Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal Sudirman Sudirman; Ahyuni Yunus; Mohammad Arif
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis nilai-nilai hukum adat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum kearifan lokal di Kabupaten Wajo dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang mempengaruhi nilai-nilai hukum adat sebagai sumber hukum kearifan lokal. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Rekomendasi yaitu nilai-nilai hukum adat yang dilestarikan dan dikembangkan menjadi sumber motivasi pemerintah Kabupaten Wajo yang dijadikan kearifan lokal. The research objective is to analyze the values of customary law as a source of local wisdom law in Wajo Regency and the factors that influence it. This research is a normative legal research. The results of research that affect the values of customary law as a source of local wisdom law. The legal factor itself (law). Law enforcement factors, namely the parties who form or apply the law, factors of facilities or facilities that support law enforcement, community factors, namely the environment in which the law applies and is applied, cultural factors, namely as a result of work, creativity and taste based on human initiative in in social life. Recommendations, namely customary law values that are preserved and developed become a source of motivation for the Wajo Regency government which is used as local wisdom.

Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Nahdiyanti Nahdiyanti; Ahyuni Yunus; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis implementasi perubahan kebijakan terkait batas usia perkawinan pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala implikasinya yang terjadi di masyarakat serta sejauh mana perubahan kebijakan terkait ketentuan batas usia menikah dapat berakibat terhadap fluktuasi jumlah angka perkawinan di bawah umur juga terhadap kesadaran masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskripti. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diimplementasikan dengan baik oleh implementor kebijakan, beberapa kendala yang muncul digarisbawahi sebagai persoalan lingkungan sosial seperti kemiskinan, pendidikan hingga adat & budaya. The research objective is to analyze the implementation of policy changes related to the age limit of marriage after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with all its implications that occur in society and the extent to which policy changes related to the provisions on the age limit for marriage can result in fluctuations the number of underage marriages also affects public awareness. This research is a descriptive empirical legal research. Based on the results of the study, it shows that the implementation of changes in the policy on the age limit for marriage to underage marriages according to Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has been well implemented by policy implementers, several obstacles that have emerged are highlighted as problems of the social environment such as poverty, education to customs & culture.

Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Residivis Di Kota Makassar Ditinjau dari Aspek Kriminologi Muh. Hafiluddin; Ahyuni Yunus; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor menyebabkan anak melakukan pengulangan (residivis) di kota makassar dan upaya penanggulangan yang dilakukan pihak penegak hukum dalam hal ini POLRESTABES Makassar, Kejaksaan dan Lembaga Khusus Pembinaan. Hasil penelitian bahwa faktor yang menjadi penyebab anak menjadi residivis di Kota Makassar yang pertama faktor ekonomi (kemiskinan), kedua lingkungan tempat bersosialisasi (tempat bergaul), yang ketiga adalah rendahnya pendidikan (Intelegensi). Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan penegak hukum seperti POLRESTABES Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan LPKA Maros (Khusus tahanan/narapidana anak Kota Makassar menjalankan masa pidana dan pembinaannya di LPKA Maros) adalah upaya Pre-Emtif (upaya pecegahan untuk pertamakali) dengan membentuk Babinkabtibmas yang melakukan pengawasan di lingkup masayarakat terkecil, upaya Represif (upaya menghambat) dengan membuat regulasi secara khusus, upaya Preventif (pencegahan) dengan melakukan penyuluhan, serta upaya pembinaan mental dan keterampilan oleh LPKA Maros. The research objective is to analyze the factors that cause children to do repetition (recidivist) in the city of Makassar and the countermeasures made by law enforcement, in this case the Makassar POLRESTABES, the Attorney General's Office and the Special Development Institute. The results showed that the factors that cause children to become recidivists in Makassar City are the first economic factor (poverty), the second is the environment where they socialize (a place to hang out), the third is the low level of education (intelligence). The countermeasures carried out by law enforcers such as the Makassar Police, Makassar District Prosecutor's Office and LPKA Maros (specifically for prisoners / prisoners for children in Makassar City carry out a criminal period and their guidance at LPKA Maros) is a Pre-Emtive effort (first prevention effort) by establishing Babinkabtibmas supervising in the smallest community, repressive efforts (efforts to inhibit) by making specific regulations, preventive efforts (prevention) by providing counseling, as well as mental and skills development efforts by LPKA Maros.

Efektivitas Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putus Bebas Pada Tindak Pidana Korupsi Farids Dhestarastra Musa; Hambali Thalib; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat kurang efektif, dikarenakan terjadi permasalahan yang muncul ketika eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali terhadap kasus yg sama, berbeda dengan putusan kasasi yang telah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum maka seharusnya dibentuk regulasi baru dimana eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi harus menunggu adanya upaya Peninjauan Kembali dan Putusan Peninjauan Kembali yg tentunya memiliki batasan waktu demi terciptanya kepastian hukum, tentunya regulasi tersebut diatas harus didukung pengaturan upaya Peninjauan Kembali yang berkepastian hukum yakni jelas batas waktu dan pengajuannya atas upaya hukum Peninjauan Kembali. Faktor yang mempengaruhi upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of the public prosecutor's cassation legal remedies against the acquittal of corruption, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research show that: The effectiveness of the public prosecutor's cassation legal efforts against the acquittal of the criminal act of corruption at the West Seram District Prosecutor's Office is less effective, due to problems that arise when the execution by the Public Prosecutor of the Cassation Decision after the Judgment of Review For the same case, in contrast to the cassation decision which has been executed by the Public Prosecutor, a new regulation should be established whereby the execution by the Public Prosecutor of the Cassation Decision must wait for an attempt to reconsider and decide on a case review which of course has a time limit to create certainty law, of course, the aforementioned regulation must be supported by a legal certainty for a judicial review effort, namely a clear time limit and its filing for a legal reconsideration effort. Factors that influence the prosecutor's cassation legal action against the acquittal of corruption include: legal substance, legal structure and legal culture.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Hasrul Hasrul; Ahyuni Yunus; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri. Subyek hukum illegal logging menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah orang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasal mengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancaman sanksi yang sama dengan pribadi. Tentang pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging. Dalam pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana illegal logging ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi ”tindakan tata tertib. The research objective is to analyze criminal acts in the forestry sector which are regulated and formulated in article 50 and article 78 of Law No. 41 of 1999, however the definition of what is meant by illegal logging is not formulated in a limitative manner so that many legal practitioners interpret illegal logging individually. Legal subjects of illegal logging according to Law no. 41 of 1999 is a person in the sense of either a person, a legal entity or a business entity, regulated in the same article, no different articles concerning individuals or corporations so that the corporation is subject to the same threat of sanctions as individuals. Regarding officials who have the authority in the forestry sector who have the potential to increase the intensity of illegal logging crimes. In the imposition of criminal sanctions in addition to being punished cumulatively, considering the impact / consequences of this illegal logging crime is detrimental to state finances, economics and social, the punishment should not only be a punishment / criminal sanction to the perpetrator with the heaviest sanctions losses to the state by imposing sanctions "disciplinary action.

Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan: Studi Pada Pengadilan Agama Se- Wilayah Sulawesi Barat Mushlih Mushlih; Sufirman Rahman; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis frekuensi dispensasi kawin anak dibawah umur pada Pengadilan Agama wilayah Sulawesi Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptik-analitik. Hasil penelitian bahwa frekuensi dispensasi kawin di wilayah Sulawesi Barat pada 4 (empat) Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Barat yaitu Pengadilan Agama Polewali, Pengadilan Agama Majene, Pengadilan Agama Mamuju dan Pengadilan Agama Pasangkayu mengalami peningkatan yang tinggi di tahun 2020, hal ini sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi maraknya perkara dispensasi kawin di wilayah Sulawesi Barat adalah faktor agama, faktor telah hamil diluar nikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor adat (budaya). Dari kelima faktor tersebut didominasi oleh faktor agama. The research objective was to analyze the frequency of dispensation of underage marriages at the West Sulawesi Religious Courts and the factors that influence it. The method used by researchers is descriptive-analytic research. The results showed that the frequency of dispensation of marriage in West Sulawesi in 4 (four) Religious Courts in West Sulawesi, namely the Polewali Religious Court, the Majene Religious Court, the Mamuju Religious Court and the Pasangkayu Religious Court experienced a high increase in 2020, this has been since the issuance of the Law. -Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. As for the factors behind the rampant cases of dispensation of marriage in West Sulawesi are religious factors, factors having been pregnant outside of marriage, educational factors, economic factors and cultural factors. Of the five factors, religious factors are dominated.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Viky Vinola; Syahruddin Nawi; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya serta untuk mengetahui bagaimana BPOM mengawasi beredaarnya makanan yang mengandung zat berbahaya. Metode penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kosumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, serta peranan BPOM dan pemerintah diperlukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen dengan membuat suatu kebijakan dalam upaya pegendalian , pengawasan , pembinaan , dan penyuluhan termasuk juga dalam hal pemberian informasi bagi pelaku usaha agar tidak menyesatkan konsumen. The research objective was to analyze the consumer's legal protection against foods containing hazardous substances and to find out how BPOM supervises the distribution of foods containing hazardous substances. The research method is a type of empirical legal research. The results showed that in order to realize legal protection for consumers, every food product, especially food products, must meet food safety and quality standards, and the role of BPOM and the government is needed to provide protection to consumers by making a policy in an effort to control, supervise, foster, and counsel. including the provision of information for business actors so as not to mislead consumers.

Akibat Hukum Terhadap Suami Yang Melangsungkan Perkawinan Kedua Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama Ahmad Jamil; Ahyuni Yunus; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama. dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan pihak istri terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum empiris atau (Socio Legal Study Research). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa; bahwa akibat hukum terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama yaitu dapat dibatalkan perkawinannya, sehingga hubungan perkawinan antara suami dan istri kedua dianggap tidak sah sejak saat berlangsungnya perkawinan antara para pihak karena putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan itu berlaku surut sejak perkawinan itu dilangsungkan (2)Bahwa upaya hukum yang ditempuh pihak istri terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri, sehingga istri pertama mendapat perlindungan hukum atau haknya terlindungi. The research objective is to analyze the legal consequences of the marriage of both husbands without permission from the Religious Court. and analyzing legal remedies by the wife against the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court. This type of research is legal research with the type of empirical legal research or (Socio Legal Study Research). The results of this study indicate that; whereas the legal consequence of the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court is that the marriage can be canceled, so that the marriage relationship between the husband and the second wife is considered invalid since the time the marriage took place between the parties because the Court's decision regarding the cancellation of the marriage was retroactive since the marriage took place (2 ) Whereas the legal action taken by the wife towards the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court is by submitting an application to cancel the marriage to the Religious Court, whose jurisdiction includes the place where the marriage took place, or where the two husband and wife live, so that the first wife gets legal protection or rights are protected.

Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros Ayu Isfany Fachry Azis; Syahruddin Nawi; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris, Hasil penelitian bahwa; Tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepantingan anak dan Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua adalah Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi. The research objective is to analyze the responsibility of parents towards children after divorce and the judges' considerations in deciding on the responsibility of parents to children after divorce or the rights of those who have been divorced by both parents. The research method uses empirical normative legal research. The results of the study are; The responsibility of parents to children after divorce is as stipulated in Article 41 of Law Number 1 Year 1974 that as a result of a divorce both parents are still obliged to care for and educate their children solely on the basis of the child's merit and other rights attached to the child. including the obligations of parents for children also contained in Article 4 of Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. The judge's consideration in deciding on the responsibility of the parents towards the child after the divorce or the rights of the child who has been divorced by both parents is the judge in determining his decision also based on witness testimony.

Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Beritikad Baik Ahmad Farid Saputra; Ahyuni Yunus; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum trehadap pembeli beridtikad baik di PT Indonesia Mitra Bersama Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari tata cara pembelian tanah yang dilakukan di PT. Indonesia Mitra Bersama Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik Masih kurang efektif dikarenakan beberapa dari oknum pemerintahan yang dengan mudahnya mengeluarkan surat keterangan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu apakah sipenjual yang menyerahkan legalitas kepemilikannya kepada pembeli benar adanya sehingga pembeli dikemudian hari tidak mengalami masalah yang tidak diinginkan. The research objective was to analyze the effectiveness of legal protection against good faith buyers at PT Indonesia Mitra Bersama Makassar. This type of research uses empirical legal research. The data source of this research comes from primary and secondary legal materials. This research is classified as a type of qualitative research, namely by managing primary data sourced from the procedures for land purchases carried out at PT. Indonesia Partners with Makassar. The results of this study indicate that the effectiveness of legal protection against buyers with good intentions is still ineffective because some government officials easily issue certificates without first checking whether the seller who submitted the legality of ownership to the buyer is correct so that the buyer in the future does not experience problems undesirable.

Title

Found 30 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)