of Islamic Law Rahmawati Siregar, Lili; Khair, Nispul; Tanjung, Dhiauddin
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.530

Abstract

This study aims to examine the determination of inheritance for the youngest child in the Central Barumun customary society from the perspective of Islamic law. The customary tradition of Central Barumun has its own rules and customs in the distribution of inheritance which is sometimes different from the provisions of Islamic law. This research uses field research (filed research) with a case study approach, collecting data through interviews with traditional leaders, indigenous people, naposo bulung adat and local religious leaders, then using data collection methods that are reviewed by observation, and related documents. The results showed that in the customary society of Central Barumun adheres to the inheritance distribution system with the descent system by giving automatically given to adult sons, and for the youngest child often gets special treatment in the distribution of inheritance and done by parents during life. If there is any remaining inheritance, it will be distributed after the parents die. Girls will not get the inheritance if it is not given by their brothers. Although in the view of Islamic Law the division carried out by the system cannot be called the division of inheritance, as stated in the Koran as the main guide to inheritance law in Islam which has determined the portion of each heir in accordance with the provisions that have been determined from Allah SWT, with a predetermined size based on the small and large age and has been confirmed by Islamic inheritance law stipulates that every time there is a death, the determination of the share of each heir must be done.
The Inclusion of Ulema in the Aplication of Islam Nusantara Law for the Aceh Community Muhammad Yusuf, Januddin; Yuslem, Nawir; Tanjung, Dhiauddin
Al-Risalah Vol 23 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v23i2.1428

Abstract

Islam Nusantara is recognized as an ideology that advocates the application of fiqh law while accommodating cultural and traditional values. In the contemporary evolution of religious comprehension, particularly in Aceh, the local community perceives cultural manifestations in worship as misguided. Therefore, the introduction of Islam Nusantara concept aims to rectify these misconceptions through cultural adjustment with Sharia, commonly referred to as Islamization. Considering these challenges, the role of ulemas should be examined by implementing and practicing fiqh law in the Aceh community. Furthermore, this study adopts qualitative and descriptive normative methods. Data are derived from a comprehensive literature review, interviews, and observations, and subjected to qualitative data analysis methods. The results show that fiqh practices in Aceh are always based on the fatwa of ulemas to provide legality of carrying out these practices. The inclusion of ulemas is indispensable to ensure the conformity of new cultural teachings with the established legal framework.
Praktik Pembiayaan Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan Maqashid al-Syariah Nasution, Pirmansyah; Albani Nasution, Muhammad Syukri; Tanjung, Dhiauddin
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2024)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v5i5.2525

Abstract

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa,  pertama, kesadaran hukum pejabat PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji termasuk pada kategori kesadaran hukum yang rendah. Sebab, mereka tidak memiliki kualifikasi pengetahuan dan pemahaman tentang akad yang tidak boleh mencantumkan ta’widh.  Pengetahuan mereka juga tidak memenuhi kualifikasi pengetahuan tentang mafsadah yang dapat timbul pada pembiyaan Arrum Haji, yaitu kemungkinan jamaah masih harus melunasi hutangnya padahal keberangkatan haji sudah dibatalkan. Kedua, kesadaran hukum nasabah PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji juga termasuk kategori kesadaran hukum yang rendah. Sebab mereka mengetahui tentang fatwa MUI tentang akad rahn, qardh, termasuk soal adanya pengaturan tentang ta’widh. Namun, para nasabah hanya sekedar mengetahui, tapi tidak memahami.  Dengan pengtahuan hukum semacam itu, mereka melakukan akad yang dapat menimbulkan mafsadah dari segi harta, bahwa mereka masih memiliki kemungkinan untuk melunasi cicilannya padahal keberangkatan haji sudah dibatalkan. Ditambah lagi mereka menyetujui pencamtunan ta’widh  dalam akad. Ketiga, adapun perspektif maqashid al-syariah tentang kesadaran hukum nasabah dan pihak PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji tidak memenuhi unsur hifz al-mal. Pencantuman ta’widh pada saat akad, yang tentunya menyebabkan kerugian bagi nasabah, dan kemungkinan jamaah harus mencicil hutang sekalipun porsi haji sudah dibatalkan, tidak relevan dengan tugas seorang mukmin untuk menjaga harta atau hifz al-mal, jelas sekali mafsadahnya. Sekalipun produk Arrum Haji ini diklaim mempermudah untuk mendapatkan porsi haji dan meminimalisir antrean panjang masa tunggu haji. Hal in sesuai dengan kaidah menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa, kesadaran hukum nasabah dan tawaran pihak pegadaian terkait kemasalahatan untuk mempermudah keberangkatan haji, tentu harus dihindari apabila ada kemafsadatan yang menanti dibalik kemudahan itu, yakni kerugian harta yang akan dialami nasabah.
Zakat Profesi di Indonesia: Antara Teori dan Praktik Safpuriyadi; Tanjung, Dhiauddin
FATHIR: Jurna Studi Islam Vol 1 No 1 (2024): FATHIR: Jurnal Studi Islam
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi hukum Islam dalam bidang zakat cukup kompleks berbanding lurus dengan problematika masyarakat Islam kontemporer khususnya dalam hal mu’amalah. Zakat dalam Islam awalnya terbagi hanya kepada dua bagian, yakni zakat fitrah dan zakat maal, namun kedua jenis zakat di jaman kiwari berkembang. Dalam wacana zakat, zakat profesi muncul sebagai ide yang mengusung adanya keadilan dalam profesi yang saat ini cukup beragam. Pergeseran dari era agraris ke era industrulisasi dan telekomonikasi melahirkan profesi-profesi yang tidak ditemukan dalam era agraris tradisional. Meskipun sebagai hukum Islam yang muncul di era industri, zakat profesi tetap memiliki syarat-syarat yang sesuai dengan hukum mu’amalah, seperti pencapaian nisab yang ditentukan, pendapatan yang harus halal, pendapatan yang terakumulasi dan adanya kepemilikan yang sah. Namun demikian terdapat berbagai pro dan kontra dalam pelaksanaan zakat profesi, yang dalam praktiknya seringkali menjumpai masalah-masalah seperti efiseinsi dan transparansi pengumpulan dana zakat profesi, potensi penyalahgunaan dan kesulitan dalam melakukan perhitungan yang cenderung rumit dan melibatkan berbagai analisa persentase perhitungan dari pendapatan yang tidak seragam. Penelitian ini berfokus dalam membaca alur dari zakat profesi pada ranah teoritis dan praktis dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang dijabarkan dengan metode kualitatif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan  kontribusi pemikiran hukum Islam yang komprehensif dan sebagai petimbangan dalam analisa mu’amalah pada lembaga terkait.