Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Yustisia Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Penelitian Hukum De Jure JUSTITIA JURNAL HUKUM Tarbiyatuna Varia Justicia Journal of Community Services and Engagement TSAQAFAH Community Empowerment Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Borobudur Law Review AMNESTI : Jurnal Hukum JIPRO : Journal Of Intellectual Property Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium
Chrisna Bagus Edhita Praja
Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia‎
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Perusahaaan Publik Pada Papan Akselerasi Yusuf Arifin; Puji Sulistyaningsih; Chrisna Bagus Edhita Praja; Heniyatun Heniyatun; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.735 KB) | DOI: 10.31603/7407

Abstract

Perusahaan publik pada papan akselerasi memiliki ukuran aset yang kecil sehingga memperbesar potensi perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan suatu perusahaan akan menyebabkan semakin tinggi potensi bagi manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Kesulitan keuangan berpotensi membuat durasi dalam mengerjakan pemeriksaan laporan keuangan lebih lama sehingga mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik pada papan akselerasi dan menganalisa penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik di papan akselerasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Untuk memperkuat argumentasi, dilakukan wawancara dengan OJK secara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan BEI terhadap perusahaan publik skala kecil dan menengah maupun perusahaan selain skala kecil dan menengah. OJK dan BEI menjatuhkan nominal sanksi denda yang berbeda antara yang diberikan kepada perusahaan publik skala kecil dan menengah dengan yang diberikan kepada perusahaan selain skala kecil dan menengah. Bentuk sanksi administratif selain denda yang diberikan OJK kepada perusahaan publik skala kecil dan menengah sama dengan yang diberikan kepada perusahaan publik selain skala kecil dan menengah. Pengawasan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik yang dilakukan OJK dan BEI telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta tidak ada tumpang tindih kewenangan antara OJK dan BEI dalam mengatur dan mengawasi perusahaan publik.
Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) Pendampingan Masyarakat Kelurahan Magersari dalam Penanganan Konflik Sosial Sumi Febriana Fadilah; Sri Murwani; Teguh Budi Pratomo; Amelia Mingky Setyo Hernawin; Ika Triana Elvandari; Chrisna Bagus Edhita Praja; Suharso Suharso; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Journal on Legal Services Vol 1 No 2 (2020): Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (873.897 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v1i2.3885

Abstract

Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang merupakan salah satu daerah yang sering terjadi konflik sosial, baik kekerasan maupun kejahatan. Salah satu penyebab konflik sosial di Kelurahan Magersari adalah minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum yang harus diterapkan dalam bermasyarakat. Kondisi ini berakibat pada munculnya perilaku dari warga masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) Universitas Muhammadiyah Magelang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial di Kelurahan Magersari. Tim PPMT bekerjasama dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Magersari dan komunitas PKK dalam memberdayakan masyarakat di Desa Magersari. Kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi, pendampingan melalui pembentukan pos kajian hukum (posjikum) dan pelatihan mediator. Kendala yang dihadapi oleh Tim PPMT adalah di tengah pelaksanaan pendampingan muncul wabah Covid-19 yang berdampak pada tidak optimalnya pendampingan. Namun demikian, Tim PPMT mengalihkan sebagian kegiatan dengan bakti sosial membagikan masker, sabun cair anti bakteri dan cairan disinfektan kepada masyarakat dan pejabat kelurahan. Hasil pelaksanaan kegiatan berdampak positif bagi masyarakat Desa Magersari. Sebanyak 2 (dua) konfllik sosial yang terjadi dapat terselesaikan secara damai melalui mediasi, selain itu masyarakat Desa Magersari secara mandiri juga dapat membuat dokumen hukum berupa dokumen kontrak, permohonan penetapan pengadilan, surat kuasa dan surat gugatan.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembetulan Data Kependudukan di Desa Glagahombo Kabupaten Magelang Chrisna Bagus Edhita Praja; Suharso Suharso; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Journal on Legal Services Vol 1 No 1 (2020): Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara yang aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum (rechstaat). Pernyataan ini termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, negara juga wajib dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya, salah satunya adalah perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan serta peristiwa penting yang dialami oleh warganya. Konsep perlindungan terhadap status pribadi dan status hukum tersebut diimplementasikan melalui pelayanan publik berupa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pada dasarnya kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan, karena penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Proses pembangunan juga perlu didukung dari data kependudukan yang lengkap sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan dapat diterapkan dengan optimal. Bappenas menyampaikan bahwa administrasi kependudukan mencakup 3 (tiga) komponen yaitu: (1) kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk; (2) kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil; dan (3) kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 sebagai Perubahan Kedua atas Peratran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Magelang sebagai bentuk concern Pemerintah Daerah terhadap administrasi kependudukan. Upaya lain juga dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magelang melalui sosialisasi pentingnya tertib administrasi dalam kependudukan. Namun demikian, upaya tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam melakukan tertib administrasi. Berdasarkan wawancara dan observasi di Dusun Kalitengah, Desa Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Magelang, masih banyak warga yang masih belum memiliki akta catatan sipil maupun dokumen pendaftaran penduduk. Kondisi tersebut diakibatkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya akta catatan sipil dan dokumen pendaftaran penduduk. Selain itu, ada beberapa warga yang memiliki perbedaan identitas dalam akta kelahiran, KTP, ijazah dan kartu keluarga. Konsekuensinya, warga tersebut tidak bisa mengakses fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan tidak dapat mengurus peristiwa hukum seperti peralihan hak atas tanah dan keperluan lain yang membutuhkan akta catatan sipil maupun dokumen kependudukan. Untuk itu, Tim LKBH Unimma memberikan pemahaman, pelatihan dan pendampingan dalam administrasi kependudukan di Desa Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa warga Desa Glagahombo Magelang mengalami peningkatan pemahaman dalam pembetulan data administrasi kependudukan.
Pendampingan Pembuatan Izin Legalitas Usaha (SP-PIRT) Produksi Cistik Sofia di Dusun Kalitengah, Magelang Hary Abdul Hakim; Chrisna Bagus Edhita Praja; Suharso Suharso; Diana Setiawati; Putri Dwi Arianti; Dian Novitasari; Ahmad Agung Febrianto; Rakhmat Dian Hidayat; Panji Nagaro
Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 1 (2022): Vol 3 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.526 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v3i1.7721

Abstract

The community service program aims to assist in making the legality of business licenses with the Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT) for Cistik Sofia processed. For most of the people in Kalitengah Hamlet, Glagahombo Village, Tegalrejo District, Magelang Regency, currently many are starting to develop businesses in the field of processed snack products in the form of Cheesse Sticks. The processed food is used as an alternative business in improving the welfare of the residents. The program is carried out through assistance in the process of filing business legality stages. As for the implementation of this program, several stages of the SP-PIRT submission process have been carried out including filling out the application form, product laboratory testing, and sanitation testing.
The Application Of The Principle Of Good Faith In Online Transactions As An Effort To Protect The Law Against Consumers Ros Pawestri; Heniyatun Heniyatun; Puji Sulistyaningsih; Chrisna Bagus Edhita Praja
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 14th University Research Colloquium 2021: Bidang MIPA dan SOSHUM
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.071 KB)

Abstract

The principle of good faith is one of the efforts to provide legal protection to consumers inonlinetransactions. This research aims to review andauthorize theapplication of theprinciple of goodfaith, and its legal protectionif consumers are harmed in onlinetransactions. This research is expected to provide additional thought for all partiesinvolved in transactions through online. The method used in this study is normativejuridical, with data collection through literature studies and interviews. The resultsshowed that the application of the principle of good faith by business actors in transactionsthrough online is a very important thing, and must be implemented by the partiesconcerned, so that no party is lost. This is because good faith is the basis of business actorsin making agreements to minimize losses for consumers. But in practice there are stillmany consumers who are harmed by business actors. Legal protection of consumers isbased on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 19 of 2016 on changesto Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law), namely whatare the rights and obligations of business actors and comments, and how the provisions ononline transactions to protect the interests of the parties. Legal efforts that can be done byconsumers are settlements on a non-litigation basis or litigation.
Refleksi Satu Tahun Undang-Undang Cipta Kerja: Quo Vadis Jaminan Kesejahteraan dan Keadilan di Tengah Pandemi Covid-19 Muhammad Bagus Boy Saputra; Chrisna Bagus Edhita Praja; Septi Indrawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v4i2.2084

Abstract

Undang-undang Cipta Kerja dari pengesahan hingga implementasinya selalu menjadi perdebatan di berbagai golongan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa quo vadis kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Undang-Undang Cipta Kerja berdampak pada hilangnya kesejahteraan dan keadilan masyarakan akibat adanya proyek strategis nasional. UU Cipta Kerja semakin memudahkan penggunaan dan penguasaan lahan daripada meningkatkan ekonomi. Di sisi lain, UU Cipta Kerja justru memperkuat kekuatan oligarki untuk mempertahankan kekayaan, sehingga menambah penderitaan rakyat di masa pandemi Covid-19.
Meta-Mortgaging: Islamic Law Review on Marhūn Issues Fauzan Muhammadi; Deslaely Putranti; Chrisna Bagus Edhita Praja; Alda Kartika Yudha
Jurnal Media Hukum Vol 29, No 2: December 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v29i2.16959

Abstract

To this date, technology has seen massive development and, it influences the economic field. The emergence of the metaverse has become an inevitable part of this progress. It serves as a digital world, wherein everyone is able carry out a vast array of activities, including economic transactions. The emergence of digital assets, that has encouraged serious discussion, is inseparable from Islamic law. One of these digital assets is the Non-Fungible Token (NFT). This digital asset is the focus of this study, specifically on for its posibility to become material guarantees. This article employs a qualitative study and presented descriptively through the perspective of Islamic law. The result of this study is that the pledged-object (marhūn) has certain primary conditions for it to be functional, namely: it is a property, it has value, it can be traded, its asset value is clearly known, and it is actually owned by the guarantor (rāhin). The concept of marhūn as a valuable object ultimately answers that NFT is included in the marhūn category. However, since NFTs do not stand alone if the transaction currency used in the metaverse is cryptocurrencies, al-rahn transactions using NFTs become less favourable considering Cyrptocurrency is deemed to be haram.
Penyuluhan Mengenai Pentingnya Pembuatan Akta Otentik Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Desa Daleman Diana Setiawati; Hary Abdul Hakim; Chrisna Bagus Edhita Praja; Nabila Anisahaq; Cindy Dwi; Qori Endah; Erni Tyas; Erna Putri
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i1.8686

Abstract

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana tertuang ddalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Menurut Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan sebuah akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Berdasarkan data yang didapatkan banyak masyarakat di Desa Daleman yang belum menggunakan akta otentik. Adapun tujuan dalam pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya penggunaan akta otentik sebagai bentuk kepastian hukum. Metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan secara langsung di Desa Daleman. Tahapan pengabdian ini dimulai dari pencarian lokasi pengabdian, kemudian perizinan kepada RT, dan selanjutnya adalah penyuluhan dimana kami akan terjun langsung ke lapangan dan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Daleman. Hasil akhir dari pengabdian masyarakat ini nantinya berupa laporan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat serta publikasi pada jurnal pengabdian masyarakat.
Community empowerment on the improvement of Sofia's cistik home-cooked food product processing in Kalitengah Village, Magelang Hary Abdul Hakim; Chrisna Bagus Edhita Praja; Suharso Suharso; Fadillah Sandy; Putri Dwi Arianti; Dian Novitasari Anggraeni; Ahmad Agung Febrianto; Rakhmat Dian Hidayat; Panji Nagaro; Diana Setiawati
Community Empowerment Vol 8 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.7735

Abstract

The purpose of the implementation of this service program is to increase the production and marketing of processed home-cooked food products, Cistik Sofia, in the Kalitengah Hamlet, Magelang. Most of people in Kalitengah, Glagahombo Village, Tegalrejo District, Magelang Regency are currently starting to develop their businesses in the field of processed snack products in the form of Cheese Sticks. Processed food is used as an alternative business for residents in improving their welfare. This service is carried out through mentoring and training. The results obtained from the implementation of this program, the partners are able to develop variations in product flavors, innovated on the packaging models, and found the new strategies on the marketing process through social media.
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg) Hary Abdul Hakim; Chrisna Bagus Edhita Praja; Wahyu Cahyo Hadiyono; Putri Tegar Agustin; Faizal Ardani
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8302

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Temanggung No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang – undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Artikel ini menguraikan dan menelaah permasalahan, mengenai bagaimana penyelesaian dispensasi perkawinan berdasarkan asas keadilan dan apa pertimbangan Hakim dalam memberilam putusan yang menolak dalam hal dispensasi kawin dengan alasan yang mendesak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Temanggung didasarkan pada asas keadilan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memberi permohonan dispensasi kawin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan terkait lainnya.
Co-Authors Ahmad Agung Febrianto Ahmad Agung Febrianto Alda Kartika Yudha Amelia Mingky Setyo Hernawin Arifa Fatimah, Dian Arifa Fatimah, Dian Asiyah, Yeni Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Budi Agus Riswandi Cindy Dwi Dasep Nurjaman Deslaely Putranti Dian Novitasari Dian Novitasari Anggraeni Diana Setiawati Diana Setiawati Diana Setiawati Duddy Roesmara Donna Erna Putri Erni Tyas Fahmi Medias Faizal Ardani Fauzan Muhammadi Habib Muhsin Syafingi Hardianto Djanggih Hary Abdul Hakim Heni Lutfiyati, Heni Heniyatun Heniyatun Heniyatun Hermawati, Heny Himawati, Nilma Himawati, Nilma Ika Triana Elvandari Jovanka Boby Rahardian Khudzaifah Dimyati Kuni Nasihatun Arifah Lutifyati, Heni Ming Hsi Sung Muhammad Bagus Boy Saputra Muhammad Bagus Boy Saputra Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Muji Setiyo Mulyadi Mulyadi Murtono Murtono Mutia Qori Dewi Masithoh Mutia Qori Dewi Masithoh Nabila Anisahaq Nindhitya Mega Putri Syaharani Nurjaman, Dasep Nurjaman, Dasep Panji Nagaro Panji Nagaro Priyatna, Anastasya Aprilian Puji Sulistyaningsih Puji Sulistyaningsih Putri Dwi Arianti Putri Dwi Arianti Putri Tegar Agustin Putri, Nadira Azari Qori Endah Rakhmat Dian Hidayat Rakhmat Dian Hidayat Ros Pawestri Salsabila Rahadatul’ Aisy Sandy, Fadillah Septi Indrawati Setyadi, Deka Wendi Sri Murwani Suharso Suharso Sumi Febriana Fadilah Sung Ming-Hsi Teguh Budi Pratomo Wahyu Cahyo Hadiyono Yulia Kurniaty Yusuf Arifin Zulfikar Bagus Pambuko