Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 329/PID.B/2021/PN.TJK) Zulfi Diane Zaini; M Rifky Hendrian Rifky
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 15 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of theft with violence is different from ordinary theft, criminal acts of theft with violence such as vandalism, beatings, beatings and others, the threat of punishment is heavier than ordinary theft.  The problem in this research is what are the factors that cause the crime of theft with violence?  Criminal liability of perpetrators of theft with violence in Decision Number: 329/Pid.B/2021/PN.Tjk?  Judge's consideration in the decision of the criminal act of theft with violence in the decision Number: 329/Pid.B/2021/PN.Tjk?.  Research method The method used in the preparation of this journal is a normative legal approach and an empirical approach.  Based on research on the causative factors are economic factors, malicious intent, the environment, the negligence of the victim.  the accountability of the perpetrators is very little and does not provide a deterrent effect to the perpetrators of crimes, so that cases like this can arise again.  The judge's consideration by considering the aggravating and mitigating actors in the judicial process.  Keywords: Criminal Sanctions; Theft; Violent
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk) M. Fadel Robby Syahputra; Zulfi Diane Zaini; Angga Alfiyan
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.20037

Abstract

One of the cases regarding possession of explosives is in Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk which states that the defendant Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid is guilty of having been legally and convincingly proven to have committed the crime of possessing, carrying, and possessing supplies to him. or has in his possession, keeps, transports, hides, uses explosives. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The results showed that the factors causing the perpetrators to commit the crime of possessing ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk were factors for self-defense or self-defense. In addition, ampo powder as an explosive resulting from this crime is very popular because ampo powder as an explosive is not registered so it is difficult to track it, moreover it is easy to use by various parties in the territory of Indonesia, including there are people who misuse ampo powder as an explosive. for crimes such asillegal fishing. The judge's basic considerations in imposing a criminal offense against the perpetrators of the crime of possession of ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk are aggravating matters, namely the actions of the defendant can endanger the safety of the people and themselves, while mitigating things is the first time the defendant has faced the law, admitted his actions and promised not to do it again, the defendant was polite and cooperative during the trial so that the trial ran smoothly. Criminal liability for the perpetrators of the crime of possessing ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk is by imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and stipulates that the period of arrest and detention served by the Defendant is deducted entirely from the sentence imposed and stipulates that the Defendant remains detained. Abstrak Salah satu perkara mengenai kepemilikan bahan peledak adalah pada Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk yang menyatakan terdakwa Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid bersalah melakukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah faktor untuk menjaga diri atau membela diri. Selain itu serbuk ampo sebagai bahan peledak yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena serbuk ampo sebagai bahan peledak ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah digunakan oleh berbagi pihak di wilayah Indonesia, diantaranya terdapat orang yang menyalahgunakan serbuk ampo sebagai bahan peledak tersebut untuk kejahatan seperti mencari ikan secara ilegal (illegal fishing). Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang banyak dan diri sendiri, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan hukum, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga persidangan lancar. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
Application of Criminal Sanctions Against Perpetrators of the Crime of Destruction (Vandalism) at the Long Port Loading and Unloading Workforce Cooperative Office (Decision Study Number: 1199/Pid.B/2021/PN.Tjk) Evan Ruzyantara; Zulfi Diane Zaini; Intan Nurina Seftiniara
IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law Vol 2, No 1 (2023): February 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijrael.v2i1.321

Abstract

This type of crime of destruction or vandalism is one of the most common crimes in society, which occurs in almost every region in Indonesia. The problem in this research is how to apply criminal sanctions to the perpetrators of the crime of vandalism at the Cooperative Office for loading and unloading workers at the port of Panjang (Decision Study Number: 1199/Pid.B/2021/PN.Tjk), as well as the judge's considerations in passing a decision on the perpetrators of the crime of vandalism at the Cooperative Office for loading and unloading workers at the Long Port (Decision Study Number: 1199/Pid.B/2021/ PN.Tjk). This research includes qualitative research. Qualitative methods allow researchers to get to know people or individuals firsthand and watch them as they express opinions and draw conclusions. Application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of destruction (vandalism) at the Long Port Loading and Unloading Workforce Cooperative Office, Defendant AN who is proven guilty where the Defendant has violated and fulfilled the elements in Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code accompanied by good legal facts through the testimony of the Defendant, witnesses and evidence available at trial. The application of material criminal sanctions applied by judges based on the elements of Article 406 of the Criminal Code is appropriate and fulfilled. Thus, according to the author, the accused has received a deterrent effect and has not repeated his actions.
Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia Zulfi Diane Zaini; Putri Septia
Justice Voice Vol. 1 No. 1 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.58 KB) | DOI: 10.37893/jv.v1i1.65

Abstract

Permasalahan penelitian adalah bagaimana tanggung jawab pengurus Yayasan terhadap pihak ke-3 dalam pengelolaan Yayasan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004? dan bagaimana penerapan sanksi terhadap pengurus Yayasan dalam pengelolaan Yayasan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif di mana data yang digunakan adalah data sekunder (dengan studi kepustakaan) serta ditunjang oleh tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif. Pembahasan penelitian diketahui bahwa tanggung jawab pengurus Yayasan diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Yayasan. Kemudian pengurus mempunyai peran yang cukup penting dan utama dalam pengelolaan Yayasan, karena pengurus Yayasan merupakan organ yang melaksanakan kegiatan operasional Yayasan. Selanjutnya Undang-Undang Yayasan memberikan sanksi, yakni setiap pengurus harus bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan anggaran dasar Yayasan yang diatur dalam hukum positif dan bersifat mengikat bagi semua organ Yayasan.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Dalam Sesuatu Perjanjian Jual Beli Tanah Di Desa Sukarame (Studi Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/Pn Tjk) Zulfi Diane Zaini; Melisa Safitri; Ifal Setiawan
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4608

Abstract

Forgery of letters is a criminal act containing factors of untruth or falsification of something (object), somethingthat appearsauthentic from the outsidewhilst in realityit's faropposite to the usage of the reality. The problemon thishave a look at is the decide's attention in passing a decisionat the perpetrators of the crime of forging letters and the crookobligation of the perpetrators of the crime of forging the Letter of evaluationselectionNo:1099/Pid.B/2021/PN.Tjk. The studiestechnique used is normative juridical in addition to empirical, due toexamining the choose's considerations in passing a choiceon theculprit of the crime of forging letters through Sujir Bin Karam, the selectionbecomeaccurateconsistent withsufficientproof and factdata. Method and criminalresponsibility from the meeting of the perpetrators of the crime of forgery of letters, where the perpetrators were legally and convincingly verified, the panel of judges sentenced the perpetrators to imprisonment for 2 years and 3 months
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN FOTO/VIDEO ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) Zulfi Diane Zaini; Yulia Hesti; Igo Ilham
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2921

Abstract

Asusila merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kesopanan yangMenggambarkan perbuatan dan pandangan si peleceh kepada yang dilecehkan dimana pandangan tersebut menghinakan, memandang rendah atau tidak berharga. Permasalahan penelitian mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran foto/video asusila melalui media sosial dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran foto/video asusila melalui media sosial. Metode penelitian menggunakan: 1. pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah, 2. pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber.Faktor penyebab terjadinya bahwa benar karena pelaku tidak terima karena Saksi korban ingin mengakhiri hubungan asmara dengan pelaku maka tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban, pelaku telah menyebarkan luaskan gambar/foto/video asusila Saksi korban.Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah memenuhi semua unsur-unsur sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Maka Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Putusan hakim yang sesuai dan menjerat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, dan membuat efek jera kepada pelaku.
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DENGAN MODUS MENYEWA MOBIL DI RENTCAR DAN TOUR BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 120/PID.B/2022/PN.TJK Zulfi Diane Zaini; Angga Alfiyan; Novi Santika
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2919

Abstract

Indonesia merupakan negara berkembang, semakin tinggi kebutuhan ekonomi masyarakat maka semakin tinggi pula resiko kejahatan. Perilaku pelanggaran hukum tidak akan lenyap dengan begitu saja, kejahatan terus meningkat, dan kejahatan properti atau harga merupakan yang paling umum, salah satunya adalah penggelapan mobil sewaan. Penggelapan sewa mobil sudah sering terjadi di kota-kota besar, Kota Bandar Lampung merupakan salah satunya. Penggelapan merupakan salah satu jenis perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP. Kejahatan penggelapan mobil sewaan ini disebabkan dengan mudahnya merentalkan mobil sewaan kepada orang lain hanya dengan mempercayai pihak lain. Kemudahan dalam menyewa mobil menjadi alasan mengapa orang mencari peluang untuk melakukan penggelapan, total uang tanda jadi dan sewa yang tidak mahal memicu pelaku untuk melakukan modus ingin merental kemudian menggelapkan mobil rentalan tersebut. Adanya faktor internal yaitu karena kondisi ekonomi sedangkan faktor eksternal didasari oleh kondisi lingkungan. Sistem pemantauan dan kontrol yang lemah dari pemilik mobil rental juga berkontribusi sebagai faktor penyebab akan peristiwa ini. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental di Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung adalah kurangnya sarana prasarana dalam melakukan pencarian kenderaan modern seperti GPS (Global Positioning System). Jenis penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif dan empiris. perumusan masalah yang akan dibahas adalah, penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan Modus Meyewa Mobil di Rent Car dan Tour serta Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan modus menyewa mobil di Rent Car dan Tour.
Analisis Yuridis Restrukturisasi Kredit Sindikasi Sebagai Akibat Hukum Terjadinya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol Zulfi Diane Zaini; Katleya Puspa Nagari
Jurnal Supremasi Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v13i1.2063

Abstract

The policy arrangements for granting syndicated credit facilities to debtors and the process of implementing their restructuring as a legal consequence of the occurrence of Covid-19 for financing toll road construction are urgent to be researched. Through normative juridical research, it concluded that in policy arrangements for granting syndicated credit facilities to debtors, the bank providing the facility must be based on the bank's credit policy and must review it in advance so as not to exceed the Maximum Lending Limit (BPMK). The Bank applies a syndicated credit facility to minimize credit risk. The mechanism for implementing syndicated credit for toll road financing ended with the signing of an addendum credit agreement with related parties, including debtors, credit facility agents, and partner banks. Bank Lampung as Partner Bank conducts credit restructuring analysis and conducts pre-committee and committee meetings to make credit restructuring decisions.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Zulfi Diane Zaini; Angga Alfiyan; Elsa Tri Antika
Jurnal Supremasi Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v13i1.2070

Abstract

This research is to find out the basic considerations of judges in making decisions against perpetrators of criminal acts participating in corruption, stimulant assistance for self-help housing, and their criminal responsibility, using normative juridical research methods. The results of the study show that the basis for the judge's considerations in deciding against the perpetrators of the crime of participating in the corruption of self-supporting housing stimulant assistance is based on evidence, statements from witnesses, statements from experts, indictments and charges, the elements that meet in the indictment, as well as aggravating and mitigating circumstances and criminal responsibility for the perpetrators of corruption self-help housing stimulant assistance, namely imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 50,000,000., (fifty million rupiahs) ) provided that if the fine is not paid it is replaced by imprisonment for 3 (three) months.
Risiko Hukum Sebagai Salah Satu Bentuk Manajemen Risiko Dalam Keberlakuan Digitalisasi Sektor Jasa Perbankan Zulfi Diane Zaini; Intan Nurina Seftiniara; Megi Saputri
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan merupakan jantung dan motor penggerak dalam perekonomian terutama dalam kredit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank adalah setiap perusahaan yang menerima simpanan dari masyarakat umum dan meminjamkan simpanan tersebut kepada individu dan bisnis dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Perubahan dilakukan pada sektor perbankan, terutama setelah disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai akibat dari perubahan operasi bank pembangunan sebagai tanggapan atas pergeseran konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Setelah bertahun-tahun permintaan masyarakat akan layanan perbankan yang terus bertambah, sektor ekonomi, dan perbankan khususnya, mencapai tingkat di mana Undang-Undang Perbankan yang lama tidak lagi mampu mengikuti kesulitan dan komplikasi yang terjadi. Untuk meningkatkan unsur hukum perbankan dan menghindari kejahatan keuangan, manajemen risiko hukum merupakan komponen penting. Pendekatan normatif dan empiris terhadap hukum digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian bahwa perlindungan konsumen penyimpan dana dalam perbankan di era digitalisasi di lakukan dengan perlindungan yang tidak disebutkan secara terang-terangan (implisit) dan perlindungan yang disebutkan secara jelas (eksplisit ) serta akibat hukum dari pelanggaran manajemen risiko salah satunya adalah pembiayaan yang tidak sehat yang disebabkan oleh ikatan yang lemah yaitu jaminan yang tidak sempurna sehingga sulit untuk mengeksekusi jaminan tersebut jika terjadi risiko kredit.Otoritas jasa keuangan telah menyediakan antisipasi kredit macet yaitu menambah pencadangan secara gradual.