Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Zaaken: Journal of Civil and Business Law

Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada PT. Mandiri Tunas Finance Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Feny Adisti; Yetniwati Yetniwati; Sasmiar Sasmiar
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8284

Abstract

This study aims to determine and analyze how the implementation of fiduciary guarantee execution parate at PT. Mandiri Tunas Finance in terms of Lawconcerning Fiduciary Guarantees and any obstacles in the execution of the parate with fiduciary security objects against the implementation of parate execution at PT. Mandiri Tunas Finance in the City of Jambi. This type of research used in this research is Empirical Juridical namely by studying the regulations relating to the object of research by looking at and observing the reality of law in society. Execution of fiduciary collateral objects at PT. Mandiri Tunas Finance is performed on debtors who default by pulling fiduciary collateral objects from the hands of the debtor, execution at PT. Mandiri Tunas Finance is carried out by internal finance as a collector and external parties, then the results of the execution of collateral are carried out under the hand and through public auctions used to pay off the debtor's remaining debt. The results showed that the implementation of the parate execution at PT. Mandiri Tunas Finance with debtors who defaulted on the execution of the parate execution were not carried out as they should. In connection with the implementation of fiduciary collateral object execution encountered obstacles due to incomplete (unknown) address of the debtor, fiduciary object has been transferred to another party, and the identity of the collateral object is not in accordance with the document. Keywords: Execution Parate; Fiduciary Guarantee. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance di tinjau dari Undang-Undangtentang Jaminan Fidusia dan kendala-kendala apa saja dalam parate eksekusi dengan objek jaminan fidusia terhadap pelaksanaan parate eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance di Kota Jambi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu dengan mempelajari Peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian dengan melihat dan mengamati kenyataan hukum dalam masyarakat. Eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dengan menarik objek jaminan fidusia dari tangan debitur, eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance dilakukan oleh pihak internal finance selaku collector serta pada pihak eksternal yang kemudian hasil eksekusi jaminan dilakukan penjualan secara di bawah tangan dan melalui perlelangan umum digunakan untuk melunasi sisa hutang debitur. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan parate eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance dengan debitur yang wanprestasi pelaksanaan parate eksekusi tidak terlaksana sebagaimna mestinya. Sehubung dengan pelaksaan eksekusi objek jaminan fidusia ditemui kendala dikarenakan alamat debitur tidak lengkap (tidak diketahui), objek fidusia telah beralih kepihak lain, serta identitas objek jaminan tidak sesuai dengan dokumen. Kata Kunci:Parate Eksekusi; Jaminan Fidusia.
Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK) Diah Pitaloka; Sasmiar Sasmiar
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.8948

Abstract

This research aims to find out and analyze the reasons for the consideration of judges' decisions in the case of unilaterally terminating the agreement in MA Decision No.31/Pdt.G/2018/PN DPK. This research uses the Normative Juridical research method, namely by conducting studies and analysis that refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions and legal norms that exist in the society. In addition, by looking at synchronization of rules and the other rules in a hierarchical manner. MA Decision No.31/Pdt.G/2018/PN DPK is a case of unilateral termination of an agreement made by PT.RWB to PT.AGS. PT. AGS objected and filed a lawsuit against the law at the Depok District Court. The result of this research is the act of terminating the agreement unilaterally fulfilling the elements in Article 1365 BW. Because the result of the unilateral termination of the agreement has been detrimental to one of the parties bound in the agreement. And lack of good faith in carrying out cooperation agreements. So that the act of terminating the agreement unilaterally can be classified as an act against the law. With the decision to terminate the agreement unilaterally as an act against the law, this means that there has been a shift where violations of the law originating from the agreement can be sued as acts against the law.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan pertimbangan keputusan Hakim dalam kasus pemutusan perjanjian secara sepihak pada Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan pengkajian dan analisa yang mengacu kepada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan pengadilan serta norma – norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK adalah sebuah kasus pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan PT. RWB kepada PT. AGS. PT. AGS merasa keberatan dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Depok. Hasil dari penelitian ini adalah tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak telah memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 1365 BW. Karena akibat pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut telah merugikan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian. Dan tidak adanya itikad baik dalam melaksanakan perjanjian kerjasama. Sehingga tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan diputuskannya perkara pemutusan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum, ini berarti telah terjadi pergeseran yang mana pelanggaran hukum yang bersumber dari perjanjian dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum.
Analisis Perjanjian Pinjam Uang Antara Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah Dengan Anggotanya Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia Ari Annisa Fitri; Sasmiar Sasmiar; Firya Oktaviarni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.17710

Abstract

Cooperatives are one or part of the wheels of the economy in Indonesia, with the principle of kinship arranged as a cooperative effort as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph 1 states that the economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship. This study aims to identify and analyze the Loan Agreement at the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative in terms of the Law of Engagement, then also to identify and analyze the legal consequences of the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative Loan Agreement. The type of research used is a juridical normative research. This study uses data analysis techniques with deductive logic, deductive logic or processing legal materials in a deductive way, namely explaining something general and then drawing it into more specific conclusions. From the results of the study, it was concluded that there were deficiencies in the structure and anatomy of the agreement as well as the legal consequences that arose in the Loan Agreement at the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative.   Abstrak Koperasi menjadi salah satu ataupun bagian dalam roda perekonomian di Indonesia, dengan asas kekeluargaan yang disusun sebagai usaha kerjasama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditinjau dari Hukum Perikatan, kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapatnya kekurangan pada struktur dan anatomi perjanjian serta adanya akibat hukum yang timbul pada Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Koperasi menjadi salah satu ataupun bagian dalam roda perekonomian di Indonesia, dengan asas kekeluargaan yang disusun sebagai usaha kerjasama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditinjau dari Hukum Perikatan, kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapatnya kekurangan pada struktur dan anatomi perjanjian serta adanya akibat hukum yang timbul pada Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah.
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi Tiara Setyaranti Utami; Suhermi Suhermi; Sasmiar Sasmiar
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of joint property dispute resolution through mediation and its constraints at the Muara Bungo Religious Court. The problem is how to implement the settlement of joint property disputes and the obstacles in solving them at the Muara Bungo Religious Court. This research is an empirical juridical research using primary data and secondary data. The results of the study showed that there were 17 cases of settlement of joint property disputes through mediation at the Muara Bungo Religious Court for the 2019-2022 period, 8 successful mediations and 9 unsuccessful ones. Overall the mediation process at the Muara Bungo Religious Court was carried out as stipulated in PERMA No. 1 of 2016. The results of this mediation were 2 (two), namely successful mediation and unsuccessful mediation. The obstacles that arise in the unsuccessful implementation of joint property dispute resolution at the Muara Bungo Religious Court are the lack of good faith such as the absence of the parties at mediation and it is difficult to reconcile because they do not reach an agreement between the two parties, then from the institution the lack of certified mediators, and there are still people who do not know the purpose or benefits of mediation. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi dan kendalanya di Pengadilan Agama Muara Bungo. Permasalahannya bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama dan kendala dalam penyelesaiannya di pengadilan Agama Muara Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo periode tahun 2019-2022 sebanyak 17 kasus, mediasi yang berhasil sebanyak 8 dan yang tidak berhasil sebanyak 9, secara keseluruhan proses mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Hasil dari mediasi ini ada 2 (dua), yaitu mediasi yang berhasil dan mediasi yang tidak berhasil. Adapun kendala yang timbul dalam ketidakberhasilan pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Muara Bungo yakni tidak adanya itikad baik seperti ketidakhadiran para pihak pada saat mediasi dan sulit untuk didamaikan karena tidak mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak, kemudian dari pihak lembaga kurangnya mediator bersertifikat, serta masih adanya masyarakat yang belum mengetahui tujuan maupun manfaat dilakukannya mediasi.