Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora

Evaluasi Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Program Anti Kemiskinan Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban) Soni Kurniawan; Andy Fefta Wijaya; Tjahjanulin Domai
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.686 KB)

Abstract

Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Konsep dasar program ini adalah pemberdayaan usaha ekonomi produkif Kelompok Masyarakat Miskin yang difasilitasi pendampingan dan Mitra Usaha sebagai penampung/pembeli hasil produksi dari Pokmas (Pasar).  Pokmas  mendapatkan bantuan yang bersifat hibah, selanjutnya menjadi aset Pokmas untuk dimanfaatkan oleh anggota dan diwajibkan untuk melakukan perguliran dengan mekanisme sesuai dengan kesepakatan anggota. Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  melalui  observasi, wawancara,  dokumentasi.  Berdasarkan hasil penelitian  memperlihatkan,  bahwa  Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian secara signifikan belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada kinerja input SDM Pokmas dan Tenaga Pendamping Pokmas dinilai masih kurang memadai. Rata-rata pendidikan anggota Pokmas sangat rendah, dimana hampir 81,28% sampai dengan lulusan SD  dengan tingkat kepemilikan lahan pertanian sawah sebanyak 71,02 % kurang dari 0,5 hektar. Dilihat dari indikator kinerja proses, tahap  pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan dan realisasi pencairan bantuan masih kurang optimal. Realisasi   bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian khususnya melalui APBD Provinsi Jawa Timur, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (pada saat awal musim tanam).  Pada kinerja output dan outcome, secara umum sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran.  Secara kualitas, Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian dapat menangani Gakin sebanyak 593 orang, meningkatkan pendapatan anggota Pokmas rata-rata sebesar 16,16 % dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 625 orang. Kata Kunci : Evaluasi, Evaluasi Kinerja, Kemiskinan
Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Muhammad Latif; Andy Fefta Wijaya; Tjahjanulin Domai
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.861 KB)

Abstract

Reformasi menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Merespon hal tersebut pemerintah melaksanakan perubahan tata kelola keuangan dengan penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang dimulai dengan perencanaan strategis dan kinerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mewujudkan sebuah perencanaan strategis dan perencanaan kinerja yang mana kegiatan belanja bantuan sosial seharusnya merupakan penjabaran visi dan misi yang ada di dalam RPJPD, RPJMD, yang kemudian dijabarkan menjadi program dan kegiatan di dalam RKPD yang menjadi pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS untuk dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan yang ada di dalam Belanja Bantuan Sosial merupakan kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung dan tidak ada kebijakan yang mengaitkannya dengan program dan kegiatan di dalam belanja langsung. Selain itu dalam proses perencanaannya baik di tingkat SKPD maupun di tingkat PPKD tidak menggunakan tolok ukur kinerja yang terdiri dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH) dan Indikator Kinerja. Kata kunci: belanja bantuan sosial, perencanaan strategis, anggaran berbasis kinerja, tolok ukur kinerja.